Ferry Waktu Masih Menteri Diam, Saat Jadi Tim Prabowo Mengkritik Jokowi

Eks Menteri Agraria Ferry Mursyidan Baldan

Sebelumnya Ferry Mursyidan Baldan mengkritik program pembagian sertifikat tanah gratis yang dilakukan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ferry menilai pembagian sertifikat gratis oleh Jokowi seolah-olah hanya menampilkan peran presiden.

Ferry adalah eks menteri Agraria yang kini bergabung dalam Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Ia memang tak mempersoalkan aksi presiden, namun menurutnya dengan aksi itu, seolah-olah peran semua pihak yang berperan menjadi tertutupi.

Terkait kritikan Ferry tersebut Anggota DPR RI Komisi III Fraksi PPP, Achmad Baidowi angkat bicara. Dia mempertanyakan Ferry yang tidak mengkritik Jokowi saat ia masih tergabung di Kabinet Kerja.

“Pertama, kritik tersebut disampaikan mantan Menteri ATR/Kepala BPN yang menjadi bagian dari program tersebut, kenapa disampaikan sekarang? Kok tidak bersuara ketika yang bersangkutan menjadi Menteri,” kata pria yang akrab disapa Awiek itu melalui pesan singkat, Senin (15/10/2018).

Awiek pun malah membeberkan cara kerja Ferry saat menjadi Menteri. Menurutnya, eks politikus NasDem itu tidak menyelesaikan tugasnya sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR) karena performa kerja yang tidak sesuai target Jokowi.

“Kedua, Ferry Mursyidan Baldan (FMB) itu senior saya. Tapi dengan segala hormat beliau tidak sampai tuntas bertugas sebagai Menteri ATR atau Kepala BPN, kenapa? Tentu terkait performa kinerja, bisa dibandingkan berapa capaian sertifikasi lahan di era FMB? Kalau tidak sesuai target maka reshuffle adalah jawabannya,” ucap Awiek.

Menurutnya, Jokowi ikut membagikan sertifikat tanah karena menuntaskan visi misi yang ada di programnya. Awiek menyarankan, bila ingin mengkritik kebijakan pemerintah, pertimbangkan segi substansinya daripada hanya soal prosedur.

“Presiden tampil dalam acara seremonial dengan membagikan sertikat juga tidak salah, karena itu merupakan program unggulan yang dicanangkan dalam visi misi,” kata politikus PPP itu.

“Selain itu tak semuanya presiden yang menyerahkan, contoh di Dapil saya dari 4 Kabupaten di Madura, hanya kabupaten Sumenep yang diserahkan secara simbolis oleh presiden, selebihnya BPN yang menyerahkan, sebaiknya kritik dilancarakan secara substansial bukan prosedural hanya terkait tata cara penyerahan sertifikat,” tambah Awiek.

(Detik/Fokus-Today/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)