Foto: Jusuf Kalla (Gradyos/detikFoto)
Pemerintah berencana untuk menghentikan (moratorium) pengiriman TKI bidang Pembantu Rumah Tangga (PRT) ke negara lain. Namun, untuk TKI yang memiliki keahlian khusus atau profesional akan didorong.
Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, rencana moratorium TKI bidang PRT sudah lama dikaji. Rencana itu kemungkinan akan terealisasi pada tahun 2018 mendatang.
"Moratorium pekerja domestik hanya untuk pembatu rumah tangga, memang sejak lama dipertimbangkan untuk dihentikan. Katakan sekitar 2018. Karena di dunia ini tinggal 3 negara yang mau kirim PRT, hanya Indonesia, Srilanka dan satu negara di Afrika, Nigeria atau apa. Karena itu kita pada waktunya menghentikan," kata JK di Istana Wakil Presiden, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).
Namun, lanjut JK, pemerintah akan mendorong pengiriman TKI yang memiliki keahlian khusus. "Tapi kita berusaha tingkatkan tenaga kerja yang lebih profesional, apakah itu perawat, mekanik, insinyur atau pekerja konstruksi. Itu didorong," kata JK.
Permasalahan TKI di luar negeri terus berulang, mulai dari TKI ilegal, terlibat pembunuhan, mengalami penyiksaan hingga pembunuhan. Akibatnya, banyak TKI yang saat ini mendekam di jeruji besi dan beberapa di antaranya menghadapi vonis hukuman mati.
Sayangnya, banyak yang bermasalah itu merupakan TKI yang berbasis kerja sebagai PRT. JK menegaskan pemerintah tetap akan melakukan pembelaan dan berupaya untuk membebaskan para TKI yang menghadapi vonis mati itu. Namun hukum di negara orang juga harus dihormati.
(Detik-News/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email