Para pejabat China memerintahkan para penduduk propinsi Xinjiang di barat negara ini, yang mana mayoritas dari mereka adalah muslim, agar menyerahkan paspornya ke para aparat polisi.
Menurut laporan IQNA seperti dikutip dari Al-Alam, aksi ini mendapat kritikan keras dari kelompok aktivis HAM dan mereka berkeyakinan pemerintah China, lewat cara ini hendak mengoptimalkan kontrolnya terhadap kelompok-kelompok minoritas.
Para pejabat China mengumumkan permintaan ini lewat situs resmi polisi. Dengan demikian, semua penduduk Xinjiang berkewajiban menyerahkan semua paspornya. Dalam situs tersebut dikemukakan bahwa polisi akan menjaga paspor-paspor tersebut.
Para pengamat HAM dengan mengecam kinerja tersebut mengatakan, penghentian paspor menyalahi hak kebebasan bepergian masyarakat.
Media-media pemerintah China dinukil dari para pejabat negara ini mengumumkan, bahwa implementasi agenda ini dalam rangka menjaga sistem sosial dan melawan terorisme adalah hal yang urgen. Selain kaum muslim, kelompok Tibet juga masuk dalam undang-undang tersebut.
Xinjiang, kawasan muslim di China penuh dengan sumber-sumber minyak, gas dan batu bara dan kesemuanya berpendapat bahwa Mao Zedong (Mao Tse-tung) lah yang mengirimkan komunitas China ke kawasan tersebut untuk memecah belah paduan populasi propinsi ini yang membahayakan komunitas Turki muslim.
Xinjiang yang pada dekade kedelapan belas berubah menjadi bagian dari tanah China, berbatasan dengan negara-negara Tajikistan, Qirqizistan dan Mongol.
Berdasarkan sensus tahun 1382, kurang lebih 40% populasi Xinjiang adalah etnis Han, dengan agama Konghucu dan 45% adalah Uighur muslim. Di Xinjiang ada lebih 10 juta muslim, yang mayoritas mereka adalah Uighur dan berbicara seperti bahasa Turki.
Uighur mayoritas adalah muslim dan mayoritas mereka adalah imigran, yang datang dari pelbagai kawasan China dan menetap di situ dan dari aspek mazhab, mayoritas adalah penganut ajaran Konghucu.
(Al-Alam/IQNA/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email