Kepala Daerah Seperti Bima Arya Merusak Keberagaman Indonesia

Denny JA

Denny JA selaku aktivis Indonesia Tanpa Diskriminasi menyerukan, agar pemerintah pusat dan masyarakat sipil yang peduli dengan keharmonisan tidak berdiam diri dengan kebijakan kepala daerah yang merusak keberagamaan di Indonesia.

Salah satu kebijakan kepala daerah yang dianggap Denny mencederai keharmonisan dan keberagaman negeri ini adalah kebijakan Walikota Bogor Bima Arya yang mengeluarkan Surat Edaran Nomor 300/1321-Kesbangpol yang berisi larangan terhadap “Perayaan Asyura (Hari Raya Kaum Syiah) di Kota Bogor”, Kamis 22 Oktober 2015 malam.

“Inikah Indonesia yang kita inginkan? Indonesia yang kepala daerah dari agama atau kepercayaan yang dominan dibolehkan melarang kegiatan agama atau kepercayaan minoritas di wilayahnya? Lalu pemerintah pusat diam saja,?” tanya Denny dalam siaran persnya.

Denny mengungkapkan, harusnya pemerintah pusat yang diberi amanat mengawal konstitusi untuk menjaga keberagaman agama dan kepercayaan, segera bereaksi dengan kebijakan kepala daerah seperti ini.
“Jika tindakan ini dibiarkan, apakah kita juga harus membiarkan jika kegiatan Islam sunni dilarang oleh kepala daerah setempat ketika Islam sunni minoritas di negeri itu?,” tanya Denny.

Menurut Denny, karena persepsi dan kebijakan Walikota Bogor seperti Bima Arya ini, kini Indonesia dinilai sebagai satu dari negara terburuk di dunia dalam menjaga keberagaman.

Pew Research Center (2015) mencatat, Indonesia termasuk negara yang kini paling parah jika dinilai dari indeks social hostilities ataupun indek government restriction atas keberagaman agama.
Denny juga menyayangkan jika pemerintah pusat membiarkan saja kepala daerah membuat kebijakan yang bisa ditafsir melanggar konstitusi UUD 45.

“Bukankah jelas dalam pasal UUD 45 bahwa negara kita berazaskan Pancasila yang melindungi keberagaman agama? Bukankah jelas juga bahwa founding fathers negara kita menginginkan Indonesia yang beragam,” tegas Denny.

Jika ini syiah yang menjadi korban, lanjut Denny, bukan tidak mungkin esok lusa atau nanti, agama atau keyakinan minoritas lain bisa menjadi korban berikutnya.

Karena itu, Denny menyerukan, semua yang peduli dengan masa depan keberagaman negeri ini, jangan berdiam diri dengan tindakan seperi walikota Bogore Bima Arya ini.

“Sebuah negara bisa menjadi buruk bukan saja karena banyaknya kepala daerah yang buruk, tapi karena orang yang membela keberagaman juga tidak cukup bereaksi,” tandasnya.

Menurut Denny, mayoritas masyarakat negeri ini memimpikan Indonesia menjadi rumah Pancasila yang menjaga dan melindungi semua penganut agama dan kepercayaan. Sekaligus juga melindungi setiap aktifitas beribadah warganya.

Yang dilarang seharusnya hanyalah tindakan kriminal. Merayakan atau melaksanakan sebuah kegiatan ibadah sesuai dengan keyakinannya sejauh tidak melanggar UUD 45 itu bukan tindakan kriminal.

“Jangan biarkan keberagaman Indonesia dirusak oleh kepala daerah dan pemimpin yang buruk,” pungkasnya.

(Satu-Islam/ABNS)