Tim calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memaparkan hitung-hitungan untuk penerapan DP rumah nol rupiah yang disandingkan dengan APBD DKI Jakarta.
Menurut tim Anies-Sandi, perkiraan alokasi untuk program ini hanya memakai 4 persen dari total APBD DKI terakhir. Melalui laman resmi tim Anies-Sandi, www.jakartamajubersama.com, tertera ada 303.209 warga yang belum punya hunian sendiri atau backlog di Jakarta.
Tim Anies-Sandi mendapat data tersebut dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas).
"Jumlah tersebut adalah estimasi yang dilakukan dengan melihat jumlah unit hunian yang tersedia bila dibandingkan dengan jumlah keluarga yang ada di DKI Jakarta," demikian penggalan penjelasan dalam laman tersebut.
Pihak tim Anies-Sandi mengumpamakan ada target 50.000 kepala keluarga (KK) dalam daftar penerima program DP nol rupiah. Kemudian, Pemprov DKI akan mengeluarkan biaya untuk menalangi DP sebesar Rp 53 juta, dengan estimasi harga rumah Rp 350 juta.
"50.000 dikali Rp 53 juta menjadi Rp 2,7 triliun. Angka Rp 2,7 triliun itu hanya 4 persen dari APBD DKI saat ini per tahunnya," lanjut artikel tersebut.
Uang yang dikeluarkan Pemprov DKI untuk menalangi DP penerima program ini nantinya akan kembali lagi ke kas negara.
Skema ini disebut akan menguntungkan warga Jakarta untuk jangka panjang, yaitu kepemilikan hunian, mudahnya akses permodalan, dan tidak harus tinggal di luar Jakarta untuk membeli rumah pertama.
Padahal dalam debat pilkada putaran pertama yang diselenggarakan KPU, Anies bawesdan klaim jumlah warga jakarta meningkat menjadi 3,5 juta jiwa.
Namun ternyata hanya 50 ribu warga miskin yang mendapatkan bantuan rumah dp nol rupiah. Apabila 50 ribu warga memakai 4% APBD. Itu artinya jika ada 500 ribu warga miskin akan memakai 40% APBD. Hampir separuh APBD dipakai. Itupun hanya mencakup 500 ribu warga miskin. Bagaimana dengan jutaan lainnya?
(Kompas/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email