Rudal balistik Iran
Iran mengecam sanksi ilegal AS baru-baru ini terkait program rudal pertahanan Tehran dan dukungan semangat para pejuang Houthi Yaman, mengatakan bahwa Republik Islam akan memberikan balasan yang proporsional dalam menanggapi sanksi AS.
“Republik Islam Iran dengan dukungan bangsa Iran yang besar dan bijak akan merespon secara proporsional dan membalas setiap langkah yang menargetkan kepentingan rakyat Iran,” kata Kementerian Luar Negeri Iran dalam sebuah pernyataan, Jumat (3/2/17).
Ia menambahkan bahwa kekuatan rudal Iran hanya ditujukan untuk tujuan defensif dan dimaksudkan hanya untuk membawa senjata konvensional dan tidak akan pernah digunakan selain untuk pertahanan yang sah.
Kementerian luar negeri mengatakan program rudal Iran adalah hak tak terbantahkan dan tak terpisahkan dari bangsa Iran sesuai dengan hukum internasional dan Piagam PBB.
Pernyataan itu menambahkan bahwa setiap campur tangan asing dalam hal ini merupakan pelanggaran hukum internasional dan di luar yurisdiksi negara atau organisasi.
Kementerian itu mengatakan sanksi AS baru-baru ini juga tidak konsisten dengan komitmen AS dan bertentangan dengan semangat dan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231.
“halnya seperti reaksi langkah Islamophobia dari pemerintah AS dan pencegahan masuk bagi warga Iran, penerbitan visa untuk warga AS dibawah mekanisme perintah khusus ditunda, sebagai tanggapan tindakan baru AS. Republik Islam Iran akan bergerak untuk memberlakukan pembatasan hukum pada sejumlah orang Amerika dan entitas yang terlibat dalam mendirikan dan membantu kelompok-kelompok ekstremis teroris atau berkontribusi terhadap pembantaian dan penindasan rakyat tak berdaya di kawasan, “kata Kementerian Luar Negeri.
Ia menambahkan bahwa nama-nama orang dan entitas Amerika yang dilarang akan diumumkan kemudian.
Pernyataan itu menegaskan bahwa keamanan Republik Islam tidak membuaka untuk kompromi atau negosiasi, menekankan bahwa langkah-langkah naif dan gegabah dari pemerintah AS tidak akan mencegah Iran menerapkan prinsip kebijakannya dalam menjaga perdamaian dan keamanan di kawasan dan memerangi terorisme dan ekstremisme.
Kementerian itu juga menekankan bahwa Republik Islam tidak akan membiarkan tercapainya plot berbahaya dan hayalan dari penghasut perang, Zionis dan para pendukungnya.
Pernyataan itu muncul setelah Departemen Keuangan AS mengatakan Jumat bahwa Washington telah menjatuhkan sanksi pada 13 individu dan 12 entitas sebagai bagian untuk meningkatkan tekanannya terhadap Iran.
Presiden AS Donald Trump memberikan sebuah perintah eksekutif kepada Menteri Keuangan untuk meninjau pengawasan keuangan di Ruang Oval Gedung Putih di Washington, DC, pada tanggal 3 Februari, 201. (Foto: AFP)
Langkah terhadap Iran ini yang pertama oleh pemerintah AS sejak Presiden Donald Trump menjabat pada 20 Januari.
Seorang pejabat senior pemerintahan AS mengatakan sanksi baru itu merupakan “langkah awal” dalam menanggapi “perilaku provokatif,” Iran, menambahkan Teheran akan menghadapi lebih banyak langkah-langkah serupa jika “tidak mengekang program rudal balistik dan terus mendukung milisi Houthi di Yaman.”
Washington mengklaim bahwa uji coba rudal terbaru oleh Iran melanggar Resolusi Dewan Keamanan PBB 2231 yang mengesahkan perjanjian nuklir yang dikenal sebagai Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA), yang dicapai antara Republik Islam dan kelompok negara P5 + 1.
Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Hossein Dehqan mengatakan pada hari Kamis bahwa uji coba rudal balistik baru-baru ini berjalan dengan “sukses” dan tidak melanggar kesepakatan atau resolusi. “Tes rudal Iran tidak, dan tidak pernah, melanggar JCPOA atau Resolusi 2231,” tambah Dehqan.
(AFP/Mahdi-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email