Bahas ISIS, Jokowi Minta Intelijen Indonesia Ditempatkan di Turki

Presiden Joko Widodo meminta izin kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk penempatkan intelijen Indonesia di Turki. Hal tersebut guna mengantisipasi kelompok Islamic State (ISIS) asal Indonesia yang hendak menyeberang ke Suriah melalui negara Turki.
 
"Kita tahu bahwa banyak dari sini yang menuju Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kita juga minta agar ada kerjasama intelijen. Kita minta ada nanti yang kita tempatkan di sana," kata Jokowi, usai mengantar Erdogan ke mobilnya di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Jokowi menyebut, kerja sama antara intelijen Indonesia dan Turki dinilai mampu menangani ancaman terorisme. Terutama menumpas perkembangan kelompok ISIS di Timur Tengah.

"Agar bisa menukar informasi. Ini betul-betul kita lakukan," imbuh dia.

Sementara itu, Erdogan mengungkapkan segera menutup perbatasan antara Turki dan Suriah demi mengurangi eksodus calon-calon anggota kelompok ISIS.

"Kita harus menutup perbatasan kita. Apabila mereka datang menuju Syiria kita tidak izinkan," ungkap dia.

Terkait penanganan irregular movement of people. Pemerintah Turki sudah mendeportasi 1600 orang ke negara masing-masing, 300 ribu ditangkap dan 16 ribu orang digagalkan masuk ke negeri dua benua tersebut.

"Sebanyak 16 ribu tidak masuk karena ditutup, 1600 dideportasi, yang  1300 orang ditangkap dan kita keluarkan," bebernya

(MetroNews/Shabestan/ABNS)

Poros Kekuatan Baru: Jokowi, Moeldoko, Gatot dan Sutiyoso

Hari Rabu (8/7/2015) Gatot dan Sutiyoso dilantik oleh Jokowi. Dengan demikian rencana konsolidasi strategis Jokowi tercapai dengan gilang-gemilang. Ia berhasil membuat TNI mendukungnya 100% tanpa keraguan. Deal-deal dengan TNI dengan prinsip give and take berhasil dilakukan oleh Jokowi . Setelah TNI dikuasai Jokowi, maka langkah selanjutnya adalah Reshuffle kabinet yang akan dilakukan setelah lebaran. Dalam reshuffle itu nantinya, Moeldoko akan menjadi Menkopolkam menggantikan Tedjo. Kinerja Tedjo yang suam-suam kuku dan takut kepada Polri, akan digantikan oleh Moeldoko yang cerdas, garang, berani dan berwibawa. Seterusnya Jokowi akan memilih Moeldoko menjadi Cawapresnya pada Pilpres 2019 mendatang. Sedangkan Ahok harus lebih bersabar dulu menjadi salah satu menterinya seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kepala Bulog seperti yang sering diguyonkannya.
 

Penunjukkan Gatot Nurmantyo atas rekomendasi Moeldoko, membuat posisi TNI semakin solid mendukung Jokowi. Gatot adalah rekan emas Moeldoko di angkatan darat. Dalam beberapa hari ke depan, Kepala Staf Angkatan Darat dan disusul Pangkostrad akan ditunjuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Moeldoko dan Gatot plus Jokowi dan Sutiyoso. Dengan konsolidasi yang hebat itu, maka praktis Jokowi, Moeldoko, Gatot plus Sutiyoso telah menggenggam TNI di bawah kendali mereka. Dengan kata lain TNI adalah Jokowi dan Jokowi adalah TNI.

Jokowi yang dipandang sebelah mata selama ini karena berasal dari sipil, ternyata mempunyai kalkulasi politik yang amat jenius. Jokowi tahu betul bahwa KMP yang digawangi oleh Aburizal Bakri dan Prabowo mempunyai potensi besar untuk menjatuhkannya. Demikian juga KIH yang digawangi oleh Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla akan dengan mudah menggoyang dan mendikte posisi Jokowi. Maka jalan satu-satunya untuk menetralisir mereka adalah membuat poros baru yang lebih superior yakni menggandeng Jenderal-jenderal TNI yang di belakangnya ada ratusan ribu tentara. Jokowi paham betul bahwa jika tentara di sebuah negara mendukung penuh Presiden, maka betapapun nafsu DPR, partai politik, Pengadilan, Kejaksaan, PTUN, Mahkamah Agung, bahkan Kepolisian bersengkokol dan berkoar-koar menjatuhkan seorang Presiden, itu tidak berarti sama sekali jika berhadapan dengan tentara. Itu hanya omong kosong, nyaring bunyinya.

Sejak Jokowi berhasil menjadi RI 1, Jokowi telah belajar sejarah dari negara Thailand yang kerap dilanda kudeta. Ternyata pihak yang mempunyai kekuatan untuk melengserkan Presiden adalah tentara, bukan DPR, MPR, Partai Politik atau Kepolisian. Demikian juga di negara Pakistan, Philipina, Kamboja, Mesir dan negara lainnya. Sehebat apapun anggota DPR, MPR, Pengadilan, Polisi, Partai Politik jika tidak didukung oleh tentara maka sama dengan Singa ompong, tak bergigi dan omong kosong. Di negara –negara yang sering dilanda kudeta, malah anggota-anggota DPR, ketua partai politik, para hakim dan jaksa ditangkapi dan dimasukkan ke dalam penjara. Nyatanya mereka-mereka itu tidak mampu berbuat banyak di hadapan tentara selain hanya meratapi nasibnya. Itulah fakta yang telah dipelajari Jokowi.

Maka tepatlah strategi Jokowi yang merapat dengan TNI. Dengan TNI di belakang Jokowi, maka sekuat apapun DPR yang dikomandoi oleh Fadli Zon, Fakhri Hamzah, Bambang Soesatyo, tidak berarti apa-apa di hadapan tentara. Demikian juga PDIP sebagai pendukung Jokowi yang berkoar-koar ingin menjatuhkan Jokowi, tidak terlalu digubris oleh Jokowi. Alasannya jelas TNI solid di belakangnya. Para politisi yang tidak mempunyai kekuatan militer pasti akan takut bergidik di hadapan TNI Gatot dan BIN-nya Sutiyoso.

Dengan melantik Gatot dan Sutiyoso Hari ini (8/7) maka lengkaplah kekuatan dahsyat Jokowi. Jokowi akan melanjutkan keberaniannya dengan amat perkasa berhadapan dengan DPR, KMP pun KIH. Sebelumnya Jokowi sudah berani melawan KIH maupun KMP, pasca konsolidasi dengan Moeldoko. Hanya sesaat setelah ikrar setia Moeldoko kepadanya, Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengecam Budi Gunawan pasca penangkapan Novel oleh Budi Waseso. Selanjutnya, Jokowi berturut-turut tidak menggubris DPR yang ingin merevisi Undang-undang Pilkada, UU KPK. Pun keinginan DPR mengajukan dana aspirasi ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Demikian juga Jokowi tidak terlalu menggubris permintaan PDIP untuk melakukan reshuffle kabinet lebih cepat. Malahan Jokowi mempertontokan kekompakannya (5/7) dengan Menteri Rini yang dicap PDIP sebagai pengkhianat.

