KH Said Aqil Siroj Kembali Terpilih sebagai Ketum PBNU

Said Agil Siraj kembali terpilih memimpin Nahdatul Ulama (NU) hingga 2020. Sementara KH Mustofa Bisri mengundurkan diri dari Rois A’am dan digantikan dengan KH Ma’ruf Amin.

Dalam sidang voting pemilihan ketua tanfidziyah PBNU di Alun-alun Jombang, Kamis (6/8/2015) dini hari, Said Agil Siraj berhasil menghimpun 287 suara, di bawahnya ada As’ad Ali dengan 107 suara, dan KH Sholahudin Wahid (Gus Sholah) 10 suara.

Sidang pemilihan yang dipimpin Sekretaris PWNU Jatim, Akhmad Muzakki sebenarnya akan melakukan pemilihan tahap dua karena syarat maju di pemilihan tahap dua bagi As’ad Ali adalah 99 suara. Namun mantan pimpinan Badan Intelijen Negara (BIN) itu memilih mundur dari pemilihan, dan memilih mendukung Said Agil Siraj.

“Saya memilih mundur dari pemilihan tahap dua, dan akan mendukung sepenuhnya KH Said Agil Siraj untuk kembali memimpin NU,” kata As’ad.

Di akhir persidangan, pimpinan sidang juga membacakan surat amanat dari KH Mustofa Bisri (Gus Mus) yang sebelumnya dipilih anggota Ahlul Halli Wal’aqdi (Ahwa) menjadi Rois A’am, yang berisi ketidaksediaan diangkat menjadi Rois A’am. Amanat posisi Rois A’am pun lantas diberikan kepada KH Ma’ruf Amin. Di forum Ahwa, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini mendapat paling banyak dukungan rois Syuriah, dengan jumlah total 333 dukungan.

(MahdiNews/ABNS)

Ini dugaan skenario di balik rusuh Tolikara, Papua

Pembakaran masjid di Tolikara. (Foto: twitter)

Tragedi yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu hingga kini masih terus diselidiki oleh polisi. Dua orang dari jemaah Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni AK dan YW.

Namun, banyak pihak yang menduga peristiwa itu sengaja diletupkan. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid misalnya. Dia menduga ada upaya pihak asing yang sengaja memunculkan isu perpecahan dalam insiden Tolikara, Papua.

Menurutnya, pihak asing tersebut berniat ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. “Insiden Tolikara dijadikan sarana dari pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia. NKRI harga mati tak boleh digadaikan dengan dalih apa pun juga,” kata Hidayat di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menegaskan menjaga NKRI harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dia menduga ada skenario agar kekerasan di Tolikara seolah dilakukan oleh aparat keamanan. Skenario itu yang kemudian dijadikan bahan kuat agar Papua meninjau kembali referendum untuk memilih kemerdekaan.

“Dimunculkan seolah kesalahan aparat, aparat melakukan penembakan. Dikapitalisasi menjadi tuntutan agar Papua merdeka. Menjadikan triger untuk memunculkan tuntutan merdekanya Papua ini harus kita cegah,” bebernya.

Sejauh ini sudah ada petisi agar PBB meninjau kembali referendum untuk menghadirkan Papua mereka. Maka dari itu patut diduga bentrokan itu sudah direncanakan jauh hari.

“Ini indikasi dari pihak lain untuk mengarah pada separatisme merdekanya Papua. Ada semacam pihak yang menyengaja terjadinya bentrokan. Menjadikan sarana kemerdekaan bagi Papua,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT TOLIKARA) Bachtiar Nasir. Menurut Nasir, masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia meminta agar semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI.

“TNI dan Polri harus menindak unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab,” kata Nasir di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, kemarin.

Adanya skenario untuk membuat chaos di Tolikara diamini oleh Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Menurutnya, pecahnya kerusuhan di Tolikara karena ulah sekelompok orang yang sengaja memanfaatkan konflik tersebut untuk mencari keuntungan.

