Maliki Sebut Kurdi Merdeka Berarti Muncul Israel Kedua di Irak

Para pendukung Kurdi memasang spanduk referendum kemerdekaan Kurdi dari Irak yang akan digelar 25 September 2017. (Foto/REUTERS/Azad Lashkari)

Wakil Presiden Irak Nouri al-Maliki menyebut kemerdekaan Kurdi di negaranya berarti membiarkan kemunculan Israel kedua. Maliki menegaskan, Baghdad tidak akan membiarkan referendum kemerdekaan Kurdistan berjalan.

”Kami tidak akan mengizinkan pembentukan Israel lain di Irak utara,” kata Maliki, menyusul sebuah pertemuan dengan diplomat Amerika Serikat (AS) di Irak, seperti dikutip Sputnik, Senin (18/9/2017).

Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menegaskan bahwa Tel Aviv mendukung upaya Kurdi untuk menciptakan negara mereka sendiri atau merdeka dari Irak. “Orang-orang Kurdi adalah orang-orang pemberani dan pro-Barat yang memiliki nilai-nilai (Israel),” puji Netanyahu.

Sebaliknya, Maliki menekankan bahwa referendum kemerdekaan Kurdi tidak konstitusional. Mantan Perdana Menteri Irak ini kembali mendesak pembatalan referendum tersebut.

Pemimpin Kurdistan Irak Masoud Barzani tak peduli dengan banyaknya negara yang menentang referendum kemerdekaan Kurdi. Dia bertekad akan menjalankan referendum pada 25 September 2017 nanti.

Selain Irak penentang referendum kemerdekaan Kurdi adalah Iran, Suriah dan Turki. Alasannya, gerakan seperti itu bisa memicu disintegrasi di banyak negara di Timur Tengah yang akan dilakukan etnis Kurdi.

Beberapa negara Barat, terutama AS mengusulkan penundaan referendum kemerdekaan tersebut karena waktunya tidak tepat. Gedung Putih menyatakan, referendum kemerdekaan Kurdi akan mengganggu perang melawan kelompok Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres juga menyatakan bahwa referendum tentang kemerdekaan Kurdistan Irak merupakan waktu yang buruk, karena akan mengurangi kebutuhan kekuatan untuk melawan ISIS atau Daesh. Gutteres menyarankan agar referendum ditunda sampai wilayah yang pernah diduduki ISIS direksontruksi.

Guterres mendesak pemerintah Irak dan pemerintah semi-otonom Kurdi mengadakan dialog yang konstruktif.

(Sputnik/Sindo-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)