Ini dugaan skenario di balik rusuh Tolikara, Papua

Pembakaran masjid di Tolikara. (Foto: twitter)

Tragedi yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu hingga kini masih terus diselidiki oleh polisi. Dua orang dari jemaah Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni AK dan YW.

Namun, banyak pihak yang menduga peristiwa itu sengaja diletupkan. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid misalnya. Dia menduga ada upaya pihak asing yang sengaja memunculkan isu perpecahan dalam insiden Tolikara, Papua.

Menurutnya, pihak asing tersebut berniat ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. “Insiden Tolikara dijadikan sarana dari pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia. NKRI harga mati tak boleh digadaikan dengan dalih apa pun juga,” kata Hidayat di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menegaskan menjaga NKRI harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dia menduga ada skenario agar kekerasan di Tolikara seolah dilakukan oleh aparat keamanan. Skenario itu yang kemudian dijadikan bahan kuat agar Papua meninjau kembali referendum untuk memilih kemerdekaan.

“Dimunculkan seolah kesalahan aparat, aparat melakukan penembakan. Dikapitalisasi menjadi tuntutan agar Papua merdeka. Menjadikan triger untuk memunculkan tuntutan merdekanya Papua ini harus kita cegah,” bebernya.

Sejauh ini sudah ada petisi agar PBB meninjau kembali referendum untuk menghadirkan Papua mereka. Maka dari itu patut diduga bentrokan itu sudah direncanakan jauh hari.

“Ini indikasi dari pihak lain untuk mengarah pada separatisme merdekanya Papua. Ada semacam pihak yang menyengaja terjadinya bentrokan. Menjadikan sarana kemerdekaan bagi Papua,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT TOLIKARA) Bachtiar Nasir. Menurut Nasir, masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia meminta agar semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI.

“TNI dan Polri harus menindak unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab,” kata Nasir di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, kemarin.

Adanya skenario untuk membuat chaos di Tolikara diamini oleh Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Menurutnya, pecahnya kerusuhan di Tolikara karena ulah sekelompok orang yang sengaja memanfaatkan konflik tersebut untuk mencari keuntungan.

“Sangat sensitif, ada pihak ketiga yang memanfaatkan peristiwa ini. Seperti di negara Libya, yang kaya akan sumber daya alam jadi diperebutkan,” kata Sutiyoso saat menggelar silaturahmi dengan beberapa pejabat negara dan tokoh masyarakat di rumah dinasnya Jalan Denpasar No 42 Kuningan Jakarta Selatan, kemarin.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga yang dimaksud. Hanya saja, kata dia, pihak ketiga itu ingin merebut kekayaan di Tanah Air mengingat Indonesia salah satu negara dengan sumber daya alam terbaik, apalagi Papua menjadi tempat berdirinya ke Freeport.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menduga salah satu motif dasar penyebab peristiwa itu ialah masalah ekonomi. Dia mendesak pemerintah segera mengusut tuntas motif kerusuhan di Tolikara, Papua.

Karena itu, pihaknya mengaku akan segera berkomunikasi dengan Polri. “Kita ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganan ini jadi prioritas. Karena di tengah kondisi ekonomi yang turun, banyak hal bisa terjadi dan bisa jadi pemicu terjadi kerusuhan,” kata Fadli, kemarin

(merdeka/MahdiNews/ABNS)

Poros Kekuatan Baru: Jokowi, Moeldoko, Gatot dan Sutiyoso

Hari Rabu (8/7/2015) Gatot dan Sutiyoso dilantik oleh Jokowi. Dengan demikian rencana konsolidasi strategis Jokowi tercapai dengan gilang-gemilang. Ia berhasil membuat TNI mendukungnya 100% tanpa keraguan. Deal-deal dengan TNI dengan prinsip give and take berhasil dilakukan oleh Jokowi . Setelah TNI dikuasai Jokowi, maka langkah selanjutnya adalah Reshuffle kabinet yang akan dilakukan setelah lebaran. Dalam reshuffle itu nantinya, Moeldoko akan menjadi Menkopolkam menggantikan Tedjo. Kinerja Tedjo yang suam-suam kuku dan takut kepada Polri, akan digantikan oleh Moeldoko yang cerdas, garang, berani dan berwibawa. Seterusnya Jokowi akan memilih Moeldoko menjadi Cawapresnya pada Pilpres 2019 mendatang. Sedangkan Ahok harus lebih bersabar dulu menjadi salah satu menterinya seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kepala Bulog seperti yang sering diguyonkannya.
 

Penunjukkan Gatot Nurmantyo atas rekomendasi Moeldoko, membuat posisi TNI semakin solid mendukung Jokowi. Gatot adalah rekan emas Moeldoko di angkatan darat. Dalam beberapa hari ke depan, Kepala Staf Angkatan Darat dan disusul Pangkostrad akan ditunjuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Moeldoko dan Gatot plus Jokowi dan Sutiyoso. Dengan konsolidasi yang hebat itu, maka praktis Jokowi, Moeldoko, Gatot plus Sutiyoso telah menggenggam TNI di bawah kendali mereka. Dengan kata lain TNI adalah Jokowi dan Jokowi adalah TNI.

Jokowi yang dipandang sebelah mata selama ini karena berasal dari sipil, ternyata mempunyai kalkulasi politik yang amat jenius. Jokowi tahu betul bahwa KMP yang digawangi oleh Aburizal Bakri dan Prabowo mempunyai potensi besar untuk menjatuhkannya. Demikian juga KIH yang digawangi oleh Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla akan dengan mudah menggoyang dan mendikte posisi Jokowi. Maka jalan satu-satunya untuk menetralisir mereka adalah membuat poros baru yang lebih superior yakni menggandeng Jenderal-jenderal TNI yang di belakangnya ada ratusan ribu tentara. Jokowi paham betul bahwa jika tentara di sebuah negara mendukung penuh Presiden, maka betapapun nafsu DPR, partai politik, Pengadilan, Kejaksaan, PTUN, Mahkamah Agung, bahkan Kepolisian bersengkokol dan berkoar-koar menjatuhkan seorang Presiden, itu tidak berarti sama sekali jika berhadapan dengan tentara. Itu hanya omong kosong, nyaring bunyinya.

Sejak Jokowi berhasil menjadi RI 1, Jokowi telah belajar sejarah dari negara Thailand yang kerap dilanda kudeta. Ternyata pihak yang mempunyai kekuatan untuk melengserkan Presiden adalah tentara, bukan DPR, MPR, Partai Politik atau Kepolisian. Demikian juga di negara Pakistan, Philipina, Kamboja, Mesir dan negara lainnya. Sehebat apapun anggota DPR, MPR, Pengadilan, Polisi, Partai Politik jika tidak didukung oleh tentara maka sama dengan Singa ompong, tak bergigi dan omong kosong. Di negara –negara yang sering dilanda kudeta, malah anggota-anggota DPR, ketua partai politik, para hakim dan jaksa ditangkapi dan dimasukkan ke dalam penjara. Nyatanya mereka-mereka itu tidak mampu berbuat banyak di hadapan tentara selain hanya meratapi nasibnya. Itulah fakta yang telah dipelajari Jokowi.

Maka tepatlah strategi Jokowi yang merapat dengan TNI. Dengan TNI di belakang Jokowi, maka sekuat apapun DPR yang dikomandoi oleh Fadli Zon, Fakhri Hamzah, Bambang Soesatyo, tidak berarti apa-apa di hadapan tentara. Demikian juga PDIP sebagai pendukung Jokowi yang berkoar-koar ingin menjatuhkan Jokowi, tidak terlalu digubris oleh Jokowi. Alasannya jelas TNI solid di belakangnya. Para politisi yang tidak mempunyai kekuatan militer pasti akan takut bergidik di hadapan TNI Gatot dan BIN-nya Sutiyoso.

Dengan melantik Gatot dan Sutiyoso Hari ini (8/7) maka lengkaplah kekuatan dahsyat Jokowi. Jokowi akan melanjutkan keberaniannya dengan amat perkasa berhadapan dengan DPR, KMP pun KIH. Sebelumnya Jokowi sudah berani melawan KIH maupun KMP, pasca konsolidasi dengan Moeldoko. Hanya sesaat setelah ikrar setia Moeldoko kepadanya, Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengecam Budi Gunawan pasca penangkapan Novel oleh Budi Waseso. Selanjutnya, Jokowi berturut-turut tidak menggubris DPR yang ingin merevisi Undang-undang Pilkada, UU KPK. Pun keinginan DPR mengajukan dana aspirasi ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Demikian juga Jokowi tidak terlalu menggubris permintaan PDIP untuk melakukan reshuffle kabinet lebih cepat. Malahan Jokowi mempertontokan kekompakannya (5/7) dengan Menteri Rini yang dicap PDIP sebagai pengkhianat.

Resminya Gatot sebagai Panglima TNI praktis menjadikan TNI sangat solid di belakang Jokowi. Maka dengan kekuatan baru itu plus Moeldoko dan Sutiyoso serta Luhut Pandjaitan, maka ke depan Jokowi sudah berani melakukan Reshuffle kabinet. Jokowi berani untuk mengatakan tidak kepada Megawati, Jusuf Kalla dan Surya Paloh. Jokowi akan berani untuk tidak mereshuffle Menteri Rini, Andy Widjajanto dan mengganti Luhut Panjaitan sebagaimana diingikan oleh PDIP. Malah sebaliknya Jokowi akan berani mengganti Menteri Tedjo, Yasonna Laoly atau Puan Maharani, puteri Megawati sendiri dan bersiap menantang PDIP bersama KIHnya. Ke depan, Jokowi akan berani membuat kebijakan baru baik disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, KIH ataupun KMP. TNI dan BIN akan menjadi benteng sekaligus singa yang meraung-raung untuk menakut-nakuti anggota DPR dan elit-elit partai yang berani menentang Jokowi.

Selamat datang kekuatan poros baru di antara KIH-KMP: Jokowi, Moeldoko, Gatot, Sutiyoso.

Asaaro Lahagu : Googling.by@Amasufi

(Mahdi News/ABNS)

Sebut Jokowi Pembohong, OPM Nyatakan Perang Terbuka dengan TNI dan Polri

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. (VIVA.co.id/Banjir Ambarita)

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo melalui percapakan telepon pada Jumat, 22 Mei 2015. 

Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog. "Sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar.”

Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya kini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," katanya. 

Hal senada dikatakan Puron Wenda. Menurutnya, pernyataan Jokowi bahwa Papua sudah aman tidak benar. “Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Tak disebutkan dengan terang waktu perang terbuka itu tetapi Enden bilang “Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai.”

Dia meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. “Karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka.”

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.

Puron mengklaim semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. “Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya. 

Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional harus diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua. (viva.co.id)

Sedang Darurat, Mahasiswa Papua Demo Ragukan Presiden Jokowi

Alisasi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015). Aksi ini untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Grup (MSG) pada 21 Mei 2015.

Aliansi Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur menggelar demonstrasi terkait akses jurnalis Internasional di pulau mereka.
Menurut mahasiswa Paua, upaya Presiden Joko Widodo untuk membuka jurnalis asing tersebut masih sebatas wacana.

Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Selasa (19/5/2015). Unjuk rasa ini dilakukan lebih dari 20 mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di Malang.

Wilson Nawipa selaku juru bicara memaparkan, keputusan Presiden Jokowi membuka akses jurnalis asing belum memuaskan masyarakat Papua.
Ini disebabkan kenyataan kehidupan kebebasan pers Papua selama 53 tahun menjadi bagian dari Indonesia sangat buruk.

Menurut Wilson, masyarakat Papua selama ini dijauhkan dari kehidupan dunia internasional.Tak hanya kehidupan internasional, media di Papua juga sulit mendapatkan akses. Ini membuat peristiwa kekerasan dan kebrutalan militer di Papua tak terdengar, atau dibungkam.
"Akses jurnalis ke Papua selama ini cenderung untuk merayu rakyat Papua," tambah Wilson.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan untuk membuka akses jurnalis internasional di Papua saat menghadiri panen raya, Kampung Wameko, Hurik, Merauke pada 10 Mei 2015.

Kala itu ia menyatakan bahwa jurnalis bebas meliput berbagai macam hal di Papua. Jurnalis asing juga tak perlu meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk meliput di Papua.

Walau demikian, pernyataan Joko Widodo itu masih belum ditindaklanjuti hingga kini. Kata Wilson, belum ada informasi, atau aturan baru di Papua terkait mekanisme peliputan para Jurnalis asing di sana.
Selain berbicara soal akses jurnalis di Papua, aliansi ini juga menyerukan perlidungan terhadap etnis Melanesia atau Papua Melanosoid.

Berdasar Data United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) sebanyak 269 aktivis ditangkap, sepanjang 30 Maret-1 Mei 2015.

Menurutnya, Papua kini dalam kondisi darurat sipil. Ini menyusul penembakan aparat militer terhadap Leonardus Magai Yogi. Aksi penembakan terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dengan latar belakang itu, mereka pun mendukung Kemerdekaan West Papua. Bahkan, kata Wilson, negara di kawasan Melanesia juga mendukung kemerdekaan Papua.

