Daftar Isi Nusantara Angkasa News Global

Advertising

Lyngsat Network Intelsat Asia Sat Satbeams

Meluruskan Doa Berbuka Puasa ‘Paling Sahih’

Doa buka puasa apa yang biasanya Anda baca? Jika jawabannya Allâhumma laka shumtu, maka itu sama seperti yang kebanyakan masyarakat baca...

Pesan Rahbar

Showing posts with label Indonesia. Show all posts
Showing posts with label Indonesia. Show all posts

Bahas ISIS, Jokowi Minta Intelijen Indonesia Ditempatkan di Turki


Presiden Joko Widodo meminta izin kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk penempatkan intelijen Indonesia di Turki. Hal tersebut guna mengantisipasi kelompok Islamic State (ISIS) asal Indonesia yang hendak menyeberang ke Suriah melalui negara Turki.
 
"Kita tahu bahwa banyak dari sini yang menuju Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kita juga minta agar ada kerjasama intelijen. Kita minta ada nanti yang kita tempatkan di sana," kata Jokowi, usai mengantar Erdogan ke mobilnya di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Jokowi menyebut, kerja sama antara intelijen Indonesia dan Turki dinilai mampu menangani ancaman terorisme. Terutama menumpas perkembangan kelompok ISIS di Timur Tengah.

"Agar bisa menukar informasi. Ini betul-betul kita lakukan," imbuh dia.

Sementara itu, Erdogan mengungkapkan segera menutup perbatasan antara Turki dan Suriah demi mengurangi eksodus calon-calon anggota kelompok ISIS.

"Kita harus menutup perbatasan kita. Apabila mereka datang menuju Syiria kita tidak izinkan," ungkap dia.

Terkait penanganan irregular movement of people. Pemerintah Turki sudah mendeportasi 1600 orang ke negara masing-masing, 300 ribu ditangkap dan 16 ribu orang digagalkan masuk ke negeri dua benua tersebut.

"Sebanyak 16 ribu tidak masuk karena ditutup, 1600 dideportasi, yang  1300 orang ditangkap dan kita keluarkan," bebernya
(MetroNews/Shabestan/ABNS)

ISIS, Masalah Bersama Indonesia dan Turki


Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Isu ISIS menjadi bahan diskusi dari kedua tokoh.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton sekitar pukul 10.00 WIB yang kebetulan juga sedang dilaksanakan forum bisnis Indonesia-Turki. Dari pembicaraan tersebut JK mengatakan, salah ISIS merupakan suatu gejala yang dihadapi oleh kedua negara itu.

"Ya saya kira itu (soal ISIS) sudah selalu dibicarakan terus. Karena masing-masing kita menghadapi suatu gejala yang sama, yaitu ISIS," ujar JK kepada wartawan saat ditemui di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (1/7/2015).

Kemudian hasil lain dari pembicaraan tersebut, Indonesia dan Turki akan bekerjasama dalam memberantas terorisme. JK mengaku bentuk kerjasamanya akan lebih kepada sistemnya dan informasi intelijen.

"Pertama karena kita negara yang beda jaraknya, jadi lebih kepada sistemnya dan informasi intelijen dan juga bagaimana orang Indonesia diawasi disana," sebut JK.

Saat ini Turki sedang berupaya untuk menutup jalan di perbatasan menuju Suriah dalam mengurangi jumlah anggota ISIS yang baru. Menurut JK hal ini tidak memberi dampak khusus bagi Indonesia.

"Ya itu urusan Turki tentunya tetapi impactnya ke Indonesia kan beda, kecil. Beda sekali," katanya.

(MetroNews/Shabestan/ABNS)

Pakaian Militer Buatan Indonesia Dipakai di 30 Negara


Sudah menjadi rahasia umum bahwa Indonesia merupakan negara yang kaya dari segi sumber daya alamnya. Namun banyak masyarakat Indonesia yang merasa kurang percaya diri akan kemampuan diri mereka dalam menciptakan berbagai hal hebat. Salah satunya adalah ternyata orang Indonesia sanggup membuat pakaian militer buatan Indonesia yang memiliki kualitas dunia.

Bahkan banyak Negara lain mempercayakan kualitas seragam militer mereka pada hasil karya anak bangsa ini. Pakaian Militer Buatan Indonesia yang Mendunia Sebuah perusahaan raksasa di daerah Sukoharjo Jawa Tengah merupakan asal muasal dari seragam militer berkualitas buatan Indonesia ini.

PT Sri Rejeki Isman atau lebih dikenal dengan PT Sritex merupakan produsen utama dalam pembuatan seragam militer tersebut. Perusahaan yang bergerak di bidang tekstil ini sudah didirikan oleh Haji Mohammad (HM) Lukminto di tahun 1966 silam. Beliau mengawali usahanya tidak langsung sebesar ini, melainkan berawal dari berjualan pakaian kecil-kecilan di pasar Klewer Solo Jawa Tengah.

Hingga kini, beliau telah memiliki perusahaan sebesar 150 hektar dengan total karyawan mencapai 18.000 karyawan. Perusahaan tekstil raksasa ini juga mengekspor 70 persen hasil produksinya dan 30 persen sisanya dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Bahkan kebutuhan seragam militer 30 negara di dunia dipenuhi oleh perusahaan ini. Sangat membanggakan bukan. Haji Mohammad (HM) Lukminto Pendiri PT Sritex Sebanyak 30 negara menjalin kerjasama dengan perusahaan ini dalam penyediaan seragam militer. Kemudian 40 negara sisanya menjalin kerjasama di bidang fashion lain seperti benang, model pakaian, kain, dan masih banyak lagi hal lainnya yang berkaitan dengan produk tekstil.

Dari ketiga puluh negara yang menjalin kerjasama tujuh diantaranya berasal dari belahan bumi Eropa. Negara-negara Eropa tersebut memiliki kebutuhan seragam militer khusus dan dianggap menjadi Negara dengan kebutuhan seragam militer paling sulit di dunia. Negara-negara tersebut diantaranya adalah Jerman, Austria, Belanda, Swedia, Inggris dan Kroasia. Bisa dikatakan bahwa kualitas seragam hasil buatan tangan anak bangsa ini sanggup disetarakan dengan kualitas seragam militer milik NATO.

Perusahaan asal Sukoharjo Jawa Tengah ini juga memiliki desain kain lebih dar 300 ribu desain dan kesemuanya telah memiliki hak paten khusus dari Dirjen HAKI. Enam diantara keseluruhan desain tersebut merupakan desain pakaian militer, kemudian satu diantara keenam desain seragam tersebut adalah desain resmi pakaian seragam militer milik Indonesia.

Sritex menjadi pilihan utama Negara-negara lain dalam hal seragam militer mereka karena perusahaan ini selalu mengedepankan 3 poin utama yakni kualitas, ketepatan waktu pengiriman, dan harganya yang bersaing. Tentunya siapa yang tidak tergiur dengan komitmen dari perusahaan Sritex ini. Beragam jenis dan spesifikasi kain yang terdapat pada perusahaan ini sangatlah beragam dan siap memenuhi kebutuhan konsumen yang membutuhkan spesifikasi kain khusus sekalipun. Beberapa contoh kain yang memiliki spesifikasi khusus yakni seperti anti air, anti serangga, tahan api, anti noda, bobot ringan, anti infra merah, hingga pakaian berpori-pori mampu dibuat di perusahaan ini.

Selain memproduksi seragam khusus militer, PT Sritex ini juga masih memproduksi jenis pakaian lain untuk kebutuhan tekstil dalam dan luar negeri. Tentunya dengan kualitas yang sangat baik. Beberapa merk ternama yang menggunakan produk dari PT Sritex ini diantaranya adalah Uniqlo, Zara, JCPenney, dan Timberland. Porsi dari masing-masing produk yang dibuat oleh perusahaan ini adalah 50 persen untuk kebutuhan militer dan 50 persen sisanya untuk kebituhan fashion lainnya.

(MahdiNews/ABNS)

Turbo Jet Rudal Jelajah Karya Indonesia


Perkembangan teknologi militer di Indonesia saat ini belum setara dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat dan Rusia. Namun bukan berarti Indonesia tidak memiliki kemampuan untuk menciptakan peralatan untuk keperluan militer atau alat tempur sendiri.

