Fahri ngamuk di DPR saat digeledah Brimob bersenjata lengkap (Foto: Merdeka)
Wakil Ketua DPR, Fahri Hamzah tak terima ruang anggota dewan digeledah penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Fahri naik pitam setelah mendapati penyidik KPK datang bersama dengan anggota brimob bersenjata laras panjang.
Kejadian itu saat penyidik menggeledah ruang kerja Anggota Komisi V DPR dari Fraksi PDIP, Damayanti Wisne Putranti yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap proyek di Kementerian Perumahan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPU-Pera) tahun 2016.
“Jangan geledah bawa-bawa senjata,” kata Fahri kepada penyidik KPK di dalam ruang kerja Damayanti di lantai 6 Gedung Nusantara I DPR, Jakarta, Jumat 15 Januari 2016.
“Tidak boleh bawa senjata ke sini (DPR). Nanti saya bilang Kapolri, saya yang tanggung jawab,” tambah dia.
Tak tinggal diam, penyidik Christian menjawab semua perkataan Fahri. Dia menegaskan jika penggeledahan sudah dilakukan sesuai dengan prosedur. “Kami memiliki surat tugas,” timpal Christian.
Meski Christian sudah menjelaskan penggeledahan dilakukan berdasarkan surat tugas, Fahri tetap menuding jika surat yang dikantongi tim penyidik hanya untuk menggeledah satu ruangan saya yaitu ruang kerja Damayanti. Hal ini lah yang membuat suasana semakin memanas.
Menanggapi pernyataan Politikus PKS itu, penyidik KPK lantas mengingatkan Fahri untuk tidak menghalang-halangi tugasnya. Ditegaskan dia, jika penggeledahan yang dilakukan tim dari lembaga antirasuah merupakan tugas negara.
“Ini sesuai prosedur tak beda dengan tugas-tugas sebelumnya. Jangan halangi kami menjalankan tugas,” ujar Christian.
“Anda tahu enggak, kita menjaga lembaga ini setengah mati. Tugas Anda beda sama saya. Saya dipilih rakyat, Anda tidak. Karena itu lembaga yang dipilih rakyat harus dijaga. Ini bukan tempat teroris, ini lembaga rakyat,” jawab Fahri.
Ketika dikonfirmasi mengenai hal ini, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti menyampaikan apa yang dilakukan anggota Brimob membawa senjata saat penggeledahan KPK tidak salah. Anggota Brimob tentu membawa senjata api sesuai SOP di KPK.
“Tidak kesalahan penggunaan senjata, kalau ditanya atau protes harus pada SOP kpk bagaimana. Bukan pada Brimob. Brimob kan mengikuti perintah KPK karena sudah diperbantukan,” jelas Badrodin di Mapolda Metro Jaya, Jl Sudirman, Jakarta, Sabtu 16 Januari 2016.
Menurutnya, perihal brimob menenteng senjata laras panjang saat melakukan penggeledahan di Gedung DPR semua tergantung dari permintaan KPK.
“Kalau memang KPK memerlukan bantuan tidak pakai senjata, ya tidak pakai senjata. Kalau perlukan bantuan pakai senjata, ya pakai senjata,” kata Badrodin di Mapolda Metro Jaya, Jakarta, Sabtu 16 Januari 2016.
Terkait protes keras dari Fahri, Badrodin mempersilakan semua pihak untuk menanyakan SOP penggeledahan ke KPK. “Silakan kalau mau protes mungkin SOP di KPK bagaimana itu yang harus ditanyakan. Bukan tanya pada Brimob-nya. Brimob kan hanya membantu KPK karena memang sudah diperbantukan ke sana,” pungkas Badrodin.
Sementara itu, DPP PKS mengaku tak ikut campur mengenai polemik antara Fahri dengan Polri. “Saya kira itu selesaikan secara institusi. Selesaikan ke intitusi DPR diwakili oleh pimpinan DPR, intitusi KPK oleh pimpinan KPK, dan intitusi Polri tentu dengan Kapolri,” ujar Presiden DPP PKS, Sohibul Iman di Kediaman Dinas Wakil Presiden, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin 18 Januari 2016.
Sohibul beralasan, saat marah-marah sejumlah ruanganan anggota dewan digeledah, Fahri sama sekali tidak sebagai kader PKS, melainkan sebagai pimpinan DPR.
Kedepan, Ia berharap agar Fahri dapat melakukan komunikasi secara intens terhadap pimpinan KPK dan Polri dan tak perlu marah-marah di depan publik.
“Karena itu kami dorong beliau juga Fahri bersama pimpinan DPR yang lain membicarakan, mengkomunikasikan dengan pimpinan KPK dan Polri bagaimana sebaiknya ke depan ini kalau ada pengeledahan-pengledahan itu lebih baik lagi,” jelas Sohibul.
(Merdeka/Satu-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email