“Sangat sensitif, ada pihak ketiga yang memanfaatkan peristiwa ini. Seperti di negara Libya, yang kaya akan sumber daya alam jadi diperebutkan,” kata Sutiyoso saat menggelar silaturahmi dengan beberapa pejabat negara dan tokoh masyarakat di rumah dinasnya Jalan Denpasar No 42 Kuningan Jakarta Selatan, kemarin.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga yang dimaksud. Hanya saja, kata dia, pihak ketiga itu ingin merebut kekayaan di Tanah Air mengingat Indonesia salah satu negara dengan sumber daya alam terbaik, apalagi Papua menjadi tempat berdirinya ke Freeport.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menduga salah satu motif dasar penyebab peristiwa itu ialah masalah ekonomi. Dia mendesak pemerintah segera mengusut tuntas motif kerusuhan di Tolikara, Papua.

Karena itu, pihaknya mengaku akan segera berkomunikasi dengan Polri. “Kita ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganan ini jadi prioritas. Karena di tengah kondisi ekonomi yang turun, banyak hal bisa terjadi dan bisa jadi pemicu terjadi kerusuhan,” kata Fadli, kemarin

(merdeka/MahdiNews/ABNS)

Karangploso Malang Tempat Pendidikan Gerakan ISIS

Riduansyah dan kawan-kawan yang tertangkap tersebut berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka dilatih selama 1-3 tahun di desa Tegalgondo sebelum diberangkatkan ke Suriah.
 
Simpatisan ISIS nampaknya tumbuh sumbur di kabupaten Malang, Jawa Timur. Bukan hanya sekedar menjaring simpatisan ISIS bahkan menjadikan kawasan itu sebagai salah satu tempat pendidikan pengikut gerakan Takfiri.

Menukil laporan Radar Malang cetak, pada Sabtu, 16/05/15, mereka dilatih dan diberi pengetahuan sebelum diberangkatkan ke Suriah. Masih menurut Radar Malang, simpatisan ISIS dari seluruh Indonesia sebelum diberangkatkan ke Suriah mendapatkan pendidikan di pondok Qurani Jundullah.

Pondok ini lokasinya berada di belakang kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tepatnya berada di dusun Gondang, desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang Ploso.

Terbongkarnya tempat pendidikan ISIS diketahui setelah tertangkapnya rombongan Muhammad Riduansyah di bandara Juanda pada kamis 14/05/15 lalu, yang merupakan buronan badan intelijen negara (BIN) dan 5 orang lainnya yang berencana terbang ke malaysia menuju Turki, dan selanjutnya menuju ke Suriah.

Riduansyah dan kawan-kawan yang tertangkap tersebut berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka dilatih selama 1-3 tahun di desa Tegalgondo sebelum diberangkatkan ke Suriah.

Setelah terbongkar,  papan nama pondok Jundullah sudah tidak terpasang lagi di depan pintu gerbang pondok. Penduduk setempat mengaku tidak tahu menahu tentang aktivitas pondok tersebut, karena selama ini memang tertutup untuk umum dan tidak semua orang bisa masuk ke pondok Qurani Jundullah.

(Islam Times/Shabestan/ABNS)

Nahdliyin Kecewa dengan Jokowi

Warga NU atau Nahdliyin di sejumlah daerah mengungkapkan kekecewaan kepada Presiden Joko Widodo yang tidak menunjuk Wakil Ketua PBNU As’ad Said Ali sebagai Kepala BIN. As’ad yang juga mantan wakil kepala BIN dinilai mempunyai kapasitas untuk memimpin lembaga itu dan bisa membantu presiden menyelesaikan berbagai problem kebangsaan.
 
“Beberapa saat setelah diumumkan kalau yang ditunjuk Jokowi bukan Pak As’ad, para kiai di Jawa Timur dan sejumlah daerah mengungkapkan rasa kecewa. Kita mempertanyaan komitmen awal Jokowi sebelum Pilpres,” ungkap Wakil Sekjen PBNU Adnan Anwar melalui keterangan tertulis di Jakarta.