Penelitian yang dilakukan Dr. Firman Hartono, S.T, M.T., salah satu dosen Teknik Penerbangan Institut Teknologi Bandung, telah membuktikan bahwa Indonesia juga mampu mengembangkan teknologi di bidang kemiliteran, yaitu teknologi mesin turbojet untuk misil jenis cruise.

Berbeda dengan misil balistik yang langsung diluncurkan dengan proyektil parabola dan jarak yang terbatas, misil jenis cruise adalah misil yang mampu terbang dengan jarak tempuh yang cukup jauh untuk mengejar target dan dengan ketinggian hanya kurang lebih dua puluh meter di atas permukaan laut.

Kemampuan ini membuat misil jenis cruise mampu menghindar dari radar dan menjadikannya sebagai misil yang efektif. Misil ini terdiri atas bagian navigasi yang terkomputerisasi, bagian bahan bakar, dan bagian mesin penggerak misil. Mesin yang menggerakkan misil tersebut adalah mesin turbojet.


Mesin ini merupakan hasil kerjasama dengan rekan-rekan lain di berbagai bidang, seperti: aerodinamika, termodinamika, perpindahan panas, teknik produksi, dan material.

Kerjasama ini dilakukan karena mesin turbojet misil adalah aplikasi dari banyak fokus keilmuan. Dr. Firman Hartono menjelaskan bahwa alasan beliau memilih untuk melakukan penelitian terhadap mesin misil turbojet adalah karena kriteria pembuatan misil sendiri tergolong relatif tidak berat. “Pengoperasian mesin misil yang biasanya hanya selama satu hingga dua jam membuat material dasar mesin mudah dicari di dalam negeri tanpa perlu impor dari luar. Kebetulan di Indonesia juga belum dikembangkan,” ujar Dr. Firman Hartono.

Layaknya semua perjalanan yang sukses, penelitian ini juga menghadapi kendala dalam keberjalannya. Riset dan pembuatan mesin membutuhkan waktu yang cukup lama sedangkan pembiayaan riset dari pemerintah terbatasi oleh waktu.

Bergantinya periode pemerintahan membuat birokrasi-birokrasi baru dalam pendanaan riset menjadi sedikit berbeda dan lebih sulit. Selain bekerjasama dengan berbagai bidang lain, penelitian mesin turbojet ini juga bekerjasama dengan Kementrian Pertahanan dan Keamanan (KEMHAN) dalam hal pendanaan. Sayangnya KEMHAN baru bisa mengusahakan bantuan dana internal untuk riset ini pada tahun 2016.


Akan tetapi, kendala ini tidak serta merta membuat riset terhenti. Dr. Firman menjelaskan bahwa masih ada komponen-komponen lain dari mesin turbojet tersebut yang bisa dijadikan bahan penelitian dan dikaji lebih dalam terlebih dahulu seperti efisiensi bahan bakar atau kompresor mesin. “Kalau pendanaan lagi macet seperti ini kita melakukan penelitian berbasis perhitungan dan komputasi, soalnya tidak perlu biaya besar,” tambah beliau.

Mesin turbojet 500 N yang dikembangkan Dr. Firman Hartono ini sebenarnya adalah mesin turbojet yang sederhana. Namun dengan modifikasi dan riset-riset lanjutan, akan terus dilakukan perbaikan-perbaikan pada mesin turbojet tersebut.

Pembuatan mesin turbojet yang berkualitas dengan biaya produksi yang rendah menjadi tantangan tersendiri di masa yang akan datang. Dari mesin turbojet misil ini, diharapkan dapat lahir karya cipta teknologi lain yang lebih besar dari anak bangsa. “Kita harus memakai produk anak bangsa, yang dimulai dari keinginan untuk menciptakan karya dalam negeri seperti ini,” tutup Dr. Firman Hartono.

(ITB/MahdiNews/ABNS)

NU, Dari Nusantara Untuk Dunia


Tema Muktamar Ke-33 Nahdlatul Ulama, 1-5 Agustus 2015, di Jombang adalah “Meneguhkan Islam Nusantara untuk Peradaban Indonesia dan Dunia”. Tema ini menunjukkan adanya kesadaran baru orientasi keberislaman, bukan hanya inward looking, melainkan juga outward looking. NU tidak hanya didedikasikan untuk Indonesia, tetapi juga untuk dunia.

Kesadaran ini tentu tidak muncul tiba- tiba, tapi melalui diskusi panjang dengan memperhatikan perkembangan NU, Islam Indonesia, dan dunia Islam. Melalui tema ini, NU ingin mengubah orientasi Islam Nusantara, dari “importir” jadi “eksportir”; dari “konsumen” jadi “produsen”.

Agenda ini bukan hanya penting untuk NU, melainkan juga untuk Muhammadiyah dan organisasi-organisasi Islam lain yang menyadari pentingnya Tanah Air, nasionalisme, dan kebangsaan sebagai pijakan dakwah Islamiah. Tanah Air itulah tempat berpijak membangun peradaban.

Makna dan isu strategis
Dua organisasi Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah, dengan karakter masing-masing sudah membuktikan relevansinya sebagai penyangga dan jangkar kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahkan, Gus Dur-yang pikiran-pikiran kebangsaannya banyak berpengaruh di NU- menyatakan, apa pun pengorbanan yang harus dikeluarkan dan berapa pun harga yang harus dibayar, Pancasila dan NKRI harus dipertahankan.

Muktamar NU kali ini punya beberapa makna strategis. Pertama, dengan pergantian kepemimpinan nasional yang pemerintahannya belum sepenuhnya stabil, NU dituntut mengambil peran dan memastikan pemerintahan baru berjalan di atas rel yang benar. Secara ideologi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi kebijakan-kebijakan yang diambil harus dipastikan tidak menyengsarakan rakyat kecil yang sebagian besar warga NU.

Kedua, Timur Tengah yang selama ini menjadi kiblat dalam melihat dunia Islam sedang berada dalam instabilitas politik yang parah. Musim Semi Arab yang berembus di berbagai belahan dunia Islam sejak 2010 ternyata tak sepenuhnya membawa perubahan mencerahkan. Tak sedikit kawasan Timur Tengah yang masih terus bergolak, saling berperang, saling bunuh, yang sebagian besar dilakukan sesama umat Islam. Munculnya NIIS juga menjadi tambahan persoalan.

Ketiga, secara internasional sekarang ini sedang terjadi pergeseran geopolitik dan peta aliansi dalam merespons berbagai persoalan. Meski sejumlah kalangan masih ada yang beranggapan Islam sebagai ancaman terhadap nilai-nilai modernitas, harus diakui-dalam perkembangan global mutakhir-Islam memiliki peran sangat penting dalam menentukan arah perubahan dunia. Islam juga semakin berkembang di berbagai belahan dunia, baik kuantitatif maupun kualitatif. Di negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Perancis, Inggris, dan Jepang, Islam menduduki peringkat tertinggi dalam perkembangan dan penambahan pemeluk, baik karena migrasi maupun konversi.

Hal yang terakhir ini semakin menarik kalau proyeksi peta agama dunia yang dirilis lembaga riset demografi Pew Research Center (PRC) pada April 2015 itu benar. Riset berjudul The Future of World Religions: Population Growth Projections 2010-2050 tersebut mengolah data umur, tingkat kelahiran dan kematian, data migrasi dan perpindahan agama, serta populasi delapan kelompok agama mayoritas. Pada 2010, populasi delapan agama mayoritas di dunia: Kristen 31,4 persen, Islam 23,2 persen atau 1,6 miliar pemeluk, Hindu 15 persen, Buddha 7,1 persen, agama lokal 5,9 persen, Yahudi 0,2 persen, agama tak berafiliasi (unaffiliated) 16,4 persen seperti ateisme dan agnostik, dan agama lain (0,8 persen).

Proyeksi yang dibuat PRC pada 2050, populasi Muslim menanjak paling tinggi menjadi 29,7 persen (2,76 miliar pemeluk). Kristen stabil di angka 31,4 persen. Persentase Muslim dan Kristen diperkirakan sama pada 2070 (32,3 persen). Tiga dekade berikutnya, 2100, Muslim menjadi 34,9 persen dan Kristen 33,8 persen. Riset ini juga mencatat, jumlah penganut ateisme dan agnostik serta kaum tak beragama, meski meningkat di beberapa negara seperti AS dan Perancis, secara global menurun dari 16,4 persen (pada 2010) menjadi 13,2 persen (pada 2050). Sementara agama lain, seperti Hindu, Buddha dan Yahudi, tidak banyak mengalami pergeseran hingga empat dekade mendatang.

