Pemerintah Kerajaan Arab Saudi menolak gagasan untuk menyerahkan pengelolaan ibadah haji tahunan kepada negara-negara muslim lain. “Ini masalah kedaulatan dan hak istimewa yang dimiliki Arab Saudi,” ujar anggota senior keluarga Kerajaan Arab Saudi, Pangeran Turki al-Faisal.
Pangeran Turki beralasan, pengelolaan ibadah haji di wilayah Saudi menyangkut soal kedaulatan dan “hak istimewa”.
Pernyataan disampaikan di tengah kritik berbagai pihak atas Tragedi Mina 2015, yang menewaskan 1.470 jamaah haji dari berbagai negara. Sampai saat ini Arab Saudi belum merilis jumlah korban terbaru. Terakhir, Arab Saudi mengatakan korban tewas Tragedi Mina 2015 mencapai 769.
”Kerajaan selama bertahun-tahun (mengelola ibadah haji), setelah mengalami masa-masa mengerikan ketika jamaah tidak bisa dijamin keselamatannya dalam perjalanan mereka untuk ibadah haji karena berbagai faktor termasuk penyakit dan usia, kita tidak akan menyerah soal hak keistimewaan,” ujarnya.
”Orang-orang Mekkah adalah orang-orang yang paling tahu wilayah Mekkah dan Anda tidak bisa mengambilnya dari orang-orang Mekkah,” lanjut putra dari almarhum Raja Faisal itu.
Setiap Raja Arab Saudi akan mendapat gelar Penjaga Dua Masjid Suci, sebagai legitimasi atas penyelenggaraan haji. Seperti raja Arab Saudi sebelumnya, Raja Salman bin Abdulaziz diberi predikat sebagai “penjaga dua masjid suci”. Dua masjid itu mengacu pada masjid suci di Mekkah dan masjid suci di Madinah.
“Pengawasan dari tempat-tempat suci dan (pengelolaan) ibadah haji adalah masalah kedaulatan dan hak istimewa,” kata Pangeran Turki, seperti dikutip Guardian, Senin 12 Oktober 2015.
Desakan pengelolaan ibadah haji dan pengelolaan dua kota Suci Makkah dan Madinah berkembang pasca tragedi Mina. Masyarakat Indonesia dan Iran pernah mewacanakan agar pengelolaan pelaksanaan ibadah haji diserahkan ke negara-negara Islam.
Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR Said Abdullah pernah mengatakan, agar Organisasi Konferensi Islam (OKI) diminta segera turun tangan mengambil alih pengelolaan dua kota suci umat Islam tersebut. Pasalnya Saudi dinilai gagal mengelola dua kota Suci itu.
Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menggagas digelarnya muktamar haji internasional. Ide ini diharapkan bisa menyelesaikan berbagai persoalan pada pelaksanaan ibadah haji. Seluruh negara yang warganya menunaikan ibadah haji wajib diundang dan hadir.
(Satu-Islam/Shabestan/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email