“Kita tidak menilai sosok Sutiyoso yang ditunjuk presiden. Itu bukan urusan kita. Tapi kita mempertanyakan komitmen,” imbuhnya.

Selain dinilai mempunyai kapasitas dan berpengalaman dalam memimpin BIN, sosok As’ad Said yang mempunyai pengaruh besar di kalangan Nahdliyin diharapkan mampu menjadi pemersatu komunitas santri dan abangan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI.

“Awalnya banyak kiai di daerah ragu dengan Jokowi. Namun Pak As’ad dan tokoh NU lainnya berhasil meyakinkan kalau Jokowi akan bisa mengawal agenda kebangsaan dan keislaman lebih baik. Kita mengingat kembali hubungan yang baik antara NU dan PNI sebagai representasi dari komunitas besar santri dan abangan,” kata Adnan.

Dikatakannya, kontribusi NU cukup signifikan dalam memenangkan Jokowi dalam pemilihan presiden 2014. “Dalam model presidential electoral semua bisa diukur. Kita bisa dilihat dari berbagai laporan lembaga survei, bagaimana kontribusi suara NU,” tambah mantan peneliti LP3ES ini.

Menurut Adnan, keputusan Jokowi kali ini menjadi catatan tebal kalangan Nahdliyin terhadap Presiden Jokowi. “Koalisi strategis yang diomongkan ternyata hanya kamuflase. Presiden hanya mementingkan deal-deal kekuasaan daripada persoalan ideologi,” katanya.

“Ketika butuh, mereka datang ke NU setelah itu kita ditinggal. Keputusan presiden kali ini menjadi catatan tebal kita. NU tetap tidak akan melakukan cara-cara seperti berontak atau mufaroqoh. Itu bukan karakter NU. Setidaknya kita mauquf (diam) terhadap berbagai kebijakan pemerintah,” pungkasnya.

[Sumber: Okezone]

Karangploso Malang Tempat Pendidikan Gerakan ISIS

Riduansyah dan kawan-kawan yang tertangkap tersebut berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka dilatih selama 1-3 tahun di desa Tegalgondo sebelum diberangkatkan ke Suriah.

 

Simpatisan ISIS nampaknya tumbuh sumbur di kabupaten Malang, Jawa Timur. Bukan hanya sekedar menjaring simpatisan ISIS bahkan menjadikan kawasan itu sebagai salah satu tempat pendidikan pengikut gerakan Takfiri.

Menukil laporan Radar Malang cetak, pada Sabtu, 16/05/15, mereka dilatih dan diberi pengetahuan sebelum diberangkatkan ke Suriah. Masih menurut Radar Malang, simpatisan ISIS dari seluruh Indonesia sebelum diberangkatkan ke Suriah mendapatkan pendidikan di pondok Qurani Jundullah.

Pondok ini lokasinya berada di belakang kampus III Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), tepatnya berada di dusun Gondang, desa Tegal Gondo, Kecamatan Karang Ploso.

Terbongkarnya tempat pendidikan ISIS diketahui setelah tertangkapnya rombongan Muhammad Riduansyah di bandara Juanda pada kamis 14/05/15 lalu, yang merupakan buronan badan intelijen negara (BIN) dan 5 orang lainnya yang berencana terbang ke malaysia menuju Turki, dan selanjutnya menuju ke Suriah.

Riduansyah dan kawan-kawan yang tertangkap tersebut berasal dari Sulawesi dan Kalimantan. Mereka dilatih selama 1-3 tahun di desa Tegalgondo sebelum diberangkatkan ke Suriah.

Setelah terbongkar,  papan nama pondok Jundullah sudah tidak terpasang lagi di depan pintu gerbang pondok. Penduduk setempat mengaku tidak tahu menahu tentang aktivitas pondok tersebut, karena selama ini memang tertutup untuk umum dan tidak semua orang bisa masuk ke pondok Qurani Jundullah.