Resminya Gatot sebagai Panglima TNI praktis menjadikan TNI sangat solid di belakang Jokowi. Maka dengan kekuatan baru itu plus Moeldoko dan Sutiyoso serta Luhut Pandjaitan, maka ke depan Jokowi sudah berani melakukan Reshuffle kabinet. Jokowi berani untuk mengatakan tidak kepada Megawati, Jusuf Kalla dan Surya Paloh. Jokowi akan berani untuk tidak mereshuffle Menteri Rini, Andy Widjajanto dan mengganti Luhut Panjaitan sebagaimana diingikan oleh PDIP. Malah sebaliknya Jokowi akan berani mengganti Menteri Tedjo, Yasonna Laoly atau Puan Maharani, puteri Megawati sendiri dan bersiap menantang PDIP bersama KIHnya. Ke depan, Jokowi akan berani membuat kebijakan baru baik disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, KIH ataupun KMP. TNI dan BIN akan menjadi benteng sekaligus singa yang meraung-raung untuk menakut-nakuti anggota DPR dan elit-elit partai yang berani menentang Jokowi.

Selamat datang kekuatan poros baru di antara KIH-KMP: Jokowi, Moeldoko, Gatot, Sutiyoso.

Asaaro Lahagu : Googling.by@Amasufi

(Mahdi News/ABNS)

Nahdliyin Kecewa dengan Jokowi

Warga NU atau Nahdliyin di sejumlah daerah mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak menunjuk Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali sebagai Kepala BIN. As’ad yang juga mantan wakil kepala BIN dinilai mempunyai kapasitas untuk memimpin lembaga itu dan bisa membantu presiden menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.
 
“Beberapa saat setelah diumumkan kalau yang ditunjuk Jokowi bukan Pak As’ad, para kiai di Jawa Timur dan sejumlah daerah mengungkapkan rasa kecewa. Kita mempertanyaan komitmen awal Jokowi sebelum Pilpres,” ungkap Wakil Sekjen PBNU Adnan Anwar melalui keterangan tertulis di Jakarta.

“Kita tidak menilai sosok Sutiyoso yang ditunjuk presiden. Itu bukan urusan kita. Tapi kita mempertanyakan komitmen,” imbuhnya.

Selain dinilai mempunyai kapasitas dan berpengalaman dalam memimpin BIN, sosok As’ad Said yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Nahdliyin diharapkan mampu menjadi pemersatu komunitas santri dan abangan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

“Awalnya banyak kiai di daerah ragu dengan Jokowi. Namun Pak As’ad dan tokoh NU lainnya berhasil meyakinkan kalau Jokowi akan bisa mengawal agenda kebangsaan dan keislaman lebih baik. Kita mengingat kembali hubungan yang baik antara NU dan PNI sebagai representasi dari komunitas besar santri dan abangan,” kata Adnan.

Dikatakannya, kontribusi NU cukup signifikan dalam memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. “Dalam model presidential electoral semua bisa diukur. Kita bisa dilihat dari berbagai laporan lembaga survei, bagaimana kontribusi suara NU,” tambah mantan peneliti LP3ES ini.

Menurut Adnan, keputusan Jokowi kali ini menjadi catatan tebal kalangan Nahdliyin terhadap Presiden Jokowi. “Koalisi strategis yang diomongkan ternyata hanya kamuflase. Presiden hanya mementingkan deal-deal kekuasaan daripada persoalan ideologi,” katanya.

“Ketika butuh, mereka datang ke NU setelah itu kita ditinggal. Keputusan presiden kali ini menjadi catatan tebal kita. NU tetap tidak akan melakukan cara-cara seperti berontak atau mufaroqoh. Itu bukan karakter NU. Setidaknya kita mauquf (diam) terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

[Sumber: Okezone]

Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Usut Beras Plastik

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2015).

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, Polri membentuk tim khusus untuk mengusut temuan beras berbahan plastik yang beredar di pasaran. Anggota tim khusus terdiri dari personel Polri dan Polda.

"Kami membentuk tim. Anggotanya tingkatan Mabes Polri hingga di Polda untuk mengusut beras plastik," ujar Badrodin, saat dihubungi, Senin (25/5/2015).

Badrodin mengaku belum melihat secara langsung fisik beras plastik. Ia meminta masyarakat tidak resah atas informasi yang beredar saat ini.

"Kami masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan beras yang diduga plastik itu," ujar Badrodin.

Kasus peredaran beras plastik ini masih dalam tahap penyelidikan. Jika penelitian Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan beras memang dipalsukan, pelakunya akan diusut.

"Ini dulu yang sedang kami dalami, apakah benar atau hanya isu saja itu," ujar Badrodin.

Kasus beras plastik ini diawali dari tindakan jajaran Kepolisian Sektor Bantargebang, Bekasi, yang menutup sebuah toko yang diduga menjual beras sintetis kepada Dewi Septiani, penjual bubur di Mutiara Gading Timur. Penutupan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan warga dan juga kabar yang beredar di media sosial mengenai peredaran beras sintetis di Bekasi.

Selain menutup toko, polisi juga mengambil sampel beberapa karung beras untuk diuji di laboratorium. Keaslian dari beras itu akan dipastikan setelah hasil tes keluar. Hingga saat ini, polisi belum dapat memastikan keaslian beras tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

"Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/5/2015).
 

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

(Source)

Ketakutan Kasus Beras Plastik, Masak Nasi Lembek lalu Lapor Polisi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pemberitaan mengenai beras plastik yang marak di media membuat kekhawatiran masyarakat menjadi berlebihan. Ia mengatakan, masyarakat di daerah melaporkan dugaan penemuan beras plastik karena curiga beras yang dimasaknya memiliki ciri-ciri sebagaimana diberitakan media.

"Ada bagian dari pengaruh media yang gencar memberitakan. Masyarakat merasa ada nanak nasi yang kebanyakan air, nasinya lembek, kemudian lapor ke polisi," ujar Badrodin di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Badrodin mencontohkan, di Sumatera Utara, ada pengaduan masyarakat mengenai dugaan beras plastik yang dikonsumsi keluarganya. Ia mengatakan, orang tersebut mengeluh anaknya yang sakit setelah memakan nasi yang dimasaknya. Ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan medis, anak tersebut menderita tifus.

"Karena menurut orangtuanya, ini akibat makan nasi yang diduga beras plastik. Tapi, ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter, yang bersangkutan tifus," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan, kepolisian melakukan pengecekan ke setiap daerah terkait dugaan adanya beras plastik tersebut. Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu.

"Sudah pasti kita imbau masyarakat. Kalau ada hal-hal yang dirugikan, khususnya konsumen, silakan melaporkan. Nanti kita akan telusuri apakah benar ada hal yang di luar kewajaran itu," kata Badrodin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

---

Penulis	: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor	: Sandro Gatra

(Source)

Jokowi Minta Kasus Beras Plastik Jangan Dibesar-besarkan

Presiden Joko Widodo berfoto bersama warga saat menghadiri penyerahan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Kampung Melayu, Jalan Jatinegara Barat, Jakarta Timur, Rabu (13/5/2015).

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

"Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/5/2015).
Jokowi menegaskan akan mencari akar masalah beras sintetis tersebut.

"Yang paling penting, akar masalahnya apa? Dicek bener. Apakah hanya di Bekasi atau hanya di satu warung saja? Motivasinya apa?" katanya.

Jokowi meragukan peredaran beras plastik tersebut dilatarbelakangi mencari keuntungan karena harga plastik lebih mahal daripada beras.

"Secara logika, enggak masuk kalau motifnya mencari untung karena harga plastik lebih mahal dari beras," katanya.

