Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Anies Baswedan-Sandiaga S Uno memiliki program yang matang di sektor perumahan yakni lewat program perumahan tanpa uang muka alias down payment (DP) yang diusungnya dengan nama Program DP Nol Rupiah bagi warga Jakarta.
Mekanismenya adalah, masyarakat yang mengajukan permohonan program ini disyaratkan menabung terlebih dahulu sebesar Rp 2,3 juta selama 6 bulan. Adapun plafon Kredit Pemilikan Rumah yang akan disediakan mencapai Rp 350 juta untuk membeli hunian berbentuk rumah susun (rusun). Tanpa ada program tabungan ini, masyarakat harus menanggung uang muka Rp 53 juta (15% dari harga rumah).
Tabungan sebesar Rp 2,3 juta/bulan bila dikalikan 6 juta, hanya sebesar Rp 13,8 juta. Sementara sisanya akan dimasukkan dalam cicilan yang ditanggung masyarakat dengan cicilan bulanan menjadi Rp 2,3 juta selama 20 tahun.
Tak ingin pendukungnya salah faham, pasangan calon (paslon) ini lewat situs resmi pemenangannya di jakartamajubersama.com, mereka mengungkapkan, unit hunian yang dibangun akan berbentuk rumah susun (rusun) bukan rumah tapak atau rumah di atas tanah.
"Properti dalam program ini berbentuk hunian vertikal sederhana subsidi pemerintah dengan harga sekitar Rp 350 juta," tulis situs tersebut seperti dikutip detikFinance, Kamis (23/2/2107).
Dalam situs tersebut dijelaskan mengapa dalam programnya tetap tertulis rumah. Hal ini mengacu pengertian bahwa rumah adalah hunian yang bisa berbentuk rumah tapak atau pun rumah susun.
"Penggunaan istilah "rumah" merupakan istilah generik yang mengacu pada hunian, yang dalam hal ini berarti hunian vertikal," demikian tulis situs itu lagi.
Baca Juga: DP Nol Rupiah Anies-Sandi: Nabung Dulu Rp 2,3 Juta Selama 6 Bulan
Meski demikian, fokus program ini adalah hunian vertikal alias rusun, karena mempertimbangkan ketersediaan dan harga tanah di ibu kota.
Di mana lokasinya?
Pertanyaan tersebut menjadi pertanyaan yang paling banyak dilontarkan masyarakat. Lewat situs pemenangan ini, Anies-Sandi menyebut bahwa lokasinya akan berada di DKI Jakarta memanfaatkan aset milik pemerintah yang selama ini tak digunakan alias menganggur.
Begini kriteria lokasi yang akan digunakan paslon nomor 3 ini untuk membangun rumah rakyat:
1. Berada di wilayah DKI Jakarta.
2. Penyediaan lahan bisa menggunakan aset pemda, serta tanah-tanah telantar.
3. Pemprov akan aktif mengarahkan lahan-lahan untuk dibangun hunian vertikal, seperti di lokasi pusat aktivitas perekonomian warga, contohnya pasar.
4. Bisa bekerja sama dengan pihak ketiga dengan skema Built, Operate, Transfer (pemanfaatan tanah negara oleh swasta dengan mendirikan bangunan, kemudian bangunannya digunakan swasta dengan jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan, lalu dikembalikan ke negara).
(Detik-News/Info-Teratas/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email