(Source)

Jokowi Perlu Belajar dari Chavez dan Maduro

Pesiden Republik Indonesia Joko Widodo pada masa kampanyenya sering menjanjikan tidak akan ada bagi-bagi kursi. Namun, janji tinggal janji. Mulai dari penentuan menteri, Jokowi secara terang-terangan mengakui memang ada ‘bagian’ untuk parpol, yaitu 16 kursi, sementara sisanya, 18 kursi untuk profesional.

Di antara menteri yang merupakan ‘utusan’ parpol adalah Rini Soemarno. Selain orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati, Rini juga bekas Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla.  Rini didapuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet kerja Jokowi.

Penunjukan Rini jadi menteri BUMN menuai kontroversi. Tak hanya para Jokowi ‘haters’, pendukung presiden pun ikut protes sebab Rini dinilai terlalu karib dengan Mega. Namun Jokowi tak ambil pusing soal kritikan ini. Dia tetap menganggap Rini layak lantaran profesional dan pekerja keras.

Ada pula Amran Sulaiman. Memang banyak rakyat tak mengenalnya. Dia disebut-sebut seorang pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Amran juga disinyalir orang dekat Rini dan penyumbang dana terbesar pada kampanye Jokowi-JK. Beralasan petani sukses, muda, praktisi, dan seorang wirausaha, Amran ditunjuk jadi menteri pertanian. Di mata Jokowi lelaki ini punya nilai tambah dan diyakini bisa membangun model wirausaha bagi pertanian Indonesia di tengah defisit.

Dan anehnya, dalam upayanya mencapai swasembada pangan, Amran melibatkan TNI. Persis seperti era Soeharto. Kepada wartawan pada Jumat (9/1/2015), Amran menyatakan telah bertemu dengan “stakeholder” seperti BIN dan Panglima TNI untuk melakukan kerjasama mengenai swasembada pangan yang harus tercapai selama lima tahun ke depan. Bahkan, menurut Amran, Panglima menjanjikan bila swasembada tak tercapai, Kasad akan dicopot.

Lalu, Jokowi memilih Mayjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres (pasukan pengamanan presiden). Andika diketahui merupakan mantu dari mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Yang baru-baru ini terjadi, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).  Lalu, Jenderal Luhut Pandjaitan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut akan bertugas membantu Presiden Jokowi untuk merumuskan kebijakan hingga analisis informasi intelijen. Baik Diaz maupun Luhut dikenal sebagai pendukung Jokowi pada masa kampanye presiden.

Jokowi nampaknya harus belajar ‘memegang omongan’ dari mantan Presiden Venezuela almarhum Hugo Chavez. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tak bisa didikte apalagi dalam hal bagi-bagi kekuasaan.

Salah satu bukti paling terlihat yakni saat Chavez menunjuk Nicolas Maduro sebagai wakil presiden. Sebelumnya Maduro menjabat sebagai menteri luar negeri.

Rakyat Venezuela tak banyak yang mengenal sosok Maduro apalagi kabinet Chavez pada 2012. Banyak wajah-wajah baru bermunculan dan mereka tak ada satu pun yang sengaja mendekati Chavez demi mendapat jabatan.

Maduro terkenal sebagai pemimpin serikat layanan bus umum. Dia memang mantan sopir berpengalaman. lelaki 51 tahun ini juga pengagum sosok Chavez dan sering mempelajari gerak-gerik sang komandante. Walau demikian dia ogah menjadi tim sukses Chavez di pemilihan umum 2006 sebab merasa belum paham berpolitik.

Terkesan dengan cara Maduro mengelola serikat layanan bus umum, Chavez menunjuknya sebagai menteri luar negeri (menlu). Pria berkumis lebat itu pun kaget dan tak menyangka. Koran the Guardian (2006) melansir Maduro sampai nangis-nangis memohon agar Chavez tak memberikannya jabatan tinggi sebab dia takut mengecewakan rakyat Venezuela.