Direktur Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian Kementerian Pertanian Yusni Emilia Harahap, seperti dikutip harian Kompas, mengatakan, kasus beras sintetis perlu dituntaskan agar tidak meresahkan masyarakat dan pedagang.

Kasus ini juga menunjukkan bahwa keamanan dan tata niaga pangan perlu diperbaiki. Asal-usul semua beras yang beredar harus bisa ditelusuri melalui pendaftaran merek dan pelaku usaha. Lokasi pengemasan beras pun harus terdaftar sehingga terkontrol.

Ketua Persatuan Penggilingan Padi dan Beras Indonesia Wilayah DKI Jakarta Nellys Soekidi serta Sekjen Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh Indonesia Ngadiran mengatakan, kasus beras sintetis menyebabkan pendapatan pedagang beras turun sekitar 30 persen. Banyak konsumen yang memilih membeli beras hanya di toko modern daripada di pasar tradisional.

---

Penulis	: Kontributor Surakarta, M Wismabrata
Editor	: Sandro Gatra

(Source)

Mimpi Prabowo Indonesia bebas pengkhianat dan akal-akalan

Jokowi bertemu Prabowo. ©2015 merdeka.com/istimewa

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto nampaknya belajar banyak dari hasil Pilpres 2009 lalu. Ketika kalah dari pasangan SBY-Boediono, Prabowo yang kala itu menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri bak hilang ditelan bumi. Prabowo baru menampakkan diri lagi ke publik saat-saat jelang Pilpres 2014.

Namun ketika kembali harus menelan kekalahan di Pilpres 2014, mantan Danjen Kopassus ini tak begitu saja hilang. Prabowo aktif di media sosial, muncul di publik dengan kritik-kritik kerasnya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Melalui akun Facebook maupun Twitter, Prabowo kerap menyapa para loyalisnya. Misalnya saja ketika memperingati hari ulang tahun Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang ke 67. Ketua Umum IPSI Prabowo Subianto menyampaikan pesan bahwa seorang pendekar sejati harus bermanfaat untuk orang banyak termasuk negaranya.

Prabowo juga kerap menuliskan mimpinya sebagai seorang tokoh politik agar Indonesia terbebas dari politik kotor dan pengkhianatan. Berikut pernyataan-pernyataan Prabowo selengkapnya, dihimpun merdeka.com, Jumat (22/5).

Mulai :

1. Bagaimana orang mau membela rakyatnya kalau dia berkhianat? 
Sebagai Ketua Umum IPSI, Prabowo mengingatkan kepada seluruh para pendekar pencak silat tidak sombong diri. Prabowo juga ingin para pendekar yang ada di Indonesia punya sifat pemaaf dan tidak emosional.

"Kemudian semakin berisi semakin menunduk, semakin difitnah semakin memaafkan. Semakin dihujat semakin tenang, bukan semakin marah," kata Prabowo dalam akun Facebooknya dikutip merdeka.com, Selasa (19/5) lalu.

Seorang pendekar sejati, lanjut dia, tak kenal kata dendam dan harus bisa membela diri, keluarga, lingkungan, dan negara. Bukan mengancam, menindas, atau menyakiti hati orang. Seorang pendekar sejati mengobati yang sakit, bukan menimbulkan kesakitan atau penderitaan, kata Prabowo.

"Saat ini saya melihat bangsa Indonesia tengah terbuai sehingga lupa akan nilai-nilai luhur bangsa. Inilah mengapa pencak silat harus digunakan sebagai pendidikan watak anak-anak kita. Kalau nilai ini kuat, korupsi akan berkurang di Republik Indonesia ini. Bagaimana orang mau membela rakyatnya, lingkungannya, daerahnya kalau dia mencuri dari rakyat, berkhianat kepada bangsanya?" tulis Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo Subianto

2. Dimana-mana saling bohong, menipu dan mengerjai.

Prabowo juga mengomentari soal kondisi politik yang terjadi saat ini. Dia prihatin ketika melihat orang-orang saling bohong, menipu dan mengerjai satu sama lain.

Dia memprediksi, Indonesia akan banyak mendapat ujian hingga tahun-tahun mendatang. Apalagi, tambah dia, sekarang muncul budaya di zaman sehari-hari, di mana orang saling sulit percaya, sulit menerima bahwa yang disampaikan para pemimpin itu benar.

"Banyak saya temukan sekarang di mana-mana berjenjang saling bohong, saling menipu, saling mengerjai satu sama lain. Sekarang pilihannya adalah, kalau semua lingkungan kita berbondong-bondong melakukan kebohongan, korupsi, ketidakjujuran, apakah salah kalau kita ingin berada di jalan lurus, di jalan yang benar? Itu tantangannya," tulis Prabowo.

"Kita adalah pendekar, sejak kecil kita dengan keyakinan, bahwa di ujungnya, yang benar akan diridhoi Allah," lanjut dia.

Prabowo Subianto

3. Prihatin antar pemerintah sendiri buat gaduh.
Koalisi Merah Putih memperingati hari jadi yang pertama tepat pada 20 Mei kemarin. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memastikan bahwa KMP akan menjadi mitra yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Prabowo mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju jika kondisi politik dalam negeri terus gaduh. Khususnya di bidang ekonomi yang kini kondisinya terus merosot.

"Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan, tidak mungkin ekonomi kita maju kalau politik kita terus gaduh. #1TahunKMP," tulis Prabowo dalam akun Twitter-nya @Prabowo08 dikutip merdeka.com, Kamis (21/5).

Namun demikian, Prabowo merasa prihatin dengan kegaduhan politik yang terjadi justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. "Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri. #1TahunKMP," tulis Prabowo lagi.

Prabowo Subianto

4. Politik tenang kalau tak ada akal-akalan hukum dan demokrasi.

Prabowo Subianto menjamin jika kondisi politik akan terus stabil jika demokrasi dijaga dengan baik. Menurut dia, demokrasi menjadi salah satu komitmen dari KMP.

"Ketenangan politik akan terwujud kalau demokrasi dihormati dan dijalankan. Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum & demokrasi. #1TahunKMP," terang dia.

Meski tak jelas apa maksud komentar Prabowo ini. Namun tak bisa dipungkiri jika komentar ini bersinggungan dengan kisruh dualisme Golkar dan PPP. Di mana saat ini para elite KMP kerap menuding sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang intervensi demokrasi di partai Golkar dan PPP.

"KMP akan selalu akan menjaga & mengutamakan kepentingan bangsa & negara. Mohon doa' dan dukungan sahabat selalu. Terima kasih. #1TahunKMP," imbuhnya.

(Source)

Seknas Jokowi: Beras plastik pengalihan isu peringatan Harkitnas

Seknas Jokowi menyatakan kabar peredaran beras plastik hanyalah isu semata. Hal itu karena bahan plastik tidak akan mengental seperti bubur jika dimasak.

Kabar tentang beras plastik, menurut Seknas Jokowi tidak jelas kebenarannya. Uji sampel yang dilakukan Sucofindo yang jadi dasar Pemkot Bekasi hanya mengatakan cuma tercemar senyawa plastik dan belum ada uji sampel dari BPPOM.

"Beras plastik cuma pengalihan isu apalagi ini bulan Mei di mana ada Harkitnas dan peringatan reformasi," kata Ketua Seknas Jokowi, M Yamin di Warung Bumbu Desa, Cikini, Jakarta, Jumat (22/5).