Negara Melanesia itu seperti Papua New Ginie, Fiji, Vanuatu, Solomon Island dan New Caledonia.
ULMWP, katanya, merupakan representasi rakyat papua. Mereka menyerukan dan mendukung penuh keanggotaan West Papua di MSG. Deklarasi tersebut akan disampaikan secara serentak di 9 Negara dan 20 Kota pada 21 Mei mendatang.

"Warga Sorong sampai Merauke mendukung keluar dari Negara Indonesia," lanjutnya.
Meski demikan, demonstrasi para mahasiswa ini berlangsung lancar dengan pengawalan sekitar 50 polisi dari Polresta Malang.

Mereka dengan bebas berorasi di sekitar Tugu Kota Malang, memperlihatkan berbagai poster dukungan seperti
"West Papua Back to Family", "Stop Pemusnahan Etnis Melanesia", "West Papua for MSG", "TNI Polri Stop Diskriminasi dan Intimidasi", dan "Segera Buka Akses Jurnalis Internasional."

(Adrianus Adhi)

(Source)

Fadli sindir Jokowi soal Rohingya, bandingkan dengan topeng monyet

Konpers jokowi dan setya novanto usai rapat konsultasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib para pengungsi Rohingya. Fadli menyindir Presiden Joko Widodo yang saat jadi gubernur, begitu perhatian dengan monyet sehingga melarang topeng monyet di Jakarta.

"Dulu Pak Jokowi sama topeng monyet aja concern. Nah kalau ini (pengungsi rohingnya) manusia. Monyet kan enggak ada warga negaranya, ini ada. Orangutan aja kadang-kadang kita bantu untuk konservasinya, harimau juga," cetus Fadli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fadli meminta pemerintah mengedepankan kemanusiaan dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal terpenting yang harusnya segera dilakukan adalah penyelamatan.

"Harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik. Proses selanjutnya nanti kita atur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita harus bantu secara kemanusiaan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut dia, sikap ini sejalan dengan keinginan para anggota DPR yang disampaikan dalam sidang paripurna. "Aspirasi dari kawan-kawan, ini harus diselamatkan dulu. Jadi kita minta pada TNI untuk mendahulukan penyelamatan. Jangan justru tindakannya menolak dan kemudian menyebabkan kematian," ujarnya.

Fadli mengaku akan membawa isu ini saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di istana yang akan berlangsung siang ini.

(Source)

JK Dukung Militer Sapu Bersih ISIS di Poso

Wakil Presiden Jusuf Kalla mendukung aparat militer yang akan menumpas kelompok teroris ISIS di Poso. Menurutnya, di Poso masih banyak sumber-sumber teror yang bersembunyi.

Bahkan, ia mengatakan masih banyak pula sejumlah kelompok yang dilatih oleh kelompok radikal. "Ya tentu itu kan Poso masih banyak unsur-unsur yang dilatih oleh yang radikal, sumber-sumber teror, karena itu polisi, tentara, harus menyelesaikan itu," katanya di Bandara Adi Soemarmo, usai meninjau Pasar Klewer di Solo yang baru saja terbakar, Senin (29/12).

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah akan menumpas kelompok teroris di Poso, Sulawesi Tengah. Kelompok teroris ini juga disebut-sebut telah memasuki Poso.

Menurut Tjahjo, perintah ini langsung diberikan oleh Presiden Joko Widodo agar TNI dikerahkan untuk menyapu bersih kelompok-kelompok yang sering melakukan aksi teror pada Januari 2015.

Mendagri juga telah mendeteksi 100 warga dari luar Indonesia yang masuk ke Poso, Sulawesi Tengah untuk berjihad. Hal ini pun, lanjutnya, harus segera diantisipasi oleh pemerintah.

Ia menegaskan pemerintah tidak akan mentolelir kelompok-kelompok yang akan memecah persatuan dan kesatuan bangsa.

(Source)

Jokowi, Neolib?

Seorang teman aktifis bertanya kepada saya, benarkah Pemerintah Jokowi mengikuti garis kebijakan Neoliberal. Apalagi team yang ada di staf kepresidenan adalah alumni Harvard yang dikenal sebagai kampus penyokong neoliberal. Lihat, lanjutnya, kenyataan kini, semua barang public dikembalikan kepada mekanisme pasar. Subsidi BBM dihapus. Ini jelas melanggar UU dasar 45. Saya bisa maklum pandangannya karena sebegitulah wawasan yang dia punya, yang umumnya dia dapat dari media massa tanpa dasar pengetahuan yang cukup.

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Saya katakan bahwa pada saat sekarang pemerintah hanya melaksanakan UU dan aturan yang sudah ada.Tidak mungkin pemerintah bekerja diluar UU. Dan kalau kini terkesan pemerintah melaksanakan kebijakan neoliberal maka begitulah keadaan negeri ini sebenarnya setelah dilakukannya amandemen UUD 45. Tak banyak public yang tahu bahwa pancasila sebagai falsafah Negara tidak lagi ada korelasinya dengan UUD. Semua sudah berubah. Yang tetap hanyalah jargon tentang Ketuhanan, persatuan, kemanusiaa, musyawarah dan keadilan social.

Pada tahun 2002, OECD berkantor di DPR sebagai mentor melakukan amandemen UUD 45. Semua partai yang kini berkuasa adalah mereka yang merubah UUD 45. Dari 194 ayat, 3 Pasal Aturan Tambahan, 2 Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUD 2002 hanya 25 ayat yang terdapat dalam UUD 45 dipertahankan. Jadi ini bukan amendment tapi merubah UUD 45. Bagaimana struktur Indonesia setelah perubahan UUD 45 ini ?
(1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat;
(2) MPR hanyalah sekedar majelis pertemuan bersama (joint session assembly) yang tidak punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD karena bukan merupakan lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat;
(3) menggunakan sistem presidensial, dan
(4) memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan sistem perekonomian Negara tidak lagi dilandasi oleh asas pemerataan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi telah berubah menjadi sistem ekonomi individualistis dan bebas seperti pemikiran ekonomi kapitalistis.

Di Era SBY kebijakan pemerintah terfocus kepada bagaimana mendatangkan pajak bagi negara untuk kepentingan APBN. Karena itu pemerintah membuka kanal seluas mungkin bagi modal untuk berkembang walau karena itu meminggirkan para petani, nelayan, dan usaha kecil.

Pada tahun 2002, Asian Development Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Program Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR) senilai USD 250 juta. Saya ingat ketika bantuan itu diberikan, salah satu teman aktifis berkata bahwa ada dua agenda besar dari program ini, yaitu mereformasi koperasi dan jaminan social dalam Blue Print Economic reform. ST-MPR 2002, secara konstitusional, bangun usaha koperasi tidak lagi dianggap perlu atau wajib dikembangkan di Indonesia. Sehingga secara konstitusi Koperasi sebagai alat perjuangan rakyat dalam bidang ekonomi tidak lagi mendapat tempat istimewa dihadapan Negara. Kemudian diperkuat lagi dalam amandemen UUD 45 Pasal 33 dengan menambah ayat 4. Ayat ini seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya dimana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi.

Jadi tidak ada lagi perlakuan istimewa kepada satu pelaku ekonomi. Siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. Hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 5 dimana ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya. Dampak dari amandemen itu adalah ekonomi tumbuh dengan pesat namun melahirkan gap kaya dan miskin yang sangat lebar, dan MNC AS semakin tak tergoyahkan dari keberadaannya menguasai SDA Indonesia. Jadi memang by design negara ini digadaikan kepada pemodal,terjajah secara sistematis, terjebak secara anggaran yang harus berhutang.

Dengan keadaan tersebut diatas, Jokowi sadar bahwa siapapun yang akan jadi Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan APBN. Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan hutang dan bunga. Sebagian besar pinjaman berupa obligasi ( BOND) yang tidak bisa di reschedule pelunasannya atau di moratorium. Karena meminjam kepada pasar uang sama dengan shark loan. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar.

Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara langsung berperan menguasai resource SDA tapi digantikan dengan mekanisme perpajakan dan bagi hasil. Karena memang konsep APBN setelah reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari kegiatan modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari kegiatan produksi dunia usaha khususnya yang mengelola SDA. Kegiatan produksi ini tentu berhubungan dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram karena terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor. Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak baru didapat akhir tahun dan awal tahun harus hutang dulu agar bisa bayar biaya pembangunan.

Apakah jokowi tunduk dengan jebakan APBN sehingga patuh dengan konsep neoliberal ? Ketika Jokowi mengajukan RAPBN-P 2105, saya lega sekali. Bahwa Jokowi keluar dari jebakan APBN dengan memotong anggaran belanja rutin. Caranya menggeser anggaran subsidi dari pos belanja rutin ke Pos Fiskal sehingga pemerintah punya kekuatan besar sebagai penggerak sector real. Sebelumnya by design karena jebakan APBN , pemerintah tidak punya pilihan lain harus ikut neoliberal karena ruang fiscal sangat kecil.
Tapi kini pemerintah leading dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan dana fiscal diatas Rp.300 Triliun maka pemerintah bisa mengintervensi sector produksi khususnya petani agar terjadi swasembada pangan,menggerakan ekonomi desa melalui dana desa agar desa menjadi basis ekonomi rakyat yang kokoh, membangun insfrastruktur eonomi seperti jalan,pelabuhan, bandara, agar logistic system efisien sehingga bisa menekan harga produksi, merevitalisasi Industri hulu dan memperluas industry pengolahan makanan seperti gula, garam.

Meningkatkan modal BUMN agar mampu bersaing dengan asing. Kebijakan memotong belanja rutin memang tidak popular karena membuat orang yang berada di comfort zone merasa terganggu dan mereka tentu marah dengan segala alasan.Itu biasa saja di alam demokrasi. Tiga tahun apabila program Jokowi selesai maka dipastikan ada lebih 100 UU pro neoliberalisme akan di removed dan kita akan kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni, itulah alasannya mengapa TNI terlibat langsung dengan program Jokowi.

(Source)

Ini Komentar PBNU dan MUI Soal Video Ancaman ISIS, Ketua PBNU: Soal Ancaman ISIS, Aparat Harus Tegas Menjaga NKRI

JAKARTA – Ketua PBNU, KH Maksum Machfoedz, menyerukan agar pemerintah dan aparat kemanan harus tegas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait video ancaman yang diduga diunggah oleh anggota kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Aparat harus tegas menjaga NKRI” kata Maksum saat dihubungi Republika Online, Ahad (28/12).

Meskipun warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS terhitung sangat kecil jumlahnya. Namun, lanjut dia, bukan berarti kasus ini tidak penting untuk dicermati. Maksum mengatakan, semua masyarakat Indonesia termasuk TNI, Banser, Nahdliyin, Muhammadiyah tetap harus waspada dan tidak terprovokasi dengan video ancaman tersebut. Apalagi jangan sampai kemasukan oleh paham-paham ISIS.

PBNU, kata Maksum, mengimbau semua lembaga dan jamaah untuk makin teguh dengan akidah yang toleran. Ia juga meminta peran negara untuk turut mencermati garis etika dakwah di Indonesia.
Sebelumnya, sebuah video berisikan ancaman terhadap TNI, Polri, dan Banser yang diduga berasal dari anggota ISIS beredar di youtube. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Desember lalu oleh pemilik akun Al-Faqir Ibnu Faqir. Dalam video berdurasi sekitar empat menit tersebut, tampak seorang bejaket hitam dan menggunakan topi hitam.

Pengancam tersebut diduga bernama Abu Jandal Al Yemeni Al Indonesia. Ia mengancam jika Pasukan TNI, Polri, Densus 88 dan Banser tidak sanggup mendatanginya, maka pasukan di Negeri Syam dan Irak akan mendatangi Indonesia dan membantai satu persatu pasukan TNI, Polri, Densus 88 dan Banser.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) : Soal Video ISIS, Itu Hanya Sensasi Dari Orang Bodoh

JAKARTA – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, mengatakan video yang beredar di Youtube tak perlu dikhawatirkan. Karena menurut dia video ancaman yang diunggah salah satu anggota kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sempat beredar beberapa waktu lalu hanya sensasi belaka.

“Itu bukan ancaman, hanya sensasi dari orang bodoh yang tidak tahu agama” kata Tengku Zulkarnain saat duhubungi Republika Online, Ahad (28/12).

Menurut Tengku Zulkarnain, mustahil bagi ISIS dengan jumlahnya yang sedikit dapat menghancurkan Indonesia yang merupakan negara besar. Bisa jadi, kata Tengku Zulkarnain, video tersebut hanya sensasi orang setengah gila dengan mengatasnamakan ISIS yang ingin memperkeruh suasana.

Lebih jauh lagi ia menegaskan, ancaman tersebut bukan merupakan hal yang berbahaya. Dengan cepat, pelaku dan motif video tersebut dapat diketahui oleh intelijen.
“Dalam seminggu pasti ketahuan sama intelijen, ini masalah seujung kuku” papar Tengku Zulkarnain.
ISIS, kata Tengku Zulkarnain, bahkan tidak mampu menembus organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang ada di Indonesia. Karena, menurutnya, Indonesia merupakan warisan dari ulama-ulama.

Tengku Zulkarnain mengimbau agar seluruh masyarakat segera merapatkan barisan menolak ISIS yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena, ia menegaskan, Indonesia merupakan amanat yang harus diberikan kepada anak cucu dan jangan sampai dicacati oleh pikiran-pikiran rusak.