Apa makna data tersebut bagi NU dan umat Islam Indonesia? Indonesia sebagai negeri mayoritas Muslim terbesar di dunia, dan NU sebagai organisasi berbasis massa Islam yang (juga diklaim) terbesar di dunia, tentu berkepentingan dengan perubahan peta dunia itu. Persoalannya, apakah peningkatan jumlah Muslim itu akan membawa ketenangan dan perdamaian dunia atau justru jadi ancaman. Pada konteks inilah, NU seharusnya berkepentingan memastikan perkembangan Islam itu menuju ke arah perdamaian.

NU dan persoalan kebangsaan
Sejak kelahirannya tahun 1926, NU telah menunjukkan relevansi kehadirannya sebagai organisasi sosial keagamaan yang senantiasa menyatu dengan spirit kebangsaan. Para ulama pendiri NU tidak saja telah meletakkan landasan beragama dan bernegara yang kokoh, tetapi juga telah memberi teladan bagaimana seharusnya jadi Muslim di tengah keragaman bangsa. Keislaman yang dirintis ulama-ulama NU adalah model keislaman yang bisa menjadi jangkar kehidupan bangsa dan memayungi segala jenis perbedaan.

Jejak-jejak visi kebangsaan NU terlihat jelas dan menjadi perbincangan dari muktamar ke muktamar. Visi kebangsaan itu dibentuk dan dihasilkan dari cara pandang keagamaan-tepatnya fikih-yang dihayati dan dipraktikkan ulama-ulama NU. Inilah yang khas dari NU. Keputusan dan langkah apa pun, termasuk dalam hal politik, selalu disandarkan pada dalil dan argumentasi keagamaan (fikih). Pada 1938 dalam muktamar di Menes, Banten, misalnya, NU menyatakan Hindia Belanda sebagai dar al-Islam, artinya negeri yang dapat diterima umat Islam meskipun tidak didasarkan pada Islam. Alasan NU, penduduk Muslim dapat melaksanakan syariat, syariat dijalankan para pegawai yang juga Muslim, dan negeri ini dahulu juga dikuasai raja-raja Muslim. Cara pandang ini merupakan khas Sunni dalam mengesahkan dan menerima sebuah kekuasaan politik sejauh membawa manfaat bagi perkembangan kehidupan keagamaan.

Dengan prinsip tawasuth (moderat), tawazun (berimbang), dan i’tidal (berkeadilan), NU mampu menyeimbangkan antara keislaman dan keindonesiaan. Meski Indonesia 87 persen dihuni oleh orang Islam dan tak menjadi negara Islam, kecintaan NU pada negara ini tak sedikit pun berkurang. Sikap kenegaraan seperti inilah yang memungkinkan Indonesia secara ideologi tetap stabil meski goncangan datang silih berganti. NU membuktikan bahwa keislaman dan keindonesiaan bukanlah dua hal yang perlu dipertentangkan, melainkan bisa harmoni dan saling memperkuat. Hal tersebut bukan semata karena persoalan politik, melainkan paham keagamaan yang dikembangkan NU memungkinkan keduanya-keislaman dan keindonesiaan-bisa hidup bersama.

Dengan demikian, ulama pesantren tradisional telah mewariskan sesuatu yang sangat berharga bagi bangsa Indonesia. NU telah mampu menunjukkan diri sebagai rahmat bagi seluruh bangsa. Nilai-nilai perjuangan NU itu sudah saatnya diadopsi sebagai model keberislaman di berbagai belahan dunia. Dengan modal itu, sudah saatnya NU bersama seluruh eksponen bangsa mengubah orientasi keberislaman, tidak hanya bergumul dengan persoalan internal kebangsaan, tetapi juga bergerak maju untuk memengaruhi pergerakan peradaban dunia.

Rumadi Ahmad
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Peneliti Senior The Wahid Institute

(Kompas/MahdiNews/ABNS)

Indonesia Masuk Komite Urusan Konstitusi dan Hukum FAO


Indonesia masuk dalam Komite Urusan Konstitusi dan Hukum Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (FAO). Keterpilihan ini membuka peluang diplomasi Indonesia lebih lanjut di FAO.
 
Dubes/Watap RI untuk FAO di Roma, August Parengkuan menyambut baik keberhasilan Indonesia mendudukkan wakilnya dalam salah satu komite bergengsi dalam lembaga PBB itu.

"Ini menunjukkan komitmen sangat kuat untuk memperjuangkan berbagai kepentingan RI melalui jalur diplomasi multilateral," ujar Dubes melalui keterangan pers, Selasa (16/6/2015).

Menurut Dubes, keberhasilan Indonesia tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak terkait, termasuk dukungan dari negara-negara lain. "Sebagai anggota Dewan FAO tugas Indonesia tidak mudah. Tugas berat dalam diplomasi di bidang pangan dan pertanian masih harus terus dilakukan secara berkesinambungan," kata Dubes.

Secara terpisah, Minister Counsellor Multilateral KBRI Roma Taswin Hanif mengatakan bahwa kunci terpilihnya Indonesia pada Konferensi ke-39 FAO ditentukan pada momen penting Pertemuan Dewan FAO pada Senin (15/6) kemarin.

Setelah dikukuhkan kembali sebagai anggota, semua anggota Dewan telah melakukan pembahasan mengenai penetapan komite-komite kerja di dalam FAO, seperti Komite Program, Komite Keuangan dan Komite Urusan Konstitusi dan Hukum.

Indonesia diusung untuk duduk dalam salah satu komite kerja. Komite tersebut bertugas untuk membantu Dewan dalam melakukan perumusan dan monitoring berbagai kebijakan FAO terkait program, keuangan dan masalah-masalah hukum yang ada.

"Karena kepercayaan dan dukungan yang sangat besar tersebut, Indonesia akhirnya maju dalam pencalonan CCLM FAO," terang Tazwin.

Dengan berbagai pertimbangan, khususnya mempertimbangkan latar belakang dan keahlian di bidang hukum, Indonesia mencalonkan Royhan Nevy Wahab untuk duduk dalam CCLM dimaksud.

"Hasilnya, alhamdulillah Royhan Wahab dikukuhkan menjadi satu-satunya wakil dari Asia dan disahkan dalam pertemuan ke-152 Dewan FAO siang tadi,” imbuh Tazwin.

Berdasarkan catatan FAO, diplomat muda Royhan merupakan orang Indonesia kedua yang berhasil masuk dan dikukuhkan sebagai anggota CCLM sejak disepakati pembentukannya pada 1957.

Rangkaian pelaksanaan Konferensi ke-39 FAO di Roma telah ditutup, Sabtu (13/6). Penutupan didahului pidato Presiden Meksiko dan Presiden Kolombia, yang dinilai menjadi penyemangat untuk terus memperjuangkan kepentingan global dalam mengatasi kelaparan, kemiskinan, dan peningkatan nutrisi.

Indonesia sendiri, menurut Minister Counsellor Pensosbud Nindarsari Utomo, pada pertemuan tingkat tinggi tersebut telah menerima penghargaan dari FAO sebagai penegasan kembali atas keberhasilan Indonesia mengatasi dan menurunkan tingkat masyarakat yang mengalami kelaparan dan kemiskinan.

Indonesia juga telah memainkan peran kepemimpinannya dalam dunia diplomasi multilateral dengan berhasil kembali masuk sebagai anggota Dewan FAO untuk periode 2015-2018.

(Sumber: detiknews.com)

Kasus beras plastik Indonesia jadi perhatian dunia

Beras Palsu. ©instagram.com/dewinurizza

Badan Penelitian Obat dan Makanan (BPOM) mengaku kasus beras plastik di Indonesia kini sudah menjadi perhatian pihak lembaga International Food safety Authorities Network (INFOSAN) World Health Organization (WHO). Pihaknya telah berkoordinasi dengan Infosan WHO guna mencari informasi apakah beras oplosan plastik tersebut juga ditemui di negara lain.

"BPOM sebagai emergency kontak Infosan pusat, menanyakan apakah ada kasus serupa saat ini di negara selain Indonesia," tutur Kepala BPOM Roy Sparingga di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta Pusat, Jumat (22/5).

"Setelah mendapatkan informasi tersebut bahwa tidak ada laporan adanya temuan beras plastik di negara lain," tambahnya.