Senada, Kepala Media Center Seknas Jokowi, Fajar meragukan peredaran beras plastik yang diduga dicampur dengan ubi dan kentang. Jika produksinya berasal dari ubi da kentang akan memakan biaya yang lebih tinggi.

"Tidak mungkin dari ubi dan kentang karena cost produksinya akan lebih besar dari beras biasa," terang dia.

Sementara itu, Senin (25/5), Seknas Jokowi bersama Mendag Rahmat Gobel akan melakukan sidak di Pasar Cipinang. Para pedagang beras di sana mengaku resah karena omsetnya turun dengan berita beras plastik tersebut.

(Source)

Sebut Jokowi Pembohong, OPM Nyatakan Perang Terbuka dengan TNI dan Polri

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. (VIVA.co.id/Banjir Ambarita)

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo melalui percapakan telepon pada Jumat, 22 Mei 2015. 

Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog. "Sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar.”

Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya kini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," katanya. 

Hal senada dikatakan Puron Wenda. Menurutnya, pernyataan Jokowi bahwa Papua sudah aman tidak benar. “Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Tak disebutkan dengan terang waktu perang terbuka itu tetapi Enden bilang “Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai.”

Dia meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. “Karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka.”

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.

Puron mengklaim semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. “Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya. 

Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional harus diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua. (viva.co.id)

Akhirnya Dahlan Iskan Beberkan Mengapa Dulu SBY Lindungi Petral

PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) secara resmi telah dibubarkan Pemerintahan Jokowi – JK.  Alasannya, keberadaan Petral tidak memberi perbaikan pada bisnis Pertamina, justru malah menggerogoti induknya tersebut. Pembubaran Petral kali ini memunculkan polemik dan menyeret nama mantan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Petral yang seharusnya dibubarkan sejak 2006 silam, namun gagal. Berbagai tudingan berdatangan hingga menyebut SBY yang melindungi keberadaan Petral.

“Dulu Pak Dahlan mau bubarkan Petral, tapi ada kekuatan besar. Yang ada Pak Dahlan bilang, tiga kali dipanggil SBY (Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono),” ujar Mantan Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Migas Faisal Basri dalam diskusi bertajuk Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, IJTI, dan Sewatama.

Faisal Basri juga pernah mengakui sempat bertemu mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dahlan Iskan terkait kerumitan persoalan pembubaran Petral. Pengakuan Dahlan dari hasil pertemuan yang dilakukan di Aceh tersebut adalah, National Oil Company (NOC) Indonesia tidak sebaik lainnya. Dahlan dulu bahkan telah berniat menghentikan operasional Petral.

Namun, pembubaran Petral tidak mudah karena adanya pengamanan dari ‘atasan’ Dahlan. “Tapi kenapa susah dihentikan, karena ada langit (atasan) di atas Pak Dahlan,” kata Faisal di Jakarta, Rabu (24/12).
Ketika dikorek lebih jauh siapa langit yang dimaksud, Faisal ogah menyebutkan secara pasti. Namun, dia menegaskan bahwa ‘langit’ tersebut merupakan atasan Dahlan saat menjabat sebagai menteri. “Ya atasannya Pak Dahlan, siapa?” bebernya.

Tudingan Faisal Basri langsung dijawab SBY. mantan presiden tersebut merasa difitnah dengan tudingan yang beredar di media. Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.

“Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*.”

“Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*,” kata SBY.

SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

“Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah “power” yang masih saya miliki. *SBY*,” katanya.

Dahlan Iskan tahun 2012 silam pernah menulis dan menyebut kalau dia pernah bertemu dengan SBY membahas pembubaran Petral. Hal ini terungkap dari tulisan Dahlan yang dilansir merdeka.com tiga tahun lalu. Dahlan pernah membahas pembubaran Petral bersama SBY.

“Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!,” kutipan tulisan Dahlan tahun 2012 silam.

Dahlan juga mengaku dalam pembahasan tersebut juga diundang karen Agustiawan yang saat ini menjadi direktur utama Pertamina.

“Presiden SBY juga menegaskan itu sekali lagi minggu lalu. Dalam pertemuan menjelang tengah malam itu diundang juga Dirut Pertamina Karen Agustiawan. Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau,” katanya.

Menurut tulisan Dahlan, ada beberapa motif yang berada di belakang isu pembubaran Petral kala itu. “Setidaknya ada tiga motif:
1) Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2) Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
3). Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.

Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan.

Sedang Darurat, Mahasiswa Papua Demo Ragukan Presiden Jokowi

Alisasi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015). Aksi ini untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Grup (MSG) pada 21 Mei 2015.

Aliansi Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur menggelar demonstrasi terkait akses jurnalis Internasional di pulau mereka.
Menurut mahasiswa Paua, upaya Presiden Joko Widodo untuk membuka jurnalis asing tersebut masih sebatas wacana.

Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Selasa (19/5/2015). Unjuk rasa ini dilakukan lebih dari 20 mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di Malang.

Wilson Nawipa selaku juru bicara memaparkan, keputusan Presiden Jokowi membuka akses jurnalis asing belum memuaskan masyarakat Papua.
Ini disebabkan kenyataan kehidupan kebebasan pers Papua selama 53 tahun menjadi bagian dari Indonesia sangat buruk.

Menurut Wilson, masyarakat Papua selama ini dijauhkan dari kehidupan dunia internasional.Tak hanya kehidupan internasional, media di Papua juga sulit mendapatkan akses. Ini membuat peristiwa kekerasan dan kebrutalan militer di Papua tak terdengar, atau dibungkam.
"Akses jurnalis ke Papua selama ini cenderung untuk merayu rakyat Papua," tambah Wilson.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan untuk membuka akses jurnalis internasional di Papua saat menghadiri panen raya, Kampung Wameko, Hurik, Merauke pada 10 Mei 2015.

Kala itu ia menyatakan bahwa jurnalis bebas meliput berbagai macam hal di Papua. Jurnalis asing juga tak perlu meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk meliput di Papua.

Walau demikian, pernyataan Joko Widodo itu masih belum ditindaklanjuti hingga kini. Kata Wilson, belum ada informasi, atau aturan baru di Papua terkait mekanisme peliputan para Jurnalis asing di sana.
Selain berbicara soal akses jurnalis di Papua, aliansi ini juga menyerukan perlidungan terhadap etnis Melanesia atau Papua Melanosoid.

Berdasar Data United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) sebanyak 269 aktivis ditangkap, sepanjang 30 Maret-1 Mei 2015.

Menurutnya, Papua kini dalam kondisi darurat sipil. Ini menyusul penembakan aparat militer terhadap Leonardus Magai Yogi. Aksi penembakan terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dengan latar belakang itu, mereka pun mendukung Kemerdekaan West Papua. Bahkan, kata Wilson, negara di kawasan Melanesia juga mendukung kemerdekaan Papua.

Negara Melanesia itu seperti Papua New Ginie, Fiji, Vanuatu, Solomon Island dan New Caledonia.
ULMWP, katanya, merupakan representasi rakyat papua. Mereka menyerukan dan mendukung penuh keanggotaan West Papua di MSG. Deklarasi tersebut akan disampaikan secara serentak di 9 Negara dan 20 Kota pada 21 Mei mendatang.

