Politik Gus Dur: NU, Negara, dan Kampanye Kesetiaan Pada Pancasila.
Rapat akbar NU pada 1 Maret 1992 merupakan peringatan ulang tahun NU, sekaligus merupakan kampanye kesetiaannya kepada pancasila. Secara sepintas, rapat akbar tersebut dianggap paradoks, mengingat NU telah mendukung pancasila sejak 1984. Akan tetapi, jika dianalisa lebih jauh rapat akbar tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kesetiaan pancasila yang menjadi dasar dan nilai luhur bangsa, namun kini telah ditinggalkan kalangan elit negara.
Menurut Greg Barton, sebelum Rapat Akbar dicetuskan, Gus Dur tengah mengalami tekanan serius dari kelompok Soeharto agar NU kembali mendukung pemilihan kembali Soeharto menjadi presiden. Begitu pula kegiatan Gus Dur yang kontroversial, termasuk di dalamnya pernyataan keras mengenai dialog antar iman dan upaya memajukan pembaharuan pemikiran Islam, banyak mendatangkan musuh bagi dirinya dari internal NU sendiri. Banyak kalangan yang mempertanyakan integritas dan eksistensinya bagi NU sendiri yang sejak lama tidak pernah melakukan tindakan liberal tersebut.[1]
Dalam pandangan Douglas E. Ramage, ada banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya Rapat Akbar NU yang mengkampanyekan kesetiaan kepada pancasila di tengah negara pancasila.[2]
Pertama, Gus Dur sedang ditekan oleh Soeharto agar warga NU mendukung pencalonan kembali dirinya menjadi presiden. Karena NU bukan merupakan partai politik, maka dukungan institusi NU terhadap Soeharto merupakan hal yang mustahil. Akan tetapi, penolakan terhadap pemilihan Soeharto pun merupakan hal yang akan beresiko terhadap eksistensi NU sendiri yang akan vis a vis dengan rezim Soeharto.
Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur mampu melakukan penolakan terhadap pemilihan Soeharto sekaligus memberikan penyadaran massal dan opini publik bahwa NU akan selalu setia kepada pancasila, tidak akan berubah menjadi mesin politik yang akan bertransaksi dengan kekuasaan. Hal tersebut pun sekaligus akan menghindari konfrontasi langsung NU dengan negara. Soeharto sendiri tidak akan mampu menghalangi rapat akbar tersebut karena kesetiaan kepada pancasila merupakan hal yang dicita-citakan negara. Dalam hal ini, Gus Dur cerdik memainkan kelemahan dan penyelewengan rezim kekuasaan sebagai sebuah senjata dan bom bunuh diri yang mematikan.
Kedua, ditujukan untuk diselenggarakannya pemilu yang bebas dari kekerasan. Aksi solidaritas dalam rangka penegakkan pancasila dengan mobilisasi massa se-Indonesia menjadi kekuatan untuk melakukan kritik sosial dan penyadaran massal, meskipun pada realitanya banyak kalangan nahdliyin yang dihalang-halangi untuk mengikuti rapat akbar tersebut.
Ketiga, Gus Dur sangat cemas dengan kehadiran organisasi Islam baru yang disponsori oleh pemerintah, ICMI. Menurutnya, ICMI merupakan organisasi yang melegitimasi eksklusivisme Islam dan mengikis toleransi sosial terhadap kalangan non-muslim di Indonesia. Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur ingin menunjukkan bahwa NU mendorong proses demokratisasi yang mendasar dan tidak mau dikooptasi pemerintah.
Keempat, Gus Dur merasakan naiknya gelombang sektarianisme dan fundamentalisme di Indonesia. Melalui rapat akbar, Gus Dur ingin menghadirkan NU sebagai nuansa Islam non-sektarian.
Kelima, tindakan dan langkah-langkah yang dihadirkan Gus Dur yang kontroversial dan hubungannya yang terlalu dekat dengan para pengkritik Orde Baru atas nama demokrasi akan membahayakan eksistensi NU yang dimarginalisasi pemerintah. Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur berpengaruh sebagai ketua umum PBNU dan rapat akbar merupakan respon langsung terhadap para pengkritiknya di internal NU.