Tak hanya itu, lanjut Roy, pihaknya juga menanyakan kepada Infosan pusat apakah terdapat temuan beras plastik di negara China. Pasalnya, beras yang tersebar di Indonesia diduga berasal dari negara Tirai Bambu tersebut.

"Belum ditemukan juga setelah ditanyakan regulator negara yang diduga beras plastik ini berasal. Namun, tentu ini menjadi perhatian WHO dan Infosan pusat," tandasnya.

Dia mengaku akan merampungkan uji laboratorium sample beras plastik hari ini. Sample tersebut berasal dari Disperindag Pemkot Bekasi.

"Insya allah hari ini selesai. Hasilnya disampaikan kepada Polri," ujarnya.

(Source)

Festival Al-Quran Tehran Mengajak Muslimin Bersatu


Dr. Najm Abdullah Mathar adalah salah satu juri festival internasional al-Quran dan berasal dari Iraq.
Dalam kesempatan pertama kali berunjung ke Iran sebagai juri festival Qurani ini, Dr. Najm menunjukkan kepuasan yang luas biasa. Di samping, sebagai juri di berbagai festival seperti Malaysia, Suriah, dan Tunisia, ia juga pernah menjadi dosen di berbagai perguruan tinggi dunia Islam seperti Suriah, Kuwait, dan Indonesia.

Dr. Najm juga merasa puas dengan sambutan para panitia penyelenggara festival al-Quran internasional Tehran. Menurutnya, rakyat Iran cinta tamu dan menyambutnya dengan penuh keakraban.

Sehubungan dengan festival kali ini, Dr. Najm menilai, festival Iran ini adalah kebanggaan dunia Islam. Semua program terlaksana dengan baik dan sesuai skedul.

Menurut Dr. Najm, festival internasional al-Quran ini adalah pembawa pesan persatuan Muslimin dunia. Seluruh negara Islam berkumpul menjadi satu di satu, dan ini adalah pesan yang paling penting.

(Shabestan)

Masalah Jarak, Indonesia Pikirkan Mekanisme Bantu Yaman

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY) 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membenarkan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan ke Yaman. Hal itu dikatakannya usai bertemu KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim) Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia Ahmed Sayyad di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).

"Yaman menyampaikan keadaan negerinya yang memprihatinkan karena itu tentu juga mengharapkan apabila memungkinkan tentu masyarakat Indonesia dan pemerintah membantu," kata JK.
Hanya saja, lanjut JK, masalah jarak antara Indonesia dan Yaman membuat pemerintah berpikir perihal mekanisme pemberian bantuan tersebut.

"Tentu jadi pertimbangan kita (memberi bantuan), walaupun kita tahu Indonesia terlalu jauh dari Yaman. Membawa bantuan ke sana tidak mudah. Tentu bisa dari jalan lain lagi," ujarnya.

Namun, JK tetap menyatakan pemerintah tentu akan memberikan bantuan kemanusiaan.
Seperti diketahui, Sayyad memang menemui JK guna meminta bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman akibat perang antara koalisi Arab Saudi dan Kelompok Houthi.

"Kami berdiskusi tentang kemungkinan atau rencana memberikan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia (PMI)," kata Sayyad usai bertemu JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Sayyad, masyarakat di Yaman saat ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan. Oleh karena itu, membutuhkan uluran tangan dari Indonesia.

Deputi Setwapres bidang politik, Dewi Fortuna Anwar membenarkan bahwa kedatangan Sayyed untuk meminta bantuan kemanusian.

Menurut Dewi, permintaan tersebut ditanggapi positif oleh JK. Dengan memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan konflik antarnegara-negara Islam.

"Pak JK katakan disamping mengadakan peringatan KAA (Konfrensi Asia Afrika), ada pertemuan delegasi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), presiden sudah sampaikan prioritaskan dialog dan bantuan kemanusian," ujar Dewi.

Selain itu, Dewi menyampaikan bahwa JK menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam konflik antarnegara Islam dan mengedepankan penyelesaian dengan rasa persaudaraan.
Namun, JK tidak secara rinci menyebutkan bentuk bantuan yang akan diberikan Indonesia bagi masyarakat di Yaman.

Terkait bantuan, sejauh ini, Indonesia melalui Tim Percepatan Evakuasi WNI telah membantu mengevakuasi 200 warga negara asing (WNA) keluar dari Yaman. Mereka, di antaranya berasal dari India, Pakistan, Yaman, Burkina Faso, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat setidaknya ada 10 negara sahabat telah secara resmi meminta bantuan Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di berbagai wilayah di Yaman.
Situasi di Yaman sendiri belakangan kembali mencekam setelah gencatan senjata antara Arab Saudi dan Kelompok Houthi berakhir pada Minggu (17/5).

Sebagaimana diberitakan Reuters, Koalisi Arab Saudi kembali menyerang Kelompok Houthi di Aden, Yaman, sepanjang 16-17 Mei malam waktu setempat.

(Source)

Ini ciri-ciri beras plastik yang beredar di Indonesia


Beredarnya beras plastik di Indonesia kini meresahkan warga, mengingat mayoritas penduduk Indonesia menjadikan beras sebagai makanan pokok sehari-hari. Parahnya, beras ini sekilas tak jauh berbeda dengan beras-beras asli di Indonesia.

Dewi Setiani, warga Bekasi, Jawa Barat menemukan sejumlah keanehan dengan beras yang dibelinya. Sehingga dia menduga bahwa beras tersebut adalah beras palsu yang terbuat dari plastik.

"Kemarin saya beli beras di pasar. Seperti biasa saya membeli beras ini kiloan dengan harga Rp 8000 per kilo. Tapi saat saya beli ini engga seperti beras yang saya konsumsi sebelumnya," kata Dewi ketika dihubungi merdeka.com, Senin (18/5).

Dugaan tersebut muncul ketika dia mengolah beras itu menjadi bubur untuk dia santap esok paginya. Namun setelah didiamkan beberapa jam, bubur ini pun berbentuk aneh.

"Seperti biasa tadi malam saya masak bubur buat besok pagi. Tapi saat tadi saya mau memanaskan buburnya, bentuknya jadi beda. Biasanya kan bubur kan kalau udah dingin bentuknya mengental dan menyatu, tapi kalau ini dia berbentuk buliran dan seperti belum matang," imbuh Dewi.

Selain bubur, Dewi juga sempat menanak beras itu untuk dijadikan nasi uduk, namun keanehan pun kembali dia temukan. "Saat dimasak beras itu malah ngeluarin banyak air. Kalau beras biasa kan meresap air tapi ini malah ngeluarin air. Saat dimakan juga rasanya aneh, sintetisnya berasa banget kayak kita makan plastik," jelasnya.

Setelah menemukan keanehan-keanehan itu, Dewi memeriksa penampilan beras tersebut. Sekilas, beras itu tampak tak jauh berbeda dengan beras pada umumnya, namun ketika dilihat lebih dekat maka akan terlihat jelas perbedaannya.

"Beras yang asli kan dia putih tapi tengah-tengahnya ada putih susunya. Tapi kalau beras ini tuh dia putih bening saja," ungkap Dewi.

Dewi berharap, kejadian ini tidak akan dialami oleh warga lain karena sangat merugikan dan membahayakan.

(Source)

Fadli sindir Jokowi soal Rohingya, bandingkan dengan topeng monyet

Konpers jokowi dan setya novanto usai rapat konsultasi.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan mengabaikan nasib para pengungsi Rohingya. Fadli menyindir Presiden Joko Widodo yang saat jadi gubernur, begitu perhatian dengan monyet sehingga melarang topeng monyet di Jakarta.

"Dulu Pak Jokowi sama topeng monyet aja concern. Nah kalau ini (pengungsi rohingnya) manusia. Monyet kan enggak ada warga negaranya, ini ada. Orangutan aja kadang-kadang kita bantu untuk konservasinya, harimau juga," cetus Fadli di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, Senin (18/5).

Fadli meminta pemerintah mengedepankan kemanusiaan dalam menangani pengungsi Rohingya. Hal terpenting yang harusnya segera dilakukan adalah penyelamatan.

"Harus menyelamatkan dulu nyawa manusia termasuk pengungsi Rohingya di Indonesia diperlakukan dengan baik. Proses selanjutnya nanti kita atur sesuai dengan mekanisme yang ada. Kita harus bantu secara kemanusiaan," ujar Wakil Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Menurut dia, sikap ini sejalan dengan keinginan para anggota DPR yang disampaikan dalam sidang paripurna. "Aspirasi dari kawan-kawan, ini harus diselamatkan dulu. Jadi kita minta pada TNI untuk mendahulukan penyelamatan. Jangan justru tindakannya menolak dan kemudian menyebabkan kematian," ujarnya.

