Gubernur DKI Jakarta terpilih Anies Baswedan saat kampanye berjanji, warga Jakarta penerima Kartu Jakarta Pintar (KJP) bisa mendapat Kartu Indonesia Pintar (KIP) sekaligus. Kini, tim sinkronisasi Anies-Sandi membatalkan janji itu.
Jika penerima KJP dapat KIP sekaligus, maka hal itu melanggar Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Edriana Noerdin, anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi bidang kesejahteraan rakyat mengatakan, pihaknya menghindari adanya double budget.
Anggota tim sinkronisasi Anies-Sandi, Edriana Noerdin, di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017 (Foto: Metrotvnews.com/Intan Fauzi)
Itu yang akan dihindari double budget. Jadi kita tidak akan melakukan double budget," kata Edriana di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin 22 Mei 2017.
Upaya yang dilakukan tim sinkronisasi hanya menyelaraskan sistem KJP dan KIP. Misalnya, lanjut Edriana, KJP yang kini dinamai KJP Plus, dapat tarik tunai.
"Jadi sistemnya yang diselaraskan, tapi anggarannya dia enggak boleh dapat anggaran double," ucap dia.
Sebelumnya, Anies pernah berjanji pada warga bahwa manfaat KJP akan ditambah. Salah satunya, penerima KJP bisa juga mendapat KIP sekaligus.
"Jika saya terpilih, warga Jakarta bisa menerima bantuan dari KJP sekaligus KIP. Kedua program itu kami integrasikan menjadi yang namanya KJP Plus," kata Anies saat blusukan di Kecamatan Koja, Jakarta Utara, 8 November 2016.
*****
Calon gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menyapa warga di sejumlah lokasi di Jakarta Utara hari ini. Kepada warga, Anies meyakinkan bahwa Jakarta akan lebih baik bila gubernurnya berganti.
"Mau gubernur yang tetap atau ganti?" tanya Anies ke warga di Pasar Bambu Kuning, Sunter Agung, Jakarta Utara, Senin (31/10/2016).
Anies kembali bicara soal Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP). Menurutnya, masyarakat lebih mendapat manfaat apabila gubernurnya berganti dari Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) karena nanti warga akan mendapat dobel KIP dan KJP, bukan hanya KJP seperti era Ahok.
"Kalau gubernur ganti malah manfaatnya lebih besar. Kenapa? Karena pemerintah pusat punya program KIP. KIP dikirim ke Indonesia kecuali Jakarta. Di Jakarta ada peraturan yang melarang, bahwa jika sudah memiliki KJP maka tidak bisa menerima bantuan lain," ucapnya.
"Padahal itu bukan dari perusahaan tapi itu dari negara. Kita jalankan terus. KIP itu cash. Manfaatnya lebih besar jadi bukan belanja seperti KJP. KIP bisa memenuhi kebutuhan di luar KJP. Jadi Insya Allah manfaatnya besar," sambung calon gubernur yang diusung PKS dan Gerindra ini.
Dia berjanji akan membangun Jakarta bukan hanya kota, namun juga warganya. Bantuan sosial kepada warga dijamin.
"Bantuan sosial ada. Pendidikan dijamin, harga terjangkau, pekerjaan ada dan kebahagiaan hadir," ujar Anies.
"Ini adalah mengembalikan kemenangan balik ke Jakarta. Dipilih jadi gubernur memang satu orang, Wakil gubernur memang satu, tapi yang menang seluruh rakyat Jakarta," pungkasnya.
*****
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yang kini menjadi calon Gubernur DKI Anies Baswedan mengatakan ke warga bahwa Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tidak mengizinkan Kartu Indonesia Pintar (KIP) disebar di Jakarta. Menanggapai ungkapan Anies ini, Ahok mengatakan Kartu Jakarta Pintar (KJP) lebih 'sakti' daripada KIP.
Dikatakan Ahok, alasan dirinya tidak mengizinkan penyebaran KIP di Jakarta karena takut akan mubazir. Pasalnya, di Jakarta sudah ada KJP yang besaran dananya lebih besar dari KIP.
"Banyak warga DKI memilih KJP karena nilainya sebulan Rp 600 ribuan, bukan setahun Rp 1 juta atau berapa, yang pasti lebih kecil (dari KJP-red)," kata Ahok kepada detikcom, Minggu (30/10/2016).
Bahkan, lanjut Ahok, bagi penerima KJP yang lolos perguruan tinggi negeri, akan mendapat Rp 18 juta setahun. "Ini nominalnya jauh di atas KIP," kata Ahok.
"Kalau disuruh memilih, pasti warga menolak KIP," tambahnya.
Ahok menjelaskan, sudah tepat dia tidak mengizinkan KIP disebar di Jakarta, karena akan ganda dengan KJP. Sementara, di daerah lain masih banyak yang membutuhkan KIP.
"Saya rasa sudah tepat tidak boleh dobel. Ini untuk azaz keadilan, tidak benar untuk daerah lain yang masih kekurangan," kata Ahok.
Ahok juga menjelaskan, besaran KJP sudah sesuai dengan kebutuhan warga Jakarta. Untuk menetapkan angka tersebut, lanjut Ahok, pihaknya meminta kajian dari World Bank.
"Jadi, besaran KJP sudah sesuai mencukupi kebutuhan Jakarta, sesuai kajian World Bank. Kalau di-dobel, KIP jadi berlebihan, tidak sesuai kebutuhan. Jadi lebih baik disebar ke wilayah lain yang belum terjangkau secara maksimal," kata Ahok.
Sebelumnya, saat bertemu warga Cakung, Jakarta Timur, Sabtu (29/10), Anies mengatakan penyebaran KIP di Jakarta ditolak oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Sayang sekali, Jakarta itu dulu waktu saya menteri (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan-red) ada Kartu Indonesia Pintar yang disebar ke seluruh Indonesia, tapi tidak di Jakarta. Ini ditolak. Ini karena ditolak gubernurnya. Itu lumayan Rp 750 ribu. Ini tidak boleh karena katanya sudah ada KJP," kata Anies.
Padahal, lanjut Anies, dirinya sudah mengirimkan surat khusus ke Ahok agar KIP bisa disebar di Jakarta. Namun, hal itu sia-sia.
"Coba kalau itu diizinkan. Saya sudah kirim surat khusus agar diizinkan dan dijawab langsung, tidak diizinkan karena sudah ada KJP," kata Anies.
Anies mengatakan, jika nanti terpilih jadi Gubernur DKI, maka warga akan mendapatkan layanan KIP dan KJP secara bersamaan (dobel).
"Kalau saya jadi gubernur, akan ada KJP dan KIP, jadi warga dapat dobel. Ada KIP dan dapat KJP. KJP-nya tidak dihilangkan, malah ditambah. Ini gubernurnya namanya Basuki Thahaja Purnama," tambah Anies.
"Kan lumayan itu SMA Rp 1 juta, SMP Rp 750 ribu, SD Rp 450 ribu. Ini bukan program saya, bukan program Pak Anies, tapi Pak Jokowi," tambahnya.
(Metro-TV-News/Detik-News/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email