Bahas ISIS, Ratusan Ulama Kumpul di Depok

Sejumlah ulama asal luar negeri juga turut hadir di acara ini.

Ratusan ulama berkumpul di Pondok Pesantren Alhikam, Beji Depok, Kamis, 30 Oktober 2014. Mereka membahas perkembangan demokrasi dan konflik ISIS di Timur Tengah.
Tak hanya dihadiri ulama nasional, sejumlah ulama asal luar negeri juga turut hadir sebagai pembicara dalam seminar yang rencananya berlangsung hingga esok hari tersebut.

Dengan seminar internasional bertajuk Konflik dan Proses Demokratisasi di Timur Tengah dari negara Irak dan Suria diharapkan akan didapatkan informasi langsung dan terbaru mengenai ISIS. Sehingga, pada akhirnya para peserta dapat merumuskan langkah yang tepat dalam menanggulangi gerakan ISIS.
Ahmad Millah Hasan salah satu  panitia penyelenggara mengatakan, seminar dilaksanakan atas kerja sama International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dengan Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Tujuannya ialah untuk meng-update situasi dan perkembangan Timur Tengah sebagai bagian untuk menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia,” kata Ahmad Millah, Kamis, 30 Oktober 2014.
Sejumlah pembicara yang diagendakan hadir di antaranya mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, selaku tuan rumah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dewan Waqf Sunni Iraq, Kemenlu Irak, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Selain itu, seminar ini juga menghadirkan Najih Ibrahim dari Mesir, Bhasar Samarah dari Suriah, Duta Besar Palestina Farez Mehdawi, Direktur Timteng Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard.
Menanggapi hal ini, Menteria Agama Lukman Hakim berpendapat, perkembangan di timur tengah harus diikuti karena pengaruh dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Diharapkan Indoensia bisa memberikan sumbangsih demokrasi di sana. Karena  perbedaan-perbedaan yang besar harus bisa dimaklumi di sana. Sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan kearifannya. Kebersamaan perlu kita jaga,” katanya saat menghadiri acara tersebut.

TNI AL Temukan Kapal NAZI di Laut Jawa

Tim penyelam Komando Pasukan Katak (Kopaska) TNI Angkatan Laut menemukan kapal selam U Boat milik pasukan Nazi Jerman yang karam di perairan Laut Jawa sejauh 98 Nautical Miles dari Kepulauan Karimun Jawa di kedalaman 25 meter.

"Belum ada rencana untuk pengangkatan, tugas kami hanya memfoto," kata Komandan Tim Penyelam Kopaska Mayor Yudo Ponco Ari saat menyampaikan paparan bersama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo dan sejumlah pejabat Kedutaan Besar Jerman di Jakarta, Kamis.
Kopaska belum tahu apakah kapal itu U-183 atau U-168, jenis kapal Jerman yang pernah ditemukan tim arkeolog pada 2013 di Laut Jawa.

Kopaska menemukan kapal selam Nazi tersebut di wilayah perairan yang lebih dekat ke Kalimantan.
Kapal selam yang sebelumnya berukuran panjang 60 meter itu kini tinggal separuh bagian depan saja, sekitar 30 meter. Separuh bagian belakangnya diperkirakan sudah tenggelam ke tempat yang lebih dalam dan tercabik-cabik.

Bangkai kapal yang ditemukan terdiri atas sejumlah ruangan seperti ruang komandan, ruang komunikasi, dan ruangan lainnya, kata Yudo Ponco Ari.
Selain itu tim juga menemukan sejumlah barang seperti peralatan makan buatan Jerman, sake dengan tulisan kanji Jepang, alat penyelamat, dan potongan haluan kapal.
"Seharusnya ada juga peluncur torpedo, tetapi sudah hilang, mungkin sudah ada orang yang lebih dulu menemukan dan mengambilnya," katanya.

"Kami juga menemukan dua tengkorak yang masih berdiri terjepit. Dari kapasitas kapal sekitar 50 orang, melalui dokumen diketahui 23 orang selamat kala itu," katanya.

Kopaska menemukan bangkai kapal selam itu dalam ekspedisi pada 30 Mei-1 Juni 2014 bersama komunitas sejarah dari Surabaya.
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Indroyono Soesilo mengatakan pemerintah berencana menjadikan situs itu sebagai salah satu tujuan wisata, khususnya untuk turis Jerman.

Pemerintah, lanjut dia, juga akan memberikan penghargaan kepada para kru kapal riset Jerman, Sonne, pada Hari Nusantara di Kotabaru, 15 Desember 2014.
"Para kru yang terdiri dari para ilmuwan Jerman dan Indonesia ini pada 1981 menghentikan risetnya untuk membantu penyelamatan kapal Tampomas II yang tenggelam di sekitar Kepulauan Masalembo Laut Jawa. Sebanyak 29 mayat berhasil diangkat," katanya.

Duta Besar Jerman Georg Witschel menyambut baik rencana tersebut dan menyatakan penghargaan tersebut akan semakin mempererat hubungan kedua negara. (IRIB Indonesia / Antara / SL)

Kesaksian Subandrio Bagian Pertama

Catatan :
Subandrio Salah Menyebut Wakil Yani adalah Gatot Subroto, karena Jenderal Gatot Subroto sudah tiada jauh sebelum meletus G 30 S

Soebandrio:
Kesaksianku tentang G30S

BAB I: PROLOG G-30-S
KONFLIK KUBU Indonesia 1960-an termasuk negara yang tidak disukai oleh blok Barat pimpinan Amerika Serikat (AS). Di era Perang Dingin itu konflik utama dunia terjadi antara Kapitalis (dipimpin AS) melawan Komunis (RRT dan Uni Soviet). AS sedang bersiap-siap mengirim ratusan ribu pasukan untuk menghabisi komunis di Korea Utara. Sementara di Indonesia Partai Komunis (PKI) merupakan partai legal. Saat kebencian AS terhadap Indonesia memuncak dengan menghentikan bantuan, Presiden Soekarno menyambutnya dengan pernyataan keras: Go to hell with your aid. Sebagai pemimpin negara yang relatif baru lahir, Presiden Soekarno menerapkan kebijakan berani: Berdiri pada kaki sendiri.Dasar sikap Soekarno itu jelas: Alam Indonesia kaya raya. Minyak di Sumatera dan Sulawesi, hutan maha lebat di Kalimantan, emas di Irian, serta ribuan pulau yang belum terdeteksi kandungannya.

Semua itu belum mampu dieksplorasi oleh bangsa kita. Kekayaan alam ini dilengkapi dengan lebih dari 100 juta penduduk yang merupakan pasar potensial, sehingga ada harapan sangat besar bahwa pada suatu saat Indonesia akan makmur tanpa bantuan Barat. Ini pula yang mengilhami sikap konfrontatif Bung Karno: Ganyang Nekolim (neo-kolonialisme & imperialisme). Bung Karno menyatakan, Indonesia hanya butuh pemuda bersemangat untuk menjadi bangsa yang besar.Akibatnya, sikap AS juga menjadi jelas: Gulingkan Presiden Soekarno. Sikap AS ini didukung oleh komplotannya, Inggris dan Australia. Sejak AS menghentikan bantuannya, mereka malah membangun hubungan dengan faksi-faksi militer Indonesia.

Mereka melengkapi dan melatih para perwira dan pasukan Indonesia. Melalui operasi intelijen yang dimotori oleh CIA, mereka menggelitik militer untuk merongrong Bung Karno.
Usaha kudeta muncul pada bulan November 1956. Deputi Kepala Staf TNI AD Kolonel Zulkifli Lubis berusaha menguasai Jakarta dan menggulingkan pemerintah. Namun usaha ini dipatahkan. Lantas, di Sumatera Utara dan Sumatera Tengah militer berupaya mengambil-alih kekuasaan, tetapi juga gagal. Militer – dengan pasokan bantuan AS – seperti mendapat angin untuk menganggu Bung Karno. Namun, Bung Karno masih mampu menguasai keadaan, karena banyak perwira militer yang sangat loyal pada Bung Karno, kendati usaha AS menjatuhkan Bung Karno terus dirancang.Sayangnya, konstelasi politik dalam negeri Indonesia pada saat itu juga tidak stabil. Bung Karno berupaya keras menciptakan kestabilan, namun kondisi memang sangat rumit. Ada tiga unsur kekuatan yang mendominasi politik Indonesia, yaitu:1. Unsur Kekuatan Presiden RI2. Unsur Kekuatan TNI AD3. Unsur Kekuatan PKI (Partai Komunis Indonesia).

Unsur kekuatan Presiden RI, yakni Presiden RI sebagai Kepala Negara, Kepala Pemerintahan, Perdana Menteri, Pemimpin Besar Revolusi dan Presiden seumur hidup, yakni Ir. Soekarno yang akrab dipanggil Bung Karno. Anggota Kabinet Dwikora masuk dalam unsur kekuatan ini.Unsur kekuatan TNI AD ada dua kubu: Kubu Yani (Letjen TNI Ahmad Yani) dan Kubu Nasution (Letjen TNI Abdul Haris Nasution). Soeharto awalnya termasuk dalam Kubu Nasution, walaupun kelak mendirikan kubu sendiri.

Sedangkan unsur PKI berkekuatan sekitar tiga juta anggota. Itu didukung oleh sekitar 17 juta anggota organisasi-organisasi onderbouw PKI seperti BTI, SOBSI dan Gerwani. Dengan jumlah itu PKI merupakan partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRT dan Uni Soviet. Dalam Pemilu 1957 PKI menempati urutan ke-4. Dan, sebagaimana umumnya partai besar, PKI juga memiliki anggotanya di kabinet. Mereka adalah DN Aidit, Menko/Ketua MPRS, Lukman sebagai Menko Wakil Ketua DPRGR dan Nyoto Menteri Urusan Land-reform.Sebenarnya, sejak 17 Oktober 1952 pemerintahan Soekarno sudah mulai digoyang. Kubu Nasution membentuk Dewan Banteng dan Dewan Gajah di Sumatera Selatan. Yang disebut dewan ini hanya penggalangan massa oleh kubu Nasution, namun mereka terang-terangan menyebut diri sebagai pemerintahan tandingan. Penyebab utamanya adalah karena mereka tidak suka melihat kemesraan hubungan Soekarno-PKI.

Gerakan Kubu Nasution tidak cukup hanya menggalang massa sipil, namun juga mempengaruhi militer agar ikut mendukung gerakannya. Sebagai petinggi militer, bagi Nasution, itu adalah hal mudah.Caranya, antara lain, Perjuangan Pembebasan Irian Barat digunakan untuk membentuk Gerakan Front Nasional yang aktif di kegiatan politik. Inilah awal usaha melibatkan militer ke dalam kegiatan politik yang kelak dilestarikan oleh Orde Baru. Di sisi lain, Kubu Nasution menggalang simpati rakyat dengan membentuk BKS yang melibatkan para pemuda, partai politik, para petani, yang menyatu dengan militer di bawah payung TNI AD.

Saat itu saya langsung membuat kesimpulan: Inilah doktrin perang tingkat regional (karena memanfaatkan Perjuangan Pembebasan Irian Barat) hingga tingkat desa (melibatkan petani). Maka, lengkaplah suatu gerakan menentang pemerintah yang terencana dengan rapi, cerdik dan memiliki kekuatan cukup potensial. Berdasarkan laporan intelijen saya, CIA berada di belakang NasutionPresiden Soekarno akhirnya mengetahui gerakan menentang pemerintah itu. Soekarno tahu bahwa pemerintah sedang terancam. Ia juga tahu bahwa biang keroknya adalah Nasution. Maka, Soekarno pun langsung menghantam ulu hati persoalan dengan cara membatasi peranan Nasution. Jabatan Nasution sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata tetap dipertahankan, tetapi peranannya dibatasi. Nasution diberi tugas oleh Soekarno dalam urusan administratif pasukan. Nasution dilarang ikut campur urusan operasional prajurit. Itu sama artinya Nasution dimasukkan ke dalam kotak.

Gerakan Presiden itu diimbangi dengan pengangkatan Letjen A. Yani sebagai Menpangad. Tugasnya, secara formal, jelas memimpin pasukan TNI AD, namun di balik itu Yani mendapat misi khusus dari Presiden agar membatasi desakan Kubu Nasution terhadap pemerintah. Ini semacam operasi intelijen. Akibatnya, hubungan Nasution dengan Yani memburuk.Mulanya, konflik Nasution-Yani tidak tampak di permukaan. Hanya kalangan elite saja yang memahami situasi yang sebenarnya, sejak Yani diangkat. Tetapi, beberapa waktu kemudian Yani mengganti beberapa Panglima Daerah Militer (Pangdam). Para Pangdam yang diganti kemudian diketahui bahwa mereka adalah orang-orangnya Nasution. Karena itu, tampaklah peta situasi yang sesungguhnya. Itu gerakan militernya.