Fadli mengaku akan membawa isu ini saat rapat konsultasi antara pimpinan DPR dengan Presiden Jokowi di istana yang akan berlangsung siang ini.

(Source)

Tiga negara bakal gelar pertemuan, nasib muslim Rohingya belum jelas

Imigran Rohingya di perairan Thailand. ©AFP PHOTO/Christophe Archambault

Malaysia kemarin mengatakan menteri luar negerinya akan bertemu dengan menteri luar negeri Thailand dan Indonesia di Kuala Lumpur Rabu besok. Pertemuan itu guna membahas cara mengatasi perdagangan manusia setelah ribuan pengungsi muslim Rohingya terdampar di Malaysia dalam sepekan terakhir.

Situs Channel News Asia melaporkan, Senin (18/5), tiga negara, termasuk Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang para pengungsi Rohingya yang mencoba menyelamatkan diri dari konflik sektarian di tanah asal mereka, Myanmar.

Sekitar 2.500 pengungsi ROhingya mendarat di Malaysia dan Indonesia dalam sepekan terakhir, sedangkan sekitar 5.000 lagi masih terkatung-katung di laut dengan bahan makanan air yang tidak mencukupi.

"Malaysia akan terus mencari solusi untuk masalah ini. Kami akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga," kata pernyataan kementerian luar negeri Malaysia.

Sebagai ketua Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia diharapkan mampu memimpin upaya diplomatik buat menyelesaikan kasus regional ini.

"Jika perlu kita adakan pertemuan darurat ASEAN," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Amin saat bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh Ahad lalu.

"Sebagai ketua ASEAN, Malaysia akan membahas isu ini secara lebih mendalam, dan kami harap Myanmar bisa ikut bergabung mencari solusi sebelum kasus ini dibawa ke level internasional," ujar Anifah.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi, UNCHCR menyatakan sekitar 25 ribu warga Bangladesh dan Rohingya memadati kapal-kapal selundupan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Angka itu dua kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun lalu.

PBB menilai Indonesia dan Malaysia tak boleh mengabaikan kedatangan imigran gelap Rohingya. Upaya kedua negara, bersama Thailand, mengirim kapal-kapal pengungsi asal Myanmar itu ke perairan internasional dikecam.

Komisioner HAM PBB Zeid Raad Al Hussein mengaku terkejut saat mendengar pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia tidak akan menampung para pengungsi dalam waktu lama. Dia menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.

(Source)

PBB dan AS desak negara Asia Tenggara tak tolak pengungsi Rohingya

Imigran Rohingya di perairan Thailand. ©AFP PHOTO/Christophe Archambault

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menilai Indonesia dan Malaysia tak boleh mengabaikan kedatangan imigran gelap Rohingya. Upaya kedua negara, bersama Thailand, mengirim kapal-kapal pengungsi asal Myanmar itu ke perairan internasional dikecam.

Komisioner HAM PBB Zeid Raad Al Hussein mengaku terkejut saat mendengar pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia tidak akan menampung para pengungsi dalam waktu lama. Dia menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.

"Fokus setiap negara seharusnya dicurahkan buat menyelamatkan jiwa para pengungsi, bukan lebih lanjut membahayakan keselamatan mereka," ujarnya seperti dilansir Channel News Asia, Minggu (17/5).

PBB pun mengecam pemerintah Myanmar yang jadi pemicu persoalan ini. Sepekan terakhir, diperkirakan lebih dari 8 ribu warga Rohingya berusaha menuju Malaysia. Sekitar 600 orang terdampar di Aceh Utara, sementara 1.080 mendarat di kawasan Langkawi, Malaysia. Sebagian besar, masih ada di lautan bersama imigran gelap Bangladesh, dijanjikan pekerjaan oleh calo. Nyatanya setelah dua bulan di lautan, mereka ditinggal begitu saja.

PBB mengecam kebijakan Myanmar tak mengakui Rohingya sebagai warga negara, sebagai penyebab krisis kemanusiaan lanjutan usai pecah kerusuhan etnis di Provinsi Arakan tiga tahun lalu.
Di pesisir utara Myanmar itu, tinggal 800 ribu warga muslim Rohingya. Mereka kini terdesak melarikan diri ke Bangladesh dan pulau-pulau di Teluk Bengal, dari serangan etnis mayoritas Rakhine.

Amerika Serikat turut mendesak negara-negara besar di Asia Tenggara untuk bersatu mengatasi arus imigran Rohingya. Bila dibiarkan terombang-ambing, para pengungsi akan tewas pelan-pelan di lautan,
"Kami mendesak pemerintah-pemerintah di Asia Tenggara tidak lagi mendorong kapal-kapal migran ke laut lepas," kata juru bicara Kementerian Luar Negeri AS Jeff Rathke.

Hari ini, Menlu Malaysia Anifah Aman bertemu Menlu Bangladesh Mahmood Ali untuk membahas solusi atas arus imigran tersebut. Arus manusia perahu pernah membeludak di kawasan pada 1975 dari Vietnam akibat perang.

Thailand, salah satu negara yang kebanjiran pengungsi Rohingya, menggelar forum mengundang 15 negara lainnya, pada 29 Mei mendatang. Topik yang dibahas adalah mencari solusi atas pelarian ribuan etnis Rohingya dan Bangladesh ke Asia Tenggara. Presiden Myanmar, Thein Sein, turut diundang.

(Source)

Fahri kecam pejabat yang tolak pengungsi Rohingya masuk Indonesia

Fahri Hamzah. twitter/@kawanFH

Wakil Ketua DPR Koordinator Bidang Kesra Fahri Hamzah mengemukakan pemerintah Indonesia perlu menggalang kerja sama internasional terkait penanganan pengungsi asal Rohingya.

Politikus PKS itu menyayangkan sikap sebagian pejabat yang menolak menerima imigran atau pencari suaka yang mendarat di perairan Indonesia. Pernyataan sejumlah pejabat telah mendapat kecaman dari sejumlah pihak.

Dia menyatakan, pernyataan sebagian pejabat yang menyatakan akan menerima tetapi akan segera dikembalikan, bahkan ada yang menolak mereka mendarat di perairan Indonesia sangat disayangkan.

"Dapat dimengerti bahwa sikap dan tindakan sebagian pejabat ini karena tidak adanya dasar hukum yang kuat bagi para pejabat negara untuk mengambil tindakan nyata," kata Fahri dalam pernyataan pers di Jakarta, Minggu (17/5) seperti dikutip Antara.

Sampai saat ini, kata dia, memang Indonesia belum mengatur sama sekali ketentuan tentang para pencari suaka. Tetapi hal itu bukanlah alasan untuk tidak melihat secara nyata penderitaan yang dirasakan oleh bangsa lain.

"Penderitaan mereka kasat mata apakah kita sebagai bangsa berperikemanusiaan tega melihat derita mereka?" ujar Fahri.

Karena itu, dirinya mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata. DPR mendesak pemerintah untuk mengambil langkah nyata dan bekerja sama secara Internasional dalam menangani korban konflik dan pencari suaka tersebut.

Selanjutnya DPR meminta agar Presiden Joko Widodo mengeluarkan regulasi sementara bagi dasar tindakan para pejabat di lapangan. "Mungkin semacam kepres tentang penanganan migran dan pencari suaka," pungkas Fahri.


(Source)

PBB Minta Indonesia, Malaysia dan Thailand Tak Usir Kapal Imigran Rohingya

Rombongan pengungsi Myanmar dan Bangladesh mendarat di Langsa, Aceh, Jumat (15/05) WIB.


PBB menyerukan kepada Indonesia, Malaysia dan Thailand untuk tidak mengusir kapal-kapal pembawa para imigran dan seharusnya melakukan sesuatu untuk menyelamatkan mereka.

Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein mengatakan perhatian harus diberikan untuk menyelamatkan nyawa sekitar 6.000 orang imigran yang diperkirakan masih berada di laut. PBB mengatakan mereka berasal dari etnis Rohingya di Myanmar dan Bangladesh.

