Israel ingin memanfaatkan krisis Suriah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pendudukan dataran tinggi Golan adalah sebuah tindakan yang legal. Tentu dengan menyalahgunakan cara-cara yang dinilai legal.
Beberapa hari lalu, Menteri Dalam Negeri Israel mengungkapkan sebuah keputusan untuk menggelar pemilu untuk memilih para anggota yang akan duduk di DPRD dataran tinggi Golan.
Keputusan Mendagri Israel ini pun ditentang keras oleh Suriah sembari menegaskan bahwa Golan masih termasuk dalam kedaulatan Suriah.
Sudah lebih dari setengah abad, Israel menguasai dataran tinggi Golan. Akan tetapi, rezim Zionis ini hingga kini belum berhasil memperoleh pengakuan dari pihak warga Golan, Pemerintah Suriah, dan Masyarakat Internasional untuk melegalisasikan penjajahan ini.
Israel pun tidak segan-segan menyalahgunakan kondisi-kondisi internasional dan regional untuk menjajah Palestina dan Lebanon, serta melakukan serangan militer terhadap muqawamah Palestina dan Lebanon. Sekarang pun, Israel ingin memanfaatkan krisis Suriah untuk melegalkan penjajahan dataran tinggi Golan dan menghapus Resolusi 497 yang menyatakan bahwa Israel adalah sebuah rezim penjajah.
Di samping menekan negara-negara Eropa dan Amerika, sekarang Israel telah memulai sebuah aksi lapangan untuk mencapai tujuan itu.
Usaha terbaru yang sedang dilakukan oleh Benjamin Netanyahu sehubungan dengan dataran tinggi Golan adalah keputusan Mendagri Israel untuk menggelar pemilu DPRD bersamaan dengan pemilu yang akan digelar di seluruh DPRD Palestina.
(Shabestan/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email