Ini dugaan skenario di balik rusuh Tolikara, Papua

Pembakaran masjid di Tolikara. (Foto: twitter)

Tragedi yang terjadi di Tolikara, Papua, Jumat (17/7) lalu hingga kini masih terus diselidiki oleh polisi. Dua orang dari jemaah Gereja Injili Di Indonesia (GIDI) pun telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni AK dan YW.

Namun, banyak pihak yang menduga peristiwa itu sengaja diletupkan. Wakil Ketua MPR, Hidayat Nur Wahid misalnya. Dia menduga ada upaya pihak asing yang sengaja memunculkan isu perpecahan dalam insiden Tolikara, Papua.

Menurutnya, pihak asing tersebut berniat ingin memerdekakan Papua dari Indonesia. “Insiden Tolikara dijadikan sarana dari pihak asing untuk mengeluarkan Papua dari Indonesia. NKRI harga mati tak boleh digadaikan dengan dalih apa pun juga,” kata Hidayat di Restauran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, Kamis (23/7).

Dia menegaskan menjaga NKRI harus dilakukan oleh seluruh elemen bangsa. Dia menduga ada skenario agar kekerasan di Tolikara seolah dilakukan oleh aparat keamanan. Skenario itu yang kemudian dijadikan bahan kuat agar Papua meninjau kembali referendum untuk memilih kemerdekaan.

“Dimunculkan seolah kesalahan aparat, aparat melakukan penembakan. Dikapitalisasi menjadi tuntutan agar Papua merdeka. Menjadikan triger untuk memunculkan tuntutan merdekanya Papua ini harus kita cegah,” bebernya.

Sejauh ini sudah ada petisi agar PBB meninjau kembali referendum untuk menghadirkan Papua mereka. Maka dari itu patut diduga bentrokan itu sudah direncanakan jauh hari.

“Ini indikasi dari pihak lain untuk mengarah pada separatisme merdekanya Papua. Ada semacam pihak yang menyengaja terjadinya bentrokan. Menjadikan sarana kemerdekaan bagi Papua,” katanya.

Hal senada juga diungkapkan Ketua Komite Umat untuk Tolikara (KOMAT TOLIKARA) Bachtiar Nasir. Menurut Nasir, masalah Tolikara adalah masalah dalam negeri. Oleh karena itu dia meminta agar semua pihak mewaspadai kepentingan asing atau pihak lain yang tidak bertanggung jawab terhadap kedaulatan NKRI.

“TNI dan Polri harus menindak unsur atau atribut yang mengarah pada keterlibatan pihak asing yang tidak bertanggung jawab,” kata Nasir di Restoran Pulau Dua, Senayan, Jakarta, kemarin.

Adanya skenario untuk membuat chaos di Tolikara diamini oleh Kepala Badan Intelejen Negara (BIN) Sutiyoso. Menurutnya, pecahnya kerusuhan di Tolikara karena ulah sekelompok orang yang sengaja memanfaatkan konflik tersebut untuk mencari keuntungan.

“Sangat sensitif, ada pihak ketiga yang memanfaatkan peristiwa ini. Seperti di negara Libya, yang kaya akan sumber daya alam jadi diperebutkan,” kata Sutiyoso saat menggelar silaturahmi dengan beberapa pejabat negara dan tokoh masyarakat di rumah dinasnya Jalan Denpasar No 42 Kuningan Jakarta Selatan, kemarin.

Meski demikian, dia tidak menjelaskan secara gamblang siapa pihak ketiga yang dimaksud. Hanya saja, kata dia, pihak ketiga itu ingin merebut kekayaan di Tanah Air mengingat Indonesia salah satu negara dengan sumber daya alam terbaik, apalagi Papua menjadi tempat berdirinya ke Freeport.

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon menduga salah satu motif dasar penyebab peristiwa itu ialah masalah ekonomi. Dia mendesak pemerintah segera mengusut tuntas motif kerusuhan di Tolikara, Papua.

Karena itu, pihaknya mengaku akan segera berkomunikasi dengan Polri. “Kita ingin berdiskusi dengan Kapolri dan pimpinan Polri yang lain agar penanganan ini jadi prioritas. Karena di tengah kondisi ekonomi yang turun, banyak hal bisa terjadi dan bisa jadi pemicu terjadi kerusuhan,” kata Fadli, kemarin

(merdeka/MahdiNews/ABNS)

Polri dan BPOM Pastikan Beras Plastik Tidak Ada

 

Jenderal Badrodin Haiti. Foto: MI/Ramdani

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti memastikan beras plastik tidak ada. Hal itu didasari hasil uji laboratorium Puslabfor Polri, Badan Pengawas Obat dan Makanan, laboratorium Kementerian Perdagangan dan Kementerian Pertanian.

"Dari hasil pemeriksaan di Sucofindo positif. Tapi di Puslabfor, BPOM, dan laboratorium Kemendag dan Kementan, negatif. Tidak ada unsur plastik," kata Badrodin usai bertemu Presiden di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (26/5/2015)

Lantaran ada perbedaan, Polri dan Kementan kemudian mendatangi laboratorium Sucofindo untuk mengambil sampel, kemudian diuji lagi di BPOM dan Puslabfor. "Setelah diperiksa di BPOM dan Puslabfor hasilnya negatif. Kami simpulkan beras plastik tidak ada," jelas Badrodin.

Hal sama ditegaskan Kepala BPOM Roy Sparingga. Roy menegaskan, hasil uji terhadap sampel yang dikirim Polri dan yang diperiksa Sucofindo sama-sama negatif. "Hasil uji kami negatif. Sample dari Sucofindo juga negatif," tegas Roy.

(Source)

Kapolri Bentuk Tim Khusus untuk Usut Beras Plastik

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, saat ditemui di Kompleks Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (22/5/2015).

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, Polri membentuk tim khusus untuk mengusut temuan beras berbahan plastik yang beredar di pasaran. Anggota tim khusus terdiri dari personel Polri dan Polda.

"Kami membentuk tim. Anggotanya tingkatan Mabes Polri hingga di Polda untuk mengusut beras plastik," ujar Badrodin, saat dihubungi, Senin (25/5/2015).

Badrodin mengaku belum melihat secara langsung fisik beras plastik. Ia meminta masyarakat tidak resah atas informasi yang beredar saat ini.

"Kami masih menunggu hasil laboratorium dari pemeriksaan beras yang diduga plastik itu," ujar Badrodin.

Kasus peredaran beras plastik ini masih dalam tahap penyelidikan. Jika penelitian Pusat Laboratorium Forensik Polri menyatakan beras memang dipalsukan, pelakunya akan diusut.

"Ini dulu yang sedang kami dalami, apakah benar atau hanya isu saja itu," ujar Badrodin.

Kasus beras plastik ini diawali dari tindakan jajaran Kepolisian Sektor Bantargebang, Bekasi, yang menutup sebuah toko yang diduga menjual beras sintetis kepada Dewi Septiani, penjual bubur di Mutiara Gading Timur. Penutupan itu dilakukan sebagai tindak lanjut dari laporan warga dan juga kabar yang beredar di media sosial mengenai peredaran beras sintetis di Bekasi.

Selain menutup toko, polisi juga mengambil sampel beberapa karung beras untuk diuji di laboratorium. Keaslian dari beras itu akan dipastikan setelah hasil tes keluar. Hingga saat ini, polisi belum dapat memastikan keaslian beras tersebut.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

"Kamu enggak usah gede-gedein, wong di satu tempat saja kok. Ini baru dilihat di labnya IPB, di labnya BPOM. Kalau sudah kami simpulkan, baru kita bicara. Jangan semua bicara, semua bicara, tetapi membesarkan masalah saja," kata Jokowi saat mengikuti car free day di Solo, Minggu (24/5/2015).
 

---

Penulis	: Fabian Januarius Kuwado
Editor	: Inggried Dwi Wedhaswary

(Source)

Ketakutan Kasus Beras Plastik, Masak Nasi Lembek lalu Lapor Polisi

Kapolri Jenderal Badrodin Haiti

Kepala Polri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti mengatakan, pemberitaan mengenai beras plastik yang marak di media membuat kekhawatiran masyarakat menjadi berlebihan. Ia mengatakan, masyarakat di daerah melaporkan dugaan penemuan beras plastik karena curiga beras yang dimasaknya memiliki ciri-ciri sebagaimana diberitakan media.

"Ada bagian dari pengaruh media yang gencar memberitakan. Masyarakat merasa ada nanak nasi yang kebanyakan air, nasinya lembek, kemudian lapor ke polisi," ujar Badrodin di Kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (26/5/2015).

Badrodin mencontohkan, di Sumatera Utara, ada pengaduan masyarakat mengenai dugaan beras plastik yang dikonsumsi keluarganya. Ia mengatakan, orang tersebut mengeluh anaknya yang sakit setelah memakan nasi yang dimasaknya. Ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan medis, anak tersebut menderita tifus.

"Karena menurut orangtuanya, ini akibat makan nasi yang diduga beras plastik. Tapi, ternyata, setelah dilakukan pemeriksaan intensif oleh dokter, yang bersangkutan tifus," kata Badrodin.

Badrodin mengatakan, kepolisian melakukan pengecekan ke setiap daerah terkait dugaan adanya beras plastik tersebut. Polri telah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan dan Badan Pengawas Obat dan Makanan untuk menindaklanjuti temuan-temuan itu.

"Sudah pasti kita imbau masyarakat. Kalau ada hal-hal yang dirugikan, khususnya konsumen, silakan melaporkan. Nanti kita akan telusuri apakah benar ada hal yang di luar kewajaran itu," kata Badrodin.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebelumnya meminta masyarakat sabar dan tidak gegabah dalam menanggapi kasus beras sintetis. Jokowi juga meminta media untuk tidak membesar-besarkan masalah beras sintetis karena masih dalam tahap penelitian para ahli.

---

Penulis	: Ambaranie Nadia Kemala Movanita
Editor	: Sandro Gatra

(Source)

Sebut Jokowi Pembohong, OPM Nyatakan Perang Terbuka dengan TNI dan Polri

Kelompok separatis Organisasi Papua Merdeka pimpinan Puron Wenda dan Enden Wanimbo yang bermarkas di Lany Jaya, Papua. (VIVA.co.id/Banjir Ambarita)

"Mulai sekarang kami nyatakan perang revolusi total dari Sorong hingga Merauke, yakni perang secara terbuka terhadap semua orang Indonesia yang ada di tanah Papua," kata Enden Wanimbo melalui percapakan telepon pada Jumat, 22 Mei 2015. 

Perang terbuka itu, kata Enden, untuk menyatakan ketegasan bahwa perjuangan Papua Merdeka tetap menjadi harga mati. Mereka menolak segala bentuk dialog. "Sekaligus menyikapi pernyataan Presiden Jokowi bahwa Papua sudah aman, itu tidak benar.”

Menurut Enden, guna mendukung aksi perang terbuka, kelompoknya kini sudah mengumpulkan berbagai senjata dan amunisi. "Persenjataan sudah kami persiapkan untuk melancarkan perang terbuka," katanya. 

Hal senada dikatakan Puron Wenda. Menurutnya, pernyataan Jokowi bahwa Papua sudah aman tidak benar. “Komando OPM siap perang. Kami tak mau dialog yang diatur-atur Indonesia, yang suka tipu-tipu," ujarnya. 

Ia juga mengungkapkan, kelompoknya sedang menyiapkan persenjataan. Tak disebutkan dengan terang waktu perang terbuka itu tetapi Enden bilang “Sekarang tinggal tunggu komando maka perang dimulai.”

Dia meminta pemerintah Indonesia keluar dari seluruh tanah Papua. “Karena kami akan terus berperang untuk Papua Merdeka.”

Dalam perang terbuka atau yang dinamai revolusi total dari Sabang sampai Merauke, kelompok OPM Puron Wenda dan Enden Wanimbo berupaya mengusir Indonesia dari Papua. "Pengusaha, buruh bangunan, pegawai negeri orang Indonesia akan diusir, bukan hanya tentara atau polisi," kata Puron Wenda.

Puron mengklaim semua gerakan mereka adalah gerakan politik untuk kemerdekaan Papua. Dia menolak tegas disebut sebagai kelompok kriminal, kelompok pengacau, kelompok kecil, atau istilah lain yang serupa. “Kami pejuang kemerdekaan Papua," katanya. 

Enden Wanimbo juga mengajak wartawan asing untuk masuk ke Papua guna menyaksikan secara langsung aksi yang akan mereka lancarkan. Wartawan internasional dan nasional harus diberi kebebasan untuk melakukan peliputan di Papua. (viva.co.id)

Sedang Darurat, Mahasiswa Papua Demo Ragukan Presiden Jokowi

Alisasi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang, Jawa Timur, Selasa (19/5/2015). Aksi ini untuk menyambut Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Grup (MSG) pada 21 Mei 2015.

Aliansi Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur menggelar demonstrasi terkait akses jurnalis Internasional di pulau mereka.
Menurut mahasiswa Paua, upaya Presiden Joko Widodo untuk membuka jurnalis asing tersebut masih sebatas wacana.

Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Selasa (19/5/2015). Unjuk rasa ini dilakukan lebih dari 20 mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di Malang.

Wilson Nawipa selaku juru bicara memaparkan, keputusan Presiden Jokowi membuka akses jurnalis asing belum memuaskan masyarakat Papua.
Ini disebabkan kenyataan kehidupan kebebasan pers Papua selama 53 tahun menjadi bagian dari Indonesia sangat buruk.

Menurut Wilson, masyarakat Papua selama ini dijauhkan dari kehidupan dunia internasional.Tak hanya kehidupan internasional, media di Papua juga sulit mendapatkan akses. Ini membuat peristiwa kekerasan dan kebrutalan militer di Papua tak terdengar, atau dibungkam.
"Akses jurnalis ke Papua selama ini cenderung untuk merayu rakyat Papua," tambah Wilson.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan untuk membuka akses jurnalis internasional di Papua saat menghadiri panen raya, Kampung Wameko, Hurik, Merauke pada 10 Mei 2015.

Kala itu ia menyatakan bahwa jurnalis bebas meliput berbagai macam hal di Papua. Jurnalis asing juga tak perlu meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk meliput di Papua.

Walau demikian, pernyataan Joko Widodo itu masih belum ditindaklanjuti hingga kini. Kata Wilson, belum ada informasi, atau aturan baru di Papua terkait mekanisme peliputan para Jurnalis asing di sana.
Selain berbicara soal akses jurnalis di Papua, aliansi ini juga menyerukan perlidungan terhadap etnis Melanesia atau Papua Melanosoid.

Berdasar Data United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) sebanyak 269 aktivis ditangkap, sepanjang 30 Maret-1 Mei 2015.

Menurutnya, Papua kini dalam kondisi darurat sipil. Ini menyusul penembakan aparat militer terhadap Leonardus Magai Yogi. Aksi penembakan terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG).

Dengan latar belakang itu, mereka pun mendukung Kemerdekaan West Papua. Bahkan, kata Wilson, negara di kawasan Melanesia juga mendukung kemerdekaan Papua.

Negara Melanesia itu seperti Papua New Ginie, Fiji, Vanuatu, Solomon Island dan New Caledonia.
ULMWP, katanya, merupakan representasi rakyat papua. Mereka menyerukan dan mendukung penuh keanggotaan West Papua di MSG. Deklarasi tersebut akan disampaikan secara serentak di 9 Negara dan 20 Kota pada 21 Mei mendatang.

"Warga Sorong sampai Merauke mendukung keluar dari Negara Indonesia," lanjutnya.
Meski demikan, demonstrasi para mahasiswa ini berlangsung lancar dengan pengawalan sekitar 50 polisi dari Polresta Malang.

Mereka dengan bebas berorasi di sekitar Tugu Kota Malang, memperlihatkan berbagai poster dukungan seperti
"West Papua Back to Family", "Stop Pemusnahan Etnis Melanesia", "West Papua for MSG", "TNI Polri Stop Diskriminasi dan Intimidasi", dan "Segera Buka Akses Jurnalis Internasional."

(Adrianus Adhi)

(Source)

Menakar Kapasitas Jokowi

Sudah tiga bulan lamanya Jokowi memegang tampuk posisi tertinggi di negeri ini. Selama kurun waktu yang hanya seumur jagung tersebut, ternyata Jokowi sudah berhadapan dengan sejumlah peristiwa yang menjadi batu ujian bagi kapasitasnya sebagai presiden.

Peristiwa itu dimulai dari tarik ulur kepentingan politik saat pembentukan kabinet. Disusul dengan perseteruan di DPR antara dua kubu yang bersaing di pilpres. Kubu yang mestinya melumer seiring berakhirnya masa pilpres itu malah sempat semakin semakin mengkristal. Lalu, ada polemik soal eksekusi hukuman mati yang sempat mencuatkan kemungkinan memburuknya hubungan diplomatik Indonesia dengan sejumlah negara sahabat. Dan kini, Jokowi dihadapkan kepada situasi yang sangat krusial, yaitu perseteruan antara dua institusi vital negara ini: KPK versus Polri.

Konflik-konflik di atas tentu saja akan sangat memecah konsentrasi kinerja kabinet Jokowi dalam membangun negeri. Perhatian Jokowi pastilah saat ini lebih terfokus kepada penyelesaian kasus ini ketimbang menggerakkan dan memonitor kinerja para menterinya untuk bekerja dalam rangka membangun negara. Untuk sementara, jargon “kerja, kerja, kerja” seakan tenggelam di tengah hiruk-pikuk konflik.

Jokowi sadar, konflik-konflik ini juga tidak mungkin diabaikan begitu saja. Berpolitik dan manajemen konflik adalah bagian yang tak mungkin terpisahkan dari lembaga kepresidenan. Mengabaikannya adalah bunuh diri. Tapi, justru di sinilah kita akan bisa menilai kemampuan seorang Jokowi dalam kapasitasnya sebagai seorang kepala pemerintahan. Apapun yang akan dilakukan Jokowi akan menunjukkan apakah dia layak atau tidak berada di posisi paling bergengsi ini.

Sampai sejauh ini, tingkat kepercayaan masyarakat kepada Jokowi menunjukkan trend yang cenderung terus menurun. Gegap gempita ekspektasi yang ditunjukkan oleh masyarakat (terutama para pendukung Jokowi) kini tidak lagi kelihatan. Bahkan para relawan yang tergabung dalam Konser Salam Dua Jari sudah terang-terangan menyatakan kekecewaan mereka.

Mereka kecewa karena Jokowi yang begitu mereka puja ternyata tetap mencalonkan Komjen Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri. Mereka juga kecewa karena di saat konflik memuncak yang ditandai dengan penangkapan Bambang Widjojanto ditangkap, statemen Jokowi sangat datar dan normatif. Alhasil, Jokowi dianggap gagal memenuhi ekspektasi mereka yang telah begitu menggebu mendukungnya; mereka yang begitu optimis bahwa Jokowi akan mampu menjadi pemimpin terbaik Indonesia.

Mengapa bisa terjadi seperti ini? Mengapa kita umumnya dikecewakan dengan kinerja orang yang sudah kita dukung mati-matian? Mengapa kalau sudah urusan jabatan politik, ekspektasi kita sering kali terhempas di udara kosong?

Inilah masalah yang sering diabaikan oleh sebagian besar dari kita. Akal sehat kita menyatakan bahwa harus ada sinkronisasi yang jelas dan terukur antara tugas-tugas dan syarat-kriteria. Hal ini kita terapkan secara ketat untuk jabatan-jabatan di perusahaan. Kita hanya akan mempekerjakan seseorang untuk jabatan manajer, dengan tugas-tugas A-B-C-D, jika orang tersebut memenuhi syarat dan kriteria yang sesuai dengan tugas-tugasnya itu. Kita buat kriteria, syarat, dan alat ukurnya secara ketat.

Sayangnya, hal yang sama tidak tampak untuk pengisian pos dan jabatan paling vital di negara ini, yaitu jabatan presiden. Tugas dan kewenangan presiden ini sangat besar dan krusial. Kewenangannya dalam hal grasi dan amnesti membuat keputusan-keputusannya terkait langsung dengan nyawa seseorang. Presiden juga punya hak menyatakan perang yang menjadi pertaruhan hidup-mati dan martabat bangsa.

Lalu, bagaimana dengan kriteria seseorang untuk menjadi presiden? Sama sekali tidak relevan. Kriterianya sangat mengambang. Tolok ukur yang dibuat juga tidak jelas. Syarat utama menjadi presiden di negara kita hanyalah popularitas dan dukungan politik. Inilah yang menyebabkan sejumlah seniman yang populer dengan percaya diri menyatakan siap menjadi presiden. Dengan kriteria yang sangat longgar seperti itu, mereka memang sah-sah saja menjadi kandidat.

Tentu saja, hal ini tidak berarti bahwa rakyat Indonesia telah salah memilih Jokowi-JK, dan seharusnya menjatuhkan pilihan kepada Prabowo-Hatta. Prabowo dan siapapun juga belum tentu mampu menanggung beban ini. Tokh, mereka juga tidak diharuskan memenuhi syarat dan kriteria yang relevan.

Malam hari, pasca pelantikannya sebagai presiden, wajah Jokowi terlihat sangat lelah, meskipun tetap mengumbar senyum dan meladeni bersalaman dengan orang-orang di luar pagar istana yang berteriak-teriak histeris menyebut namanya. Saat itulah Jokowi berkata dengan nada gamang, “Ekpektasi mereka terlalu tinggi.”

(Source)

Ini Komentar PBNU dan MUI Soal Video Ancaman ISIS, Ketua PBNU: Soal Ancaman ISIS, Aparat Harus Tegas Menjaga NKRI

JAKARTA – Ketua PBNU, KH Maksum Machfoedz, menyerukan agar pemerintah dan aparat kemanan harus tegas menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) terkait video ancaman yang diduga diunggah oleh anggota kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). “Aparat harus tegas menjaga NKRI” kata Maksum saat dihubungi Republika Online, Ahad (28/12).

Meskipun warga negara Indonesia yang bergabung dengan ISIS terhitung sangat kecil jumlahnya. Namun, lanjut dia, bukan berarti kasus ini tidak penting untuk dicermati. Maksum mengatakan, semua masyarakat Indonesia termasuk TNI, Banser, Nahdliyin, Muhammadiyah tetap harus waspada dan tidak terprovokasi dengan video ancaman tersebut. Apalagi jangan sampai kemasukan oleh paham-paham ISIS.

PBNU, kata Maksum, mengimbau semua lembaga dan jamaah untuk makin teguh dengan akidah yang toleran. Ia juga meminta peran negara untuk turut mencermati garis etika dakwah di Indonesia.
Sebelumnya, sebuah video berisikan ancaman terhadap TNI, Polri, dan Banser yang diduga berasal dari anggota ISIS beredar di youtube. Video tersebut diunggah pada tanggal 24 Desember lalu oleh pemilik akun Al-Faqir Ibnu Faqir. Dalam video berdurasi sekitar empat menit tersebut, tampak seorang bejaket hitam dan menggunakan topi hitam.

Pengancam tersebut diduga bernama Abu Jandal Al Yemeni Al Indonesia. Ia mengancam jika Pasukan TNI, Polri, Densus 88 dan Banser tidak sanggup mendatanginya, maka pasukan di Negeri Syam dan Irak akan mendatangi Indonesia dan membantai satu persatu pasukan TNI, Polri, Densus 88 dan Banser.

Majelis Ulama Indonesia ( MUI ) : Soal Video ISIS, Itu Hanya Sensasi Dari Orang Bodoh

JAKARTA – Wakil Sekjen Majelis Ulama Indonesia (MUI), Tengku Zulkarnain, mengatakan video yang beredar di Youtube tak perlu dikhawatirkan. Karena menurut dia video ancaman yang diunggah salah satu anggota kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) yang sempat beredar beberapa waktu lalu hanya sensasi belaka.

“Itu bukan ancaman, hanya sensasi dari orang bodoh yang tidak tahu agama” kata Tengku Zulkarnain saat duhubungi Republika Online, Ahad (28/12).

Menurut Tengku Zulkarnain, mustahil bagi ISIS dengan jumlahnya yang sedikit dapat menghancurkan Indonesia yang merupakan negara besar. Bisa jadi, kata Tengku Zulkarnain, video tersebut hanya sensasi orang setengah gila dengan mengatasnamakan ISIS yang ingin memperkeruh suasana.

Lebih jauh lagi ia menegaskan, ancaman tersebut bukan merupakan hal yang berbahaya. Dengan cepat, pelaku dan motif video tersebut dapat diketahui oleh intelijen.
“Dalam seminggu pasti ketahuan sama intelijen, ini masalah seujung kuku” papar Tengku Zulkarnain.
ISIS, kata Tengku Zulkarnain, bahkan tidak mampu menembus organisasi kemasyarakatan (ormas) Islam yang ada di Indonesia. Karena, menurutnya, Indonesia merupakan warisan dari ulama-ulama.

Tengku Zulkarnain mengimbau agar seluruh masyarakat segera merapatkan barisan menolak ISIS yang dapat memecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena, ia menegaskan, Indonesia merupakan amanat yang harus diberikan kepada anak cucu dan jangan sampai dicacati oleh pikiran-pikiran rusak.

Kapolri Pastikan Kapolsek Bima Ditembak Kelompok Teroris

Kapolri Komjen Pol Sutarman langsung melakukan konferensi pers usai upacara serah terima jabatan Kapolri di Mako Brimob Kelapa Dua (Liputan6.com/ Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Kapolri Jenderal Sutarman memastikan kematian Kapolsek Ambalawi, Kota Bima, Nusa Tenggara Barat (NTB), AKP Abdul Salam, akibat ditembak kelompok teroris.

"Ya, terorisme. Di Bima ini sedang diselidiki setelah kita lakukan otopsi," kata Sutarman usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) antara Polri dan KPK mengenai sosialisasi gratifikasi di Mabes Polri, Jakarta, Selasa (19/8/2014).

Meski pelaku teror itu bukan kelompok jaringan ISIS, namun Sutarman memastikan bahwa pelaku penembakan itu orang yang sama dalam kasus penembakan sebelumnya yang tengah dicari polisi.

"Kita prediksi ada penembakan dan itu sedang (dicari), orang-orangnya sebenarnya di beberapa penembakan lalu sudah kita ikuti sebenarnya," tegas Sutarman.

Siapa pelaku penembakan tersebut? Sutarman masih merahasiakannya. Sebab tim Densus 88 bersama gabungan Polda NTB tengah mencari pelaku.

"Pelaku-pelaku penembakan sudah kita ikuti. Saya memang tidak usah menyebut namanya satu-satu, karena sedang dalam proses," tandas dia.

Sebelumnya sempat beredar kabar bahwa tewasnya AKP Abdul Salam akibat kecelakaan lalu lintas pada Sabtu 16 Agustus lalu. Setelah ditelusuri, sang perwira pertama itu ternyata tewas akibat tembakan yang mengarah ke bagian kepala.
Belum diketahui berapa tembakan yang mengarah ke tubuh Abdul Salam, namun kata Sutarman, motif sementara penembakan adalah teror.
Terkait penembakan ini, jajaran polres Dompu telah melakukan sweeping senjata api di kampung yang diduga tempat senpi banyak beredar yakni perkampungan Mangge Maci, Kelurahan Simpasai, Kecamatan Woja.

Pada sweeping tersebut polisi berhasil menemukan puluhan senjata api rakitan jenis laras panjang, pendek, dan busur serta anak panah yang ditanam di kebun warga menggunakan karung. Polisi kemudian mengamankan seluruh temuan tersebut ke Mapolres Dompu. (Yus)

(Sunariyah)

Source

Polri Menyatakan: Jangan Beri Kesempatan ISIS Berkembang

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengimbau masyarakat untuk mewaspadai dan tidak memberi kesempatan bagi perkembangan paham dan organisasi Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia.

"Kami mengimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk tidak memberikan ruang dan mengakomodir berbagai kegiatan pengembangan jaringan ISIS di Indonesia," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol. Boy Rafli Amar di Jakarta, Selasa.

Boy menegaskan bahwa pemerintah tentu tidak mengizinkan kelompok tersebut melakukan aktivitas di Indonesia karena paham ISIS bertentangan dengan Pancasila, Undang Undang Dasar 1945, dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Paham yang disebarkan oleh para pengikut ISIS, menurut dia, juga bertentangan dengan falsafah bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika.

"Karena kita negara besar dengan bangsa yang terdiri dari berbagai suku dan agama, sehingga paham ISIS ini tidak cocok untuk negara kita," ujarnya.

Ia juga mengatakan bahwa kepolisian sudah pernah menangani beberapa kasus terorisme yang melibatkan oknum-oknum yang menangani perekrutan orang-orang yang berangkat ke Suriah.

"Hal ini sudah menjadi pantauan kami sejak beberapa bulan yang lalu walaupun tidak menjadi fokus penyelidikan," ungkapnya.

Ia menjelaskan, Polri bersama dengan Kementerian Agama, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Kementerian Hukum dan HAM, dan Kementerian Luar Negeri terus melakukan langkah proaktif untuk mencegah perkembangan organisasi maupun paham ISIS di Indonesia.

"Kami meminta kepada semua pihak untuk tidak memberikan ruang atau kesempatan bagi organisasi ISIS yang bersifat mengedepankan cara-cara kekerasan. Kami mohon masyarakat tidak mudah terprovokasi untuk ikut dalam kelompok ISIS," ujar Boy.

Sebelumnya beredar video berisi ajakan jihad berdurasi delapan menit yang diunggah oleh akun YouTube bernama Jihadology pada 22 Juli 2014 berisikan ajakan jihad.

Dalam video itu seorang pria warga negara Indonesia yang menyebut dirinya Abu Muhammad al-Indonesia mengajak Muslim Indonesia untuk bergabung dengan ISIS.

Menurut Kepala Polri Jenderal Pol Sutarman, WNI dalam video berjudul "Joint the Rank" itu merupakan buronan kepolisian yang sudah setahun masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Ia meminta seluruh elemen masyarakat dan penegak hukum melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah berkembangnya gerakan-gerakan mendukung ISIS.

Ja’far Umar Thalib Ancam Kebhinekaan

Panglima Laskar Jihad Ja’far Umar Thalib menegaskan dirinya tidak takut kepada Raja Kraton Yogyakarta, Sri Sultan Hamengku Buwono X.

Hal ini dinyatakan di hadapan ratusan orang dalam acara tabligh akbar berjudul “Perang Melawan Pluralisme” di Masjid Gede Kauman, Yogyakarta, Minggu (8/6).

Ja’far mengatakan dirinya siap berperang melawan pluralisme karena menurut dia, Islam tidak mengenal paham tersebut. Penolakan dan kecaman untuk hidup dalam keberagaman itu ditujukan juga kepada Raja Kraton Yogyakarta yang dianggap selalu menyerukan pluralisme.

“Umat Islam menentang pluralisme. Biarpun Sultan bilang begitu, saya tidak takut kepada Sultan. Meskipun ratusan Kraton bersatu, saya tidak takut,” katanya.

(baca: Yogyakarta Darurat Intoleransi).

Ia pun mengatakan, salah satu resiko berperang melawan pluralisme adalah ditangkap Polisi. Tapi menurut dia, itu adalah resiko biasa dalam berperang. Ditambah lagi, Ja’far Umar Thalib mengaku tidak punya rasa takut kepada Kapolda. “Meskipun TNI dan Polri melebur, saya tidak takut pada Kapolda.”

Sebelumnya, pengurus Masjid Kauman menolak untuk memberikan izin penyelenggarakan tabligh akbar karena tema yang diusung acara tersebut yaitu “Perang Melawan Pluralisme”. Tema itu dianggap tidak sesuai dengan kondisi Yogyakarta.

“Izin sudah diajukan seminggu lalu, tapi belum ada temanya,” jelas pengurus Masjid Gede Kauman, Budi Setyawan. “Kalau tema yang “Perang Melawan Pluralisme” itu tidak boleh, lalu kemudian mereka menggantinya.”