"Saya terkejut dengan adanya laporan-laporan bahwa Thailand, Indonesia dan Malaysia mengembalikan kapal-kapal penuh dengan imigran ke laut, yang pada akhirnya akan menyebabkan banyak dari mereka meninggal dunia," kata Zeid Ra’ad Al Hussein, Jumat (15/5/2015).

"Fokus seharusnya diberikan untuk menyelamatkan jiwa, bukan lebih lanjut membahayakan keselamatan mereka," tambah Al Hussein.

Pada satu sisi Komisioner HAM PBB Zeid Ra’ad Al Hussein memuji Indonesia yang telah menerima ratusan orang imigran dan Malaysia yang telah menampung 1.080 orang selama beberapa hari terakhir.
Menurut PBB, kebijakan Myanmar terhadap etnik Rohingya menjadi pangkal persoalan. Setelah status kewarganegaraan etnis Rohingya tak diakui, mereka dipaksa tinggal di kamp-kamp yang padat.

Ribuan warga etnis Rohingya ini oleh PBB disebut sebagai korban diskriminasi yang melembaga dan sampai persoalan itu ditangani maka arus imigran Rohingya akan terus terjadi.


Editor : Ervan Hardoko
Sumber: BBC Indonesia

TKI Wanipah terancam hukuman mati, Indonesia diminta lobi China


Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) mendesak Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah China terkait ancaman hukuman mati TKI asal Indramayu, Wanipah.

"Kita desak Pemerintah RI lobi pemerintah China untuk selamatkan Wanipah," tegas Ketua Umum FSPILN, Iskandar Zulkarnaen dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/5).

Menurut Iskandar, sejauh ini FSPILN masih mendalami kasus tersebut. FSPILN, lanjutnya, akan mendampingi Keluarga Wanipah menemui Komisi IX DPR, Kemlu, dan Kemenkopolhukam untuk meminta bantuan penyelamatan Wanipah dari hukuman mati.

"Kalau Presiden Filipina Benigno Aquino saja menghubungi Jokowi di menit-menit terakhir eksekusi mati Mary Jane, masa kita tidak bisa. Jangan sampai saat hari eksekusi Wanipah, Presiden Jokowi baru melobi," tegasnya.

Wanipah, TKI asal Indramayu, Jawa Barat, kini tengah menanti hukuman mati di China. Dia dituduh membawa narkoba jenis heroin seberat 99,72 gram. Meski begitu, hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan salinan putusan pengadilan setempat. Mereka hanya mendapat informasi tersebut dari media.

Kasus itu bermula saat Wanipah hendak pulang ke Indonesia pada Desember 2010. Dia ditangkap karena dituduh kedapatan membawa heroin seberat 99,72 gram. Dia pun kemudian divonis hukuman mati oleh pengadilan setempat. Hukuman itu dengan masa penundaan 2 tahun sejak 2012.

Menurut pengakuan keluarga, Wanipah dititipkan barang oleh seseorang di Bandara Xiaoshan, Hangzhou, China. Orang tersebut mengatakan barang itu akan diambil seseorang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Iskandar menduga Wanipah merupakan korban trafficking. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemalsuan dokumen milik Wanipah. "Bisa jadi (dia korban) trafficking. Minimal dari data umur. Pemalsuan itu dari awal," ujarnya.

Dalam kartu keluarga, ucap Iskandar, tertulis bahwa Wanipah binti Jaya lahir pada 17 April 1987. Namun dalam paspornya, data itu berbeda. Wanipah dalam paspor disebutkan lahir pada 1 Mei 1978. "Paspor itu dikeluarkan pada 2004. Usianya dituakan," katanya.

Iskandar menuturkan Wanipah pernah bekerja di sejumlah negara, yaitu Bahrain, Singapura, dan terakhir ke Hong Kong. Namun ia mengaku heran ketika Kemlu menyebut ada WNI yang ditangkap di China dengan identitas Wanipah.

Sementara Rusmini, sepupu Wanipah berharap Presiden Jokowi bisa selamatkan Wanipah dari ancaman hukuman mati di China. "Saya berharap sekali pak Jokowi bisa bantu selesaikan adik saya, Wanipah," ucap Rusmini.

Menurut Rusmini, pihak keluarga tidak ada yang tahu kabar Wanipah. Penuturan Rusmini, sekitar tahun 2011, dirinya mengetahui kabar bahwa Wanipah terkena hukuman mati melalui Lurah, Tohirin. Saat itu, tuturnya, Tohirin memanggil keluarga Wanipah ke rumahnya. Tohirin sebagaimana penuturan Rusmini, menyampaikan bahwa ada surat untuk keluarga Wanipah. Surat tersebut dari Kemenlu RI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

"Setelah membaca isi surat itu, keluarga trauma, nangis. Ya Allah, anak saya ngapain di sana, bagaimana kabarnya," ucap Nusriah, ibunda Wanipah.

Pengakuan Nusriah, anaknya berkirim surat untuk keluarga kira-kira 7 kali. Isi surat itu, ucap Nusriah, Wanipah mengabarkan bahwa kondisinya sehat, tambah gemuk meski di penjara. "Wanipah selalu mendoakan agar emak dan bapak selalu sehat," tutur Nusriah.

Keluarga berharap agar Wanipah segera kembali ke Tanah Air, dan tidak usah bekerja kembali ke luar negeri. "Saya berharap pak Jokowi bisa membebaskan anak kami. Seenggak-enggaknya hukumannya lebih ringan supaya Wanipah bisa kembali ke Indonesia dan bertemu dengan keluarga," ucap Nusriah.

(Source)

Monokultural Versus Multikultural


Indonesia yang sampai sekarang tetap bersatu bagi banyak orang di berbagai negara Eropa, Amerika Latin, Afrika, dan Asia tetap merupakan realitas yang sulit mereka pahami. Dari waktu ke waktu saya mendengar pernyataan kalangan terpelajar dari wilayah-wilayah tersebut tentang bagaimana mungkin sebuah negara yang terdiri dari begitu beragam suku bangsa, budaya, adat istiadat, bahasa, dan agama bisa bersatu dalam sebuah negara-bangsa.
Karena itu, Indonesia yang wilayahnya terpisah-pisah di antara lautan, laut dan selat-menjadi benua atau negara maritim, sejak waktu yang lama sampai sekarang masih dianggap sebagai keajaiban (miracle), misalnya oleh Edward Ellis Smith, Indonesia: The Inevitable Miracle (1973). Atau sebagai “tidak mungkin” seperti terlihat dalam judul karya Elizabeth Pisani,Indonesia Etc: Exploring Improbable Nation (2014) -negara-bangsa yang tidak mungkin dibayangkan (bisa bersatu).

Indonesia yang beragam, bineka atau multikultural, dalam perspektif historis dan sosiologis Eropa sulit dibayangkan bisa bertahan dalam waktu panjang. Pengalaman historis Eropa yang monokultural tapi penuh perang intra-etnis kaukasian (kulit putih), konflik intrabudaya dan intraagama yang berdarah-darah abad demi abad.

Berhadapan dengan realitas historis semacam ini, tidak heran kalau Eropa terpecah belah menjadi sangat banyak negara (kini 53 ditambah enam wilayah protektorat). Perpecahan itu kini kelihatan belum berhenti. Ancaman separatisme untuk pembentukan negara baru terlihat di Flanders, berbahasa Flemish/Belanda dan Walloon yang berbahasa Prancis (keduanya di wilayah Belgia), Catalunya dan Basque (di kawasan Spanyol), Venesia dan Tyrol Selatan (di wilayah Italia), Pulau Korsika (termasuk Prancis)-untuk menyebut beberapa nama saja. Cukup banyak di antara negara Eropa yang telah lama eksis atau yang tengah berjuang memerdekakan diri berpenduduk hanya ratusan ribu orang.

Sebaliknya, bagi penulis “Resonansi” ini yang sering mengadakan perjalanan ke berbagai negara di Eropa, juga merasa heran kenapa kawasan yang tidak begitu beragam, monokultural, cenderung mudah dan cepat terpecah belah. Padahal, masyarakat di wilayah tersebut secara historis dan sosiologis cenderung “seragam” secara etnis atau ras, budaya, dan agama.