Referensi:
[1] Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 2010) hal. 227
[2] Douglas E. Ramage, Demokrasi, Toleransi Agama, dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, dalam Tradisionalisme Radikal, hal 293
(Abdurrahmanwahid-Gusdur/ABNS)
Rapat akbar NU pada 1 Maret 1992 merupakan peringatan ulang tahun NU, sekaligus merupakan kampanye kesetiaannya kepada pancasila. Secara sepintas, rapat akbar tersebut dianggap paradoks, mengingat NU telah mendukung pancasila sejak 1984. Akan tetapi, jika dianalisa lebih jauh rapat akbar tersebut merupakan bagian dari dukungan terhadap kesetiaan pancasila yang menjadi dasar dan nilai luhur bangsa, namun kini telah ditinggalkan kalangan elit negara.
Menurut Greg Barton, sebelum Rapat Akbar dicetuskan, Gus Dur tengah mengalami tekanan serius dari kelompok Soeharto agar NU kembali mendukung pemilihan kembali Soeharto menjadi presiden. Begitu pula kegiatan Gus Dur yang kontroversial, termasuk di dalamnya pernyataan keras mengenai dialog antar iman dan upaya memajukan pembaharuan pemikiran Islam, banyak mendatangkan musuh bagi dirinya dari internal NU sendiri. Banyak kalangan yang mempertanyakan integritas dan eksistensinya bagi NU sendiri yang sejak lama tidak pernah melakukan tindakan liberal tersebut.[1]
Dalam pandangan Douglas E. Ramage, ada banyak alasan yang melatarbelakangi terjadinya Rapat Akbar NU yang mengkampanyekan kesetiaan kepada pancasila di tengah negara pancasila.[2]
Pertama, Gus Dur sedang ditekan oleh Soeharto agar warga NU mendukung pencalonan kembali dirinya menjadi presiden. Karena NU bukan merupakan partai politik, maka dukungan institusi NU terhadap Soeharto merupakan hal yang mustahil. Akan tetapi, penolakan terhadap pemilihan Soeharto pun merupakan hal yang akan beresiko terhadap eksistensi NU sendiri yang akan vis a vis dengan rezim Soeharto.
Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur mampu melakukan penolakan terhadap pemilihan Soeharto sekaligus memberikan penyadaran massal dan opini publik bahwa NU akan selalu setia kepada pancasila, tidak akan berubah menjadi mesin politik yang akan bertransaksi dengan kekuasaan. Hal tersebut pun sekaligus akan menghindari konfrontasi langsung NU dengan negara. Soeharto sendiri tidak akan mampu menghalangi rapat akbar tersebut karena kesetiaan kepada pancasila merupakan hal yang dicita-citakan negara. Dalam hal ini, Gus Dur cerdik memainkan kelemahan dan penyelewengan rezim kekuasaan sebagai sebuah senjata dan bom bunuh diri yang mematikan.
Kedua, ditujukan untuk diselenggarakannya pemilu yang bebas dari kekerasan. Aksi solidaritas dalam rangka penegakkan pancasila dengan mobilisasi massa se-Indonesia menjadi kekuatan untuk melakukan kritik sosial dan penyadaran massal, meskipun pada realitanya banyak kalangan nahdliyin yang dihalang-halangi untuk mengikuti rapat akbar tersebut.
Ketiga, Gus Dur sangat cemas dengan kehadiran organisasi Islam baru yang disponsori oleh pemerintah, ICMI. Menurutnya, ICMI merupakan organisasi yang melegitimasi eksklusivisme Islam dan mengikis toleransi sosial terhadap kalangan non-muslim di Indonesia. Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur ingin menunjukkan bahwa NU mendorong proses demokratisasi yang mendasar dan tidak mau dikooptasi pemerintah.
Keempat, Gus Dur merasakan naiknya gelombang sektarianisme dan fundamentalisme di Indonesia. Melalui rapat akbar, Gus Dur ingin menghadirkan NU sebagai nuansa Islam non-sektarian.
Kelima, tindakan dan langkah-langkah yang dihadirkan Gus Dur yang kontroversial dan hubungannya yang terlalu dekat dengan para pengkritik Orde Baru atas nama demokrasi akan membahayakan eksistensi NU yang dimarginalisasi pemerintah. Melalui rapat akbar tersebut, Gus Dur berpengaruh sebagai ketua umum PBNU dan rapat akbar merupakan respon langsung terhadap para pengkritiknya di internal NU.
Referensi:
[1] Greg Barton, Biografi Gus Dur (Yogyakarta: LkiS, 2010) hal. 227
[2] Douglas E. Ramage, Demokrasi, Toleransi Agama, dan Pancasila: Pemikiran Politik Abdurrahman Wahid, dalam Tradisionalisme Radikal, hal 293
(Abdurrahmanwahid-Gusdur/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email