Sedangkan gerakan sipilnya, Presiden Soekarno bersama Wakil Perdana Menteri I, Dr. Soebandrio (saya) memindahkan kedudukan Nasution dari Kepala Staf Angkatan Bersenjata ke Penasihat Presiden. Itu terjadi menjelang akhir tahun 1963. Tentu saja Nasution harus tunduk pada perintah Presiden. Tidak ada alasan dia untuk mbalelo. Sebab, di kalangan tentara sendiri sudah khawatir terjadi perpecahan ketika hubungan nasution dengan A. Yani memanas, sehingga jika seandainya Nasution melakukan tindakan membangkang, pasti tidak akan didukung oleh pasukan di tingkat bawah. Dan, kemungkinan ini pasti sudah dihitung secara cermat oleh Nasution. Itu sebabnya ia tunduk.

Langkah selanjutnya bagi Soekarno yaitu tinggal menggunduli sisa-sisa kekuatan Kubu nasution. Antara lain, PARAN (Panitia Retooling Aparatur negara, sebuah komisi penyelidik anti korupsi yang dibentuk Nasution) dibubarkan pada awal tahun 1964. Sebagai gantinya, Soekarno membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparatur Revolusi (KOTRAR) yang dipimpin oleh orang kepercayaan Soekarno, Dr. Soebandrio (saya). Untuk memperkuat, Yani ditunjuk oleh Presiden menjadi Kepala Staf KOTRAR.Dari perpektif Soekarno, retaknya hubungan antara Yani dan Nasution sudah merupakan kemenangan. Apalagi, kemudian Nasution dicopot dari posisi strategis dan dimasukkan ke dalam kotak. Dengan begitu, politik Negara dalam Negara yang sempat diciptakan oleh Nasution berubah menjadi sangat lemah.Melihat kondisi demikian, para pimpinan Angkatan Bersenjata justru cemas. Mereka khawatir, konflik antara Nasution dan Yani itu akan merembet ke prajurit di lapisan bawah. Kalau itu terjadi, tentu akibatnya bisa fatal. Kekhawatiran ini lantas disampaikan kepada Presiden.

Karena itu, Presiden Soekarno menugaskan beberapa perwira senior, termasuk Mayjen Soeharto dan Pangdam Jawa Timur Basuki Rahmat, untuk menemui Nasution. Tugasnya, menyarankan kepada Nasution agar menyesuaikan diri dengan jalur yang sudah digariskan oleh Presiden Soekarno. Jangan sampai ada pembangkangan.Dua kubu yag berkonflik itu pada dasarnya sama-sama anti-PKI. Meskipun Yani berada di pihak Bung Karno, namun Yani tidak menyukai PKI akrab dengan Bung Karno. Sementara, Soeharto yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Nasution dan Yani, cenderung berpihak kepada
Nasution.

Konflik antara Nasution dan Yani itu ternyata tidak gampang didamaikan. Suatu hari di awal tahun 1965 ada pertemuan penting yang dihadiri 12 jenderal AD di Mabes AD. Sebenarnya Nasution dan Yani juga diundang dalam pertemuan itu, namun keduanya sama-sama tidak datang. Mereka diwakili oleh penasihat masing-masing. Padahal, pertemuan itu diselenggarakan dalam upaya mendamaikan Nasution dengan Yani. Alhasil, pertemuan penting itu tidak mencapai tujuan utamanya, karena mereka yang berkonflik tidak datang sendiri dan hanya diwakili.Pada pertengahan April 1965 ada pertemuan yang lebih besar lagi. Kali ini pertemuan dihadiri oleh sekitar 200 perwira militer di Mabes AD. Dalam pertemuan itu Nasution dan Yani juga tidak datang. Namun pertemuan itu melahirkan doktrin baru yang diberi nama: Tri Ubaya Sakti. Pencetusnya adalah Soeharto. Intinya berisi tiga janji jujur dari jajaran AD.

Saya sudah lupa isi lengkapnya, namun substansinya demikian: TNI berhak memberikan saran dan tugas politik tak terbatas kepada Presiden RI.Doktrin itu menimbulkan kecemasan baru di kalangn elite politik dan masyarakat intelektual, karena dengan begitu semakin jelas bahwa AD mempertahankan politik Negara dalam Negara yang sudah dirintis oleh Nasution. Ini juga berarti bahwa Kubu Nasution menang terhadap Kubu Yani yang didukung oleh Presiden Soekarno.

POLITIK MUKA DUA Soeharto, salah satu perwira yang ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dan Nasution, berada di posisi yang tidak enak, karena Soeharto memiliki memori buruk dengan Nasution maupun Yani. Penyebabnya adalah perilaku Soeharto sendiri yang buruk. Itu terjadi saat Soeharto masih di Divisi Diponegoro.Ceritanya, saat di Divisi Diponegoro Soeharto menjalin hubungan dengan pengusaha Cina, Liem Sioe Liong (kelak mendapat perlakuan istimewa dari Soeharto, sehingga Liem menjadi pengusaha terbesar Indonesia).

Perkawanan antara Soeharto dan Liem ini, antara lain, menyelundupkan berbagai barang. Soeharto pernah berdalih bahwa penyelundupan itu untuk kepentingan Kodam Diponegoro. Berita penyelundupan itu cepat menyebar. Semua perwira saat itu mengetahuinya. Bahkan terungkap bahwa penyelundupan itu bukan untuk kepentingan Kodam, tetapi duitnya masuk kantong Soeharto dan Liem.Saat mengetahui ulah Soeharto, kontan Yani marah. Pada suatu kesempatan Yani bahkan sampai menempeleng Soeharto, karena penyelundupan itu dinilai memalukan korps. AH Nasution lantas mengusulkan agar Soeharto diadili di mahkamah militer dan segera dipecat dari AD. Namun, Mayjen Gatot Subroto mencegah, dengan alasan bahwa perwira ini masih bisa dibina. Gatot lantas mengusulkan kepada Presiden Soekarno agar Soeharto diampuni dan disekolahkan di Sekolah Staf Komando Angkatan Darat (Seskoad) di Bandung.Presiden Soekarno setuju saja. Karena itu, Soeharto masuk Seskoad dan diterima oleh Dan Seskoad Brigjen Suwarto. Saat itu Seskoad tidak hanya mengajarkan pendidikan kemiliteran, tapi juga bidang ekonomi dan pemerintahan.

Para perwira di Seskoad berfungsi sebagai guru teori Negara dalam Negara.Karena itulah, saat Soeharto ditugasi menjadi perantara mendamaikan Yani dengan Nasution, ia berada di posisi serba tidak enak. Yani pernah menempelengnya, sedangkan Nasution pernah mengusulkan agar dia dipecat dari AD dan diadili di Mahkamah Militer. Tetapi, toh Soeharto memilih berpihak ke Nasution, sehingga yang kelihatan adalah bahwa Soeharto berada di dalam Kubu Nasution.Namun akhirnya Soeharto membangun kubu sendiri. Kubu Soeharto terbentuk ketika kepercayaan AS terhadap Nasution mulai luntur. Ini disebabkan oleh fungsi Nasution terhadap pemberontakan Permesta, kampanye pembebasan Irian Barat dan slogan Ganyang Malaysia tidak efektif.

Tiga hal itu membuat kepentingan AS terhadap Indonesia khususnya dan Asia Tenggara umumnya, terganggu, sehingga AS tidak lagi akrab dengan Nasution. Keakraban AS dengan Nasution – dari perspektif AS – awalnya perlu untuk mengimbangi kebijakan Bung Karno yang cenderung lunak pada PKI. Di saat kepercayaan AS terhadap Nasution luntur dan Soeharto sudah menjadi Pangkostrad, Soeharto membangun kubu sendiri.Awal Januari 1965 di kantor Kedutaan Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd, datang sepucuk surat yang ditujukan kepada Dubes RI untuk Yugoslavia, Yoga Soegama (kelak dijadikan Kepala Bakin oleh Soeharto). Pengirimnya adalah Pangkostrad Soeharto. Isinya: Yoga ditawari pulang ke Jakarta dengan jabatan baru: Kepala Intelijen Kostrad. Tawaran itu menarik bagi Yoga.

Karena itu, pada 5 Februari 1965 Yoga sudah tiba di Jakarta, langsung menghadap Panglima Kostrad di rumahnya, Jalan H Agus Salim. Mereka bermusyawarah di sana. Itulah awal terbentuknya Kubu Soeharto.Pemanggilan Yoga Soegama dari Beograd oleh Soeharto itu mengandung tiga indikasi: Pertama, Yoga kembali ke Indonesia tidak melalui jalur normal. Seharusnya penarikan Yoga dari jabatan Duta Besar RI untuk Yugoslavia di Beograd dilakukan oleh Menpangad Yani, sebab Yoga adalah perwira AD.
Tetapi, kenyataannya Yoga ditarik oleh surat panggilan Pangkostrad Mayjen Soeharto.

Kedua, tujuan kepulangan Yoga ke tanah air adalah bersama-sama Soeharto menyabot (sabotase) politik-politik Bung Karno. Ketiga, mereka bertujuan menghancurkan PKI. Tiga indikasi ini bukan kesimpulan saya. Tetapi, ini diungkapkan oleh Ali Moertopo (salah satu anggota trio Soeharto-Yoga) dengan rasa bangga dan tanpa tedeng aling-aling (secara blak-blakan). Ali mengungkap hal itu dengan gaya seperti orang tidak berdosa.Bagi Soeharto, menarik seorang pejabat dengan cara begitu adalah hal biasa.

Padahal dia sudah melangkahi garis hubungan hierarki dan komando. Dengan cara yang melanggar aturan itu dia membentuk kubunya. Pokok-pokok masalah yang menjadi perhatian kubunya sama sekali tidak menyangkut hal yang berkaitan dengan Panglima AD, tetapi menyangkut politik nasional dan internasional. Perhatian kubu itu tertuju pada Bung Karno dan PKI.Kubu Soeharto disebut juga Trio Soeharto-Yoga-Ali.

Untuk selanjutnya kita sebut Kelompok Bayangan Soeharto. Mereka bersatu dengan cara-cara tersamar. Mereka bergerak di bawah permukaan. Awalnya teman lama dan sudah merupakan satu tim kompak ketika sama-sama berada di Kodam Diponegoro. Kekompakan trio ini sudah teruji saat mematahkan rencana pimpinan AD memilih Pangdam Diponegoro. Kekompakan mereka dilanjutkan di Jakarta.Tentang kekompakan trio Soeharto mematahkan rencana pimpinan AD, ceritanya demikian: Saat itu pimpinan AD mencalonkan Kolonel Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro. Rencana pencalonan Bambang itu kemudian diketahui oleh para perwira di sana. Soeharto yang saat itu masih berpangkat Letnan Kolonel, juga mendengar.

Hebatnya, meskipun pangkat Soeharto lebih rendah dibanding Bambang Supeno, namun ia berani merebut posisi Pangdam. Caranya, dengan menggunakan strategi yang kotor namun terselubung.Di saat rencana pengangkatan Bambang Supeno menjadi Pangdam Diponegoro bocor, ada sebuah rapat gelap di Kopeng, Jateng, yang dihadiri beberapa perwira Kodam Diponegoro.

Rapat itu dikoordinir oleh Soeharto melalui salah satu anggota trionya, Yoga Soegama. Tetapi, Soeharto sendiri tidak hadir. Intinya, rapat memutuskan bahwa Soeharto harus tampil sebagai Pangdam Diponegoro. Jika tidak, Yoga dan Soeharto akan manggalang kekuatan untuk bersama-sama menolak pencalonan Bambang Supeno. Saat itu pencalonan Bambang menjadi Pangdam belum ditandatangani oleh Presiden, sehingga Soeharto yang berupaya merebut jabatan itu harus berpacu dengan waktu.Namun, ternyata skenario Soeharto (melalui Yoga) ini tidak didukung oleh para perwira peserta rapat. Dari puluhan perwira yang hadir, hanya seorang perwira kesehatan Kolonel dr.Suhardi yang menandatangani, tanda setuju atau mendukung pernyataan sikap itu.

Yang lain tidak.Yoga semula mengaku bahwa pertemuan itu tidak diberitahukan lebih dulu kepada Soeharto. Ini bisa diartikan bahwa bukan Soeharto pembuat skenario. Ketika dua orang utusan Kodam Diponegoro hendak ke Jakarta untuk meminta tanda tangan Presiden tentang pengangkatan Bambang Supeno, barulah rapat gelap itu disebarkan.Berdasarkan memori Yoga yang terungkap kemudian, rapat itu adalah gagasan Soeharto. Pengakuan awal Yoga bahwa Soeharto tidak mengetahui rapat tersebut – dikatakan Yoga – agar ridak menimbulkan kecurigaan dari Jakarta bahwa Soeharto menggalang kekuatan, menolak pencalonan Bambang Supeno. Tetapi, tentang hal ini tidak ada konfirmasi, apakah benar rapat gelap itu dikoordinir Soeharto melalui Yoga atau atas inisiatif Yoga sendiri.

Sebagai pembanding: salah seorang anggota trio Soeharto, Ali Moertopo, menyatakan bahwa pada saat itu ia adalah komandan pasukan Raiders yang diminta membantu Yoga melancarkan operasi intelijen. Tidak dirinci bentuk operasi intelijen yang dimaksud, namun tujuannya adalah mengusahakan agar Soeharto menjadi Panglima Diponegoro. Tetapi, Ali sama sekali tidak menjelaskan siapa yang meminta dia, Yoga atau Soeharto. Atau mungkin kedua-duanya.Terlepas dari apakah Yoga berbohong atau tidak soal koordinator rapat gelap itu, tetapi rangkaian pernyataan Yoga dan Ali Moertopo itu menunjukkan adanya suatu komplotan Soeharto.

