Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA) hari Jumat 27 November mengeluarkan resolusi anti Iran. Republik Islam Iran tentu saja segera mereaksi resolusi tersebut. Ali Asghar Soltaniyeh, Wakil Tetap Iran di IAEA secara resmi menyatakan, Republik Islam Iran tidak akan melaksanakan resolusi ini. Soltaniyeh dengan tepat menegaskan, ada motif politik di balik resolusi ilegal anti Iran ini. Untuk menjelaskan resolusi 27 September Dewan Gubernur adalah ilegal ada beberapa poin yang patut dicermati.
Dalam resolusi tersebut Iran diminta agar tanpa menunda-nunda waktu harus segera menghentikan segala aktivitas terkait pengayaan uranium termasuk riset dan pengembangan dan penghentian ini harus diakui oleh IAEA. Keinginan yang tertuang dalam resolusi itu terhadap Iran jelas-jelas bertentangan dengan Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT). Berdasarkan poin keempat NPT, seluruh negara yang menandatangani traktat ini berhak untuk meriset, memproduksi dan memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan-tujuan damai. Dalam dokumen dan anggaran dasar IAEA, bahkan dalam protokol tambahan tidak ada ibarat yang menyebut penangguhan seluruh aktivitas nuklir. Sementara dalam AD pertama IAEA juga tidak disinggung mengenai protokol tambahan dan masalah protokol ini baru dibicarakan pertengahan dekade 1990 dengan alasan program nuklir Korea Utara.
Menurut ucapan Ali Asghar Soltaniyeh, baru pada tahun 2003 ibarat protokol tambahan dibicarakan secara resmi di IAEA yang membuat terkejut para investigator lembaga ini. Karena mereka menghadapi ibarat yang tidak ada dalam AD IAEA selama lima dekade sebelumnya. Amerika dan sebagian sekutu Eropa-nya menambahkan protokol tambahan ke dalam AD IAEA dengan tujuan mempersempit kemungkinan negara-negara sedang berkembang untuk mengakses energi nuklir untuk tujuan damai. Penerapan protokol tambahan yang bersifat sukarela dan tidak ada satu pun dari anggota IAEA yang diwajibkan melaksanakannya. Namun resolusi anti Iran Dewan Gubernur IAEA malah meminta Republik Islam Iran melaksanakan protokol tambahan dengan menghentikan segala aktivitas nuklirnya.
Pembelaan Republik Islam Iran atas hak legalnya dan mengakui pemanfaatan energi nuklir untuk tujuan damai sejatinya membela hak-hak seluruh negara yang sedang berkembang. Itulah mengapa sejumlah negara-negara anggota Gerakan Non Blok (GNB) yang menjadi anggota di Dewan Gubernur IAEA selain menolak isi resolusi ini, tetap mendukung hak Iran memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai. Turki, Mesir, Brasil dan kebanyakan negara-negara anggota GNB termasuk yang menolak resolusi ini.
Amerika, Inggris, Perancis dan Jerman bulan Oktober tahun lalu dalam Sidang Konferensi Umum Badan Tenaga Atom Internasional ke-52 di London berusaha memaksakan perubahan dalam NPT semau mereka. Di sini, penentangan negara-negara anggota GNB termasuk Iran berhasil menggagalkan usaha Amerika dan sekutunya. Amerika dan sejumlah negara-negara Eropa berusaha menghapus poin keempat Traktat Non Proliferasi Nuklir (NPT). Dalam poin tersebut disebutkan, memanfaatkan energi nuklir untuk tujuan damai merupakan hak legal seluruh negara anggota IAEA. Disebutkan juga dalam poin ini, negara-negara yang memiliki teknologi nuklir harus membantu negara-negara anggota IAEA di bidang ini.
Berdasarkan undang-undang IAEA, setiap negara anggota dapat menjamin sendiri bahan bakar yang dibutuhkannya. Jelas, kapan saja negara-negara sedang berkembang mampu menjamin sendiri bahan bakar energi nuklirnya,maka monopoli produksi bahan bakar yang selama ini dipegang oleh beberapa negara bakal terhapus. Di sini, Barat akan kehilangan satu dari alat penekan politiknya terhadap negara-negara sedang berkembang. Ini sebenarnya yang menjadi tujuan utama usaha keras Amerika selama ini untuk menghentikan program nuklir sipil Iran.
Tentu saja tidak dapat dipungkiri permusuhan Amerika dengan Republik Islam Iran selama tiga dekade pasca kemenangan Revolusi Islam. Washington senantiasa berusaha menjegal kemajuan dan pertumbuhan Iran. Dalam masalah nuklir, Amerika juga punya alasan lain, selain kebencian selamanya terhadap Iran. Amerika punya keyakinan, dengan menekan Iran lewat dikeluarkannya resolusi oleh Dewan Gubernur IAEA, sejatinya ini juga menjadi peringatan dini bagi negara-negara sedang berkembang lainnya. Langkah mereka memanfaatkan energi nuklir secara independen bakal membutuhkan biaya besar dan buruk dampaknya bagi mereka.