"Warga Sorong sampai Merauke mendukung keluar dari Negara Indonesia," lanjutnya.
Meski demikan, demonstrasi para mahasiswa ini berlangsung lancar dengan pengawalan sekitar 50 polisi dari Polresta Malang.

Mereka dengan bebas berorasi di sekitar Tugu Kota Malang, memperlihatkan berbagai poster dukungan seperti
"West Papua Back to Family", "Stop Pemusnahan Etnis Melanesia", "West Papua for MSG", "TNI Polri Stop Diskriminasi dan Intimidasi", dan "Segera Buka Akses Jurnalis Internasional."

(Adrianus Adhi)

(Source)

Sofyan Djalil Kaget Ada Beras Impor Bercampur Plastik

Pekerja mengangkat beras di gudang Bulog, Jakarta. (Investor Daily)

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, terkejut mendengar kabar adanya beras impor dari Tiongkok bercampur plastik dan kentang.

Dia mengaku sama sekali tidak tahu keberadaan beras 'aneh' itu dan baru mendengar kabar itu dari wartawan.

"Hah? Dari mana? Saya belum mendengar itu," kata Sofyan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan 119 direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Dia mengaku akan menanyakan kepada Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, tentang kebenaran berita itu. Di sisi lain, Sofyan juga meminta wartawan mengkonfirmasikan hal serupa kepada menteri terkait.
"Saya tidak tahu. Tanya ke Mendag. Oke ya‎," kata dia.

Novy Lumanauw/FER

(Source)

Fadli sindir Jokowi soal Rohingya, bandingkan dengan topeng monyet

Konpers jokowi dan setya novanto usai rapat konsultasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib para pengungsi Rohingya. Fadli menyindir Presiden Joko Widodo yang saat jadi gubernur, begitu perhatian dengan monyet sehingga melarang topeng monyet di Jakarta.

"Dulu Pak Jokowi sama topeng monyet aja concern. Nah kalau ini (pengungsi rohingnya) manusia. Monyet kan enggak ada warga negaranya, ini ada. Orangutan aja kadang-kadang kita bantu untuk konservasinya, harimau juga," cetus Fadli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fadli meminta pemerintah mengedepankan kemanusiaan dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal terpenting yang harusnya segera dilakukan adalah penyelamatan.

"Harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik. Proses selanjutnya nanti kita atur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita harus bantu secara kemanusiaan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut dia, sikap ini sejalan dengan keinginan para anggota DPR yang disampaikan dalam sidang paripurna. "Aspirasi dari kawan-kawan, ini harus diselamatkan dulu. Jadi kita minta pada TNI untuk mendahulukan penyelamatan. Jangan justru tindakannya menolak dan kemudian menyebabkan kematian," ujarnya.

Fadli mengaku akan membawa isu ini saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di istana yang akan berlangsung siang ini.

(Source)

Ahok sindir Jokowi: Presiden yang sekarang terlalu sopan

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama selalu disalahkan oleh warga saat ada proyek galian di pinggir jalan atau trotoar. Karena pada akhirnya, jalan tersebut tidak dapat rapi seperti semula, tetapi malah menimbulkan lubang atau gundukan.

Basuki atau akrab disapa Ahok menjelaskan, perilaku tersebut banyak dilakukan oleh perusahaan, mulai dari PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja), Perusahaan Listrik Negara (PLN), Perusahaan Gas Negara (PGN) hingga Telkom.

Mereka saat diingatkan bukannya koperatif tetapi malah mengancam. Sebab tidak ada sanksi yang dapat diberikan kepada perusahaan yang melakukan hal tersebut.

"Kamu berani enggak potong kabelnya PLN? Nongol dan ditanam di dalam gotnya kita. Nah kita diteken gitu. Begitu datang banjir, turun airnya pelan, orang maki-maki ke saya bilang saluran enggak cukup. Bukan saluran enggak cukup, banyak kabel di dalem. Belum lagi sampah," jelasnya dalam pidato saat meresmikan Moving Bed Bio-film Reactor (MBBR) di Gedung Logistik PT Palyja, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Selasa (19/5).

Menurutnya, kebijakan untuk memberikan sanksi tegas hanya bisa diberikan oleh Presiden Joko Widodo. Namun, mantan Bupati Belitung Timur ini menilai, rekan kerjanya dahulu itu terlalu sopan dalam memberikan teguran.

"Kalau saya jadi Presiden, saya panggilin tuh dirut-dirutnya langsung saya pecat karena Jakarta terlalu macet. Presiden yang sekarang terlalu sopan sih," tutupnya.

(Source)

Fahri kecam pejabat yang tolak pengungsi Rohingya masuk Indonesia

Fahri Hamzah. twitter/@kawanFH

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah mengemukakan pemerintah Indonesia perlu menggalang kerja sama internasional terkait penanganan pengungsi asal Rohingya.

Politikus PKS itu menyayangkan sikap sebagian pejabat yang menolak menerima imigran atau pencari suaka yang mendarat di perairan Indonesia. Pernyataan sejumlah pejabat telah mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Dia menyatakan, pernyataan sebagian pejabat yang menyatakan akan menerima tetapi akan segera dikembalikan, bahkan ada yang menolak mereka mendarat di perairan Indonesia sangat disayangkan.

"Dapat dimengerti bahwa sikap dan tindakan sebagian pejabat ini karena tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi para pejabat negara untuk mengambil tindakan nyata," kata Fahri dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu (17/5) seperti dikutip Antara.

Sampai saat ini, kata dia, memang Indonesia belum mengatur sama sekali ketentuan tentang para pencari suaka. Tetapi hal itu bukanlah alasan untuk tidak melihat secara nyata penderitaan yang dirasakan oleh bangsa lain.

"Penderitaan mereka kasat mata apakah kita sebagai bangsa berperikemanusiaan tega melihat derita mereka?" ujar Fahri.

Karena itu, dirinya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata. DPR mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dan bekerja sama secara Internasional dalam menangani korban konflik dan pencari suaka tersebut.

Selanjutnya DPR meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi sementara bagi dasar tindakan para pejabat di lapangan. "Mungkin semacam kepres tentang penanganan migran dan pencari suaka," pungkas Fahri.

(Source)

JK Dukung Militer Sapu Bersih ISIS di Poso

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung aparat militer yang akan menumpas kelompok teroris ISIS di Poso. Menurutnya, di Poso masih banyak sumber-sumber teror yang bersembunyi.

Bahkan, ia mengatakan masih banyak pula sejumlah kelompok yang dilatih oleh kelompok radikal. "Ya tentu itu kan Poso masih banyak unsur-unsur yang dilatih oleh yang radikal, sumber-sumber teror, karena itu polisi, tentara, harus menyelesaikan itu," katanya di Bandara Adi Soemarmo, usai meninjau Pasar Klewer di Solo yang baru saja terbakar, Senin (29/12).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menumpas kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok teroris ini juga disebut-sebut telah memasuki Poso.

Menurut Tjahjo, perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo agar TNI dikerahkan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok yang sering melakukan aksi teror pada Januari 2015.

Mendagri juga telah mendeteksi 100 warga dari luar Indonesia yang masuk ke Poso, Sulawesi Tengah untuk berjihad. Hal ini pun, lanjutnya, harus segera diantisipasi oleh pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolelir kelompok-kelompok yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

(Source)

Jokowi Perlu Belajar dari Chavez dan Maduro

Pesiden Republik Indonesia Joko Widodo pada masa kampanyenya sering menjanjikan tidak akan ada bagi-bagi kursi. Namun, janji tinggal janji. Mulai dari penentuan menteri, Jokowi secara terang-terangan mengakui memang ada ‘bagian’ untuk parpol, yaitu 16 kursi, sementara sisanya, 18 kursi untuk profesional.

