Bersamaan dengan kunjungan Kofi Annan, Mantan Sekretaris Jenderal PBB ke desa-desa tempat tinggal muslim Rohingnya di Rakhine Myanmar, pemerintah Malaysia mengkritik pembersihan etnis minoritas Rohingya.
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari Press TV, Kementerian Urusan Luar Negeri Malaysia, Sabtu (3/12), dalam sebuah statemen pedasnya mengumumkan, fakta dimana hanya sebuah kaum tertentu yang sedang diusir, sesuai dengan definisi, dikategorikan sebagai pembersihan etnis.
Dalam statemen tersebut dikemukakan kondisi tak wajar ini bukanlah sebuah masalah intern, namun masalah internasional.
Departemen tersebut demikian juga menambahkan ratusan ribu muslim Rohingya pada tahun-tahun terakhir kabur ke negara-negara tetangga dan sekitar 56 ribu dari mereka mengungsi ke Malaysia.
Sementara itu, rombongan pembawa Kofi Annan Sabtu pagi memasuki desa Wapik, yang mengalami banyak kerugian akibat kebakaran.
Menurut laporan berita Perancis, pasukan polisi Myanmar menghadang masuknya para wartawan media swasta ke desa tersebut dan melarang mereka untuk mendekati rombongan pembawa Mantan Sekretaris Jenderal PBB tersebut.
Pasukan pemerintah Myanmar sejak 9 Oktober lalu menyerang ke sebuah kawasan di seberang perbatasan Bangladesh, yang mayoritas penduduknya adalah minoritas Rohingya.
Aksi pasukan pemerintah di kawasan tersebut menyebabkan puluhan ribu muslim Rohingya kehilangan tempat tinggal.
Para aktivis HAM dan muslim yang kabur ke Bangladesh juga mengatakan, pasukan pemerintah dalam serangan-serangan tersebut melakukan eksekusi sewenang-wenang, pemerkosaan, pembakaran rumah warga desa, namun pemerintah Myanmar menyanggah terjadinya perilaku buruk tersebut dan menyebut laporan-laporan terkait perangai buruk tersebut sebagai aksi-aksi dusta dari pihak para teroris.
Menurut laporan media-media setempat, dalam aksi-aksi tersebut setidaknya 86 orang meninggal dunia dan lebih dari 400 orang ditahan.
Meski demikian, para aktivis memprediksikan jumlah kerugian dan orang-orang yang ditangkap dalam aksi tersebut melebihi statistik yang telah diumumkan.
Sementara itu, para pengamat HAM, Senin (21/11) mengumumkan, riset-riset lembaga ini menunjukkan para militer Myanmar secara keseluruhan telah menghancurkan 1.250 pintu rumah kaum muslim Rohingnya, propinsi Rakhine.
Pemerintah Myanmar juga dalam menyikapi kritikan besar-besaran, menyebut krisis di propinsi Rakhine ini sebagai masalah intern dan mengklaim tujuan dari aksi-aksi militer di kawasan tersebut adalah berburu militan, yang telah menyerang pasukan-pasukan perbatasan negara tersebut.
Kaum muslim Myanmar senantiasa disiksa dan dianiaya oleh para ekstremis Buddha yang mendapat dukungan pemerintah; namun minoritas muslim Rakhine memikul banyak kekerasan.
Pemerintah Myanmar tidak memberikan hak penuh kewarganegaraan kepada kaum muslim, yang telah membentuk 1.3 juta orang populasi negara tersebut. Kaum muslim Rohingya sejak tahun 1982 dan pasca disetujuinya undang-undang baru tidak mendapatkan hak kewarganegaraan Myanmar.
Pada tahun-tahun terakhir, banyak sekali kaum muslim Rohingya, khususnya di propinsi Rakhine meninggal dunia dan kehilangan tempat tinggal akibat serangan para ekstremis Buddha.
(Press-TV/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email