Bupati Purwakarta Dukung Bubarkan Ormas Anti Pacasila

BUPATI Purwakarta Dedi Mulyadi mendukung langkah tegas pemerintah pusat yang akan membubarkan berbagai kelompok anti-Pancasila. Dedi menyarankan agar kelompok-kelompok itu mendirikan partai politik saja.

Dalam sambutannya pada pembukaan acara Rembuk Nasional Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI) di Taman Maya Datar, Purwakarta, Senin (9/5), Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat akan bertindak tegas terhadap individu dan organisasi yang menyatakan diri sebagai anti-Pancasila.

“Hal itu dilakukan semata-mata untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia baik secara ideologi maupun kultur dari serangan ideologi intoleran dan cenderung radikal,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyebut paling tidak ada empat hal yang dapat menghancurkan nilai‑nilai kebangsaan, bahkan bangsa Indonesia secara struktur kenegaraan, yakni kesenjangan sosial, korupsi, narkoba, dan radikalisme. Keempat hal ini menjadi virus yang kapan saja siap menjangkiti bangsa Indonesia.

Menteri yang pernah menjadi anggota DPR RI ini menaruh perhatian khusus terhadap radikalisme dengan mengatakan akan membubarkan organisasi masyarakat yang secara terang‑terangan ataupun sembunyi‑sembunyi menolak Pancasila.

“Pemerintah pusat akan tegas pada ormas seperti itu. Kami tidak peduli besar-kecilnya ormas tersebut. Makanya jangan main‑main dengan ideologi negara. Pancasila itu jalan tengah untuk mengakomodir perbedaan agama dan kepercayaan bangsa ini,” kata Tjahjo.

Menanggapi pernyataan Mendagri, Bupati Dedi Mulyadi, yang turut hadir di lokasi acara, mendukung sepenuhnya langkah tegas Kementerian Dalam Negeri. Dedi mengatakan sudah seharusnya negara memiliki sikap tegas, terutama kepada kelompok yang menyatakan bahwa Pancasila itu haram. “Kami di Purwakarta mengapresiasi itu sepenuhnya. Semoga Indonesia makin teduh dan jauh dari gerakan intoleransi,” kata Bupati, yang pernah berkonflik dengan salah satu ormas yang mengatasnamakan agama.

Dedi juga menilai, dengan adanya pembubaran ormas anti-Pancasila, sikap negara terhadap gerakan intoleransi di Indonesia makin jelas. Selama ini dia menilai aparat negara selalu berlindung di balik asas kebebasan berpendapat tetapi sebenarnya kontraproduktif untuk perkembangan internalisasi ideologi kebangsaan.

“Kami alhamdulillah saja. Kan nanti aparat kepolisian tidak bisa memberikan izin keramaian lagi untuk kegiatan mereka,” kata Dedi. Dedi pun memberikan saran kepada kelompok anti-Pancasila untuk mendirikan partai politik saja dan membangun infrastruktur yang baik agar dapat ikut pemilu. “Setelah menjadi partai, mereka tidak bisa subjektif lagi dengan mengklaim dirinya bertindak atas nama rakyat. Jadi, setelah bubar lebih baik bikin partai saja,” katanya.

(Satu-Islam/berbagai-Sumber-Lain/ABNS)