Komplotan yang bergerak dalam operasi intelijen. Soeharto adalah dalang yang sedang memainkan wayang-wayangnya. Tentu, dalangnya tidak perlu terjun langsung.Akhirnya, nasib mujur bagi para wayang tersebut, karena komplotan ini berhasil. Bambang Supeno tidak jadi Pangdam, melainkan Soeharto yang tampil menjadi Pangdam Diponegoro. Dari proses komplotan itu bekerja, bisa digambarkan jika seandainya Soeharto tidak jadi Pangdam dan skenario rapat gelap itu terbongkar sehingga diketahui pimpinan AD, maka pasti Soeharto akan terhindar dari jerat hukum. Ia bisa dengan mudah berkhianat sebab ia tidak ikut rapat gelap itu. Yang paling berat risikonya tentu adalah Kolonel dr. Suhardi.Saya menyimpulkan demikian, sebab hal itu pernah dilakukan oleh Soeharto dan komplotannya ketika ia melakukan percobaan kudeta pada 3 Juli 1946.

Namun kudeta itu gagal dan Soeharto berbalik arah mengkhianati komplotannya sendiri. Soeharto menangkap komplotannya dan berdalih mengamankan negara.Soal itu, sekilas saya ceritakan sebagai berikut: Percobaan kudeta 3 Juli 1946 dilancarkan di bawah pimpinan Tan Malaka dari Partai Murba. Tan Malaka mengajak kalangan militer Jawa Tengah, termasuk Soeharto. Yang akan digulingkan adalah Perdana Menteri Sjahrir. Awalnya, 20 Juni 1946 PM Sjahrir dan kawan-kawan diculik di Surakarta. Penculiknya adalah kelompok militer di bawah komando Divisi III dipimpin oleh Sudarsono.

Soeharto selaku salah seorang komandan militer Surakarta terlibat dalam penculikan itu.2 Juli 1946 kelompok penculik berkumpul di markas Soeharto sebanyak dua batalyon. Pasukan lantas dikerahkan untuk menguasai beberapa sektor strategis seperti RRI dan Telkom. Malam itu juga mereka menyiapkan surat keputusan pembubaran Kabinet Sjahrir dan menyusun kabinet baru yang sedianya akan ditandatangani oleh Presiden Soekarno di Istana Negara Yogyakarta, esok harinya.SK dibuat dalam empat tingkat.

Keputusan Presiden dimuat dalam maklumat nomor 1, 2 dan 3. Semua maklumat mengarah ke kudeta. Misalnya, maklumat nomor dua berbunyi demikian: Atas desakan rakyat dan tentara dalam tingkatan kedua terhadap Ketua Revolusi Indonesia yag berjuang untuk rakyat, maka kami atas nama Kepala Negara hari ini memberhentikan seluruh kementrian negara Sutan Sjahrir. Yogyakarta, 3 Juli 1946, tertanda: Presiden RI Soekarno.Tetapi percobaan kudeta ini ternyata gagal. Para pelakunya ditangkap dan ditahan. Persis pada saat itu Soeharto berbalik arah. Ia yang semula berkomplot dengan penculik, berbalik menangkapi komplotan penculik. Ia berdalih, keberadaannya sebagai anggota komplotan penculik merupakan upaya Soeharto mengamankan penculik.Itulah karakter Soeharto dan ia bangga dengan hal itu. Soeharto tidak merasa malu berbalik arah dari penjahat menjadi menyelamat. Malah, dalam buku otobiografinya, Soeharto menyebut sekilas peristiwa itu, tetapi menurut versi dia yang tentu saja faktanya dia balik sendiri.

Pada awal Indonesia merdeka itu Soeharto sudah menerapkan politik Bermuka Dua.EMBRIO DEWAN JENDERALPada akhir tahun 1963 saya selaku Waperdam dan Menlu berkunjung ke RRT. Ini kunjungan kenegaraan, saya mewakili Presiden Soekarno. Di sana saya disambut hangat. Bisa jadi sambutan itu karena Indonesia punya PKI. Saya diterima sekaligus oleh tiga pimpinan puncak, Perdana Menteri Chou En-Lai, Presiden Mao Tse-Tung (Liu Shao-Chi?) dan Menlu Chen Yi. Kami tahu, mereka menaruh simpati pada Presiden Soekarno. Kepemimpinan Bung Karno dikagumi oleh banyak pemimpin negara-negara lain.

Konferensi Asia-Afrika di Indonesia yag sukses, gerakan negara-negara Non-Blok ide Bung Karno, membuat beliau dikagumi oleh para pemimpin dunia, termasuk pemimpin RRT.Inti pembicaraan kami, pimpinan RRT menawarkan kepada Indonesia bantuan peralatan militer untuk 40 batalyon tentara. Ini peralatan lengkap, mulai dari senjata manual, otomatis, tank dan kendaraan lapis baja. Hebatnya, semua itu gratis. Juga tanpa syarat.Mendapat tawaran itu, saya atas nama Presiden mengucapkan terima kasih. Tetapi saya belum bisa menjawab, sebab bukan kapasitas saya untuk menerima atau menolak. Saya harus melaporkan hal ini kepada Presiden. Dan begitu tiba di tanah air, tawaran itu langsung saya laporkan kepada Bung Karno. Saya lihat, tanpa banyak pikir lagi Bung Karno menyatakan: Ya, diterima saja. Menurut pandangan saya pribadi memang seharusnya begitu. Terlepas apa kepentingan RRT memberikan persenjataan gratis kepada kita, asal bantuan itu tidak mengikat, mengapa tidak diterima?Pernyataan Presiden Soekarno menerima bantuan RRT itu lantas saya sampaikan kepada pimpinan RRT. Mereka gembira mendengarnya. Mereka menyatakan bahwa akan segera menyiapkan barang tersebut. Mereka juga meminta konfirmasi kepada kami, kapan barang bisa dikirim.

Hal ini saya sampaikan kepada Bung Karno. Namun, masalah ini macet sampai di sini. Bung Karno tidak segera menjawab, kapan barang itu bisa dikirim. Pihak RRT juga tidak mengirimkan barang tersebut.Baru sekitar awal tahun 1965 Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima. Tujuannya adalah untuk menampung bantuan senjata dari RRT. Saat itu persenjataan untuk empat angkatan (Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan Kepolisian) dianggap sudah cukup. Karena itu, agar bantuan senjata tersebut bisa dimanfaatkan secara maksimal, Bung Karno punya ide membentuk Angkatan Kelima.

Jika persenjataan yang dikirim cukup untuk 40 batalyon, maka Angkatan Kelima berkekuatan sekitar itu. Sebab tujuannya memang untuk memanfaatkan maksimal pemberian senjata gratis RRT.Tetapi – ini yang sangat penting – Bung Karno belum merinci bentuk Angkatan Kelima. Beliau hanya mengatakan demikian: Angkatan Kelima tidak sama dengan angkatan yang sudah ada. Ini adalah pasukan istimewa yang berdiri sendiri, tidak terkait dengan angkatan lain. Hal ini perlu saya tegaskan, karena kemudian beredar isu bahwa Angkatan Kelima adalah para buruh dan petani yang dipersenjatai. PKI memang pernah mengatakan hal ini, tetapi Bung Karno belum pernah merinci, bagaimana bentuk Angkatan Kelima itu. Setelah Bung Karno jatuh dari kekuasaannya, isu ini dijadikan bahan sejarah. Bahkan masuk di dalam buku sejarah yang dipelajari di sekolah.

Tentu Bung Karno tidak dapat membantah isu tersebut sebab sejak beberapa waktu kemudian praktis Bung Karno menjadi tawanan Soeharto sampai beliau meninggal dunia.Bung Karno sudah menjadi pihak yang terkalahkan, sehingga masyarakat tidak lagi berpikir jernih melihat Bung Karno. Kalau masyarakat berpikir jernih, pasti muncul analisis, hanya pimpinan bodoh yang mempersenjatai buruh dan petani di negara yang relatif baru lahir, karena jelas hal itu akan membuat negara dalam kondisi sangat berbahaya. Semua tahu bahwa Bung Karno tidak bodoh. Atau, bisa jadi masyarakat saat itu ada yang berpikiran jernih, tetapi mereka tidak berani mengungkapkan. Bukankah pada zaman Orde Baru bicara politik – apalagi membahas sejarah versi Orba – bisa membuat yang bersangkutan tidak lagi bisa pulang ke rumahnya?

Meskipun saat ide tersebut dilontarkan oleh Bung Karno belum ada embel-embel buruh dan petani dipersenjatai, tetapi kalangan militer tidak setuju. Menpangad Letjen A Yani sudah menyampaikan langsung kepada Presiden bahwa ia tidak setuju dibentuk Angkatan Kelima. Para jenderal lainnya mendukung sikap Yani. Mereka tidak setuju ada angkatan lain. Empat angkatan dianggap sudah cukup.Setelah Yani menyampaikan sikapnya kepada Presiden, masalah ini kemudian menjadi pembicaraan di kalangan elite politik. Dan pembicaraan tentang itu menjadi berlarut-larut. Juga muncul banyak spekulasi tentang bentuk Angkatan Kelima.

Muncul pula berbagai praduga tentang penolakan Yani terhadap ide Bung Karno itu. Sementara, Bung Karno sendiri tetap tidak menjelaskan secara rinci bentuk Angkatan Kelima tersebut. Saya sebagai orang yang paling dekat dengan Bung Karno saat itu pun tidak diberitahu.Sampai akhirnya Bung Karno memanggil Yani. Dijadwalkan, Yani akan diterima oleh Presiden di Istana Negara pada tanggal 1 Oktober 1965 pukul 08.00 WIB. Agendanya, Yani akan ditanya lagi tentang Angkatan Kelima.Seorang sumber saya mengatakan, ketika Yani menerima surat panggilan dari Presiden, beberapa hari sebelum 1 Oktober 1965, Yani sempat mengatakan: Saya mungkin akan dicopot dari Menpangad, sebab saya tidak setuju Angkatan Kelima. Ucapan Yani ini juga cepat menyebar.

Bahkan beredar isu di kalangan petinggi AD bahwa pengganti Yani adalah orang kedua di AD, yakni Gatot Subroto.Namun Yani dibunuh beberapa jam sebelum ia menghadap Presiden Soekarno. Jika diperkirakan Yani dibantai sekitar pukul 04.00 WIB, berarti empat jam kemudian mestinya ia menghadap Presiden.

Asal Usul ISIS Masuk Indonesia

Ada 3 Kelompok Aliran ISIS di Indonesia.

Pemerintah terang-terangan melarang aliran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) masuk ke Indonesia. Hal tersebut lantaran kelompok ini dianggap dapat mencederai semangat Pancasila. Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan bahwa setidaknya ada tiga kelompok ISIS di Indonesia.

"ISIS yang bergerak di Indonesia ada tiga. Kelompok pertama, masuk ke masjid-masjid melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke anak-anak di Tempat Pendidikan Alquran (TPA)," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam pesan elektroniknya kepada Metrotvnews.com, Kamis (7/8/2014).

Kelompok kedua, sambungnya, membangun jaringan ke kelompok atau komunitas anak-anak muda untuk kemudian merekrutnya. "Kelompok ketiga, berusaha masuk dan menguasai bisnis limbah industri di kawasan-kawasan industri, dan berusaha menancapkan pengaruh di lokasi-lokasi hiburan serta kawasan bisnis lainnya," imbuhnya.

Dengan banyaknya organisasi masyarakat keagamaan yang bersikap radikal di Indonesia, ISIS akan mendapat tempat tersendiri di kalangan tersebut. "Apalagi dengan beredarnya video di media sosial bahwa ada orang Indonesia yang menjadi tokoh di ISIS dan mengajak anak-anak muda bergabung, hal ini makin menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat strategis bagi kalangan Islam garis keras internasional," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, posisi Indonesia tak bisa diabaikan oleh jaringan teroris internasional, setelah begitu banyak aksi-aksi teror yang memakan korban di Indonesia. Artinya, jaringan teroris internasional dan kalangan ISIS menilai banyak anak-anak muda Indonesia yang berpotensi direkrut dan dikader untuk membuat kekacauan, baik di negara lain maupun di Indonesia sendiri.

"Situasi ini tentu membuat Polri harus segera bekerja keras, untuk melakukan deteksi dan antisipasi dini. Sehingga bisa diketahui sudah sejauh mana kekuatan ISIS bercokol di Indonesia. Siapa-siapa saja tokoh garis keras yang sudah bergabung atau menjadi kader," tutupnya. http://news.metrotvnews.com/

Warga Indonesia Muncul dalam Video yang Dirilis ISIS.

Sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis ISIS meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.

Milisi ISIS asal Indonesia dalam video yang dirilis kelompok itu (ABC).

Sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.
Video berdurasi delapan menit di-posting oleh ISIS dengan judul "Ayo Bergabung". Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk bergabung dan menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.
Dalam video itu, seorang sosok yang disebutkan bernama Abu Muhammad al-Indonesi tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS.