Di antara menteri yang merupakan ‘utusan’ parpol adalah Rini Soemarno. Selain orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati, Rini juga bekas Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla.  Rini didapuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet kerja Jokowi.

Penunjukan Rini jadi menteri BUMN menuai kontroversi. Tak hanya para Jokowi ‘haters’, pendukung presiden pun ikut protes sebab Rini dinilai terlalu karib dengan Mega. Namun Jokowi tak ambil pusing soal kritikan ini. Dia tetap menganggap Rini layak lantaran profesional dan pekerja keras.

Ada pula Amran Sulaiman. Memang banyak rakyat tak mengenalnya. Dia disebut-sebut seorang pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Amran juga disinyalir orang dekat Rini dan penyumbang dana terbesar pada kampanye Jokowi-JK. Beralasan petani sukses, muda, praktisi, dan seorang wirausaha, Amran ditunjuk jadi menteri pertanian. Di mata Jokowi lelaki ini punya nilai tambah dan diyakini bisa membangun model wirausaha bagi pertanian Indonesia di tengah defisit.

Dan anehnya, dalam upayanya mencapai swasembada pangan, Amran melibatkan TNI. Persis seperti era Soeharto. Kepada wartawan pada Jumat (9/1/2015), Amran menyatakan telah bertemu dengan “stakeholder” seperti BIN dan Panglima TNI untuk melakukan kerjasama mengenai swasembada pangan yang harus tercapai selama lima tahun ke depan. Bahkan, menurut Amran, Panglima menjanjikan bila swasembada tak tercapai, Kasad akan dicopot.

Lalu, Jokowi memilih Mayjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres (pasukan pengamanan presiden). Andika diketahui merupakan mantu dari mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Yang baru-baru ini terjadi, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).  Lalu, Jenderal Luhut Pandjaitan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut akan bertugas membantu Presiden Jokowi untuk merumuskan kebijakan hingga analisis informasi intelijen. Baik Diaz maupun Luhut dikenal sebagai pendukung Jokowi pada masa kampanye presiden.

Jokowi nampaknya harus belajar ‘memegang omongan’ dari mantan Presiden Venezuela almarhum Hugo Chavez. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tak bisa didikte apalagi dalam hal bagi-bagi kekuasaan.

Salah satu bukti paling terlihat yakni saat Chavez menunjuk Nicolas Maduro sebagai wakil presiden. Sebelumnya Maduro menjabat sebagai menteri luar negeri.

Rakyat Venezuela tak banyak yang mengenal sosok Maduro apalagi kabinet Chavez pada 2012. Banyak wajah-wajah baru bermunculan dan mereka tak ada satu pun yang sengaja mendekati Chavez demi mendapat jabatan.

Maduro terkenal sebagai pemimpin serikat layanan bus umum. Dia memang mantan sopir berpengalaman. lelaki 51 tahun ini juga pengagum sosok Chavez dan sering mempelajari gerak-gerik sang komandante. Walau demikian dia ogah menjadi tim sukses Chavez di pemilihan umum 2006 sebab merasa belum paham berpolitik.

Terkesan dengan cara Maduro mengelola serikat layanan bus umum, Chavez menunjuknya sebagai menteri luar negeri (menlu). Pria berkumis lebat itu pun kaget dan tak menyangka. Koran the Guardian (2006) melansir Maduro sampai nangis-nangis memohon agar Chavez tak memberikannya jabatan tinggi sebab dia takut mengecewakan rakyat Venezuela.

Namun Chavez meyakinkan Maduro jika dia memang layak di jabatan itu. Menghormati keputusan sang komandan, Maduro pun resmi jadi menlu.

Hari berganti, takdir tak ada yang tahu. Pemilihan umum tiga tahun lalu kembali memenangkan Chavez sebagai presiden padahal kondisinya kritis. Dia menderita kanker dan menjalani perawatan di Kuba. Selama itu pula Maduro tetap melayani komandannya dengan tulus. Dia pun diangkat menjadi wakil presiden. Setelah Chavez mangkat, Maduro ditunjuk menjadi penggantinya.

Namun dia bersikeras mengikuti undang-undang berlaku di Venezuela menyebutkan jika presiden wafat, setelah 30 hari perlu diadakan pemilu ulang. Tak pusing dengan jabatan Maduro menggelar jajak suara pemilihan pemimpin. Tapi rakyat keburu kepincut dengan sosok Maduro hingga akhirnya dia dijagokan untuk menggantikan Chavez.

Keluar sebagai pemenang suara rakyat tak menjadikan Maduro jumawa. Sebaliknya, dia menangis mengingat tugas berat bakal dihadapinya terutama sekali meneruskan cita-cita sang komandan agar tetap menjadikan Venezuela sebagai negara sosialis.

Chavez memang dikenal memilih jajaran kabinetnya dengan sangat hati-hati. Dia sering sekali melakukan perombakan jika dirasa ada menterinya yang tak becus bekerja.

Jokowi memang bukan Chavez dan pendukung mereka juga berbeda. Namun setidaknya Chavez lebih sinkron antara ucapan dengan tindakan hingga tak satu pun mencapnya sebagai pendusta hingga akhir hayat dia.

(Source)

Menakar Kapasitas Jokowi

Sudah tiga bulan lamanya Jokowi memegang tampuk posisi tertinggi di negeri ini. Selama kurun waktu yang hanya seumur jagung tersebut, ternyata Jokowi sudah berhadapan dengan sejumlah peristiwa yang menjadi batu ujian bagi kapasitasnya sebagai presiden.

Peristiwa itu dimulai dari tarik ulur kepentingan politik saat pembentukan kabinet. Disusul dengan perseteruan di DPR antara dua kubu yang bersaing di pilpres. Kubu yang mestinya melumer seiring berakhirnya masa pilpres itu malah sempat semakin semakin mengkristal. Lalu, ada polemik soal eksekusi hukuman mati yang sempat mencuatkan kemungkinan memburuknya hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Dan kini, Jokowi dihadapkan kepada situasi yang sangat krusial, yaitu perseteruan antara dua institusi vital negara ini: KPK versus Polri.

Konflik-konflik di atas tentu saja akan sangat memecah konsentrasi kinerja kabinet Jokowi dalam membangun negeri. Perhatian Jokowi pastilah saat ini lebih terfokus kepada penyelesaian kasus ini ketimbang menggerakkan dan memonitor kinerja para menterinya untuk bekerja dalam rangka membangun negara. Untuk sementara, jargon “kerja, kerja, kerja” seakan tenggelam di tengah hiruk-pikuk konflik.

Jokowi sadar, konflik-konflik ini juga tidak mungkin diabaikan begitu saja. Berpolitik dan manajemen konflik adalah bagian yang tak mungkin terpisahkan dari lembaga kepresidenan. Mengabaikannya adalah bunuh diri. Tapi, justru di sinilah kita akan bisa menilai kemampuan seorang Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala pemerintahan. Apapun yang akan dilakukan Jokowi akan menunjukkan apakah dia layak atau tidak berada di posisi paling bergengsi ini.

