Pengasuh Pondok Pesantren Sunan Kalijaga Yogyakarta Beny Susanto mengajak umat untuk aksi berpuasa sunah pada tanggal 29-30 September 2017 mendatang daripada melakukan aksi demonstrasi.
Pada 29 September 2017 besok, rencananya Presidium Alumni 212 dan sejumlah organisasi kemasyarakatan (Ormas) bakal menggelar aksi di depan Gedung DPR/MPR. Aksi yang dikenal dengan aksi 299 itu agendanya tentang penolakan terhadap paham komunisme dan menolak Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Perppu Ormas).
“Sebaiknya pada tanggal itu jadi momentum kita memberikan perhatian lebih kepada yang papa, yatim, fakir, miskin dan difabel, memperbanyak doa, berpuasa sunah serta berkunjung kepada ulama dari pada mengikuti ajakan aksi 299 di DPR RI, “ ujar Benny Rabu 27 September 2017.
Benny menuturkan, menjelang hari Tasu’a, ‘Asyuro pada 9-10 Muharram 1439 H atau 29-30 September 2017, pihaknya mengajak seluruh elemen bangsa pada umumnya terutama kaum muslim untuk beramal kreatif sebagai ikhtiar berkontribusi membangun bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia.
Benny menilai gagasan aksi 299 tidaklah tepat atau ghoirul muqtadhol hal dan tidak mengandung nilai-nilai kebajikan yang dibutuhkan atau ghoirul maslahah.
“Jika menolak Perpu 2/2017 cukuplah digugat melalui pintu MK RI, sementara isu kebangkitan PKI cukup melalui nonton bareng di tempat masing-masing,” ujarnya.
Benny menambahkan dalam kerangka islam rahmatan lil ‘alamin yang beraqidah ahlus sunnah an-nahdliyah, mencakup kesetiaan pada Pancasila, NKRI, Bhineka Tunggal Ika dan UUD 1945 amatlah penting menjaga persaudaraan dan persatuan seluruh elemen bangsa.
Oleh sebab itu, Benny menilai, siapapun dia, pemimpin politik dan pimpinan lembaga negara, serta tokoh masyarakat harus menjunjung tinggi fatsun politik (etika politik).
“Jauhi statemen, aksi yang berpretensi pada potensi pecah belah, ajakan kebencian dan permusuhan satu-sama lain yang membahayakan NKRI,” ujarnya.
Benny menuturkan menyambut tahun politik 2018, pilkada serentak dan 2019, pemilu dan pilpres, fatsun politik menjadi guiden yang harus diperhatikan, tidak boleh diabaikan.
Menurutnya , pilkada, pemilu dan pilpres menjadi ritual periodik demokrasi elektoral yang tidak boleh mengangkangi nilai-nilai demokrasi substantif seperti penghormatan pada HAM, keadilan, kepastian hukum dan kesejahteraan.
“Maka spirit hijrah 1439 H seharusnya beramal kreatif yang menyuburkan komitmen nasionalisme, kebangsaan dan kemanusiaan,” ujarnya.
(Tempo/suaraislam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email