Namun Chavez meyakinkan Maduro jika dia memang layak di jabatan itu. Menghormati keputusan sang komandan, Maduro pun resmi jadi menlu.

Hari berganti, takdir tak ada yang tahu. Pemilihan umum tiga tahun lalu kembali memenangkan Chavez sebagai presiden padahal kondisinya kritis. Dia menderita kanker dan menjalani perawatan di Kuba. Selama itu pula Maduro tetap melayani komandannya dengan tulus. Dia pun diangkat menjadi wakil presiden. Setelah Chavez mangkat, Maduro ditunjuk menjadi penggantinya.

Namun dia bersikeras mengikuti undang-undang berlaku di Venezuela menyebutkan jika presiden wafat, setelah 30 hari perlu diadakan pemilu ulang. Tak pusing dengan jabatan Maduro menggelar jajak suara pemilihan pemimpin. Tapi rakyat keburu kepincut dengan sosok Maduro hingga akhirnya dia dijagokan untuk menggantikan Chavez.

Keluar sebagai pemenang suara rakyat tak menjadikan Maduro jumawa. Sebaliknya, dia menangis mengingat tugas berat bakal dihadapinya terutama sekali meneruskan cita-cita sang komandan agar tetap menjadikan Venezuela sebagai negara sosialis.

Chavez memang dikenal memilih jajaran kabinetnya dengan sangat hati-hati. Dia sering sekali melakukan perombakan jika dirasa ada menterinya yang tak becus bekerja.

Jokowi memang bukan Chavez dan pendukung mereka juga berbeda. Namun setidaknya Chavez lebih sinkron antara ucapan dengan tindakan hingga tak satu pun mencapnya sebagai pendusta hingga akhir hayat dia.

(Source)

Pemerintah dan DPR Tolak Syiah Dianggap Sesat Adalah Kedustaan Para Nashibi (Wahabi)

Ketua DPR: Aliran Syiah Tidak Sesat
Senin, 27 Agustus 2012 | 14:40

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, aliran syiah di Indonesia bukan aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini  tidak sesat.

Hal itu dikatakan Marzuki Alie  di Jakarta, Senin (27/8), menjawab pers terkait kerusuhan di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Menurut Marzuki, kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa itu tidak sesat,  maka persoalan sekarang adalah kenapa masih muncul konflik?  Itu pasti sosialisasi keputusan MUI yang masih kurang.

“Itu tugas Kementerian Agama dan MUI,” katanya. Kalau pun sosialisasi sudah dilakukan dan masih juga konflik terulang, kata dia, maka pasti ada yang salah di tahapan sosialisasinya.

Marzuki juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut, jangan ada diskriminasi dan sebagainya.  “Kita memahami jumlah personel polisi sangat terbatas.  Karena itu, untuk tahun depan akan ditambah 20.000 personel baru Polri. Tetapi kita harap polisi bekerja keras menuntaskan kasus ini,” katanya.


PKS Bentuk TPF
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mencari tahu akar persoalan munculnya konflik tersebut. Apalagi ini adalah konflik kedua, yang dulu sudah diselesaikan. Hal itu dikatakan mantan.

Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid dalam jumla pers di DPR RI, Jakarta, Senin siang. FPKS, kata dia,  sangat menyesal munculnya kasus ini untuk kedua kali.

“Kami sangat prihatin dan berbelasungkawa dengan tragedi Sampang ini. Ini sangat disesalkan karena terjadi untuk kedua kalinya. Kami mengecam munculnya konflik antar warga,” katanya.