"Mari berusaha sekuat-kuatnya, baik secara fisik maupun materi, untuk hijrah ke Negara Islam (ISIS) ini," demikian antara lain dikatakan Abu Muhammad. "Ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah".
Abu Muhammad mempertanyakan kaum Muslimin yang hidup di negara-negara Barat, dan mendorong mereka untuk menumbuhkan motivasi melakukan jihad. "Apakah istrimu telah menjadi alasan yang menghalangimu melakukan jihad?" katanya berargumen. "Apakah rumahmu, usaha, dan kekayaanmu lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad?"
Ini merupakan video terbaru setelah sebelumnya dua warga Australia juga tampil dalam video serupa yang dirilis ISIS bulan lalu.

Profesor Greg Barton, pakar keamanan dan ahli Indonesia dari Monash University, mengatakan, kelompok ISIS melihat potensi kuatnya dukungan dari warga Indonesia. "ISIS menyasar langsung warga Indonesia dalam video ini sebab mereka memiliki potensi pendukung," jelasnya. "Jumlah warga Indonesia yang telah bergabung sangat besar, dan ISIS melihat potensinya lebih banyak lagi."

Pekan lalu, Abu Bakar Baasyir telah menyatakan dukungannya bagi kelompok ISIS ini.

Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan program deradikalisasi di penjara-penjara yang menampung para pelaku serangan teroris, termasuk para terpidana bom Bali.

Namun, Prof Barton mengatakan, program deradikalisasi itu masih dalam tahap percontohan. "Tak ada program yang sistematis dan pedoman jelas mengenai apa yang harus dilakukan (terkait deradikalisasi ini)," katanya.

Kelompok garis keras beraliran Sunni mendeklarasikan ISIS awal bulan ini setelah berhasil merebut sejumlah wilayah di Irak dan Suriah. ISIS menyatakan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpinnya.
Video-video perekrutan yang dirilis ISIS sebelumnya juga menampilkan warga asal Jerman, Kanada, dan Cile.

Menurut Prof Barton, kini Pemerintah Australia perlu serius membantu Indonesia menangani hal ini. "Saatnya tepat bagi Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia, berdasarkan pengalaman Australia sendiri, dalam meredam arus orang yang pergi bergabung ke wilayah konflik di Timur Tengah," katanya.(Sumber: ABC Australia)

Baca disini lebih jelasnya:

1. Fakta PKS Bukti Membahayakan Bangsa Terutama Bagi Umat Islam

2. VOA Islam penyebar fitnah telah ditutup dan Ternyata ISIS Ciptaan Amerika

3. Penolakan Atas ISIS di Indonesia

4. BERITA ISIS TAKFIRI DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA Bagian 1

5. ISIS Bukan Syiah atau Sunni

6. Isil ditolak oleh semua orang Arab dan Muslim, pemenang Nobel mengatakan

7. Syok dan teror: Negara Islam menawarkan eksekusi massal di Irak (Gambar grafis)

8. Tentara, Sipil Tewas sebagai Tentara Penangkapan Top Nusra Anggota Memicu Bentrokan di Arsal

9. ISIS militan mengumumkan pernikahannya dengan ketakutan berusia 7 tahun di menduduki kota di Suriah

10. Peshmerga pertempuran "Daash" South Erbil

11. Syiah Irak menghadapi "genosida" di daerah-daerah yang dikuasai ISIS

12. Kegagalan mengandung ISIS lebih lanjut dapat memperburuk kondisi di Irak

13. Suku Sunni mendesak untuk melawan ISIS

14. ISIS mengatakan Kurdi di Mosul meninggalkan atau yang lain

15. Militan ISIS mendorong ke daerah Kurdi dikuasai

16. Presiden: Krisis Regional terpancar dari pendudukan Israel dan kejahatan terhadap Palestina

17. 4 teroris ditangkap di Karbala

18. Video: Mantan pemain sepak bola Arsenal bergabung dengan kelompok teroris, Isil

19. Saad Maan: 176 Isil teroris tewas dekat Baghdad

20. Otoritas Keagamaan panggilan masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Irak melawan Isil

21. Habib Husein al-Jufri Ditembak Wahabi Setelah Sholat Jum’at

22. Teroris ISIS ada di kubu Prahara di Indonesia dan Sekitarnya

23. KESADISAN ISIS

Bukti diatas merupakan perlawanan terhadap ISIS Takfiri.

Asal Usul ISIL

ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant), adalah nama lain dari ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria/Sham) yang juga seringkali disebut sebagai NIIS (Negara Islam Iraq dan Suriah) atau DAISH (Daulah Islam Iraq & Sham), merupakan sebuah organisasi yang bertujuan mendirikan negara Islam di wilayah Timur Tengah terutama di Suriah dan Iraq.

ISIL/ISIS ini merupakan organisasi terlarang karena dengan terang-terangan melawan dan berusaha merebut wilayah kekuasaan negara yang sah, baik di Suriah maupun Iraq.

Di Indonesia sendiri, kelompok ini secara resmi dilarang dikembangkan.

Dalam konferensi pers kemarin di Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyampaikan sikap resminya menolak kehadiran ISIS di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ideologi ISIS/ISIL tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan.

“Ini bukan soal agama tapi ideologi,” tambahnya dalam kesempatan itu.

Organisasi yang menggunakan “label” Islam ini sejatinya jauh dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Sebab, dalam aksinya, mereka tak segan membunuh siapa saja yang tak mau dipaksa masuk Islam, serta dengan mudah merusak berbagai tempat ibadah agama-agama lain, bahkan agama Islam sendiri yang memiliki pemahaman berbeda denganya. Padahal, nilai-nilai keislaman senantiasa mengajarkan toleransi dan tidak memaksa siapa saja untuk memilih agama, termasuk memilih Islam.

Sementara dalam konferensi pers “Tolak ISIS” di Jakarta, Senin (4/8/2014) lalu, Jalaluddin Rakhmat memperkenalkan awal mula munculnya ISIS/ISIL.

Pria yang akrab dipanggil Kang Jalal dan merupakan anggota DPR terpilih dari PDIP ini menjelaskan bahwa ideologi ISIS/ISIL terbentuk dari paham “salafi jihadi.”

Menurutnya salafi ada beberapa macam dan tidak semua salafi tergolong ke dalam kelompok jihadi.

Salafi jihadi sendiri kata Kang Jalal, adalah paham yang dikembangkan melalui pemikiran Ibn. Abdul Wahhab yang lahir sekitar 300 tahun lalu dan menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menolak “sufisme dan mistisme” dalam agama, cenderung memahami riwayat secara tekstual saja. Inilah yang menyebabkan mereka mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang lain, serta selalu menganggap musyrik orang yang melakukan ziarah kubur, bahkan puncaknya hingga saat ini mereka tak segan menghancurkan makam-makam dan peninggalan para leluhur.

Pada awal salafi jihadi dikembangkan oleh Ibn. Abdul Wahhab, tindakan tak manusiawi juga pernah dilakukan pada masa itu.

“Mereka bergabung dengan kerajaan Saudi dan menyembelih 10.000-an orang yang berziarah ke makam Imam Ali bin Abi Thalib,” cerita Kang Jalal.

Dari rentetan sejarah pemberontakan yang dilakukan salafi jihadi, tampak bahwa sebelum terbentuk ISIS/ISIL, sudah ada beberapa gerakan yang mengawalinya yaitu, Al-Qaeda dan Jabhat Al-Nusrat.

Di akhir paparannya Kang Jalal menyebut adanya kelompok lain yang juga memiliki idiologi salafi jihadi namun tak sepenuhnya sepaham dengan ISIS/ISIL. Kelompok itu tak lain adalah Hizbut Tahrir. Keduanya sama-sama mengusung isyu penegakan khilafah, menghendaki penerapan syariat Islam, dan terkadang mudah mengkafirkan orang lain, namun cara penerapannya cenderung berbeda, lebih soft, tidak dengan cara ekstrem seperti ISIS/ISIL.

MUI Pusat Bahas Bahaya Gerakan Radikal ISIS.

Islamic State of Iraq and Syam (ISIS), akhir-akhir ini makin ramai diperbincangkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pun tak mau ketinggalan. Kamis (7/8/2014), melalui Forum Ukhuwah Islamiyah, lembaga ini mengadakan konferensi pers untuk menyatakan sikapnya terkait keberadaan ISIS.

MUI Pusat menyebut, ISIS adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syiria, namun tidak menunjukkan watak Islam sesungguhnya yang rahmatan lil’alamin (rahmat bagi alam semesta). Sebaliknya, ISIS justru menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa, serta penghancuran tempat-tempat bersejarah yang dianggap suci oleh umat Islam. 

Lebih dari itu, mereka ingin meruntuhkan negara dan bangsa yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam pada jaman dahulu melawan penjajahan.

 

Selain itu, seluruh ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah MUI ini menyatakan dengan tegas penolakannya atas keberadaan gerakan ISIS di Indonesia yang dinilai sangat potensial memecah belah persatuan umat Islam dan menggoyahkan NKRI.

Berbeda dengan beberapa MUI daerah yang mengeluarkan fatwa tentang ISIS, MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa khusus, melainkan hanya sekadar pernyataan sikap. 

“MUI Pusat tidak perlu mengeluarkan fatwa karena sudah terlalu jelas,” ungkap Din Syamsudin selaku ketua MUI saat memimpin konferensi pers. 

Maksud “terlalu jelas” di sini adalah kelompok ISIS itu telah banyak menyimpang, menjadikan MUI tidak perlu lagi mengeluarkan fatwa soal penyimpangan itu.

Persamaan ISIS dan Zionis.

Keberadaan ISIS memang perlu diwaspadai, namun lebih maraknya isyu ISIS tidak seharusnya mendominasi isyu lain yang lebih penting seperti derita Palestina akibat ulah biadab rezim Zionis Israel. Artinya, protes atas pembantaian Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang tak kalah penting dengan isu ISIS saat ini, hendaknya terus disuarakan.

Ada yang menarik jika kita perhatikan bahwa, antara Zionis Israel dengan ISIS punya kesamaan. Di satu sisi, keduanya sama-sama hadir sebagai “penjajah” di tanah bangsa lain. Jika Zionis Israel mencaplok tanah Palestina, maka ISIS tengah menjajah tanah Suriah, Irak dan sekitarnya. Mereka sama-sama kelompok yang datang dari luar, dari berbagai negara yang kemudian berkumpul untuk mendirikan negara barunya sendiri di tanah negara yang mereka datangi. Kesamaan lainnya adalah dalam melancarkan aksinya, mereka sama-sama menggunakan kekerasan, pengrusakan, bahkan pembunuhan.

Di tengah banyaknya umat Islam mengecam kebrutalan Zionis Israel, tak pernah terdengar kabar, gerombolan bersenjata ISIS siap berjihad melawan Zionis. Padahal ISIS selama ini justru menjadi sebab terbunuhnya umat Islam di Suriah dan Irak. 

Sebab itulah akhir-akhir ini mayoritas umat Islam mengecam Zionis Israel sekaligus ISIS yang mengaku dirinya Islam. 

Demikian juga halnya yang terjadi di Indonesia, ISIS justru ditolak dan menuai kecaman sebagaimana penolakan dan kecaman terhadap Zionis Israel.

Tokoh Agama dan Aliran Kepercayaan Tolak ISIS Demi keutuhan NKRI.

Islamic State of Iraq and Sham, atau yang biasa dikenal dengan sebutan ISIS ini mulai menjadi bahan pemberitaan di berbagai media nasional di Indonesia. Hal itu disebabkan atas munculnya sebagian masyarakat Indonesia yang mulai terang-terangan mendukung kelompok yang tak segan mengkafirkan bahkan menghilangkan nyawa setiap orang yang berbeda denganya ini. Meskipun saat ini ISIS baru melancarkan aksi terornya di Timur Tengah, namun di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai muncul deklarasi-deklarasi dukungan terhadap kelompok ini.

Lebih memprihatinkan lagi, kelompok ini mengatasnamakan “Islam” dalam melancarkan aksinya, dan mereka anggap “Jihad”  sebagai dasar memperluas kekuasaan.  Ini yang membuat mayoritas umat Islam geram dan marah atas kehadiran kelompok pengusung khilafah dan penegakan hukum syariat Islam versi mereka sendiri ini. Sedangkan di Indonesia, kelompok ini terkenal sebagai kelompok yang anti pluralisme, menolak demokrasi dan Pancasila. Itu yang kemudian membuat para tokoh agama, pejabat dan masyarakat luas menyatakan penolakan dan kecamannya terhadap kelompok yang satu ini.

Hal itu pula yang mendorong para tokoh agama dan aliran kepercayaan di Indonesia mengadakan konferensi pers Senin  (4/8) siang, untuk menyatakan sikap penolakannya terhadap ideologi ISIS dan sejenisnya.
Konferensi pers yang  digelar di bilangan Jakarta Pusat ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan.

Jalaluddin Rakhmat, anggota DPR terpilih dari partai PDIP, menjadi salah satu pembicara dalam acara itu. Mendapat kesempatan pertama untuk memberikan sambutan, Jalaluddin menegaskan bahwa saat ini kelompok ISIS sudah berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Moderator yang seharusnya menjadi pembawa acara di sini tidak bisa hadir karena mendapat teror berkali-kali,” ungkap Jalaluddin, menegaskan ancaman ISIS yang sudah dekat.

