Peluncurkan Program Rusunami DP Rp 0 oleh Anies Baswedan
Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Bestari Barus mengatakan, anggaran untuk menalangi uang muka program rumah DP Rp 0 belum tentu disetujui. Ia menemukakan hal ini untuk menanggapi peluncuran rusunami DP Rp 0 yang dilakukan Jumat (12/10/2018) ini.
"Kalau baru ada di APBD 2019 ini berarti kan kami nanti akan bahas. Tetapi dengan pola ini saya pribadi sulit menyatakan persetujuan untuk hal semacam ini. DPRD belum tentu setuju, kenapa sudah ada penjualan nanti di November?" ujar Bestari ketika dihubungi, Jumat.
Rancangan APBD DKI 2019 saat ini masih dalam pembahasan dengan DPRD DKI Jakarta. Bestari mengatakan tidak semua kegiatan yang diajukan Pemprov DKI akan disetujui DPRD DKI. DPRD DKI punya hak untuk mencoret anggaran tersebut.
Ia membenarkan program rusunami DP Rp 0 masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Program yang masuk dalam RPJMD harus didukung di dalam APBD.
Namun dia mengingatkan, RPJMD hanya menampung berapa banyak rumah atau rusunami DP Rp 0 yang dibangun setiap tahun. Bukan tentang berapa banyak dana talangan untuk program itu setiap tahunnya. Bestari tidak setuju dengan skema pembiayaan seperti itu.
Dia mempertanyakan bagaimana caranya memastikan agar pengembalian dana talangan itu bisa dicicil secara rutin oleh masyarakat. Apalagi cicilannya memiliki jangka waktu yang panjang, yaitu 20 tahun dimana jabatan Gubernur hanya 5 tahun dan ganti Gubernur biasanya berganti kebijakan.
"Bayangkan, rusunawa saja saat ini tunggakannya cukup banyak. Bagaimana dengan rusunami? Kemudian apakah skema ini sudah sesuai dengan ketentuan perbankan kita?" ujar Bestari.
Dia mengatakan, DPRD DKI Jakarta akan mengupas tuntas anggaran itu. Dia meminta Pemprov DKI memberikan argumen yang kuat jika ingin anggaran disetujui.
Dalam Peraturan Gubernur Nomor 104 Tahun 2018 tentang Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah, ada ketentuan soal pembiayaan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) yang difasilitasi Pemprov DKI.
Fasilitas itu diberikan dalam dua bentuk, yakni kredit/pembiayaan uang muka kepemilikan rumah atau kredit/pembiayaan kepemilikan rumah. Dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2019, Pemprov DKI mengajukan Rp 5,8 triliun untuk pemberian pinjaman daerah dalam bentuk fasilitas pembiayaan perolehan rumah.
Dana itu nantinya akan dibahas bersama DPRD DKI Jakarta untuk diputuskan apakah disetujui atau ditolak. Rusunami dengan DP Rp 0 tengah dibangun di Pondok Kelapa, Jakarta Timur. Rusunami Klapa Village itu akan dibangun 4 tower dengan total 780 unit hunian. Rusunami yang dibangun di lahan seluas 1,5 hektar itu ditargetkan rampung pada Juli 2019.
(Kompas/Berita-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email