Hidayat juga meminta tokoh-tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan partai politik untuk mengajak masyarakat menghindari konflik. Dia juga meminta kepolisian  untuk mengusut tuntas kasus ini dengan adil dan tidak mencari kambing hitam. [L-8]

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie

Selasa, 28 Agustus 2012 , 07:50:00

Pemerintah Tolak Syiah Dianggap Sesat

 

JAKARTA - Pihak-pihak yang menganggap umat Syiah sesat harus mengoreksi pendapatnya. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa Syiah adalah bagian dari umat Islam. Kendati belum menjadi keputusan final, tapi angin segar pengakuan Syiah itu sudah diisyaratkan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). 

 

Ditemui usai memimpin halalbihalal di kantornya kemarin, SDA mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan penelitian dan kajian tentang keberadaan umat muslim Syiah di Indonesia. Menteri yang juga ketua umum DPP PPP itu mengatakan, Kemenag tidak rela jika konflik bernuansa agama terus terjadi. Sebab, konflik tersebut melibatkan umat Syiah dan Sunni yang sejatinya sama-sama umat Islam. “Saya berharap semua pihak bisa menyejukkan suasana di Sampang. Jangan sampai konflik meluas,” tegasnya.

SDA menegaskan jika kajian soal posisi Syiah ini menghadirkan pendapat dari banyak pihak. “Mulai ahli-ahli agama, sejarah, dan pihak-pihak lainnya yang ingin menyelesaikan masalah ini kami libatkan,” kata dia. SDA juga mengatakan, hasil diskusi atau kajian dari tim ini nantinya akan dijadikan bagi pemerintah untuk mendefinisikan dan memposisikan Syiah.

Kajian dari jajaran Kemenag tetang Syiah ini penting dan mendesak segera keluar. Mengingat potensi letupan-letupan konflik bernuansa agama antara muslim syiah dengan muslim anti-syiah bisa terus terjadi.

Meskipun belum menjadi ketetapan, namun posisi pemerintah dalam menyikapi kebedaraan muslim Syiah di Indonesia akan merujuk pada kebijakan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam KTT Luar Biasa OKI di Arab Saudi beberapa waktu lalu, sudah menunjukkan kabar baik soal penghentian perseteruan antara kaum sunni dan kaum syiah.

Dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa pada suatu momen di KTT Luar Biasa OKI ini, Raja Arab Saudi King Abdullah memberi penghormatan yang luar biasa kepada Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Saat itu, selain berjabat tangan, King Abdullah meminta Ahmadinejad duduk di kursi tepat di samping kirinya.

Sejumlah pihak melihat sambutan raja Arab kepada presiden Iran itu fenomena luar biasa. Dengan sambutan itu, diharapkan perseteruan antara kaum syiah dan sunni sudah bisa diakhiri. Seperti diketahui, kaum sunni selama ini mendominasi di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Sedangkan kaum syiah mendominasi Iran.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam. Choirul mengungkapkan bahwa sejatinya OKI sudah menganggap Syiah dan Sunni sama. Buktinya, dalam kajian komisi bidang hak asasi manusia yang berada di bawah OKI menyebutkan bahwa Syiah harus mendapat tempat di negara-negara Sunni. Di OKI bahkan kaum Syiah sudah dianggap setara dengan umat Sunni lainnya. “Tidak ada alasan untuk menyebut Syiah sesat,” tegasnya.

Choirul mendesak agar Kemenag menerbitkan selebaran resmi yang berisi pengakuan tentang keislaman Syiah. Selebaran itu, kata dia, dibagikan ke daerah-daerah hingga tingkatan institusi kementerian terkecil. Tujuannya, tidak ada lagi pemuka agama setempat yang menggerakkan warga untuk mengintimidasi kaum Syiah yang jelas-jelas bagian dari umat Islam. “Selama ini, amunisi pemimpin agama setempat menggerakkan warga adalah karena Syiah dianggap sesat, padahal tidak,” katanya.

Di bagian lain, Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengakui adanya kekurangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya bentrok.