Sampai sejauh ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi menunjukkan trend yang cenderung terus menurun. Gegap gempita ekspektasi yang ditunjukkan oleh masyarakat (terutama para pendukung Jokowi) kini tidak lagi kelihatan. Bahkan para relawan yang tergabung dalam Konser Salam Dua Jari sudah terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka.

Mereka kecewa karena Jokowi yang begitu mereka puja ternyata tetap mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Mereka juga kecewa karena di saat konflik memuncak yang ditandai dengan penangkapan Bambang Widjojanto ditangkap, statemen Jokowi sangat datar dan normatif. Alhasil, Jokowi dianggap gagal memenuhi ekspektasi mereka yang telah begitu menggebu mendukungnya; mereka yang begitu optimis bahwa Jokowi akan mampu menjadi pemimpin terbaik Indonesia.

Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa kita umumnya dikecewakan dengan kinerja orang yang sudah kita dukung mati-matian? Mengapa kalau sudah urusan jabatan politik, ekspektasi kita sering kali terhempas di udara kosong?

Inilah masalah yang sering diabaikan oleh sebagian besar dari kita. Akal sehat kita menyatakan bahwa harus ada sinkronisasi yang jelas dan terukur antara tugas-tugas dan syarat-kriteria. Hal ini kita terapkan secara ketat untuk jabatan-jabatan di perusahaan. Kita hanya akan mempekerjakan seseorang untuk jabatan manajer, dengan tugas-tugas A-B-C-D, jika orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Kita buat kriteria, syarat, dan alat ukurnya secara ketat.

Sayangnya, hal yang sama tidak tampak untuk pengisian pos dan jabatan paling vital di negara ini, yaitu jabatan presiden. Tugas dan kewenangan presiden ini sangat besar dan krusial. Kewenangannya dalam hal grasi dan amnesti membuat keputusan-keputusannya terkait langsung dengan nyawa seseorang. Presiden juga punya hak menyatakan perang yang menjadi pertaruhan hidup-mati dan martabat bangsa.

Lalu, bagaimana dengan kriteria seseorang untuk menjadi presiden? Sama sekali tidak relevan. Kriterianya sangat mengambang. Tolok ukur yang dibuat juga tidak jelas. Syarat utama menjadi presiden di negara kita hanyalah popularitas dan dukungan politik. Inilah yang menyebabkan sejumlah seniman yang populer dengan percaya diri menyatakan siap menjadi presiden. Dengan kriteria yang sangat longgar seperti itu, mereka memang sah-sah saja menjadi kandidat.

Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa rakyat Indonesia telah salah memilih Jokowi-JK, dan seharusnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Hatta. Prabowo dan siapapun juga belum tentu mampu menanggung beban ini. Tokh, mereka juga tidak diharuskan memenuhi syarat dan kriteria yang relevan.

Malam hari, pasca pelantikannya sebagai presiden, wajah Jokowi terlihat sangat lelah, meskipun tetap mengumbar senyum dan meladeni bersalaman dengan orang-orang di luar pagar istana yang berteriak-teriak histeris menyebut namanya. Saat itulah Jokowi berkata dengan nada gamang, “Ekpektasi mereka terlalu tinggi.”

(Source)

Muhammadiyah Jihad Konstitusi, Investor Kebingungan

Ketua Umum PP Muhammadiyah, Dien Syamsudin

Ketua Umum PP Muhammadiyah Dien Syamsudin mengajukan judicial review untuk membatalkan 3 undang-undang, yang disebutnya sebagai jihad konstitusi organisasi Islam di Indonesia itu.

Jihad konstitusi itu telah memukul kalangan investor di sektor minyak, gas dan air, dan langkah terakhirnya itu kembali menjadi ancaman.

Muhammadiyah, sebuah gerakan sosial berbasis keagamaan Islam di samping Nahdlatul Ulama, telah mengidentifikasi 115 undang-undang yang dinilai melanggar prinsip konstitusional, yakni bahwa sumber daya alam harus dikuasai oleh negara untuk kepentingan rakyat Indonesia.

“Kami tidak akan berhenti selama ada undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi. Ini adalah jihad konstitusional kami, itu perjuangan sosial kita,” kata Din Syamsuddin, mengatakan kepada Reuters dalam sebuah wawancara.

Dia mengatakan Muhammadiyah pekan ini mengajukan permintaan untuk ulasan peradilan (judicial review) di Mahkamah Konstitusi. UU Tahun 1999 tentang valuta asing, UU Tahun 2007 tentang Investasi dan UU Tahun 2009 tentang listrik itu melanggar konstitusi.

Jika pengadilan menerima klaim ini, dasar hukum untuk konvertibilitas mata uang rupiah akan dibuang, perlindungan investor asing yang diperlakukan pada tingkat lapangan bermain akan hilang, dan hak operator swasta untuk menjalankan pembangkit listrik akan dihapus.

Bagi penganut pasar bebas, upaya kelompok ‘jihad’ ini dinilai aneh. Namun,, namun aktivisme warga mereka sudah membalikkan dua undang-undang.

Pada 2012, Muhammadiyah berhasil memangkas kemampuan pemerintah untuk berkontrak dengan perusahaan swasta di sektor minyak dan gas.

Dua bulan lalu, hukum yang mengatur penggunaan air berhasil diubah. Para pebisnis di sejumlah sector, seperti tekstil dan minuman botol, menghadapi ketidakpastian setelah aturan yang memungkinkan izin air diberikan kepada sektor swasta itu dihentikan.

Hal ini menjadi tantangan baru bagi Presiden Joko Widodo, yang memenangkan pemilu 6 bulan lalu dengan mengangkat harapan investor dari reformasi yang akan melepaskan birokrasi negara, mengatasi korupsi, dan memukul mundur kepentingan.

Di tengah keraguan bahwa ia dapat memenuhi harapan-harapan itu, Widodo mengatakan dalam pertemuan Forum Ekonomi Dunia di Jakarta pekan ini bahwa Indonesia terbuka bagi investor asing, bila mereka mengalami masalah, pemerintah akan menyelesaikannya.

Ketidakpastian dan kebingungan
Arif Budimanta, staf khusus Menteri Keuangan, mengatakan bahwa pemerintah, yang membutuhkan modal asing untuk mewujudkan ambisi infrastruktur, akan menyiapkan tim hukum untuk melawan tantangan terbaru dari Muhammadiyah.

Tapi investor asing khawatir. “Saya tidak akan bertaruh terhadap keputusan yang menguntungkan oleh pengadilan itu,” kata Arian Ardie, konsultan risiko Amerika-Indonesia dengan bisnis di sektor udang dan pembangkit listrik.

“Ini adalah perubahan mendasar dalam undang-undang dasar yang mengatur perdagangan di Indonesia,” tambahnya. “Ini pasti memberi saya jeda dalam hal membuat investasi masa depan di sini.”
Jakob Sorensen, Kepala Kamar Dagang Eropa di Jakarta, mengatakan pemerintah perlu turun tangan dan meyakinkan investor asing. “Kami benar-benar kurang jelas. Kami membutuhkan arah kebijakan yang jelas,” katanya.

Sebuah pengadilan negeri Jakarta membuat putusan yang jarang pada bulan lalu, yang mengakibatkan pembatalan kontrak dengan perusahaan swasta, termasuk satu unit Prancis Suez Environnement untuk memasok air di Ibu Kota Indonesia.

