Daftar Isi Nusantara Angkasa News Global

Advertising

Lyngsat Network Intelsat Asia Sat Satbeams

Meluruskan Doa Berbuka Puasa ‘Paling Sahih’

Doa buka puasa apa yang biasanya Anda baca? Jika jawabannya Allâhumma laka shumtu, maka itu sama seperti yang kebanyakan masyarakat baca...

Pesan Rahbar

Showing posts with label Kapolri. Show all posts
Showing posts with label Kapolri. Show all posts

Ini dugaan skenario di balik rusuh Tolikara, Papua

Pembakaran masjid di Tolikara. (Foto: twitter)

Tragedi yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu hingga kini masih terus diselidiki oleh polisi. Dua orang dari jemaah Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni AK dan YW.

Namun, banyak pihak yang menduga peristiwa itu sengaja diletupkan. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid misalnya. Dia menduga ada upaya pihak asing yang sengaja memunculkan isu perpecahan dalam insiden Tolikara, Papua.

Menurutnya, pihak asing tersebut berniat ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. “Insiden Tolikara dijadikan sarana dari pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia. NKRI harga mati tak boleh digadaikan dengan dalih apa pun juga,” kata Hidayat di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menegaskan menjaga NKRI harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dia menduga ada skenario agar kekerasan di Tolikara seolah dilakukan oleh aparat keamanan. Skenario itu yang kemudian dijadikan bahan kuat agar Papua meninjau kembali referendum untuk memilih kemerdekaan.

“Dimunculkan seolah kesalahan aparat, aparat melakukan penembakan. Dikapitalisasi menjadi tuntutan agar Papua merdeka. Menjadikan triger untuk memunculkan tuntutan merdekanya Papua ini harus kita cegah,” bebernya.

Sejauh ini sudah ada petisi agar PBB meninjau kembali referendum untuk menghadirkan Papua mereka. Maka dari itu patut diduga bentrokan itu sudah direncanakan jauh hari.

“Ini indikasi dari pihak lain untuk mengarah pada separatisme merdekanya Papua. Ada semacam pihak yang menyengaja terjadinya bentrokan. Menjadikan sarana kemerdekaan bagi Papua,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT TOLIKARA) Bachtiar Nasir. Menurut Nasir, masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia meminta agar semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI.

“TNI dan Polri harus menindak unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab,” kata Nasir di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, kemarin.

Adanya skenario untuk membuat chaos di Tolikara diamini oleh Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Menurutnya, pecahnya kerusuhan di Tolikara karena ulah sekelompok orang yang sengaja memanfaatkan konflik tersebut untuk mencari keuntungan.

“Sangat sensitif, ada pihak ketiga yang memanfaatkan peristiwa ini. Seperti di negara Libya, yang kaya akan sumber daya alam jadi diperebutkan,” kata Sutiyoso saat menggelar silaturahmi dengan beberapa pejabat negara dan tokoh masyarakat di rumah dinasnya Jalan Denpasar No 42 Kuningan Jakarta Selatan, kemarin.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga yang dimaksud. Hanya saja, kata dia, pihak ketiga itu ingin merebut kekayaan di Tanah Air mengingat Indonesia salah satu negara dengan sumber daya alam terbaik, apalagi Papua menjadi tempat berdirinya ke Freeport.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menduga salah satu motif dasar penyebab peristiwa itu ialah masalah ekonomi. Dia mendesak pemerintah segera mengusut tuntas motif kerusuhan di Tolikara, Papua.

Karena itu, pihaknya mengaku akan segera berkomunikasi dengan Polri. “Kita ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganan ini jadi prioritas. Karena di tengah kondisi ekonomi yang turun, banyak hal bisa terjadi dan bisa jadi pemicu terjadi kerusuhan,” kata Fadli, kemarin

(merdeka/MahdiNews/ABNS)

Anggota Polres Batanghari Ikut ISIS dan Tewas di Suriah, Kapolri Akan Cek

Badrodin Haiti 

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti mengaku akan mengecek keberadaan anggotanya, Brigadir S yang bertugas di Polres Batanghari. Di mana anggota itu dikabarkan bergabung dengan ISIS dan tewas terkena bom di Suriah.

Sebenarnya kabar soal hilangnya Brigadir S dan diduga bergabung ke ISIS sudah ramai ‎dibicarakan pada beberapa bulan silam. Sayangnya pihak kepolisian menutup rapat informasi itu.

"Itu kan baru informasi, saya akan cek kepastiannya," kata Kapolri, Rabu (1/7/2015) di Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.

‎Diutarakan Badrodin, memang Brigadir S sudah meninggalkan tugas selama berbulan-bulan, kemudian Brigadir S pamit kepada istrinya ia akan pergi ke Medan, ke rumah orangtuanya di daerah Binjai.