Mengetahui resolusi ilegal ilegal Dewan Gubernur Badan Tenaga Atom Internasional (IAEA), Republik Islam Iran langsung menolaknya. Sekaitan dengan hal ini, Ali Asghar Solthaniyeh, Wakil Tetap Iran di IAEA mengatakan, Amerika dan negara-negara sekutunya melakukan perundingan di luar Wina. Draf resolusi 27 November dipersiapkan oleh Jerman dan disetujui oleh negara-negara anggota kelompok 5 + 1. Setelah itu, dalam sidang Dewan Gubernur IAEA mereka memaksakan pandangannya ke mayoritas anggota Dewan Gubernur dan akhirnya adalah diratifikasinya resolusi ilegal anti Iran.
Sebelum diselenggarakannya sidang Dewan Gubernur IAEA, perundingan Iran dan kelompok 5 + 1 di Wina berlangsung dalam atmosfir yang kondusif. Satu dari agenda perundingan itu adalah pasukan bahan bakar yang dibutuhkan reaktor nuklir riset Tehran. Amerika pada tahun 1967 (12 tahun sebelum kemenangan Revolusi Islam) menjual sebuah reaktor riset berkekuatan 5 megawat air ringan kepada Iran dan perusahaan AMF Amerika yang memasang dan mengoperasikan reaktor tersebut di Universitas Tehran. Iran ingin membeli bahan bakar yang dibutuhkan reaktor riset ini dari pihak asing. Iran menyatakan kesiapannya untuk menukar uranium yang telah diperkaya 3,5 persen dengan uranium 20 persen, namun penukaran ini harus dilakukan secara bersamaan di Iran.
Amerika dan sekutunya langsung menolak usulan ini. Mereka berusaha mengeluarkan uranium dari Iran. Karena Iran tidak menyetujui strategi ini, mereka akhirnya mengusahakan jalan lain dengan menekan Dewan Gubernur IAEA mengeluarkan resolusi anti Iran. Pasca resolusi Dewan Gubernur IAEA, Parlemen Iran meminta pemerintah untuk mengurangi tingkat kerjasamanya dengan IAEA. Mahmoud Ahmadinejad, Presiden Republik Islam Iran juga memerintahkan Badan Tenaga Atom Iran membangun 10 kompleks baru nuklir setingkat situs Natanz.
Reaksi negara-negara Barat, khususnya Amerika, Inggris, Perancis dan Jerman telah memprediksikan penolakan Iran atas resolusi 27 November Dewan Gubernur IAEA. Gordon Brown, Perdana Menteri, Hillary Clinton, Menteri Luar Negeri Amerika, Bernard Kouchner, Menteri Luar Negeri Perancis dan Angela Merkel, Kanselir Jerman yang menyebut dirinya wakil masyarakat internasional langsung mengeluarkan ancaman. Bila Iran tidak mengindahkan resolusi Dewan Gubernur IAEA, embargo negara ini bakal diperketat.
Republik Islam Iran dalam jawaban atas ancaman ini secara resmi mengumumkan, sebagaimana Iran tidak menerima resolusi ilegal Dewan Keamanan PBB, Iran juga tidak akan menerima resolusi Dewan Gubernur IAEA. Iran akan tetap melanjutkan aktivitas nuklir damainya dan legal di bawah pengawasan Badan Tenaga Atom Internasional. Ali Akbar Salehi, Ketua Badan Tenaga Atom Iran hari Rabu (02/12) menyatakan, Republik Islam Iran tetap siap melanjutkan pengadaan bahan bakar uranium 20 persen buat reaktor nuklir riset Universitas Tehran. Salehi menegaskan, Iran memprioritaskan pembelian bahan bakar nuklir dari luar negeri, namun bila langkah ini tidak dapat dilakukan, Iran akan memulai proses produksi uranium 20 persen di dalam negeri.
Amerika senantiasa menjadikan Badan Tenaga Atom Internasional sebagai alat untuk memajukan politiknya, terutama terkait masalah nuklir Iran. Resolusi terbaru Dewan Gubernur IAEA yang dikeluarkan tiga hari sebelum menjabatnya Yukio Amano, Dirjen IAEA yang baru memunculkan satu pertanyaan, apakah Dirjen baru IAEA dapat mengembalikan independensi lembaga internasional ini? Apa pun jawaban dari pertanyaan ini, menurut bangsa Iran, ilmu adalah warisan manusia dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu menghalangi rakyat dan para ilmuan Iran meraih ilmu dan teknologi modern.
(Brigade-Mahdi/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email