Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung soal pembayaran utang rumah sakit dalam program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Kata Jokowi, seharusnya urusan itu tidak sampai diurus oleh dirinya.
Pernyataan itu disampaikan Jokowi saat membicarakan masalah defisit anggaran JKN. Jokowi mengatakan pemerintah memutuskan untuk menyuntikan dana Rp 4,9 Triliun untuk menambal defisit tersebut.
"Saya tahu urusan JKN , urusan pembayaran RS. Saya ngerti dan sampai di meja saya seingat saya mungkin sebulan atau 5 minggu lalu kita putuskan. Tapi sebetulnya Ini urusan dirut BPJS, nggak sampai presiden kayak gini-gini," kata Jokowi saat membuka Kongres Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) di JCC Senayan, Rabu (17/10/2018).
"Harus kita putus tambah Rp 4,9 Triliun. Ini pun masih kurang, kebutuhan bukan Rp 4,9 Triliun lha kok enak banget ini. Kalau kurang minta, kalau kurang minta. Mestinya ada manajemen sistem yang jelas sehingga rumah sakit kepastian pembayaran tuh jelas," lanjut Jokowi dengan nada bicara yang cukup tinggi.
Kepada peserta kongres, Jokowi menceritakan dirinya kerap berkunjung ke rumah sakit daerah untuk mengonfirmasi persoalan yang dialami sekaligus mencari solusi. Jokowi mengatakan saat 'blusukan' ke rumah sakit tersebut memang sengaja tidak menggandeng Menteri Kesehatan maupun Dirut BPJS agar mendapat pendapat yang murni.
"Saya tuh tiap hari di lapangan ke bandung nggak ngomong sama protokol masuk rumah sakit Hasan Sadikin. saya mau cek layanan kesehatan. Di Papua, Nabire nggak ada rencana RS saya masuk ke RSUD Nabire. Saya ingin cek urusan KIS pelaksanaan komplain seperti apa. Saya dengerin tapi saya nggak ngajak Bu Menkes dan Dirut BPJS nanti Dirutnya pada takut. Saya pengen suara yang orisinil, dari bawah. Masa setiap tahun harus dicari solusi. Mestinya udah rampung di Menkes, Dirut BPJS. Masa urusan pembayaran utang rumah sakit sampai presiden. Ya kebangetan," kata Jokowi.
(Detik/Berita-Terheboh/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email