Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan empat tersangka dugaan suap terkait pemberian opini wajar tanpa pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) tahun anggaran 2016.
Keempat tersangka keluar dari lobi Gedung KPK mengenakan rompi tahanan KPK berwarna oranye, Sabtu (27/5/2017) malam. Mereka ditahan setelah diperiksa selama 1x24 jam.
Seperti diketahui, keempatnya menjadi tersangka dalam kasus dugaan suap. Sugito, yang merupakan Irjen Kemendes PDTT dan Jarot Budi Prabowo selaku pejabat eselon III Kemendes diduga menyuap Auditor BPK Ali Sadli dan Pejabat Eselon I BPK Rochmadi Saptogiri.
Sugito dan Jarot diduga melakukan penyuapan agar BPK memberikan opini WTP atas laporan keuangan Kemendes PDTT Tahun Anggaran 2016.
KPK yang mencium adanya dugaan suap untuk pelicin opini WTP tersebut akhirnya melakukan operasi tangkap tangan di kantor BPK.
Setelah kasus ini dibongkar KPK dalam OTT, akhirnya apa yang pernah dikatakan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya dimana sempat bersitegang dengan BPK akhirnya terungkap.
Berikut ini kami rangkumkan artikel terkait perseteruan Ahok vs BPK buat pembaca:
Ahok: Banten Dapat WTP dari BPK, Gubernurnya Diproses Juga
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok terus menyoroti kinerja Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Bahkan, Ahok mempertanyakan hasil audit BPK yang memberikan predikat wajar tanpa pengecualian (WTP) untuk Pemprov Banten meski ada masalah korupsi.
"Terus saya bilang kan ke BPK, coba lu lihat tuh Banten, dapet WTP toh? Padahal ada kasus alat kesehatan, diproses juga gubernurnya," ujar Ahok di Balaikota, Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Hasil audit itu membuat Ahok mempertanyakan sikap BPK yang memberikan predikat wajar dengan pengecualian (WDP) terhadap Pemprov DKI Jakarta. Padahal, saat ini dirinya sedang membereskan sistem lama yang tak terurus. "Jadi selama ini BPK auditnya tuh ngapain?" tanya Ahok.
Apalagi, selama ini BPK menurutnya tak mempermasalahkan saat adanya dugaan korupsi UPS yang jelas melanggar aturan di APBD 2014 DKI Jakarta. "Beli UPS loe BPK enggak pernah ribut. Elektronik apa pun enggak pernah Anda ribut," ujar Ahok.
Hal ini berbeda dengan pembelian lahan Rumah Sakit Sumber Waras untuk pembangunan rumah sakit kanker yang menurut dia sudah sesuai dengan aturan yang berlaku.
"Sekarang di Jakarta Barat itu enggak ada RSUD lho. Di mana lagi ada tempat yang bisa langsung bangun? Sumber Waras itu luasnya 3,8 hektare, jalan tembus semuanya baik. Mau ke RS Dharmais juga baik. Jadi BPK malah saranin untuk dibatalin," papar Ahok.
Rekomendasi BPK untuk membatalkan pembelian lahan inilah yang dinilai Ahok tidak masuk akal. Bagaimana bisa membandingkan harga bangunan yang berada di pinggir jalan dengan perumahan yang ada di belakang rumah sakit itu.
"Nah kalau batalin, saya mau tanya, kalau saya mau beli lagi, bisa enggak BPK tahan saya? Enggak bisa, karena ada Keppres dan UU. Kalau saya beli lagi pakai harga appraisal, lebih mahal enggak saya belinya? Ya pasti lebih mahal. Nanti BPK bilang itu temuan lagi, seolah-olah saya sudah beli, bali
kin, beli lagi," tutup Ahok.
Ahok Kritik Audit BPK, Ada Provinsi Bermasalah Malah WTP
Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, heran dengan penilaian-penilaian yang diberikan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan) terhadap DKI Jakarta dan sejumlah daerah tetangga lainnya. Dari pemeriksaan yang dilakukan terhadap laporan keuangan DKI Jakarta pada tahun anggaran 2014, DKI mendapatkan nilai Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
Menurut Ahok, opini dari BPK tersebut tidak akan mempengaruhi kepemimpinannya di Jakarta. Namun, dia mempermasalahkan penilaian tidak baik yang dilayangkan BPK tersebut.
“Di Indonesia itu ada provinsi yang melakukan banyak korupsi, tetapi malah dikasih WTP (Wajar Tanpa Pengecualian). Ada juga daerah yang dulu WDP karena masalah aset yang sampai sekarang belum diperbaiki, tapi malah dapat WTP,” ujar Ahok, Kamis 9 Juli 2015 di Balai Kota, Jakarta Pusat.
Dia menyoroti DKI mendapatkan penilaian yang jauh lebih mengherankan. Masalah aset yang sejak dulu selalu berantakan, namun mendapatkan penilaian sempurna atau WTP pada saat zaman pemerintahan Gubernur Fauzi Bowo.
“Masalah aset begitu parah dikasih WTP dengan banyak catatan. Kalau dengan catatan menurut saya namanya WDP. Kalau namanya tanpa persyaratan ya tidak ada catatan, kalau dengan persyaratan berarti ada catatan,” katanya.
Ahok menyesalkan, saat DKI Jakarta justru sedang gencar melakukan perbaikan di banyak bidang, akan tetapi BPK justru memberikan penilaian WDP terhadap ibukota ini.
Ini alasan BPK berikan WDP era Ahok dan WTP era Foke
Badan Pemeriksaan Keuangan memberikan predikat 'wajar dengan pengecualian' (WDP) dalam laporan keuangan Pemprov DKI tahun anggaran 2014 kemarin. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Yudi Ramdan Budiman mengatakan bahwa tak ada perbedaan dalam melakukan audit keuangan Pemprov DKI era Fauzi Bowo dengan Ahok.
"Pemeriksaan ada dua sifat akumulatif dan karendien (berjalan atau aset bawaan) saat ini opini terjadi tidak ada bawaan yang terjadi tahun 2014 aset bawaan tahun 2013 karendien. Tahun 2011 permasalahan utama aset bawaan sedikit yang ditemukan lingkungan transaksi berbeda 2011-2014," kata Yudi di Kantornya, Jakarta, Rabu (8/7).
Menurut dia, kriteria penilaian predikat Wajar Dengan Pengecualian untuk Gubernur DKI Jakarta Ahok sudah sesuai prosedur. Bahkan pihaknya sudah memberikan laporan audit BPK yang diterima oleh Sekda DKI Jakarta Saefullah.
Dan berikut ini videonya!
(Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email