PBNU: Jika Demo Ahok Politis dan Bukan Soal Al Maidah, Keterlaluan

Nahdlatul Ulama, salah satu ormas Islam yang secara resmi tidak terlibat dalam demonstrasi terkait Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang dituding menistakan surah Al Maidah 51. Adapun ormas seperti Front Pembela Islam (FPI) dan ormas lainnya menurunkan ribuan demonstran yang berunjuk rasa di kantor Gubernur DKI Jakarta, Jumat tadi (14/10)

“Warga NU saya larang, Anshor saya larang, pemuda-pemuda NU, mahasiswa NU, PMII saya larang, enggak akan ada yang turun,” kata Said Aqil Siroj, nahkoda ormas Islam Indonesia yang warganya, memurut exit poll (2013), berjumlah 91,2 juta.

Said mengatakan larangan demo di kantor Ahok hari ini untuk menghindari fitnah. Saat ini, kata Said, fitnah telah ditujukan kepada Ahok. Dia khawatir fitnah akan lebih besar lagi dan mengancam keamanan serta ketenangan berbangsa. Apalagi jika demo yang mengatasnamakan umat Islam ini memang bertujuan untuk kepentingan politis sesaat dan ini yang keterlaluan.

“Iya kalau demonya baik, kalau ditumpangi pihak ketiga yang politis, bukan hanya masalah surat Al Maidah, targetnya ingin mengubah keadaan, luar biasa,” kata pria yang akrab disapa Kang Said ini

Meski melarang warga NU untuk demonstrasi, pria asal Cirebon ini tidak memaksa kelompok lain untuk mengikuti imbauannya. Unjuk rasa baginya sah saja dilakukan asalkan tetap bermartabat, beretika, dan tidak menimbulkan kerusuhan maupun pengerusakan fasilitas umum.

Kalau terpaksa harus demo, itu sah-sah saja. Silakan demo itu merupakan hak semua orang,” katanya.

Ahok sendiri, kata Kang Said, telah meminta maaf atas pernyataannya. Bahkan NU telah menerima permintaan maaf itu. Namun, Majelis Ulama Indonesia tidak menerima permintaan maaf Ahok.

“Mau bagaimana lagi, orang kalau sudah mengaku salah, berarti keseleo, tidak sengaja, hal yang sangat mungkin, terjadi dilakukan oleh siapa saja,” kata Said.

Dia juga berharap agar Ahok lebih hati-hati dalam mengeluarkan pernyataan di kemudian hari. Kasus beberapa waktu lalu, kata Said, seharusnya dijadikan pelajaran berharga bagi Ahok.

“Pemimpin harus bermartabat, lisannya harus baik, berbudaya, jadi teladan, contoh bagi rakyatnya, perilakunya, ucapannya, sikapnya. Itu kita sayangkan, bukan benci,” katanya.

Proses hukum atas pernyataan Ahok sedang berjalan hingga kini. Said pun berpendapat, seharusnya masyarakat menunggu proses hukum tersebut daripada main hakim sendiri.

“Lebih baik diproses, kan berangkat dari praduga tak bersalah kalau diperiksa, berangkat dari nol, daripada masyarakat main hakim, itu yang bahaya sekali,” kata Said.

(CNN-Indonesia/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)