Komunikasi Ruang Publik

Oleh: Komaruddin Hidayat, Dosen Fakultas Psikologi UIN Jakarta

Menurut cita rasa bahasa, kata ‘Indonesia’ merujuk pada letak dan kondisi geografis, yaitu sederet pulau di lautan India, bukan menunjuk sebuah entitas bangsa. Pernyataan ini lebih mudah dipahami dengan membuat perbandingan, misalnya Turki, nama bangsa dan negaranya adalah identik. Atau bangsa dan negara Korea, keduanya juga identik. Sementara kata Indonesia jika dimaksudkan sebagai sebuah bangsa, yang namanya bangsa Indonesia masih dalam proses menjadi Indonesia atau mengindonesia. Sebuah cita-cita politik yang memerlukan perjalanan panjang dan berliku.

Melihat geneologi bangsa dan negara Indonesia, Indonesia merupakan proyek politik dari warga masyarakat serta pemimpin daerah yang tinggal dan tersebar di Nusantara ini untuk meraih kemerdekaan dari cengkeraman penjajah. Indonesia merupakan rumah besar yang elemen-elemen bangunan dan kamar-kamarnya terdiri dari sekian ragam etnis, budaya dan agama yang sepakat tegak berdiri saling bergandeng tangan, saling menjaga dan memperkokoh yang lain.

Hidup berdaulat, merdeka dan sejahtera merupakan cita-cita dan tekad utama yang mendasari berdirinya Republik Indonesia. Oleh karena itu, moto Bhinneka Tunggal Ika bukan sekadar menggambarkan pluralitas suku, bahasa, dan agama penduduk Nusantara, tetapi sebuah janji dan komitmen politik yang harus dipenuhi oleh pemerintah dan negara untuk melindungi serta memupuk pohon kebinekaan itu.


Wilayah yang diperebutkan

Moto Bhinneka Tunggal Ika dan kesepakatan Pancasila sebagai pedoman hidup berbangsa dan bernegara juga merupakan bukti sejarah dan janji politik agar Indonesia tak dikuasai dan dimiliki ideologi primordial, komunal, dan kesukuan karena jika hal itu terjadi pasti Indonesia akan gaduh, kehilangan ruh dan mengingkari jati dirinya dengan ongkos sosial, ekonomi, dan politik teramat mahal.

Langkah paling logis dan strategis adalah memenuhi janji untuk menjaga keutuhan berbangsa serta menyejahterakan warganya secara merata karena merekalah pemilik sejati Tanah Air Indonesia. Pemerintah dan negara mesti menindak tegas serta menghalau terhadap predator dengan berbagai macam bentuk, rupa, kostum, dan modus yang merampas hak-hak rakyat serta mau menggergaji tiang negara.

Sejak dulu wilayah Nusantara ini memang selalu menjadi daerah yang diperebutkan (contested zone) oleh kekuatan asing. Kekuatan asing mana yang tidak tertarik untuk datang dan menguasai wilayah yang indah, makmur dengan sumber alamnya kaya raya ini?

Oleh karena itu, konsep Indonesia asli itu tidak mudah dicarikan akar tunggangnya secara otentik. Bahkan, agama-agama besar yang diakui oleh negara pun semuanya agama pendatang. Meminjam bahasa bisnis, semuanya adalah agama impor. Kalaupun ada agama asli Indonesia, barangkali berupa kepercayaan dan tradisi lokal yang masih bertahan di sejumlah daerah yang posisinya pun semakin tergusur. Akan tetapi, memang demikianlah yang terjadi, di tingkat global pun migrasi penduduk lintas bangsa, agama, dan negara semakin intens.

Hal ini bisa memperkaya peradaban sebuah bangsa, tetapi bisa juga malah menimbulkan persoalan baru, seperti ekses eksodus kurban peperangan di Timur Tengah yang mencari suaka ke Eropa. Sejumlah pelaku teroris diidentifikasi sebagai warga imigran.

Bangsa-bangsa yang dulu dikenal sebagai kapitalis, imperialis dan agresor nalurinya tidak akan pernah mati. Yang berubah adalah modusnya. Namun, mereka dihadapkan kenyataan sosial baru bahwa sekarang ini tak akan bisa sebuah bangsa dan negara untuk maju dan kaya sendiri. Dalam diplomasi luar negeri, kata kemandirian telah diubah menjadi kemitraan. Ketika ilmu pengetahuan, teknologi dan demokrasi semakin mendunia, semua bangsa dipaksa untuk saling kerja sama dan menghargai hak-hak bangsa lain. Naluri imperialisme mesti berdamai dengan rasionalitas urgensi kerja sama antarbangsa. Kita hidup dalam global network society.

