Presiden Iran Hassan Rouhani menyampaikan pidato pada sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York, AS, 22 September 2016. (Foto oleh IRNA)
Presiden Iran Hassan Rouhani mengatakan pemerintah Saudi harus berhenti mengadopsi kebijakan “memecah belah” sehubungan perkembangan di kawasan Timur Tengah.
“Pemerintah Arab Saudi harus berhenti melanjutkan kebijakan memecah-belah, menyebarkan ideologi kebencian dan melanggar hak-hak tetangga dan harus memiliki tanggung jawab berkaitan dengan kehidupan dan martabat peziarah [Haji] dan melakukan hubungan yang didasarkan pada saling menghormati dan tanggung jawab terhadap negara-negara regional” jika ingin mencari prospek baru untuk pengembangan dan keamanan kawasan itu, kata Rouhani.
Presiden Iran itu membuat pernyataan tersebut dalam pidatonya di sidang Majelis Umum PBB ke-71 di New York pada Kamis (22/9/16)
Demi keamanan dan perdamaian wilayah, “negara-negara tertentu di kawasan harus berhenti membombardir tetangganya dan mengakhiri dukungannya untuk kelompok teroris Takfiri, menerima tanggung jawab dan mengambil langkah-langkah untuk mengimbangi [tindakan mereka],” Presiden Iran menambahkan.
Menunjuk ke konflik yang mencengkeram negara-negara regional, termasuk rakyat Suriah, Irak, Yaman, dan Palestina, Rouhani memperingatkan tentang meningkatnya kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya di Timur Tengah dan Afrika Utara.
Rouhani menggambarkan keamanan sebagai isu global dan mengatakan selama beberapa tahun terakhir kekuatan dunia menggunakan metode canggih yang bervariasi dalam melakukan “penindasan dan intervensi militer” dengan dalih menegakan keamanan bagi rakyatnya.
Isu terorisme dan ekstremisme tanpa batas adalah kesalahan strategi keamanan yang diadopsi oleh kekuatan global selama 15 tahun terakhir, Rouhani mengatakan, ia menekankan bahwa keamanan di salah satu belahan dunia tidak dapat diperoleh dan dijamin dengan membiayai destabilisasi belahan dunia lain.
Rouhani mengatakan Iran mengejar kebijakan “kerjasama konstruktif” dengan tetangga-tetangganya untuk berkontribusi bagi keamanan regional, menambahkan bahwa Tehran mendukung perkembangan negara-negara di wilayah ini.
Iran menentang sektarianisme dan upaya yang bertujuan mengobarkan perpecahan sektarian, Rouhani mengatakan, memperingatkan bahwa negara-negara tertentu berusaha untuk mengubah perbedaan agama menjadi konfrontasi keras untuk keuntungan politik mereka sendiri.
Di tempat lain dalam sambutannya, presiden Iran menunjuk perjanjian nuklir yang dicapai antara Iran dengan enam kekuatan dunia pada bulan Juli 2015, dan menggambarkan perundingan nuklir yang dicapai dengan menelorkan kesepakatan Rencana Aksi Bersama Komprehensif (JCPOA) sebagai contoh model diplomasi.
Ia mengatakan kesimpulan dari JCPOA mengakhiri “krisis” tentang program nuklir Teheran dan diakuinya sifat damai program nuklir Iran.
“Kami tidak pernah lupa bahwa tekanan, sanksi dan ancaman ilegal yang bertujuan untuk membongkar semua fasilitas pengayaan [nuklir Iran] gagal, dan hari ini Dewan Keamanan [PBB] dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) telah resmi mengakui program nuklir damai Iran,” kata rouhani.
Menteri Luar Negeri Iran Mohammad Javad Zarif (1 Kanan) dan anggota lain dari delegasi Iran mendengarkan pidato Presiden Iran Hassan Rouhani di Majelis Umum PBB pada tanggal 22 September 2016. (Foto oleh president.ir)
Ia memperingatkan Amerika Serikat untuk tidak mengingkari komitmennya yang diatur dalam JCPOA dan mengatakan penundaan oleh Washington dalam melaksanakan perjanjian nuklir akan lebih mendiskreditkan AS di arena global.
“Penundaan AS dalam memenuhi komitmennya selama beberapa bulan terakhir ini adalah kesalahan strategis yang perlu dibenahi segera,” tambah Rouhani.
Majelis Umum PBB ke-71 dibuka pada 13 September.
Memimpin delegasi politik-ekonomi tinggi, Rouhani tiba di New York pada Selasa untuk berpartisipasi dalam sidang tahunan ke-71 Majelis Umum PBB dan mengadakan pembicaraan dengan para pejabat senior dari beberapa negara lain yang hadir. Rouhani telah bertemu dan mengadakan pembicaraan dengan beberapa pemimpin dan kepala negara di sela-sela pertemuan Majelis Umum PBB. penolakan
(IRNA/AFP/Mahdi-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email