Perusahaan-perusahaan, yang kontraknya akan berlaku sementara, mengajukan banding terhadap putusan. Awalnya mereka tidak terpengaruh oleh putusan Mahkamah Konstitusi pada hukum air karena menyediakan air untuk keperluan umum.

Analis politik Kevin O’Rourke mengatakan pengadilan telah memutuskan untuk tidak memutus pada beberapa kasus dalam beberapa tahun terakhir. Ini menunjukkan “kurangnya penghargaan untuk fundamental ekonomi, serta kecenderungan untuk menerima interpretasi melengking dari konstitusi”.

Dia mengatakan bahwa jika UU tahun 1999 tentang devisa itu dibatalkan maka tidak otomatis membuat mata uang non-konversi, karena hukum belum diganti. Namun, parlemen harus melewati undang-undang baru yang memperhitungkan pandangan pengadilan kebebasan valuta asing dan kontrol.

“Sementara ini, ada ketidakpastian dan kebingungan tentang status hukum, dan sekitar konvertibilitas mata uang, ini mungkin membebani sentimen investor, menekan pasar,” kata O’Rourke dalam sebuah catatan penelitian.(Tribunnews.com)

Jokowi, Neolib?

Seorang teman aktifis bertanya kepada saya, benarkah Pemerintah Jokowi mengikuti garis kebijakan Neoliberal. Apalagi team yang ada di staf kepresidenan adalah alumni Harvard yang dikenal sebagai kampus penyokong neoliberal. Lihat, lanjutnya, kenyataan kini, semua barang public dikembalikan kepada mekanisme pasar. Subsidi BBM dihapus. Ini jelas melanggar UU dasar 45. Saya bisa maklum pandangannya karena sebegitulah wawasan yang dia punya, yang umumnya dia dapat dari media massa tanpa dasar pengetahuan yang cukup.

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Saya katakan bahwa pada saat sekarang pemerintah hanya melaksanakan UU dan aturan yang sudah ada.Tidak mungkin pemerintah bekerja diluar UU. Dan kalau kini terkesan pemerintah melaksanakan kebijakan neoliberal maka begitulah keadaan negeri ini sebenarnya setelah dilakukannya amandemen UUD 45. Tak banyak public yang tahu bahwa pancasila sebagai falsafah Negara tidak lagi ada korelasinya dengan UUD. Semua sudah berubah. Yang tetap hanyalah jargon tentang Ketuhanan, persatuan, kemanusiaa, musyawarah dan keadilan social.

Pada tahun 2002, OECD berkantor di DPR sebagai mentor melakukan amandemen UUD 45. Semua partai yang kini berkuasa adalah mereka yang merubah UUD 45. Dari 194 ayat, 3 Pasal Aturan Tambahan, 2 Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUD 2002 hanya 25 ayat yang terdapat dalam UUD 45 dipertahankan. Jadi ini bukan amendment tapi merubah UUD 45. Bagaimana struktur Indonesia setelah perubahan UUD 45 ini ?
(1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat;
(2) MPR hanyalah sekedar majelis pertemuan bersama (joint session assembly) yang tidak punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD karena bukan merupakan lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat;
(3) menggunakan sistem presidensial, dan
(4) memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan sistem perekonomian Negara tidak lagi dilandasi oleh asas pemerataan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi telah berubah menjadi sistem ekonomi individualistis dan bebas seperti pemikiran ekonomi kapitalistis.

Di Era SBY kebijakan pemerintah terfocus kepada bagaimana mendatangkan pajak bagi negara untuk kepentingan APBN. Karena itu pemerintah membuka kanal seluas mungkin bagi modal untuk berkembang walau karena itu meminggirkan para petani, nelayan, dan usaha kecil.

Pada tahun 2002, Asian Development Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Program Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR) senilai USD 250 juta. Saya ingat ketika bantuan itu diberikan, salah satu teman aktifis berkata bahwa ada dua agenda besar dari program ini, yaitu mereformasi koperasi dan jaminan social dalam Blue Print Economic reform. ST-MPR 2002, secara konstitusional, bangun usaha koperasi tidak lagi dianggap perlu atau wajib dikembangkan di Indonesia. Sehingga secara konstitusi Koperasi sebagai alat perjuangan rakyat dalam bidang ekonomi tidak lagi mendapat tempat istimewa dihadapan Negara. Kemudian diperkuat lagi dalam amandemen UUD 45 Pasal 33 dengan menambah ayat 4. Ayat ini seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya dimana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi.

Jadi tidak ada lagi perlakuan istimewa kepada satu pelaku ekonomi. Siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. Hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 5 dimana ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya. Dampak dari amandemen itu adalah ekonomi tumbuh dengan pesat namun melahirkan gap kaya dan miskin yang sangat lebar, dan MNC AS semakin tak tergoyahkan dari keberadaannya menguasai SDA Indonesia. Jadi memang by design negara ini digadaikan kepada pemodal,terjajah secara sistematis, terjebak secara anggaran yang harus berhutang.

Dengan keadaan tersebut diatas, Jokowi sadar bahwa siapapun yang akan jadi Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan APBN. Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan hutang dan bunga. Sebagian besar pinjaman berupa obligasi ( BOND) yang tidak bisa di reschedule pelunasannya atau di moratorium. Karena meminjam kepada pasar uang sama dengan shark loan. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar.

Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara langsung berperan menguasai resource SDA tapi digantikan dengan mekanisme perpajakan dan bagi hasil. Karena memang konsep APBN setelah reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari kegiatan modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari kegiatan produksi dunia usaha khususnya yang mengelola SDA. Kegiatan produksi ini tentu berhubungan dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram karena terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor. Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak baru didapat akhir tahun dan awal tahun harus hutang dulu agar bisa bayar biaya pembangunan.

Apakah jokowi tunduk dengan jebakan APBN sehingga patuh dengan konsep neoliberal ? Ketika Jokowi mengajukan RAPBN-P 2105, saya lega sekali. Bahwa Jokowi keluar dari jebakan APBN dengan memotong anggaran belanja rutin. Caranya menggeser anggaran subsidi dari pos belanja rutin ke Pos Fiskal sehingga pemerintah punya kekuatan besar sebagai penggerak sector real. Sebelumnya by design karena jebakan APBN , pemerintah tidak punya pilihan lain harus ikut neoliberal karena ruang fiscal sangat kecil.
Tapi kini pemerintah leading dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan dana fiscal diatas Rp.300 Triliun maka pemerintah bisa mengintervensi sector produksi khususnya petani agar terjadi swasembada pangan,menggerakan ekonomi desa melalui dana desa agar desa menjadi basis ekonomi rakyat yang kokoh, membangun insfrastruktur eonomi seperti jalan,pelabuhan, bandara, agar logistic system efisien sehingga bisa menekan harga produksi, merevitalisasi Industri hulu dan memperluas industry pengolahan makanan seperti gula, garam.

Meningkatkan modal BUMN agar mampu bersaing dengan asing. Kebijakan memotong belanja rutin memang tidak popular karena membuat orang yang berada di comfort zone merasa terganggu dan mereka tentu marah dengan segala alasan.Itu biasa saja di alam demokrasi. Tiga tahun apabila program Jokowi selesai maka dipastikan ada lebih 100 UU pro neoliberalisme akan di removed dan kita akan kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni, itulah alasannya mengapa TNI terlibat langsung dengan program Jokowi.

(Source)