Alisasi Mahasiswa Papua melakukan unjuk rasa di depan DPRD Kota Malang,
Jawa Timur, Selasa (19/5/2015). Aksi ini untuk menyambut Konferensi
Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Grup (MSG) pada 21 Mei 2015.
Aliansi Mahasiswa Papua di Malang, Jawa Timur menggelar demonstrasi terkait akses jurnalis Internasional di pulau mereka.
Menurut mahasiswa Paua, upaya Presiden Joko Widodo untuk membuka jurnalis asing tersebut masih sebatas wacana.
Unjuk rasa itu berlangsung di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang, Selasa (19/5/2015). Unjuk rasa ini dilakukan lebih dari 20 mahasiswa asal Papua di berbagai perguruan tinggi di Malang.
Wilson Nawipa selaku juru bicara memaparkan, keputusan Presiden Jokowi membuka akses jurnalis asing belum memuaskan masyarakat Papua.
Ini disebabkan kenyataan kehidupan kebebasan pers Papua selama 53 tahun menjadi bagian dari Indonesia sangat buruk.
Menurut Wilson, masyarakat Papua selama ini dijauhkan dari kehidupan dunia internasional.Tak hanya kehidupan internasional, media di Papua juga sulit mendapatkan akses. Ini membuat peristiwa kekerasan dan kebrutalan militer di Papua tak terdengar, atau dibungkam.
"Akses jurnalis ke Papua selama ini cenderung untuk merayu rakyat Papua," tambah Wilson.
Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo memastikan untuk membuka akses jurnalis internasional di Papua saat menghadiri panen raya, Kampung Wameko, Hurik, Merauke pada 10 Mei 2015.
Kala itu ia menyatakan bahwa jurnalis bebas meliput berbagai macam hal di Papua. Jurnalis asing juga tak perlu meminta izin khusus dari Kementerian Luar Negeri untuk meliput di Papua.
Walau demikian, pernyataan Joko Widodo itu masih belum ditindaklanjuti hingga kini. Kata Wilson, belum ada informasi, atau aturan baru di Papua terkait mekanisme peliputan para Jurnalis asing di sana.
Selain berbicara soal akses jurnalis di Papua, aliansi ini juga menyerukan perlidungan terhadap etnis Melanesia atau Papua Melanosoid.
Berdasar Data United Liberalition Movement for West Papua (ULMWP) sebanyak 269 aktivis ditangkap, sepanjang 30 Maret-1 Mei 2015.
Menurutnya, Papua kini dalam kondisi darurat sipil. Ini menyusul penembakan aparat militer terhadap Leonardus Magai Yogi. Aksi penembakan terjadi menjelang Konferensi Tingkat Tinggi Melanesian Spearhead Group (MSG).
Dengan latar belakang itu, mereka pun mendukung Kemerdekaan West Papua. Bahkan, kata Wilson, negara di kawasan Melanesia juga mendukung kemerdekaan Papua.
Negara Melanesia itu seperti Papua New Ginie, Fiji, Vanuatu, Solomon Island dan New Caledonia.
ULMWP, katanya, merupakan representasi rakyat papua. Mereka menyerukan dan mendukung penuh keanggotaan West Papua di MSG. Deklarasi tersebut akan disampaikan secara serentak di 9 Negara dan 20 Kota pada 21 Mei mendatang.
"Warga Sorong sampai Merauke mendukung keluar dari Negara Indonesia," lanjutnya.
Meski demikan, demonstrasi para mahasiswa ini berlangsung lancar dengan pengawalan sekitar 50 polisi dari Polresta Malang.
Mereka dengan bebas berorasi di sekitar Tugu Kota Malang, memperlihatkan berbagai poster dukungan seperti
"West Papua Back to Family", "Stop Pemusnahan Etnis Melanesia", "West Papua for MSG", "TNI Polri Stop Diskriminasi dan Intimidasi", dan "Segera Buka Akses Jurnalis Internasional."
(Adrianus Adhi)
(Source)
