Warga NU atau Nahdliyin di sejumlah daerah mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak menunjuk Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali sebagai Kepala BIN. As’ad yang juga mantan wakil kepala BIN dinilai mempunyai kapasitas untuk memimpin lembaga itu dan bisa membantu presiden menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.
“Beberapa saat setelah diumumkan kalau yang ditunjuk Jokowi bukan Pak As’ad, para kiai di Jawa Timur dan sejumlah daerah mengungkapkan rasa kecewa. Kita mempertanyaan komitmen awal Jokowi sebelum Pilpres,” ungkap Wakil Sekjen PBNU Adnan Anwar melalui keterangan tertulis di Jakarta.
“Kita tidak menilai sosok Sutiyoso yang ditunjuk presiden. Itu bukan urusan kita. Tapi kita mempertanyakan komitmen,” imbuhnya.
Selain dinilai mempunyai kapasitas dan berpengalaman dalam memimpin BIN, sosok As’ad Said yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Nahdliyin diharapkan mampu menjadi pemersatu komunitas santri dan abangan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.
“Awalnya banyak kiai di daerah ragu dengan Jokowi. Namun Pak As’ad dan tokoh NU lainnya berhasil meyakinkan kalau Jokowi akan bisa mengawal agenda kebangsaan dan keislaman lebih baik. Kita mengingat kembali hubungan yang baik antara NU dan PNI sebagai representasi dari komunitas besar santri dan abangan,” kata Adnan.
Dikatakannya, kontribusi NU cukup signifikan dalam memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. “Dalam model presidential electoral semua bisa diukur. Kita bisa dilihat dari berbagai laporan lembaga survei, bagaimana kontribusi suara NU,” tambah mantan peneliti LP3ES ini.
Menurut Adnan, keputusan Jokowi kali ini menjadi catatan tebal kalangan Nahdliyin terhadap Presiden Jokowi. “Koalisi strategis yang diomongkan ternyata hanya kamuflase. Presiden hanya mementingkan deal-deal kekuasaan daripada persoalan ideologi,” katanya.
“Ketika butuh, mereka datang ke NU setelah itu kita ditinggal. Keputusan presiden kali ini menjadi catatan tebal kita. NU tetap tidak akan melakukan cara-cara seperti berontak atau mufaroqoh. Itu bukan karakter NU. Setidaknya kita mauquf (diam) terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.
[Sumber: Okezone]
