Arab Saudi telah memimpin sebuah kampanye militer brutal terhadap Yaman sejak Maret 2015. Kerajaan tersebut juga memberlakukan blokade udara dan angkatan laut di negara tetangga selatannya itu. Menurut data terbaru PBB, sekitar dua pertiga penduduk atau 18,8 juta orang membutuhkan bantuan. Press TV telah berbicara dengan Kim Sharif, direktur Hak Asasi Manusia untuk Yaman, serta Jihad Mouracadeh, analis politik, untuk membahas krisis kemanusiaan di Yaman.
Sharif yakin Arab Saudi menggunakan uangnya untuk membungkam masyarakat internasional mengenai situasi kemanusiaan yang mengerikan di Yaman.
“Masyarakat internasional yang terhormat, hanyalah sekelompok orang munafik. Ini akan dipelajari dalam sejarah sebagai zaman kemunafikan karena memang begitulah adanya. Semua orang dibungkam dengan petrodollar [Saudi], “katanya.
Dia juga mencatat ada “penyalahgunaan yang mengerikan” dari resolusi PBB untuk menargetkan rakyat Yaman agar tunduk kepada kehendak diktator paling brutal di dunia (Saudi).
Analis tersebut juga mengkritik negara-negara yang telah menjual senjata ke Arab Saudi, dengan menyatakan bahwa “mereka tidak peduli berapa juta orang Yaman yang telah tewas.”
Sharif lebih lanjut menyatakan bahwa milisi yang setia kepada mantan presiden Abd Rabbuh Mansur Hadi adalah teroris berkedok smacam AQAP dan Daesh yang telah melakukan “berbagai kejahatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya” di Yaman.
Ia juga menekankan bahwa perlu adanya “penyelidikan independen internasional” untuk memverifikasi siapa yang bertanggung jawab atas krisis di Yaman, menambahkan bahwa untuk memulainya, maka “pemboman ilegal” Saudi harus dihentikan.
Di tempat lain dalam sambutannya, Sharif menolak Resolusi 2216 Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai “tidak sah,” mengingat fakta bahwa Rusia telah melakukan abstain.
Dia melanjutkan dengan mengatakan bahkan jikapun resolusi tersebut sah, cara yang digunakan untuk mengeksekusinya adalah “kejahatan mengerikan” karena hal itu menimbulkan kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan genosida di Yaman.
Analis tersebut menyimpulkan dengan mengatakan bahwa peraturan hukum dan demokrasi harus berlaku di Yaman, dengan alasan bahwa demonstrasi baru-baru ini di negara Arab yang dilanda perang membuktikan bahwa rakyat Yaman mendukung pemerintah Sana’a (Houthi).
(Press-TV/Arrahmah-News/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email