Presiden Joko Widodo membuat program #jokowimenjawab pada Februari 2017 lalu.
Program tersebut bermaksud memberi ruang bagi anak muda untuk bebas mengirimkan pertanyaan apapun lewat kiriman video yang nantinya akan dijawab oleh Presiden lewat akun media sosialnya.
Jelang dirilisnya #jokowimenjawab, pihak tim program tersebut meminta izin menggunakan lagu dan cuplikan video musik “Jadilah Legenda” dari Superman Is Dead (SID).
Rencananya lagu tersebut akan dipakai sebagai soundtrack untuk video #jokowimenjawab karena isinya yang kental dengan semangat nasionalisme bagi anak muda.
Namun, tawaran tersebut secara mengejutkan ditolak oleh Jerinx (JRX), drummer sekaligus frontman SID yang menulis lagu tersebut.
Keputusan JRX untuk menolak tawaran ini dilakukan sebagai bentuk solidaritasnya kepada perjuangan rakyat Kendeng yang menolak berdirinya pabrik semen di tanah mereka yang dinilai akan merusak alam dan kehidupan petani.
“Saat ini kasus Kendeng sedang memerlukan solidaritas penuh. Saya menolak lagu ‘Jadilah Legenda’ dipakai alat kampanye dengan alasan tidak mau solidaritas saya terhadap Kendeng dikaburkan dengan dipakainya lagu yang saya tulis untuk kampanye Jokowi. Hal ini juga saya lakukan sebagai peringatan kepada beliau jika saya atau SID tidak selalu 100 persen mendukung kebijakannya. Saya bukan musisi istana,” tambah JRX.
Sikap kritis ini bukanlah yang pertama kali dilakukan oleh JRX bersama SID.
Band rock asal Bali ini juga turut ambil bagian dalam aksi penolakan proyek reklamasi di Teluk Benoa, Bali. Padahal reklamasi di Bali yang mengeluarkan Perpres adalah SBY...
SBY keluarkan Perpres Nomor 51 Tahun 2014 terkait perubahan terhadap peruntukan ruang sebagian kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil yang merupakan bagian dari Kawasan Teluk Benoa, Bali. Perpres tersebut merupakan revisi dari Perpres No. 45/2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Sarbagita (Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan), menyebutkan perubahan sebagian status zona kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kawasan Teluk Benoa, serta arahan umum pemanfaatan ruang kawasan tersebut.
Reklamasi Teluk Benoa ini adalah warisan bermasalah SBY
Tomy Winata adalah pendiri Artha Graha yang selama ini dinilai sangat dekat dengan SBY, selain Bakri dan yang sejenisnya. Tentu bukan sebuah kebetulan jika Tomy Winata adalah investor utama PT Tirta Wahana Bali Internasional (TWBI). Sementara anda tau siapa yang mendapat izin pengelolaan reklamasi teluk Benoa selama 30 tahun? TWBI.
Tapi jika diteliti lebih dalam, Jokowi sepertinya melihat adanya kongkalikong antara Tomy Winata dan pemerintah sebelumnya. PT Bangungraha Sejahtera Mulia adalah anak perusahaan dari Artha Graha, BSM ini bekerjasama sharing profit dengan BUMD Banten dan Lampung, di mana Tomy Winata duduk sebagai komisarisnya. Sementara Pemprov Lampung dan Banten hanya memiliki 2.5% saham.
Terkait proyek ini, di tangan SBY lahir Perpres Nomor 86 tahun 2011 tentang Kawasan Strategis Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) atau yang lebih dikenal dengan istilah Jembatan Selat Sunda (JSS) itu.
Namun setelah SBY lengser, Jokowi menghentikan proyek ratusan triliun tersebut tanpa basa basi. Dihentikan, titik.
dan menjadi tanda tanya jika SID tidak lakukan protes juga terhadap SBY terkait reklamasi Bali yang sudah menjadi persoalan sebelum Jokowi jadi Presiden.
Sementara terkait permasalahan kendeng, Presiden Jokowi tidak akan mencabut izin yang diterbitkan Ganjar karena merupakan wewenang pemerintah daerah.
"Itukan memang pemda punya kewenangan buat (menerbitkan) izin itu, tidak semua dari Presiden," kata Teten di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (21/3/2017).
Meski tuntutan tidak dipenuhi, namun Teten menegaskan bahwa pemerintah sudah mencari jalan keluar.
Pemerintah sudah meminta PT Semen Indonesia untuk tidak beroperasi sementara waktu meski memiliki izin.
Jadi menurut anda?
(Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email