Lieberman: Kebijakan Netanyahu terhadap Iran Mengisolasi Israel

Mantan Menteri Luar Negeri Israel, Avigdor Lieberman

Mantan Menteri Luar Negeri Israel Avigdor Lieberman mengakui bahwa kebijakan Israel terhadap Iran telah mengisolasi rezim Tel Aviv.

Cara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu berurusan dengan isu nuklir Iran adalah “membuktikan bagaimana terisolasinya kita,” situs Ynet News Israel mengutip Lieberman yang mengatakan pada hari Sabtu (25/7/15).

“Netanyahu … terobsesi dengan masalah nuklir. Tapi itu terlalu berat baginya. Untuk menangani masalah ini, Anda harus kreatif. Tentu untuk mengetahui bagaimana membuat keputusan sulit.”

Lieberman menyatakan, menambahkan, “Netanyahu tidak memiliki satu pun dari hal-hal itu. ”

Perdana menteri Israel telah lama terlibat dalam kampanye agresif terhadap upaya diplomatik antara Iran dan kelompok P5 + 1 untuk menemukan solusi atas sengketa Barat dengan Teheran terkait program nuklir.

Setelah negosiasi nuklir Iran disepakati di ibukota Austria, Wina pada tanggal 14 Juli, Netanyahu menyerang kesepakatan itu dengan menggambarkannya sebagai ” kesalahan yang buruk yang bersejarah. ”

Diplomat senior dari Iran dan kelompok P5 + 1 berfoto di Wina, Austria, 14 Juli 2015.

Lieberman lebih lanjut mencatat bahwa “Netanyahu salah dalam menangani segala sesuatu yang ada hubungannya dengan Iran,” menekankan, “Kami perlu mengganti perdana menteri.”

Politisi Israel itu juga mengatakan bahwa perdana menteri telah berbicara tentang kesepakatan nuklir Iran sedemikian rupa hingga “tidak ada yang membahayakan lagi.”

“Kami berbicara tentang semua pilihan sehingga tidak ada yang membahayakan lagi. Dan sekarang disaat kita mulai berbicara tentang ini lagi, mereka hanya tertawa pada kami.”

Mengacu pada Kongres AS dalam meninjau perjanjian selama 60 hari, Lieberman mengatakan, “Bahkan sekarang Netanyahu bertindak salah. Sudah jelas tidak ada kesempatan untuk menggagalkan kesepakatan di Kongres.”

Meskipun sebagian besar partai Republik di Kongres menentang perjanjian nuklir, mereka membutuhkan dua pertiga suara di Kongres untuk mengesampingkan hak veto presiden yang mungkin, dan untuk mencapai itu Partai Republik memerlukan dukungan Demokrat.

Gedung Putih telah meningkatkan pendekatan ke partai Republik untuk mendapat dukungan Kongres, yang tetap skeptis terhadap kesepakatan nuklir dengan Iran, dan memiliki hingga 17 September untuk menyetujui atau menolak perjanjian.[]

(MahdiNews/ABNS)