Tetapi, pengalaman historis, sosiologis, dan keagamaan itu sering digunakan kalangan akademis dan pengamat Eropa untuk melihat Indonesia. Di antara mereka, misalnya, penulis Belanda, JS Furnivall, dalam bukunya, Netherlands East Indies: A Study of Plural Economy(1939). Melihat Indonesia dari perspektif Eropa, Furnivall meramalkan skenario kehancuran (doomed scenario) bagi Kepulauan Indonesia. Menurut prediksi dia, bekas wilayah Belanda (Nederland East Indies) ini menjadi berbagai kepingan “negara” begitu Perang Dunia II seusai karena tidak ada satu faktor pun yang bisa menyatukan seluruh suku bangsa dengan berbagai keragaman budaya dan agamanya.

Tapi Indonesia tetap bersatu, meski proklamasi kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 disertai perang revolusi mempertahankan kemerdekaan dari usaha Belanda kembali menguasai Indonesia. Negara-bangsa ini juga tetap bertahan ketika kalangan pengamat asing meramalkan Indonesia bakal mengalami “Balkanisasi” berikut krisis moneter, ekonomi dan politik 1997-1999. Mundurnya orang kuat Indonesia selama lebih tiga dasawarsa, Presiden Soeharto pada Mei 1998, memunculkan turbulensi politik sangat mencemaskan.

Indonesia tetap dalam kesatuan melewati masa sulit penuh turbulensi politik dan ekonomi itu sejak masa awal kemerdekaan, krisis ekonomi dan politik 1960-an dan terakhir 1997-1999. Mengapa bisa demikian? Penulis “Resonansi” ini berargumen, ada sejumlah faktor historis, budaya, sosial, dan keagamaan yang membuat Indonesia tetap bersatu dan utuh.

Dalam kaitan itu, penting mencatat pandangan Elizabeth Pisani bahwa deklarasi kemerdekaan Indonesia terlihat “kasual” tapi menyenangkan, yang dengan ejaan lama terbaca: “Kami bangsa Indonesia dengan ini menjatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal jang mengenai pemindahan kekoeasaan d.l.l. diselenggarakan dengan tjara seksama dan dalam tempo jang sesingkat-singkatnya”. Djakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.

Kata “d.l.l.” (dan lain-lain) itu menurut Misha Glenny dalam harian the Guardian (24 Juli 2014) yang oleh Pisani dipakai sebagai anak judul bukunya, “Indonesia Etc”, sekali lagi merupakan cara kasual untuk menyatakan kemerdekaan sebuah negara bangsa. Kata “d.l.l.” itu tidak jelas maksudnya; tidak tersirat sama sekali tentang negara-bangsa Indonesia yang dibayangkan. Juga tidak ada tentang identitas negara Indonesia, tapi banyak hal bisa tercakup di dalamnya.

Mengapa Indonesia tetap bisa bersatu? Mengulas buku Pisani, Joshua Kurlantzick dalam the New York Times (1 Agustus 2014) mencatat, “[Indonesia] has welded so much difference together through collectivism in villages and clans-collectivism that makes people more secure in their daily lives. Its citizens have generally fostered a level of cultural tolerance rare in such large nations.” Kolektivisme dan toleransi budaya (dan juga agama), itulah di antara faktor terpenting yang membuat Indonesia tetap bersatu.

Menyoal Keseriusan Pemerintah Membasmi Terorisme


Pada bulan November 2013, seorang gadis berusia 19 tahun, Aqsa Mahmood, memeluk erat ayahnya sebelum pergi. Ia berkata,”Khuda hafiz,” yang artinya, “semoga Allah menjagamu.” Sebuah pelukan panjang untuk mengucapkan selamat tinggal.
Ia lantas meninggalkan keluarganya di Glasgow, Skotlandia. Aqsa pergi, bukan untuk belajar ataupun bekerja ke luar negeri. Ia pergi, untuk bergabung dengan kelompok teroris transnasional Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Empat hari kemudian, Aqsa sampai di perbatasan Turki-Suriah. Sebelum benar-benar memasuki Suriah, ia masih sempat mengajak orangtuanya untuk mengikuti jejaknya: bergabung dengan ISIS.

Tak lama berselang, Aqsa pun muncul di media sosial dengan penampilan barunya. Ia berfoto sambil memegang senapan AK-47, dan menyerukan jihad untuk melawan Barat.

***

Baru-baru ini, publik kembali dibuat terhenyak ketika tiga orang gadis remaja asal Inggris berhasil menerobos masuk ke Suriah untuk bergabung dengan kelompok teroris ini. Para peneliti menduga, Aqsa adalah salah seorang yang turut memainkan peran dalam menjaring ketiganya.

Aqsa, melalui tulisan-tulisannya di Tumblr sejak meninggalkan Skotlandia, secara intens menyerukan jihad. Orangtuanya merasa begitu terpukul dengan kejadian ini.

“Anda adalah aib bagi keluarga dan orang-orang Skotlandia. Dengan melakukan ini (bergabung dengan ISIS-red), Anda telah membunuh keluarga. Kami meminta Anda berhenti jika Anda masih mencintai kami,” demikian pernyataan dari keluarga Aqsa, seperti dirilis CNN, 23 Februari 2015.

Apa yang terjadi pada Aqsa Mahmoud, maupun para gadis dan pemuda dari berbagai negara merupakan contoh pola rekruitmen ISIS, yang menggunakan kekuatan media sosial. Berangkat dari sebuah pemahaman yang keliru tentang agama dan konflik berdarah di Timur Tengah, calon jihadis pun didapat.

***

Jika diperhatikan di Tanah Air, jaringan media pro-ISIS telah menjamur baik yang berupa portal berita maupun jejaring sosial. Anehnya, meski pemerintah Indonesia telah secara resmi melarang ideologi ISIS, namun entah mengapa, situs-situs pendukung ISIS tetap dibiarkan eksis.

Dari laporan The Jakarta Post, Senin, 8 Desember 2014, menurut Kepala Komisaris BNPT Jenderal Saud Usman Nasution, diperkirakan sekitar 514 WNI telah berada di Irak dan Suriah, dan setengahnya berasal dari para mahasiswa dan TKI yang sebelumnya berada di negara-negara Timur Tengah.

Angka tersebut menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara pemasok jihadis ISIS yang terbesar di Asia Tenggara. Dari berbagai laporan disebutkan, Malaysia memasok sekitar 40 orang, Filipina 200 orang, dan Australia 60 orang.

Mungkinkah jumlah ini akan bertambah? Kemungkinan ini tidak tertutup, walaupun Indonesia telah mengetatkan pemeriksaan di kantor imigrasi.

Peluang ini akan membesar seiring dengan aktifnya penyebaran doktrin ISIS yang tidak hanya melalui media sosial, melainkan juga melalui deklarasi/ baiat/ seminar yang diadakan di berbagai kota di Indonesia.

Jika di Indonesia tetap bermunculan Aqsa-aqsa lainnya, maka yang harus bertanggung jawab dalam hal ini adalah pemerintah. Banyak hal yang bisa dilakukan, namun hingga hari ini tetap diabaikan. Apa yang sebenarnya terjadi, antara pemerintah kita dan terorisme?

(Source)

Ulama, Juru Damai Atau Pendukung Konflik?


Agresi Arab Saudi dan sekutunya ke Yaman tak hanya menyulut reaksi sejumlah pengamat politik dan aktivis anti perang di Tanah Air, tapi juga menyeret beberapa orang yang mengklaim dirinya sebagai “Ulama Indonesia” ikut-ikutan unjuk sikap dengan mendatangi kantor kedubes Arab Saudi, Sabtu (11/4/2015) lalu.
Apakah langkah itu semata ingin menunjukkan kepentingan dan keberpihakan kepada Arab Saudi selaku agresor? Ataukah karena hal itu justru dianggap bagian dari tugas keulamaan mereka?
 
Untuk mengetahui seperti apa seharusnya kalangan ulama menyikapi kondisi politik di negara lain khususnya terkait sikap mendukung atau menolak, baik perang maupun perdamaian, berikut ini petikan wawancara timABI Press dengan cendekiawan muslim Dr. Muhsin Labib.

Apa sebenarnya ulama itu?

Ulama itu dalam bahasa arab kata jamak dari ‘alim. Secara kebahasaan artinya adalah orang yang berpengetahuan. Orang yang mengetahui itu disebut alim, siapa saja yang mengetahui sesuatu dia disebut alim. Tapi sebagai sebuah predikat permanen secara terminologis, ulama itu artinya adalah sekumpulan orang atau beberapa orang yang mengetahui bidang agama.

