Keturunan Tionghoa dalam Lintasan Sejarah Bangsa Indonesia, Mana ada Keturunan Tionghoa ikut PKI???

Keturunan Tionghoa memiliki peran yang tidak kecil, baik dalam perjuangan merebut kemerdekaan ataupun dalam mempertahankan kemerdekaan, khususnya di awal kemerdekaan dan di Orde lama. Sayangnya, peran mereka tidak banyak dicatat dan diberitakan.

Peran keturunan Tionghoa ini cukup inspiratif bagi pergerakan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Di awal masa perjuangan merebut kemerdekaan, langkah komunitas Tionghoa, Tiong Hoa Hwee Koan (THHK), yang mendirikan banyak sekolah menjadi salah satu inspirasi bagi kalangan priyayi Jawa untuk melakukan hal itu. Setelah kesadaran itu muncul, dibentuklah Budi Utomo. Selain itu berdiri oganisasi lain yang juga terinspirasi langkah komunitas Tionghoa, seperti Sarekat Dagang Islam, dan Sarekat Islam.

Di era kolonial ini, komunitas Tionghoa juga ikut terlibat dalam peperangan melawan penjajah. Sejarah mencatat keterlibatan keturunan Tionghoa di beberapa daerah seperti di Jawa,dan Kalimantan Barat. Pada momen Sumpah pemuda, terdapat beberapa pemuda keturunan Tionghoa yang hadir. Di bidang media, terdapat peran Koran Tionghoa, yaitu Koran Sin Po yang secara aktif mempublikasikan lagu Indonesia Raya. Secara individu, banyak warga keturunan Tionghoa yang membuktikan perannya seperti Sie Kong Liong yang menghibahkan gedung Sumpah Pemuda, peran Djiaw Kie Siong yang rumahnya jadi tempat peristiwa Rengasdengklok di mana Bung Karno dan Bung Hatta saat “diculik” para pemuda beristirahat di sana, dan peran lima orang Tionghoa yang menjadi anggota BPUPKI dan terlibat aktif dalam menyusun UUD 1945. Banyak lagi peristiwa perjuangan kemerdekaan yang tidak luput dari peran keturunan Tionghoa.

Sayangnya, peran yang baik dari keturunan Tionghoa ini tidak menjadikan relasi antar etnis, khususnya relasi etnis lainnya dengan komunitas keturunan Tionghoa, menjadi harmonis. Pasca kemerdekaan diwarnai friksi. Keturunan Tionghoa dilihat sebagai etnis yang diragukan nasionalismenya. Mereka dilihat sebagai etnis di Indonesia yang lebih memilih menjadi warga negara asing, dalam hal ini warga negara RRC.

Sebenarnya, kebijakan Presiden Soekarno banyak menguntungan kalangan keturunan Tionghoa ini. Sebelum tahun 1950, pemerintahan Soekarno menerbitkan kebijakan yang membuat masyarakat Tionghoa di Indonesia secara otomatis menjadi warga negara Indonesia. Selain itu, Pemerintahan presiden Soekarno yang memiliki kedekatan dengan Peking membuat masyarakat Tionghoa diuntungkan. Namun demikian, kondisi menguntungkan ini tidak berdampak baik terhadap relasi kaum keturunan Tionghoa dengan etnis lainnya di Indonesia. Keturunan Tionghoa tetap diragukan “keIndonesiaannya”.

Keraguan terhadap nasionalisme kaum keturunan pada akhirnya memunculkan berbagai kebijakan yang terlihat diskriminatif terhadap mereka. Padahal, melihat peran keturunan Tionghoa mulai masa perjuangan kemerdekaan, seharusnya tidak ada keraguan terhadap nasionalisme mereka.

Friksi ini terus menguat hingga mencapai puncaknya saat terjadi pemberontakan G30/S dan pemerintahan Soekarno berakhir. Pasca pemerintahan Soekarno, Keturunan Tionghoa seakan dipinggirkan dan diisolasi dari kegiatan politik. Sekarang, saat isolasi dan peminggiran tersebut berakhir adalah saatnya bagi keturunan Tionghoa membuktikan bahwa perannya selama ini adalah untuk Indonesia. Kekuatan di bidang ekonomi dan kebebasan politik sekarang ini, di mana telah banyak tokoh Tionghoa yang menduduki jabatan publik, merupakan saat terbaik untuk memperlihatkan nasionalisme Indonesia yang selama ini dimiliki.

(Sejarah-Kita/Berbagai-Sumber-Sejarah/ABNS)