Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan dan Menteri Keuangan Sri Mulyani resmi dilaporkan ke Bawaslu RI terkait aksi salam satu jari.
Keduanya dilaporkan karena diduga melakukan pelanggaran kampanye terselubung.
Momen itu terjadi dalam penutupan International Monetary Fund (IMF)-World Bank pada Minggu (14/10/2018) kemarin.
Dalam kesempatan itu, keduanya melakukan ‘salam satu jari’ bersama Direktur Pelaksana IMF Christine Lagarde dan Presiden Bank Dunia Jim Yong Kim.
Banyak yang menganggap, bahwa pasangan Jokowi-Ma’ruf adalah pihak yang sangat diuntungkan dari peristiwa tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Abdul Kadir Karding angkat bicara.
Sebaliknya, pihaknya tak menganggap pose satu jari Luhut dan Sri Mulyani itu bagian dari kampanye.
Menurutnya, pose tersebut hanya menunjukan keberhasilan Indonesia dalam menggelar pertemuan IMF-World Bank di Bali.
“Yang saya tahu dan ingat bahwa itu sih. Tidak ada niat kampanye atau apa pun soal pilpres,” ujar Karding di kawasan Pakubuwono, Jakarta Selatan, Kamis (18/10).
Meski demikian Karding mengingatkan seluruh pejabat agar lebih berhati-hati dalam menunjukan reaksi di depan publik.
Karena di tahun politik seperti sekarang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggungjawab.
“Para pejabat harus berhati-hati. Jangan guyon, enggak boleh guyon. Saya juga kalau mengacungkan jari satu di sekolah bisa bahaya,” lanjut Karding.
Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) lebih getol melakukan sosialisasi peraturannya.
Pasalnya aturan di pemilu 2019 sangat banyak.
Mulai dari waktu kampanye, sistem kampanye, alat peraga kampanye, lokasi kampanye dan lain sebagainya yang seluruhnya diatur oleh KPU.
Bahkan Karding menilai pemili sekarang menjadi yang terumit dari pemilu-pemilu sebelumnya.
“Soal ini tentu ada hikmahnya. Mungkin teman-teman KPU perlu sosialisasi yang lebih intensif terutama pada pejabat,”
“Karena aturan pemilu kita ini terlalu teknis, dan selalu mau semua diatur,” tutupnya.
Berbeda, momen itu dinilai Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon jelas-jelas sebuah pelanggaran.
Menurut anak buah Prabowo Subianto, momen itu terjadi saat Christine Lagarde dan Jim Yong Kim berpose dengan dua jari saat akan difoto.
Namun, Sri Mulyani kemudian mengingatkan agat tidak menggunakan dua jari karena itu adalah nomor urut capres Prabowo Subianto.
“Justru akhirnya itu menimbulkan satu kesan bahwa itu kampanye,” ujar Fadli Zon di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (18/10).
Menurut Fadli, harusnya perhelatan yang dibiyai oleh negara bisa dijauhkan dari praktik kampanye terselubung.
Sehingga semua pihak bisa berlaku adil di tahun politik ini.
“Saya kira harusnya dalam forum-fotum seperti itu (IMF-World Bank), yang dibiayai oleh APBN tidak perlu ada kampanye terselubung macam itu,” tegasnya.
Fadli mengaku, sudah menonton video dugaan kampanye terselubung itu.
Fadli mengatakan apa yang dilakukan oleh Luhut dan Sri Mulyani memang patut diduga kampanye terselubung.
Pasalnya, kedua menteri itu dengan jelas mengarahkan Christine Lagarde dan Jim Yong Kim untuk berpose satu jari, seperti nomor urut Jokowi-Ma’ruf Amin di Pilpres 2019 ini.
“Ya saya kira jelas itu (kampanye terselubung). Karena mereka enggak ada maksud (pose dua jari) tapi malah diingatkan bahwa 02 itu nomor urut Prabowo dan 01 adalah Jokowi,” pungkasnya.
(Pojok-Satu/Info-Menia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email