Buku: Indonesia Melawan Amerika

Judul Buku : Indonesia Melawan Amerika
Penulis : Baskara T Wardaya
Penerbit : Galang Press, Yogyakarta
Cetakan : Pertama, Mei, 2008
Tebal : xvi + 448 halaman

Dinamika perpolitikan Indonesia di era perang dingin kurun waktu 1953-1963 pernah ditandai dengan aroma diplomasi cantik dan elegan, disertai dengan kebijakan para pemimpin yang tidak mau didikte dan tunduk pada Amerika. Meski saat itu negeri Indonesia baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, semangat nasionalisme dan kecerdikan para pemimpinnya menjadikan negara Indonesia disegani oleh Amerika, Uni Soviet dan negara-negara Sekutu.

Bagaimana tidak, di tengah persetruan perang dingin antara Amerika dan Unisoviet, Indonesia, yang baru merdeka dalam hitungan belasan tahun, lewat kunjungan Soekarno ke Washington berhasil mendinginkan keadaan. Di sisi lain, melalui semangat nasionalisme yang tinggi dan kecerdikan diplomasinya, pemerintah Indonesia lewat diplomasi cantik dan ciamik Soekarno juga berhasil mempermainkan Amerika dan Uni Soviet dalam kasus pembebasan Irian Barat dari penjajahan Belanda.

Dengan menggunakan kartu Uni soviet, Soekarno menerapkan kebijakan luar negeri dengan metode gertak sambal, yaitu menakut-nakuti Amerika bahwa militer Uni Soviet akan membantu Indonesia dan akan memporak-porandakan Belanda, negara sekutu Abadi Amerika, di tanah penjajahan Papua.

Berkat diplomasi Bung karno, Amerika tak berkutik, John F Kennedy dengan sangat terpaksa memerintahkan Belanda untuk hengkang dari dan tanah Irian Barat. Papua kemudian bebas dari penjajahan dengan tanpa jatuh korban dan peperangan. Sebuah permainan diplomasi cantik diperagakan oleh pemimpin Indonesia, dengan spirit nasionalisme yang tinggi dan sikap pemerintahan yang independen.

Buku karya Baskara Tulus Wardaya yang merupakan disertasi di universitas Marquette, Milwaukee, Wisconsin Amerika ini ingin menuturkan dinamika politik Indonesia di masa perang dingin 1953-1963, serta model kepemimpinan pemerintahan Indonesia yang anti terhadap hegemoni Amerika dan bagaimana kecerdikan Bung Karno mengambil kebijakan-kebijakan luar negerinya.

Sebagaimana dikisahkan oleh Baskara, landasan kepemimpinan Soekarno dibangun atas dasar nasionalisme, Islam dan Marxisme. Nasionalisme yang tumbuh dalam dirinya telah menanamkan rasa persatuan dan cinta tanah air sekaligus menjadikan dirinya menjadi proklamator dan presiden pertama Indonesia, sementara ideologi Marxisme yang dikembangkannya membuat dirinya memiliki hubungan dekat dengan Uni Soviet, dan menanamkan jiwa anti hegemoni dan imperialisme Barat.

Bersama pemerintahan Soekarno, kebijakan luar negeri Indonesia sangat disegani asing. Salah satu kebijakan luar negeri yang indah dan luar biasa dalam dinamika politik Indonesia di era pemerintahan Soekarno adalah peristiwa pembebasan tanah Papua dari penjajahan Belanda.

Pada masa itu, Soekarno memanfaatkan Uni Soviet yang saat itu sedang berseteru dengan Amerika, pada saat bersamaan posisi negara Belanda menjadi bagian dari Sekutu bersama Amerika dan Eropa. Soekarno melalui kekutan diplomasinya membujuk Uni Soviet untuk membantu secara militer mengusir Belanda dari tanah Papua, dan keberhasilan diplomasi Soekarno ini disampaikan ke Pihak Amerika. Amerika yang saat itu tidak tega melihat sekutu abadinya luluh lantak oleh militer Uni Soviet memerintahkan Belanda untuk mundur dari pendudukannya di tanah Irian.

Proses diplomasi yang membuat Amerika gigit jari tersebut berlangsung demikian, Subandrio wakil perdana menteri yang pernah menjabat duta besar Moskow, diperintah olah Soekarno untuk meminta bantuan militer kepada pemimpin Uni Soviet, Nikita Khrushehev, agar mengusir Belanda dari tanah Papua. Keberhasilan Subandrio melobi Nikita Khrushehev kemudian disampaikan oleh Soekarno kepada Howard P Jones, duta besar Amerika di Indonesia. Informasi tersebut membuat john F Kennedy yang saat itu sedang menjabat sebagai presiden Amerika kalang kabut, karena Kennedy tidak mau melihat Belanda porak-poranda dan babak belur, akibat serangan militer Uni Soviet, memaksa belanda untuk kabur dan hengkang dari tanah Papua. Tanah Papua pun bebas dari penjajahan Belanda dengan tanpa korban dan biaya pengeluaran untuk militer, dan militer Uni Soviet pulang tanpa menembakkan sebutir peluru pun karena Belanda sudah hengkang saat kapal perang Uni Soviet sampai di perairan Indonesia.

Keberhasilan Soekarno mempecundangi Amerika tidak hanya dalam kasus pembebasan tanah Irian, pemerintahan di masa Soekarno juga berhasil menangkap basah penyusupan CIA di Maluku pada tahun 1958, yang menyamar sebagai pilot, dan kemudian diadili secara tertutup. Padahal Amerika saat itu mendanai pemberontakan pemerintahan revolusioner republik Indonesia dan perjuangan Semesta di Maluku.

Pencapaian negara Indonesia di era Soekarno ini seakan menunujukkan bahwa negara Indonesia pernah menjadi negara yang memiliki kekuatan diplomasi yang cantik, dengan jiwa nasionalisme yang tinggi dan tidak pernah mau tunduk dan didikte oleh negara super power Amerika. Salah satu bukti nyata lain adalah dinamika politik Indonesia pada tahun 1948 ditandai dengan deklarasi politik bebas aktif, melawan Malaysia pada tahun 1963, dan keluar dari keanggotaan PBB pada tahun 1965.

Lewat buku ini rasanya Baskara ingin menunjukkan bahwa kepemimpinan Indonesia beberapa puluh tahun yang lalu pernah memiliki rasa nasionalisme yang tinggi dan dengan gagah berani menentang hegemoni pihak asing. Sayangnya ruh kepemimpinan ala Soekarno ini tidak lagi kelihatan di masa sekarang, dan hanya tinggal kenangan.

Hal ini dibuktikan bahwa praktis, pasca presiden Soekarno, Indonesia berada dalam cengkeraman asing (Amerika), pemerintahan Orde Baru berada di bawah kendali Amerika, melalui lembaga-lembaga internasionalnya seperti IMF, Bank Dunia, USAID. Orde Baru mewarisi kebijakan buruk dan berlanjut hingga sekarang, tak heran jika Indonesia di masa Orde Baru pernah dijuluki sebagai negara gagal atau failed state akibat strategi kebijakannya yang selalu tunduk pada Mafia Berkeley dan Indonesia hanya menjadi negara kepanjangan tangan dari kepentingan global Mafia Berkeley lewat “Washington konsensus”.

(ABNS/SP)