Sementara itu, Pendeta Palty Panjaitan, seorang tokoh Kristiani juga menyatakan dengan tegas atas hadirnya ISIS maupun pendukungnya di Indonesia. Pendeta Palty yang juga merupakan Presidium Sobat KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) ini mengajak masyarakat secara bersama-sama  berbuat yang terbaik demi mempertahankan keutuhan NKRI.

“Walau berbeda-beda, kita tetap satu,” ungkapnya. “Apapun agamanya, Tuhan tidak mengajarkan membunuh, tapi justru mengajarkan kasih sayang,” pungkasnya.

Sementara Pendeta Phil Erari, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) juga menyatakan sikap penolakan yang sama terhadap ISIS.

“Silahkan pergi dari Indonesia kalau menolak Pancasila,” ungkap Erari. “kami menolak dengan tegas setiap organisasi apapun di Indonesia, dari Aceh hingga Papua yang menolak Pancasila,” tambahnya.
“Kalau di Papua saja, orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora bisa ditembak, kenapa bendera ISIS bebas?” tanya Erari.

Acara yang dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB ini ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama penolakan terhadap ISIS.

Adapun salah satu poin penting dari pernyataan sikap itu berisi desakan terhadap aparat pemerintah untuk bersikap tegas terhadap kehadiran dan penyebaran gerakan ISIS di Indonesia.

NU dan Muhammadiyah Tolak Tegas Seruan ISIS.

Awal Ramadhan, Minggu (29/6/2014) lalu, juru bicara resmi ISIS Abu Muhammad al-Adnani telah merilis audio di youtube, meminta seluruh kaum Muslimin berbaiat setia kepada amir mereka, Abu Bakar Al Baghdadi sebagai khalifah Daulah Islam.

Menyusul kemudian Jumat (4/7/2014), amir militan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) itu sendiri yang untuk pertama kalinya muncul setelah sekian lama menutup diri dari publikasi media, menyerukan hal yang sama.

Dalam kemunculan pertamanya pada Khutbah Jumat di Masjid Jami’ Mosul, Abu Bakar Al Baghdadi meminta semua Muslim untuk tunduk dan mematuhinya, serta meminta mereka untuk berjihad bersamanya melawan apa yang dia sebut sebagai musuh Allah.

Permintaan Abu Bakar Al Baghdadi yang mengangkat dirinya sebagai Khalifah dengan menjadikan sejumlah wilayah Irak dan Suriah yang dikuasainya sebagai negara Islam, dan perintah pertamanya agar semua Muslim di dunia mematuhinya, tak pelak memantik berbagai reaksi dari para tokoh Islam di berbagai negara.
Bagaimana halnya dengan sikap para tokoh Muslim di Indonesia?
Di antaranya, terutama sikap resmi NU dan Muhammadiyah sebagai representasi Muslim di negeri kita?

Untuk mengetahuinya, ABI Press pun menghubungi pihak PBNU dan Muhammadiyah terkait sikap resmi lembaga masing-masing atas seruan “Khalifah” Daulah Islam tersebut.

Sekjen PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’thi ketika kami minta tanggapan dan sikap resmi Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah menolak dan tak akan mematuhi Amir IS, Abu Bakar Al-Baghdadi.
“Muhammadiyah memandang apa yang dilakukan ISIS justru bisa menyulut terjadinya kekerasan dan konflik yg meluas. Di tengah realitas politik umat Islam dan negara-negara Muslim, yang diperlukan adalah kerjasama antar bangsa dan antar negara, bukan hegemoni dan utopia politik ala ISIS. Muhammadiyah menyatakan tidak menyetujui dan tidak akan mengikuti ajakan ISIS,” ujar Sekjen PP Muhammadiyah ini, menegaskan sikap resmi lembaganya.

Dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Khatib Aam PBNU, KH. Malik Madani juga menyatakan penolakannya atas didirikannya kekhalifahan oleh ISIS secara sepihak ini. KH. Malik Madani juga menyatakan NU menolak mematuhi seruan Abu Bakar Al-Baghdadi.

“Pegangan NU dalam menanggapi perang antar sesama Muslim adalah mengupayakan ishlah, sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat; aslihuu baynahuma… (berdamailah antara kamu semua). NU tidak mencita-citakan sebuah khilafah dan menganggap ide itu sebagai sebuah utopia, setelah umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia di bawah naungan negara-negara bangsa,” ujar KH. Malik Madani.
Tak hanya di Indonesia, tokoh garis keras Al-Qaeda Jordan, Issam Barqawi, yang dikenal dengan sebutan Abu Mohammed al-Maqdissi juga menolak langkah ISIS mendirikan kekhalifahan Islam (Islamic State) secara sepihak itu.

Manipulasi Sentimen Agama dalam Konflik Timur Tengah.

Gejolak berkepanjangan di Timur Tengah tak hanya menyeret sentimen kebangsaan tapi juga sentimen agama. Di media sosial seiring pemberitaan media massa mainstream, penyematan simbol-simbol agama dalam konflik seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi benarkah konflik di Timur Tengah itu benar-benar didasari oleh faktor atau persoalan keagamaan dari pihak-pihak yang berseteru di sana?

Andar Nubowo, pengamat muda Muhammadiyah selaku Direktur Eksekutif IndoStrategi menerangkan bahwa, kelompok-kelompok bersenjata yang sedang bertikai di Timur Tengah terkadang sengaja memakai sentimen agama sekadar untuk memobilisasi atau mengambil simpati dari umat Islam agar mendukung kepentingan politik dan militer mereka.

Padahal sebenarnya apa yang terjadi di Timur Tengah kata Andar, sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan satu kelompok mazhab tertentu, baik Sunni maupun Syiah. Sehingga tidak pada tempatnya mengatakan, sebagaimana diksi yang sering dipakai media, bahwa salah satu kelompok jihadis di sana merupakan representasi Sunni, bahkan dianggap mewakili kepentingan Islam secara keseluruhan.

Padahal faktanya, mereka tak lebih dari sekelompok teroris bersenjata yang mengaku-ngaku Islam demi menggiring opini publik seolah apa yang mereka lakukan di tingkat lokal, dalam teritorial terbatas itu, sudah mendapat dukungan umat Islam di seluruh dunia. Dan karenanya kelompok bersenjata ini berharap aksi teror mereka dianggap cara yang tepat dan layak diikuti gerakan Islam lain secara global. Atau dengan kata lain, mereka sengaja ingin memprovokasi gerakan-gerakan Islam serupa untuk melakukan hal yang sama dan mengglobalisasi aksi-aksi teror skala lokal yang selama ini mereka pertontonkan pada awalnya di Suriah dan belakangan mulai menjalar ke Irak, menjadi aksi teror yang merata ke seluruh dunia atas nama penegakan kekhalifahan atau daulah Islam universal.

Upaya internasionalisasi konflik dengan membawa-bawa isu perseteruan Sunni-Syiah semacam itulah yang menurut Andar sangat berbahaya bila dibawa atau diimpor ke Indonesia.

“Jangan sampai konflik yang terjadi di luar sana dipaksa masuk ke Indonesia dengan menggunakan isu-isu sentimen mazhab semacam itu. Saya rasa itu sangat berbahaya!” tegas Andar.

Sementara Rumadi, peneliti senior The Wahid Institute dan dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjelaskan bahwa penyematan istilah Sunni dan Syiah pada konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah sangat berbahaya, sebab dapat memicu konflik di tempat lain.
“Saya sarankan media tidak menggunakan diksi itu,” pesannya.

Ketika ABI Press bertanya apakah ISIS atau Boko Haram merepresentasikan Sunni, Rumadi menjawab bahwa bisa saja, ISIS atau Boko Haram berasal dari kalangan Sunni. Tapi jelas mereka tidak bisa mengklaim mewakili gerakan politik atau militer Sunni. Karena teologi Sunni tidak bisa dan tidak pernah menghalalkan kekerasan dan pemberontakan.

Karena itu Rumadi berharap masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam mengolah dan memilih informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah agar tidak mudah terprovokasi.

Adapun Kyai Masdar Farid Mas’udi, Rais Syuriah PBNU, menanggapi penggunaan simbol-simbol agama dalam konflik di Timur Tengah menyatakan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang berhak menjadi wakil tunggal dari agama yang dianutnya. Semua orang berhak berbicara atas nama keyakinannya. Tapi mengklaim bahwa orang yang seagama dengan mereka harus berada di bawah kendalinya, itu tidak bisa dibenarkan.
Terkait klaim sejumlah kelompok yang bertikai di Timur Tengah, yang mengaku sebagai “wakil resmi” Sunni, Masdar menerangkan bahwa, setiap orang berhak untuk mengklaim dirinya mewakili Sunni. Tapi pada saatnya kebenaran klaim tersebut akan terlihat dari bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, apakah mereka benar-benar pantas merepresentasikan Sunni ataukah tidak.

“Merepresentasikan ajaran luhur itu akan terlihat dalam perilaku. Misalnya bagaimana cara-cara mereka bersikap terhadap orang lain. Bagaimana cara mereka dalam memperlakukan orang lain,” terang Masdar.

Polisi diminta tidak sembarangan bakar bendera ISIS.

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas menyerukan supaya pihak Polri tidak gegabah memerintahkan pembakaran bendera tauhid berlatar hitam bertuliskan 'Laa Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah' yang menjadi simbol ISIS. Alasan dia adalah kalam illahi tercantum dalam bendera itu bukan cuma milik ISIS, tapi punya seluruh umat Islam.

"Jika hal itu dilakukan, tidak bisa dibayangkan terjadinya konflik horizontal, karena kalimat tauhid 'Laa Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah' bukan milik kaum ISIS melainkan milik umat Islam," kata Irfan, melalui keterangan persnya, Sabtu (9/8/2014).

Irfan khawatir jika perintah pembakaran bendera itu muncul, lantas memicu kaum non Muslim ikut melakukan itu maka bisa memantik konflik baru.

"Bagaimana jika dengan alasan membakar bendera ISIS yang jahat itu, non Muslim ikut membakar dan umat Islam balik membakar lambang agama lain, atau membakar gereja. Apakah aparat keamanan akan dapat mengendalikannya?" sambung Irfan.

Dia juga meminta umat muslim di nusantara selalu waspada lantaran khawatir ideologi ISIS menyusup dan bertalian dengan gerakan Syiah, Khawarij, dan paham takfiri (mengkafirkan pihak berseberangan) di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia, organisasi, dan gerakan Islam perlu mewaspadai gerakan Daulah Al-Baghdadi yang menjadi proxy force (agen antara) gerakan takfiri, Khawarij, dan Syiah di Indonesia," kata Irfan.

"Majelis Mujahidin menyerukan kepada kaum Mukmin hendaknya menghadapi orang kafir yang memerangi Islam secara massif dan berkelanjutan, dengan berpedoman Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam dengan benar," ujar Irfan.

Tak lupa, Irfan juga mengingatkan supaya kaum Muslim di nusantara tidak salah langkah dalam mengambil sikap. Irfan menilai pernyataan sikap Koalisi Anti ISIS justru bisa membahayakan. Dia meminta umat muslim di Indonesia jangan abai dengan bahaya paham Syiah. Sebab menurut analisis dia, ISIS justru menyerap paham-paham Kaum Khawarij, merupakan sempalan Kaum Syiah Alawiyin.

"Sikap koalisi anti ISIS (KOIIN) dari berbagai ormas keagamaan, bisa menjadi bumerang. Membentuk koalisi anti ISIS tapi bekerjasama dengan sekte Syiah yang kejahatannya terhadap Islam jauh lebih dahsyat sangat berbahaya," kata Irfan.

Irfan mengatakan, banyak kaum muslim belum tahu kelicikan ISIS di Suriah. Menurut penuturan beberapa anggota Majelis Mujahidin ikut berperang di Suriah, ISIS malah berbalik menyerang Tentara Pembebasan Suriah dan laskar mujahid di negeri itu. Padahal awalnya mereka bertempur bersama melawan rezim Presiden Basyar Al-Assad disokong Rusia dan Iran.

Menurut Irfan, situasi di Irak dan Suriah pasca deklarasi ISIS justru memburuk. Bahkan menurut dia, tidak satupun ulama Ahlu Sunnah dan faksi mujahidin Suriah mau bergabung dengan Khilafah Al-Baghdadi. Sebab, lanjut dia, mereka merasa dikelabui karena pendirian negara Islam tidak melalui musyawarah di antara mereka, tapi hanya klaim dari kelompok ISIS. Alhasil, saat ini pejuang Suriah harus menghadapi dua musuh, yakni Assad dan ISIS.

TNI hingga menteri terus tabuh genderang perang lawan ISIS.

Pemerintah Indonesia tengah waspada dengan gerakan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Apalagi ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota ISIS.

Selain itu, kelompok ISIS ini juga mulai bergerak mencari pengikut. Beberapa masyarakat Indonesia sudah dibaiat untuk menjadi anggota ISIS.

Tak ingin kecolongan, pemerintah tak henti-hentinya menyerukan agar masyarakat waspada terhadap kelompok ISIS ini. Pemerintah menyebut ISIS adalah kelompok teroris.