Bahkan Brigadir S juga menulis wasiat menyatakan hartanya akan dihibahkan ke anaknya serta ia menceraikan sang istri. ‎ Setelah diselidiki ke orangtuanya, ternyata Brigadir S berangkat ke Malaysia. Dia juga sudah mengundurkan diri dari kepolisian.

"Kami masih berharap dia di Malaysia tapi ternyata informasi terakhir dia gabung dengan ISIS di suriyah dan kami dapat kabar dia meninggal. Ini yang akan dicek," tutur Badrodin.

‎Ditanya soal apakah kepolisian menawarkan sejumlah uang pada Brigadir S agar tidak gabung ke ISIS, hal itu dibantah Badrodin..


Untuk diketahui pada Selasa (30/6/2015) kemarin Polres Batanghari buka suara. Ternyata Polres Batanghari sudah tiga kali mengirim daftar pencarian prajurit (DPP) terkait menghilangnya Brigadir S, sejak Maret 2015. Namun hingga kini keberadaan brigadir itu belum diketahui.

"Kami sudah minta saran ke Bidang Hukum untuk menggelar Komisi Etik karena dia sudah meninggalkan tugas tanpa izin," kata Kapolres Batanghari, AKBP Hery Widagdo.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Jambi, Kombes Almansyah, saat dikonfirmasi mengatakan belum mengetahui kepastian terkait tewasnya Brigaidr S.

"Saya tidak tahu soal apakah Brigadir S bergabung dengan ISIS atau tidak. Apalagi soal kabar meninggal dunia," ucap Alamansyah.

Dia menyebut sampai kini masih mencari anggota Polri itu. "Sampai saat ini kita masih melakukan pencarian terhadap keberadaan Brigadir S," kata Almansyah.

Soal keterlibatan Brigadir Syahputra dengan ISIS, Almansyah tak mau banyak berkomentar. Menurutnya, jika memang ada yang sudah menyatakan keterlibatan anggota Polri itu dengan ISIS, tak bisa dipercaya begitu saja.

"Bisa saja fotonya ditempel di situs tersebut," ujarnya.

Pada informasi pada situs Azzammedia dinyatakan, Brigadir S adalah Syahputra yang berasal dari Medan dan berganti nama menjadi Abu Azzayn al Indunisiy.

(Azzammedia/tribunnews.com/ABNS)

Bahas ISIS, Ratusan Ulama Kumpul di Depok


Sejumlah ulama asal luar negeri juga turut hadir di acara ini.

Ratusan ulama berkumpul di Pondok Pesantren Alhikam, Beji Depok, Kamis, 30 Oktober 2014. Mereka membahas perkembangan demokrasi dan konflik ISIS di Timur Tengah.
Tak hanya dihadiri ulama nasional, sejumlah ulama asal luar negeri juga turut hadir sebagai pembicara dalam seminar yang rencananya berlangsung hingga esok hari tersebut.

Dengan seminar internasional bertajuk Konflik dan Proses Demokratisasi di Timur Tengah dari negara Irak dan Suria diharapkan akan didapatkan informasi langsung dan terbaru mengenai ISIS. Sehingga, pada akhirnya para peserta dapat merumuskan langkah yang tepat dalam menanggulangi gerakan ISIS.
Ahmad Millah Hasan salah satu  panitia penyelenggara mengatakan, seminar dilaksanakan atas kerja sama International Conference of Islamic Scholars (ICIS) dengan Direktorat Timur Tengah, Kementerian Luar Negeri serta Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT).

“Tujuannya ialah untuk meng-update situasi dan perkembangan Timur Tengah sebagai bagian untuk menjaga stabilitas dan keamanan Indonesia,” kata Ahmad Millah, Kamis, 30 Oktober 2014.
Sejumlah pembicara yang diagendakan hadir di antaranya mantan Ketua PBNU Hasyim Muzadi, selaku tuan rumah, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Dewan Waqf Sunni Iraq, Kemenlu Irak, Panglima TNI Jenderal Moeldoko, Kapolri Jenderal Sutarman dan Kepala BNPT Ansyaad Mbai.

Selain itu, seminar ini juga menghadirkan Najih Ibrahim dari Mesir, Bhasar Samarah dari Suriah, Duta Besar Palestina Farez Mehdawi, Direktur Timteng Kemenlu Febrian Alphyanto Ruddyard.
Menanggapi hal ini, Menteria Agama Lukman Hakim berpendapat, perkembangan di timur tengah harus diikuti karena pengaruh dalam proses demokrasi di Indonesia.

“Diharapkan Indoensia bisa memberikan sumbangsih demokrasi di sana. Karena  perbedaan-perbedaan yang besar harus bisa dimaklumi di sana. Sehingga pada akhirnya mereka akan menemukan kearifannya. Kebersamaan perlu kita jaga,” katanya saat menghadiri acara tersebut.

Terkait Berita: