Kelompok
separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden
Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. (VIVA.co.id/Banjir Ambarita)
"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga
Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang
ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo melalui percapakan telepon pada
Jumat, 22 Mei 2015.
Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog. "Sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar.”
Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya kini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," katanya.
Hal senada dikatakan Puron Wenda. Menurutnya, pernyataan Jokowi bahwa Papua sudah aman tidak benar. “Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya.
Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Tak disebutkan dengan terang waktu perang terbuka itu tetapi Enden bilang “Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai.”
Dia meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. “Karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka.”
Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.
Puron mengklaim semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. “Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya.
Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional harus diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua. (viva.co.id)