Urgensi kerja sama dan nafsu kompetisi ini mengingatkan kita pada teori Darwinisme sosial, survival of the fittest. Hanya mereka yang kuat dan fit memasuki lingkungan baru yang bisa bertahan dan berkembang. Kalau ada negara yang kaya sumber alamnya, tetapi tidak memperoleh perlindungan kuat, pasti akan jadi mangsa negara kuat yang agresif.

Ini sudah dan masih berlangsung di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Sampai-sampai muncul istilah a natural curse. Kekayaan sumber daya alam yang tidak memperoleh perlindungan dan pemanfaatan yang benar, akan berbalik menjadi sumber malapetaka. Alam mengutuk balik penghuninya. Lihat saja apa yang terjadi di Irak, Libya, Suriah, dan beberapa daerah di Indonesia.

Yang menyedihkan adalah ketika terjadi persekongkolan kekuatan asing dan oknum-oknum dalam negeri sebagai komprador. Lebih menyedihkan lagi ketika oknum dalam negeri itu menggunakan instrumen negara untuk merusak dan merampok kekayaan rakyat dan negaranya sendiri.


Politik komunalisme

Perkembangan dan perubahan politik yang berlangsung sedemikian cepat, ditambah lagi pengguna media sosial (medsos) yang terus bertambah membuat masyarakat mengalami gegar ledakan informasi, bingung, tidak bisa membedakan antara berita sampah, hoaks, dan yang konstruktif-edukatif. Lewat medsos siapa pun punya peluang yang sama untuk menulis menyampaikan aspirasi dan opininya terhadap berbagai berita dan peristiwa yang terjadi.

Sedemikian penuh dan hiruk pikuk informasi dan opini di medsos sehingga komunitas netizen cenderung berpikir fragmentaris dan eklektik tanpa kedalaman. Bahasa medsos pun cenderung subyektif, like or dislike, bukannya salah atau benar berdasarkan kajian dan perenungan mendalam.

Suasana gamang dan insecure, mendorong seseorang untuk membangun afiliasi emosional dan imajiner dengan mereka yang memiliki gelombang emosi yang sama. Afiliasi emosional ini akan menjadi semakin kental ketika disatukan oleh kesamaan kepentingan dan identitas keagamaan sehingga pada urutannya menimbulkan crowd mentality. Mental kerumunan. Ketika tampil figur yang bisa menjadi lokomotif, komunitas netizen yang bermental kerumunan ini bisa muncul sebagai kekuatan riil meskipun hanya sesaat karena bukan himpunan massa yang organik.

Dalam sebuah pesta demokrasi, mental kerumunan ini mudah dikapitalisasi dan direkayasa untuk sebuah tujuan politik jangka pendek. Kehadiran medsos dan sosok pemimpin massa sangat instrumental untuk menjaring dan menggalang emosi yang sama dalam menentukan sikap politik massa, meskipun di situ tidak jarang terjadi proses manipulasi dan pembodohan.

Bahkan, organisasi semacam Negara Islam Irak dan Suriah (NIIS) pun sangat sadar dan piawai melakukan propaganda sampai cuci otak (brain washed) melalui medsos. Anak-anak muda yang tidak beruntung secara ekonomi dan dangkal wawasan pengetahuan agamanya menjadi sasaran empuk propaganda gerakan NIIS dan gerakan radikal sejenisnya.

Dalam konteks Indonesia yang penduduknya sangat beragam dan dari sisi pendidikan serta ekonomi masih banyak yang kurang beruntung, mereka mudah tertarik jika ada tawaran insentif berjihad mencari kemuliaan di jalan Tuhan dan janji-janji perbaikan nasib. Di antara janji-janji yang ditawarkan itu adalah mengganti ideologi dan sistem kenegaraan yang menerapkan demokrasi lalu diganti sistem kekhalifahan. Pancasila dan demokrasi itu pemerintahan taghut, berhala, kafir, mesti diganti. Atau setidaknya diterapkan sistem syariah, tetapi syariahmenurut pemahaman mereka.

Tema-tema itu pantas diragukan, jangan-jangan hanya jargon kosong dan pemikiran utopia karena yang sesungguhnya terjadi adalah perebutan kekuasaan dan sumber daya ekonomi di kalangan elite yang kemudian mengkapitalisasi sentimen komunalisme etnis dan agama. Menjadi semakin complicated ketika kekuatan asing ikut bermain memperburuk suasana dengan melatih para aktivis radikal dan menyuplai kebutuhan finansialnya.

Jika asumsi dan dugaan di atas benar, kita mesti bersiap-siap mental mendekati Pemilu 2019 ini Indonesia akan semakin gaduh. Ekspresi keagamaan yang garang yang akan lebih mengemuka, dan bukannya keberagamaan yang sejuk dan mencerahkan untuk bersama-sama memajukan dan menyejahterakan rakyat Indonesia. ●

(Kompas/Islam-Indonesia/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)