Berikut ini cara pemerintah melawan kelompok ISIS:

1. TNI hingga menteri terus tabuh genderang perang lawan ISIS.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam acara Obrolan Penting Sabtu Ini (OPSI) di rumah Iwan Fals memaparkan tentang keberadaan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Menurutnya ISIS sama sekali tidak boleh berkembang lantaran berbeda ideologi dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila.

"Kami sudah memonitor dan mengikuti gerakan ISIS dari luar maupun dari dalam, kalau mereka macam-macam ya kami sikat," ujar Moeldoko di kediaman musisi Iwan Fals, Leuwinanggung, Depok, Sabtu (9/8) kemarin.

Moeldoko juga mengatakan bahwa TNI akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan preventif. Hal ini menurutnya sebagai langkah guna mencegah adanya perpecahan dalam negeri.

"TNI harus melakukan pembinaan karena banyak masyarakat yang terjerumus. TNI juga akan melakukan penjelasan ke pesantren-pesantren untuk melakukan tindakan preventif supaya tidak ada tindakan represif," kata Moeldoko.

2.

ISIS tak bisa dilawan dengan fisik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan ideologi yang dibawa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak bisa dilawan dengan fisik. Cara melawan ISIS yaitu dengan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa melalui Pancasila.

"ISIS itu persoalan ideologi, tidak bisa dilawan dengan fisik, tetapi harus dengan ideologi," kata M. Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/8/2014).

Menurut Nuh, Pemerintah telah memperkuat pemahaman terhadap Pancasila dalam kurikulum, antara lain dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan metode yang tidak berdasarkan hafalan. Mendikbud berharap, dengan upaya tersebut juga dapat menanamkan kecintaan anak-anak kepada bangsa dan negara.

3.

Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila.

 

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan fenomena ISIS harus dihadapi secara serius. Sebab masalah ISIS harus diselesaikan secara mendasar dan masalahnya pun kian kompleks karena sudah menyentuh sendi-sendi negara dan agama.

"Perlu kebersamaan semua pihak untuk mengatasi persoalan itu. Oleh karena itu, ormas Islam perlu memiliki pemahaman yang cukup sehingga tidak mudah terprovokasi dengan ideologi ISIS," tegas Lukman Hakim Saifuddin kepada pers di Kementerian Agama, Sabtu (9/8).

Lukman menegaskan kembali pernyataannya bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Adanya pernyataan ISIS, yang menyebut Pancasila adalah "thoghut" atau berhala, yang harus diperangi, menurut Lukman, sudah kelewat batas apalagi ISIS juga merupakan organisasi pergerakan yang berpaham radikal.

4.

ISIS mengobral surga.

 

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan kelompok berpaham radikalisme seperti ISIS terlalu murah menjual dan menjanjikan surga kepada pengikutnya dengan cara melakukan kekerasan dan teror. Dia mengatakan bahwa kelompok radikal itu mengklaim agamanya paling benar.

Mereka juga merasa paling punya otoritas untuk memaksa dan menghakimi orang lain, bahkan sesama umat Islam yang bertentangan dengan paham mereka. "Mereka menganggap lembaga demokratis dan pemilu sebagai perwujudan dari kekafiran. Untuk itu, jihad harus digelorakan untuk melawannya," kata Ansyaad di Kementerian Agama, Sabtu (9/8).

Bahkan, kata dia, diperbolehkan melakukan teror, melakukan bom bunuh diri, membunuh birokrat pemerintahan, dan membantai masyarakat yang mendukungnya. Kelompok itu, kata Ansyaad, menganggap merekalah yang paling punya hidayah, sementara ulama-ulama pendahulunya, termasuk golongan jahiliyah. "Mereka yakin dengan melakukan segala kengerian itu mereka akan masuk surga, pola pikir itu yang mereka gunakan. Orang-orang ini menjual surga terlalu murah," kata Ansyaad.

5.

Polri butuh payung hukum.

 

 

Polri belum bisa bergerak cepat menangani gerakan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Karena itu, Polri membutuhkan payung hukum untuk memberantas kelompok ISIS ini.

"Enggak perlu UU Subversi, hanya perlu payung hukum terkait perlindungan sebagai landasan hukum bertindak karena berbagai hal kami tahu bagaimana mereka merencanakan, melakukan tapi sebelum ada fakta atau bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa," kata Kepala Badan Intelkam Polri Brigjen Suparmi Suprapto di Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (9/8).

Jika payung hukum tersebut telah ada, menurut Suparmi bukan hanya berguna untuk menekan kaderisasi gerakan radikal, melainkan juga mengantisipasi potensi kericuhan. "Ini seolah-olah pemerintah kalah dengan pressure seperti itu. Itu banyak dirasakan perusahaan Korea, Jepang yang protes ke Kapolri karena mereka mendapat pressure dari buruh tapi tidak bisa berbuat apa-apa," sambung dia.

Suparmi mengatakan seharusnya orang-orang yang mengajak buruh berdemo atau menghasut masyarakat bergabung dengan ISIS dapat diproses. Karena tidak ada payung hukum, Polri tidak bisa berbuat apa-apa.

"Payung hukum paling tidak yang mengajak bisa ditindak secara hukum," tutupnya.

Donatur teroris Aceh yang ditangkap di Bekasi anggota ISIS.

Pria berinisial A yang ditangkap aparat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di Jatiasih, Kota Bekasi diketahui pernah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"A, mengikrarkan diri (baiat) sebagai anggota ISIS," kata Kapolsek Jatiasih, Kompol Imelda Sitohang di lokasi penggerebekan, Minggu (10/8) dini hari.

Dia mengatakan, A merupakan donatur teroris di Aceh. A ditangkap saat berkunjung ke temannya yang merupakan penjual kebab di sebuah ruko, Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada Sabtu malam pukul 22.45 WIB.

"Sejauh ini yang kami ketahui, baru A yang terlibat. Soal temannya yang penjual kebab, kami belum tahu," kata Imelda.

Hingga berita diturunkan, petugas masih melakukan penggeledahan di ruko penjual Baghdad Kebab 99.

Majelis Mujahidin sebut ISIS rekayasa Syiah buat memecah Islam.

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8), mengurai analisanya ihwal sumber gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kini telah berubah menjadi Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Menurut dia, Kaum Syiah adalah aktor di belakang munculnya gerakan ISIS.

Irfan mengakui, propaganda ISIS berhasil memukau dan menipu kaum Muslim dengan manipulasi konsep khilafah dan slogan-slogan menawan lainnya, seperti anti thaghut, syahid di jalan Allah S.W.T., dan lain-lain. Bahkan lebih dahsyat lagi, ISIS mengusung doktrin takfir, yakni mudah mengkafirkan seseorang atau pihak tertentu jika berlawanan dengan mereka. Dia curiga lantaran doktrin takfir lekat dengan penganut Khawarij, sempalan dari kaum Syiah Alawiyin, justru dipakai oleh ISIS dan berakhir dengan sebuah kesimpulan.

"Inilah rekayasa Syiah untuk merusak citra Islam dan mengadu domba sesama Muslim," kata Irfan.

Irfan memaparkan pengalaman beberapa anggota Majelis Mujahidin saat ikut berperang bersama Tentara Pembebasan Suriah, melawan rezim Presiden Basyar Al-Assad dan ISIS. Dia mengatakan, para anggota ISIS justru menebar teror dan melakukan kekejaman tak kalah hebat dari Assad.

Irfan mencontohkan, antara lain saat anggota ISIS memberondong ribuan kaum Muslimin sedang berunjuk rasa menentang deklarasi Daulah Khilafah Al-Baghdadi di Kota Raqah, dan pembunuhan ratusan kaum perempuan di Irak. Dia melanjutkan, ISIS juga memaksa jamaah Salat Jumat berbaiat di sejumlah daerah dikuasai mereka. Akibatnya, masyarakat takut mendatangi masjid buat menunaikan Salat Jumat. Apalagi, tindakan anggota ISIS dengan menyembelih manusia lantaran dianggap kafir karena menolak mengakui dan tunduk pada gerakan itu.

"Sekalipun orang itu kafir, tidak pernah dibenarkan oleh syariat Islam," lanjut Irfan.

Namun menurut Irfan, ISIS justru melindungi para petani ganja, penjual kokain, narkoba, asalkan mau berbaiat. Dia mengatakan, orientasi jihad global saat ini dikendalikan oleh pemikiran takfiri. Dia melanjutkan, penyusupan doktrin takfir ternyata jauh lebih berbahaya dari perang mendera kehidupan kaum Muslimin di Suriah.

"Karena orang yang sudah terprovokasi dengan ideologi Kaum Khawarij itu bisa menjadi mesin perang yang efektif untuk menghancurkan persaudaraan Islam," lanjut Irfan.

Majelis Mujahidin tolak ISIS karena dinilai sesat.

Fenomena mencuatnya gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menuai gelombang penolakan di dalam negeri. Bahkan, organisasi massa Islam, Majelis Mujahidin, kerap menggaungkan ide-ide soal penegakan syariah juga menolak penyebaran paham dan gerakan ISIS di Nusantara lantaran dianggap sesat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8). Dia menyatakan, gerakan ISIS dengan cepat mengkafirkan, memusuhi, dan pihak-pihak tidak mengakui mereka, bahkan dengan sesama muslim, bukanlah paham diajarkan Islam.

"Sikap ini sesat. Karena menolak berbaiat dan belum tegaknya syariat Islam bukan syarat keimanan. Selain itu bertentangan pula dengan fakta sejarah yang syar'i," kata Irfan.

Irfan menyebut ISIS sengaja berlindung di balik doktrin agama menggunakan landasan Alquran, yakni Surat Al An'am ayat 57, buat mengkafirkan orang-orang atau pihak tidak mengakuinya atau menolak pendirian negara Islam versi mereka.

Bunyi terjemahan ayat itu adalah, 'Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.'

Irfan menjelaskan, ISIS juga memutarbalikkan beberapa fakta sejarah demi mulusnya gerakan mereka. Dia memaparkan suatu peristiwa, yakni saat salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Sidiq, dibaiat menjadi khalifah pertama oleh kaum muslimin. Saat itu ada seorang sahabat dan tokoh dari Kaum Anshar, Sa'ad bin Ubaidah, hingga wafatnya menolak membaiat Abu Bakar.

Tetapi, Abu Bakar tidak sekalipun mengkafirkan, memusuhi, atau memerangi Sa'ad. Bahkan, Sa'ad hidup dengan tenang.

"Artinya, orang Islam yang tidak mau berbaiat kepada khalifah yang tidak mereka setujui bukan dosa," lanjut Irfan.

Majelis Mujahidin juga mempertanyakan dasar pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi mengkafirkan, memurtadkan, bahkan membunuh serta memerangi pihak menolak membaiatnya.

"Jika kelompok Al Baghdadi mengkafirkan kaum muslimin hanya karena tidak berbaiat kepadanya, lalu pantaskah mereka disebut muslim? Sementara mereka menyembelih kaum muslim yang dikafirkan secara sepihak," ujar Irfan.

Majelis Mujahidin sebut paham ISIS bisa picu perang saudara.

Salah satu organisasi massa Islam, Majelis Mujahidin, mengambil sikap menolak penyebaran paham dan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Menurut Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8), ideologi diusung ISIS justru memecah belah umat dan dikhawatirkan bakal memicu perang saudara.

Irfan mengatakan, ISIS justru menebar dusta dengan kedok mendirikan negara Islam. Sebab, lanjut dia, hanya segelintir orang mengakui (baiat) gerakan mereka sementara sebagian besar umat muslim tidak sepakat.

"Hal ini berpotensi memicu perang saudara diantara kaum muslimin yang setuju dan yang menentang. Mengangkat khalifah wajib berdasarkan musyawarah kaum muslimin secara keseluruhan, bila tidak maka yang bersangkutan halal dibunuh," kata Irfan.

Kemudian, Irfan menduga ideologi diusung ISIS menggunakan doktrin takfir (mengkafirkan pihak berseberangan) adalah titisan dari Kaum Khawarij. Padahal, lanjut dia, Kaum Khawarij merupakan sempalan dari rahim Syiah, khususnya Syiah Alawiyyin. Bahkan, pimpinan rezim berkuasa di Suriah saat ini, Basyar Al-Assad, merupakan penganut Syiah Alawiyyin.

Irfan menjelaskan, Kaum Syiah Alawiyyin merupakan cikal bakal Kaum Khawarij awalnya pendukung setia Amirul Mukminin sekaligus sahabat Nabi Muhammad S.A.W., Ali bin Abi Thalib R.A. Tetapi, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Syam (saat ini Suriah) saat itu, Muawiyah, mereka bersepakat menunjuk dua hakim. Ali menunjuk Abu Musa Al Asy'ari, sedangkan Mu'awiyah menunjuk Amru bin Ash buat menyelesaikan permasalahan. Dalam sejara Islam, kejadian itu dikenal dengan Peristiwa Tahkim.

Saat itu Ali menunjuk Abu Musa itulah, kelompok Syiah Alawiyyin justru berbalik memusuhi dan mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Sebab, keduanya dianggap lebih percaya kepada manusia ketimbang panduan hukum Allah. Mereka berpegang pada Alquran, yakni Surat Al An'am ayat 57. Bunyi terjemahan ayat itu adalah, 'Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.'.

Disarikan dari berbagai Sumber.