Bandara udara Arab Saudi
Untuk menutupi kekurangan duit yang menyebabkan defisit anggaran miliaran dolar, seorang pejabat Arab Saudi menjual saham bandara udara Riyadh dan Dammam ke sektor swasta.
Laman al-Ahed Lebanon Rabu 5 Juli 2017 sebagaimana diberitakan parstoday.com, maskapai penerbangan Arab Saudi meminta bank-bank investor dalam negeri dan asing menyerahkan rencana mereka bagi penjualan saham bandara internasional King Khalid di Riyadh.
Faisal al-Saqir, ketua dewan manajemen maskapai Arab Saudi sebelumnya mengatakan, proses swastanisasi bandara udara Dammam telah dimulai Ahad lalu.
Al Saqir April 2017 mengatakan bahwa bandara udara Arab Saudi di program swastanisasi bandara akan berubah menjadi dana investasi umum di tahun 2018.
Rezim Al Saud setelah meletusnya perang terhadap bangsa Yaman di tahun 2015 dan dukungan finansial besar-besaran kepada kelompok teroris, mengalami krisis finansial dan defisit anggaran.
Berbagai upaya dilakukan pemerintah Arab Saudi untuk menambal defisit anggaran tersebut. Bahkan, untuk pertama kalinya Arab Saudi berutang dari pihak asing dan berhasil memperoleh 175 miliar dollar AS pada Oktober 2016.
Sebelumnya, Arab Saudi sudah memangkas subsidi energi dan memotong gaji pegawai negara. Namun, semua langkah tersebut dirasa masih belum cukup untuk menyelamatkan anggaran negara yang jebol.
Selain menjual Bandara Riyadh, langkah kerajaan untuk menutup defisit keuangan dengan menerapkan biaya untuk keluarga ekspatriat. Hasil dari biaya keluarga ekspatriat, seorang pejabat Imigrasi Arab Saudi memprediksi negaranya akan menerima hasil sebanyak SR 2.6 milyar ($ 693,3 juta).
Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pusat Informasi Nasional, jumlah tanggungan terdaftar mencapai 2.221.551 pada Rabu 5 Juli 2017.
“Jika biaya pada masing-masing individu dibayar di SR 100, itu akan menghasilkan SR 222 juta per bulan, atau SR 2.665 milyar per tahun,” kata Asisten Direktur Jenderal Direktorat Imigrasi, Kolonel Khalid Al-Saikhan, , dalam sebuah pernyataan pers sebagaimana dirilis Arab News, Rabu 5 Juli 2017.
Al-Saikhan mengatakan, empat bank komersial Saudi secara teknis telah bersedia untuk menangani biaya baru, sementara bank-bank yang tersisa akan mengikuti dan meningkatkan platform teknis dan akan bekerjasama dengan Kementerian Keuangan dan Otoritas Moneter Arab Saudi (SAMA).
Penerapan biaya baru telah dimulai pada awal bulan ini, tetapi bagi mereka yang telah memperbarui izin tinggal, mereka akan membayar biaya untuk sisa masa berlaku izin tinggal pada bulan berikutnya.
“Untuk keluar terakhir, masa berlaku dua bulan akan dipertimbangkan sebagai tambahan terhadap durasi izin tinggal sesuai peraturan,” tambahnya, tanpa menjelaskan lebih lanjut.
Jumlah tersebut diperkirakan meningkat setiap tahun hingga 2020, peningkatan dua kali lipat menjadi SR 200 akan berlaku pada tahun depan, kemudian naik ke SR 300 pada 2019 dan SR 400 pada 2020.
“Biaya baru akan datang saat Kerajaan menghadapi tekanan untuk mengatasi defisit fiskal dan meningkatkan pendapatan negara di tengah harga minyak yang rendah,” kata anggota pendiri Perhimpunan Hak Asasi Manusia Nasional (NSHR Ibrahim Al-Qayid).
(Al-Ahed-Lebanon/Arab-News/Satu-Islam/Berbagai-Sumber-Lain/ABNS)
Post a Comment
mohon gunakan email