Kepolisian Yogyakarta juga sudah mengeluarkan izin untuk pelaksanaan tabligh akbar ini, yang akhirnya berubah judul menjadi “Umat Indonesia Bersatu untuk Indonesia yang Maju”.
Saat acara berlangsung, tidak nampak pengamanan ketat dari pihak Kepolisian. Polisi hanya berjaga – jaga disepanjang jalan raya menuju Masjid Gede Kauman.

Masjid Gede Kauman adalah masjid tertua di Yogyakarta. Biasanya Sultan dan keluarganya memilih masjid ini untuk shalat Jumat dan hari raya keagaaman. Masjid yang terletak di alun-alun utara ini hanya berjarak satu kilometer dari tempat tinggal Sultan Hamengku Buwono X.

Editor: Citra Dyah Prastuti
http://www.portalkbr.com/berita/nasional/3274014_4202.html

Ceramah Ja’far Umar Thalib Ancam Toleransi Umat Beragama 

Isi ceramah Panglima Laskah Jihad Jafar Umar Thalib dianggap memprovokasi umat Islam di Yogyakarta untuk menolak toleransi antar umat beragama.

Ceramah tersebut disampaikan dalam Tabligh Akbar yang berlangsung hari Minggu (8/6) di Masjid Kauman, Yogyakarta. Acara tersebut semula berjudul “Perang Melawan Pluralisme”, tapi demi lantas berganti nama menjadi “Umat Indonesia Bersatu untuk Indonesia yang Maju”.

Koordinator Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) Benny Susanto mengatakan, sikap pemerintah yang mendukung pluralisme dibaca sebagai ‘genderang perang’ oleh kelompok Laskar Jihad.
“Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Ustad Jafar,” kata Benny. “Jadi bulan Ramadhan dianggap sebagai bulan Jihad. Dan siap-siap saja kalau pluralisme masih disampaikan oleh negara, (yang dianggap sebagai) kaki tangan kafir.”

“Kalau pemerintah Kraton maupun polisi tetap menyebarkan pluralisme, itu berarti genderang perang bagi kelompok seperti mereka.”

Selain ceramah yang dinilai provokatif, Pemerintah Yogyakarta juga dianggap tidak berani turun tangan mengatasi aksi provokasi Panglima Laskar Jihad Jafar Umar Talib. Benny mengaku sudah bertemu dengan Gubernur, Bupati dan Kapolda Yogyakarta untuk menagih ketegasan mereka dalam menyikapi provokasi yang dilontarkan oleh Jafar Umar Thalib. Tapi menurut Benny, pemerintah justru membiarkannya.
“Apakah nggak ada keberanian untuk bersikap tegas, saya nggak tahu. Tapi waktu saya bertemu Gubernur tentang hal ini, katanya sudah berkoordinasi dengan Kapolda. Tapi ya itu sebatas formalitas. Tidak ada sisi upaya represif dari negara sebagai penegak hukum.”

Masjid Kauman di Yogyakarta dianggap sebagai simbol kebhinekaan bagi masyarakat Yogyakarta yang mengusung pluralisme.

http://portalkbr.com/berita/nasional/3274129_4202.html
Sultan Enggan Tanggapi Provokasi Jafar Umar Thalib

Yogyakarta – Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X enggan menanggapi aksi provokatif yang dianggap akan memberikan dampak buruk bagi kehidupan bertoleransi di Yogyakarta.
Aksi provokatif sebelumnya dilakukan Panglima Laskah Jihad Jafar Umar Thalib saat berceramaah di Masjid Kauman, hari Minggu kemarin (8/6). Ia dianggap memrovokasi umat Islam di Yogyakarta untuk menolak toleransi antarumat beragama.

Menurut Sultan, sekarang ini saatnya semua pihak untuk menahan diri agar kehidupan masyarakat kembali aman.

“Kita saat ini mau menurunkan tensi, jadi sesuatu yang saya harus mengomentari hal seperti itu tidak usahlah itu akan menumbuhkan ketidakpastian dari masyarakat merasa tidak aman, tidak usahlah,” katanya di Kantor Gubernur, Senin (9/6).

Menurut Sultan saat ini koordinasi untuk menjaga keamanan berada di Kepolisian. Segala penindakan hukum merupakan tanggungjawab polisi. “Kita sudah ada MOU (Nota Kesepahaman, red.) dengan penegak hukum di DIY, mestinya itu semua aplikasinya di tangan Polda,” kata Sultan.

Editor: Anto Sidharta
http://portalkbr.com/nusantara/jawabali/3274813_4262.html

Sumber: satu islam.