“Kita harus mengakui kalau hal itu terjadi, (maka) intelijennya harus diperbaiki,” kata Marciano seusai mengikuti rapat terbatas membahas insiden Sampang di Kantor Presiden, kemarin (27/8). Menurutnya, selain solusi untuk menyelesaikan bentrok, evaluasi terhadap intelijen juga harus dilakukan.
“Harusnya, intelijen yang baik mempunyai kemampuan mendeteksi secara dini hal-hal yang akan timbul,” sambung mantan Pangdam Jaya itu.

Rapat khusus membahas soal insiden di Sampang itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Wapres Boediono dan kepala BIN, rapat antara lain juga diikuti oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menag Suryadharma Ali, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, dan Panglima TNI Agus Suhartono.

SBY mengatakan, ada yang belum optimal dalam penanganan masalah di Sampang. Pasalnya, kejadian tersebut pernah terjadi bulan Desember 2011 lalu. Dia menyebut kerja intelijen lokal, baik kepolisian maupun intelijen komando territorial TNI. Begitu juga dengan peran pemerintah daerah. “Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi. Dideteksi keganjilan yang ada diwilayah itu,” urainya.

Menurut presiden, persoalan tersebut kompleks, tidak hanya berkaitan dengan keyakinan. Namun juga berkaitan dengan konflik internal keluarga. “Akhirnya saling bertautan dan karena masing masing punya pengikut, terjadilah insiden atau aksi kekerasan yang sangat kita sesalkan itu,” kata SBY.

Solusinya, lanjut dia, perlu keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, SBY juga meminta penegak hukum bertindak secara tegas dan adil. “Saya berharap para pemimpin dan pemuka agama tokoh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, utamanya pemda untuk kembali menenangkan umat mereka semua,” katanya.

Sementara itu Kapolri Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah menangkap tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka. “(Perannya) ada pelaksana, ada penggerak,” katanya. Dia menegaskan, masih ada tiga orang yang menjadi target karena dinilai bertanggung jawab dalam insiden bentrok itu.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu enggan menanggapi jika disebut kecolongan atas bentrokan itu. “Sekarang tentunya kita melihat ke depan, langkah-langkah penegakan hukum yang kita lakukan,” elaknya.
Di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Jalan H.R Rasuna Said, Menkumham Amir Syamsuddin berharap agar masalah Sampang tidak terlalu dibawa ke arah agama. Seolah-olah apa yang terjadi adalah pertikaian antara Sunni melawan Syiah. “Ada latar belakang masalah keluarga,” ucapnya.

Nah, latar belakang masalah pribadi itulah yang diharapkan bisa segera dipecahkan permasalahannya. Apalagi, tragedi yang terjadi pada Minggu (26/8) kemarin disebutnya sebagai peristiwa ulangan setahun lalu. Sehingga, kecil kemungkinan apa yang terjadi murni berlatar penistaan agama.

Itulah kenapa, dia menyebut bakal ada penegakan hukum yang tegas dalam menyelesaikan konflik antar warga itu. Termasuk mengevaluasi kenapa pertikaian itu kembali terjadi. “Berbagai pihak harus bersinergi mencari solusi, dan pencegahannya,” kata Amir.

Khusus untuk evaluasi pelaksana penegakan hukum di Sampang, Amir menegaskan bakal diambil alih oleh pemerintah kalau penegak hukum daerah enggan menangani kasus itu. Dia menyebut secara hukum acara bisa saja hal itu dilakukan meski belum ada keputusan apapun karena butuh berbagai pertimbangan.

Baginya, penegakan hukum itu penting supaya peristiwa serupa tidak terulang. Menteri yang juga advokat itu khawatir kalau konflik seperti itu bakal meningkat menjadi lebih parah dan makin berlarut. “Perintah Presiden jelas, penegak hukum dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung, dan hakim untuk turun tangan,” tegasnya.

Sementara ini, Amir belum memberi kepastian apakah ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus itu. Semua itu baru bisa dijawabnya kalau evaluasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab, dia langsung terbang menuju Sampang bersama Kemendagri untuk melakukan evaluasi bersama yang lain.