Foto: www.republika.co.id
Pada tahun 1931, pria ini diminta oleh Mufti Besar Palestina, Sayid Amin Huseini untuk menghadiri Muktamar Islam Internasional di Palestina mewakili utusan dari Asia Tenggara. Tetapi Abdul Kahar Muzakkir terlebih dahulu menyurati Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) untuk mendapatkan persetujuan. Setelah disetujui, ia berangkat ke Palestina dan tercatat sebagai peserta termuda, bahkan ia terpilih sebagai Sekretaris Muktamar mendampingi Mufti Besar Palestina. Kesempatan baik itu dimanfaatkan Kahar untuk memperkenalkan Indonesia kepada para utusan dari negara-negara lain. Ia mendapat simpati dan sambutan dari para peserta Muktamar.
Putera Indonesia pertama yang kuliah di Mesir ini juga ikut andil dalam pembentukan organisasi politik bernama Perhimpunan Indonesia Raya yang merupakan satu jaringan dengan Perhimpunan Indonesia di Belanda. Abdul Kahar terpilih sebagai ketua Perhimpunan Indonesia Raya yang pertama tahun 1933. Ia kemudian mendirikan kantor berita “Indonesia Raya” guna membantu pergerakan Indonesia. Tuntutan Indonesia tersebut disiarkan oleh media massa di Timur Tengah dan semenjak itu gerakan mahasiswa Indonesia di Mesir semakin kuat bersinar.
Ia pun kemudian ditunjuk oleh seorang pemimpin Palestina, Sayid Muhammad Ali Al Taher yang juga pemimpin koran Al-Tsaurah (pemberontakan) sebagai anggota redaksi koran tersebut, sehingga ia semakin leluasa dalam mempublikasikan Kemerdekaan Republik Indonesia.
Mendirikan Partai Islam Indonesia (PII)
Di tengah gencarnya gerakan Kemerdekaan Republik Indonesia , Kahar pun pulang ke Indonesia setelah selesai masa studinya pada tahun 1938. Setibanya di Indonesia, Kahar langsung nyemplung (menceburkan diri) dalam berbagai organisasi dakwah dan politik. Pertama ia aktif di Muhammadiyah dan diangkat menjadi Direktur Mu’allimin, kemudian menjadi pengurus Majelis Pemuda dan Majelis PKU Muhammadiyah, tahun 1953 menjadi Pengurus Pusat Muhammadiyah sampai akhir hayatnya. Pergerakan politik dilakukannya melalui Partai Islam Indonesia bersama dengan H.M Rasyidi, KH. Mansoer, KH. Faried Ma’aroef, Mr. Kasmat Bahuwinangun, dan Dr. Soekiman Wirjosandjojo.
Piagam Jakarta dan Sidang BPUPKI
Kegigihan dalam berdakwah dan beraktifitas politik di Partainya menjadikan sosok Kahar semakin berpengaruh sehingga pada 1945 Abdul Kahar Muzakkir menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) serta terlibat langsung dalam proses perumusan dasar negara dalam Piagam Jakarta.
Pada sidang BPUPKI yang awalnya beranggotakan 63 orang yang diketuai oleh Radjiman, Abdul Kahar Mudzakkir dari golongan Muhammadiyah dan Abdul Wahid Hasjim dari golongan NU gencar mengusulkan agar Islam dijadikan dasar negara Indonesia merdeka. Dari 63 anggota BPUPKI itu, golongan Islam yang berjumlah hanya 15 orang tersebut bersikeras pada kelompok nasionalis yang diwakili Soekarno dan Hatta agar Indonesia Merdeka menggunakan dasar negara Islam yang dipimpin Abdul Kahar Muzakkir dan Abdul Wahid Hasyim. Perdebatan pun kian alot, sehingga untuk mencapai konsensus dibentuklah panitia 9 BPUPKI.
Panitia 9 BPUPKI itu terdiri dari Soekarno (ketua), Moh. Hatta, Achmad Soebardjo, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, Abdul Kahar Muzakkir, Abdul Wahid Hasyim, Abikoesno Tjokrosoejoso, dan Haji Agus Salim. Kemudian pada sidang 22 Juni 1945, Panitia 9 BPUPKI berhasil melahirkan Piagam Jakarta yang merupakan ruh dan naskah otentik dalam Pembukaan UUD 45.
Setelah Indonesia merdeka, pria bernama lengkap Prof. KH. Abdul Kahar Mudzakkir kelahiran Yogyakarta tahun 1907 ini diangkat menjadi Wakil Kepala Menteri Agama pertama. Tetapi, karena ia lebih memilih mengabdikan dirinya dalam dunia pendidikan, akhirnya tokoh-tokoh nasional seperti Soekarno, Moh. Hatta, Moh. Natsir, Moh. Roem, KH. Wachid Hasyim, berniat meng-upgrade Sekolah Tinggi Islam menjadi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang kemudian memilih Abdul Kahar Mudzakkir sebagai Rektor pertama dari tahun pertama 1945-1960
(Empat-Pilar-MPR/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email