Masih ingat akhir April lalu ketika DPR ramai membahas hak angket terkait e-KTP di Paripurna? Dua partai yakni PAN dan Gerindra adalah yang menolak tegas hak angket.
Bahkan saat itu Gerindra sampai melakukan walk out di paripurna. Para politisi Gerindra lalu berteriak lantang, sesuai arahan Prabowo mereka menolak hak angket yang dinilai akan melemahkan KPK.
Setali tiga uang, PAN juga demikian. Ketum PAN Zulkifli Hasan juga menegaskan sikap PAN yang ngotot menolak hak angket. Bahkan, Zulkifli menyoal Fahri Hamzah yang memimpin sidang paripurna. Fahri memang sudah tak berfraksi karena dipecat PKS.
Tapi seperti pribahasa bilang, ‘Pagi Kedelai Sore Tempe’, kira-kira begitulah politisi. Saat rapat pemilihan anggota hak angket KPK, dua partai itu berbalik arah dan mendukung hak angket. Konsistensi dan teriakan-teriakan mendukung KPK lenyap.
“Partai-partai kerap memainkan drama politik seperti ini. Umumnya untuk transaksi saja,” jelas aktivis antikorupsi yang juga dosen di Fakultas Hukum Universitas Andalas, Feri Amsari saat berbincang dengan kumparan (kumparan.com), Kamis (8/6).
Feri Amsari dosen Hukum Tata Negara. (Foto: Kumparan.com)
Padahal kalau PAN dan Gerindra tetap konsisten menolak hak angket, dipastikan hak angket tidak berjalan, karena sesuai UU Nomor 17 tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, setiap rapat harus dihadiri lebih dari sejumlah fraksi.
Hak angket ini sendiri sebelum didukung PAN dan Gerindra hanya didukung Golkar, PDIP, Hanura, NasDem, dan PPP. Sedang yang menolak hingga kini dan tetap konsisten yakni Partai Demokrat, PKS, dan PKB. Baik PAN maupun Gerindra sudah memberikan alasan mengapa akhirnya masuk ke dalam tim hak angket. Mereka ingin mengawal KPK agar tidak dilemahkan.
Namun Feri Amsari sangsi, dia menduga ada kader Gerindra yang mungkin terkait e-KTP. Sedang PAN patut diduga karena faktor Amien Rais. Dan Amien sendiri memang hadir di DPR pada Rabu (7/6), dan langsung memberikan pernyataan mendukung hak angket. Amien dan KPK tengah berseteru terkait aliran uang Alkes yang disebut di sidang Siti Fadillah Supari.
“PAN dan Gerindra sama-sama punya kepentingan untuk melawan KPK. Sikap PAN tidak lepas dari Amien Rais dan Gerindra karena kadernya diduga terkait dengan kasus e-KTP,” tegas Feri.
Sebagai aktivis antikorupsi, Feri menyesalkan sikap PAN dan Gerindra ini. DPR yang menarik urusan hukum ke ranah politik akan membahayakan setiap proses hukum yang dilakukan. Boleh dikatakan, hak angket ini mengintervensi KPK. Dan yang terpenting di kasus e-KTP, mereka yang banyak tersangkut adalah anggota DPR.
Infografis Kasus e-KTP. (Foto: Kumparan.com)
(Kumparan/Gerilya-Politik/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email