Panglima TNI: Indonesia Bukan Negara Teokrasi, Bukan Negara Agama, Bukan Negara Sekuler

Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-16

"Jadi agama yang di Indonesia pasti akan bersama-sama, sehingga kita tak boleh menyudutkan orang per orang maupun kelompok agama, ini saya sampaikan peserta rapim untuk bantu kinerja pemerintah," ujarnya.

Dalam rapat pimpinan (Rapim), Panglima Tentara Nasional Indonesia, Gatot Nurmantyo sepakat untuk membantu Polri menangani ormas-ormas yang bertentangan dengan Pancasila. Dan menyatakan, bahwa Indonesia bukan negara teokrasi, bukan negara agama dan bukan negara sekuler.

"Kita diingatkan kalau Indonesia bukan negara teokrasi, bukan negara agama, bukan negara sekuler. Tetapi negara Indonesia negara yang masyarakatnya agamis," ungkap Gatot usai menutup Rapim TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis, 19/1/2017, sebagaimana dilansir oleh Detik.

"Jadi agama yang di Indonesia pasti akan bersama-sama, sehingga kita tak boleh menyudutkan orang per orang maupun kelompok agama, ini saya sampaikan peserta rapim untuk bantu kinerja pemerintah," ujarnya.

Gatot menegaskan siap membantu Polri untuk menangani ormas-ormas radikal dan bertentangan dengan Pancasila melalui berbagai jajarannya dari daerah hingga pusat.

"Kan sudah saya sampaikan, itu kepolisian kita akan bantu back up dengan cara TNI," kata Gatot.

Saat ditanya langkah apa yang akan dilakukan bila ada oknum TNI yang membekingi ormas, Panglima Tentara Nasional Indonesia ke-16 itu memastikan akan menindak tegas dan tak peduli apabila oknum tersebut memiliki pangkat maupun jabatan tinggi.

"Kalau dia melanggar hukum, tak peduli saya. Siapa pun juga, pangkat apa pun juga. Karena panglima tertinggi dari TNI adalah hukum," tegas Gatot.

"Presiden mengatakan negara (Indonesia) bukan negara aturan tapi negara hukum. Berarti tidak boleh melanggar hukum," lanjutnya.

(Detik-News/Islam-Times/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)