Foto menunjukkan gambaran umum sebuah penjara Israel.
Para pejabat Israel telah mengumumkan keputusan untuk memaksakan makan kepada para tahanan Palestina yang telah mogok makan selama hampir dua bulan, pengacaranya mengatakan.
Jamil al-Khatib mengatakan pada Sabtu (8/8/15) bahwa para pejabat Israel memerintahkan pengadilan untuk memaksa-makan kepada Mohammed Allaan, yang telah ditahan tanpa tuduhan sejak November 2014.
“Saya telah diberitahu perintah ini tetapi ia tidak akan mau mengubah niatnya untuk terus mogok,” kata Khatib, menambahkan bahwa aktivis itu telah menolak makanan selama 55 hari.
Menurut pengacara, Allaan ditempatkan dalam perawatan rumah sakit intensif ketika tubuhnya menunjukkan gejala kekurangan minum.
Mohammed Allaan, seorang Palestina yang ditahan di penjara Israel tanpa tuduhan sejak November 2014.
Desakan Global
Dalam sebuah pernyataan yang dikeluarkan pada hari Sabtu, Sami Abu Zuhri, juru bicara gerakan perlawanan Palestina, Hamas, mengatakan bahwa keputusan Israel untuk memaksa-makan kepada tahanan Palestina adalah langkah berbahaya yang bisa membahayakan nyawanya. Dia juga memperingatkan kepada rezim Israel terhadap dampak dari tindakan tersebut.
Zuhri juga menyerukan kepada masyarakat internasional untuk mengambil tindakan penyelematan tahanan Palestina di penjara-penjara Isrel dan untuk memecah kebungkaman international terkait kejahatan Tel Aviv terhadap bangsa Palestina.
Komite Palang Merah Internasional memperingatkan pada hari Jumat bahwa Allaan berhadapan langsung dengan “resiko kematian.”
Para pejabat Palestina juga memperingatkan Sabtu bahwa prosedur pemaksaan makan tersebut akan membahayakan kehidupan para tahanan Palestina.
Tindakan pemaksaan-makan ini akan menjadi kasus pertama sejak disetujui bulan lalu oleh parlemen Israel (Knesset).
Allaan ditahan di bawah kebijakan penahanan administratif, yang memungkinkan penjara tanpa batas dan tanpa tuduhan.
Tahanan Palestina di penjara-penjara Israel secara teratur melakukan mogok makan sebagai protes mereka terhadap kondisi penjara serta kebijakan penahanan administratif.
Undang-undangan yang disahkan pada tanggal 30 Juli, berusaha untuk mencegah para tahanan Palestina untuk melakukan mogok makan guna menekan rezim Israel.
Rezim Tel Aviv telah lama khawatir bahwa para pemogok makan Palestina di penjara-penjara Israel bisa berakhir dengan kematian dan memicu gelombang protes di wilayah yang didudukinya.
Lebih dari 7.000 warga Palestina dilaporkan ditahan di 17 penjara Israel dan pusat-pusat penahanan, banyak dari mereka tanpa tuduhan atau diadili.[]
(MahdiNews/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email