Kemudian di Indonesia kata ulama itu memiliki makna singular atau plural, satu orang disebut dengan ulama atau alim mestinya. Secara terminologis artinya agamawan, orang-orang yang mengurusi bidang agama atau ahli dalam bidang agama. Tapi kalau kita melihat arti ulama secara keagamaan, substansi ulama adalah seperti yang disebutkan dalam kitab suci al-Quran yaitu siapa yang paling takut kepada Allah, yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang berpengetahuan, adalah orang-orang yang mengetahui kedudukan Allah. Nah, itulah yang disebut dengan ulama.

Jadi ulama secara substansial adalah orang yang takut kepada Allah, sebab pengetahuannya tentang Allah dan kebesaran Allah, pengetahuannya tentang agama dan semuanya, maka dia takut kepada Allah. Itu secara substansial. Tapi secara fenomenologis atau secara kenyataannya ulama adalah sebuah atribut yang dilekatkan pada orang-orang tertentu atau diklaim oleh orang-orang tertentu yang disebut ulama.

Di Indonesia secara khusus, memang tidak ada kriteria baku, tidak juga ada proses seleksi yang ketat, sehingga siapa saja bisa dengan mudah disebut ulama, siapa saja bisa menyebut dirinya ulama, siapa saja bisa membuat lembaga yang mengatasnamakan ulama, membawa nama ulama, dan lain sebagainya.

Dalam kenyataannya, di sini ada lembaga yang secara umum populer itu dianggap sebagai merepresentasikan ulama, padahal tidak harus berada di situ dan tidak juga mereka yang ada di situ juga bisa dianggap mewakili ulama dalam pengertian umum, mewakili pandangan agama semua umat Islam yang ada di Indonesia. Tapi masyarakat awam menganggapnya lembaga itu secara resmi merupakan representasi dari umat Islam, sebagai tempat pemuka-pemuka Islam di Indonesia. Jadi memang longgar, siapa saja bisa jadi ulama, makanya ada sebutan derivat dari ulama yaitu, kyai, ustaz, mubalig dan lain sebagainnya. Berbeda dengan di negara lain seperti di Iran dan Mesir, ada kriteria khusus bagi seseorang untuk disebut ulama. Kalau di sini kan siapa saja bisa disebut ulama sehingga yang bener-bener ulama dengan yang mirip ulama atau ulama gadungan tidak bisa dibedakan. Sebab masyarakat mengukurnya dari situ.

Yang lebih memprihatinkan lagi karena sudah disebut ulama, semua urusan agama itu seakan-akan sudah diserahkan kepadanya, sehingga posisi yang lain itu betul-betul tidak berhak ikut menentukan mana yang benar, mana yang salah. Semuanya sudah diserahkan dan ditentukan ulama. Nah, di sini cenderung terjadi manipulasi, pemanfaatan. Kadang tujuannya untuk bisnis, untuk kepentingan-kepentingan tertentu, digunakanlah nama ulama, agama dan lain sebagainnya. Ini yang memprihatinkan.
 
Karena itu masyarakat harus pandai-pandai memperhatikan mana yang bener-bener ulama dan mana yang tidak. Disebutkan dalam sebuah syair oleh seorang penyair Iran terkenal bernama Sa’di, “Betapa sulitnya menjadi manusia, betapa mudahnya menjadi ulama.” Artinya, di sini ingin menunjukkan bahwa manusia itu substansi sedangkan ulama itu predikat, atribut yang bisa disandangkan. Tapi manusia yang menjunjung tinggi etika dan logika, barulah disebut ulama.
 
Tapi dalam kenyataannya, orang-orang yang menyandang predikat ulama atau orang-orang yang mengklaim dirinya ulama ini malah seringkali tidak berpikir logis dan tidak bertindak etis.  Karena begitu mudahnya orang mengaku ulama, maka kita harus hati-hati tentang itu.
 
Tugas-tugas ulama itu apa saja? Apakah juga bertugas memberikan dukungan kepada negara tertentu yang sedang berkonflik?
 
Kalau di al-Quran disebutkan memang diharuskan bagi sekelompok orang untuk mengutus beberapa orang untuk mendalami agama sehingga setelah mempelajari kembali ke masyarakatnya menjadi orang-orang yang selalu memberikan peringatan-peringatan tentang ajaran agama, dosa-dosa dan lain sebagainnya. Itu yang ada dalam al-Quran dan banyak sekali ayat-ayat al-Quran yang memang mengutamakan ilmu.
 
Ulama itu artinya berilmu, ulama itu bukan tampilan. Kalau tidak berilmu ya tidak bisa disebut ulama. Ulama itu ya mestinya karena alim. Ulama, ilmu, ‘alim. Itu kan sudah sambungannya, itu satu rangkaian. Nah, artinya dia harus benar-benar memiliki kapabilitas selain alim. Itu yang lebih penting. Seandainya dia pandai pun, seandainya dia berilmu pun, itu tidak cukup.

Tapi harus juga berperilaku sesuai dengan ilmunya. Nah, sementara di sini orang yang disebut alim itu hanya yang ngomong, yang kerjanya nyuruh orang. Lha kalau cuma nyuruh itu, ya buat apa? Orang alim yang sebenarnya dalah yang amil, dia tidak menyuruh sesuatu kecuali dia melakukannya. Dia tidak melarang sesuatu yang buruk kecuali dia sendiri tidak melakukannnya.
 
Tapi kenyataannya kan tidak. Dia hanya seperti mesin, hanya ngomong. Setelah itu, apakah yang disampaikan mencerminkan perilaku? Apakah dia mencerminkan perilaku itu? Ternyata tidak mesti juga. Nah, ulama itu tugas utamanya adalah menjelaskan agama, mengayomi masyarakat, menjadi perekat. Bukan malah membingungkan, bukan malah berpihak, bukan malah menjadi pemicu keributan, konflik, dan lain sebagainya.
 
Yang Anda tanyakan tadi bagaimana sih kok ulama itu tiba-tiba memberikan dukungan? Soal ini saya mempunyai beberapa catatan, beberapa poin yang perlu diperhatikan. Pertama, konflik satu negara dengan negara lain itu sendiri adalah salah bila kita mencampurinya. Artinya, ketika ada sebuah negara mencampuri urusan negara lain, itu sendiri adalah sebuah tindakan salah. Memberikan dukungan lebih salah lagi. Dalam kasus Saudi dan Yaman, saudi mencampuri negara lain. Di mana saja, mau Saudi mau negara manapun, itu tindakan yang tidak bisa dibenarkan, dengan alasan apapun!

Walaupun alasannya itu adalah menolong negara tetangga?
 
Walaupun alasannya adalah menolong negara tetangga. Karena yang berhak menentukan negara itu sendiri adalah rakyatnya.
 
Kalau alasannya adalah al-Quran yang menyebutkan, “jika salah satu pihak menolak kesepakatan damai, maka perangilah”?
 
Nah, mereka yang menentukan siapa yang menjadi juru damai, ini yang bermasalah. Kalau ayatnya iya, tapi kemudian mengklaim dirinya sebagai juru damai? Kenapa tidak menyelesaikan Palestina yang lebih dulu? Saya kira tidak ada model begitu. Ketika orang ingin menjadi juru damai, ya harus diterima oleh kedua belah pihak. Kalau dia sudah berpihak kepada salah satu pihak, maka tidak bisa lagi menjadi juru damai. Apalagi fakta-fakta sudah menunjukkan, tidak ada ceritanya orang ingin mendamaikan dengan cara malah menghancurkan.

Karena berdasarkan pada ayat tersebut, ketika didamaikan tidak bisa…?
 
Faham, saya katakan ayat itu soal siapa yang ingin mendamaikan? Ini kan berposisi, lho Anda ini siapa? Yang mendamaikan itu harusnya pihak yang diterima oleh kedua belah pihak, aklamasi masyarakatnya menerima itu. Ketika masyarakatnya menolak, berarti Anda tidak bisa memaksakan diri mengaku sebagai juru damai. Itu bukan juru damai, tapi punya kepentingan untuk menetapkan satu pihak tertentu menang atas pihak lain. Jadi, mau Saudi, atau negara manapun, saya tidak bicara Saudi secara khusus, tapi negara manapun, mencampuri urusan orang lain itu tidak boleh. Mencampuri urusan negara lain, mencampuri rumah tangga orang lain, mencampuri dalam hal apapun, dia tidak punya hak melakukan itu.
 
Kalau negara tetangga tersebut meminta bantuan pertolongan dari negara terdekat?
 
Nah, minta tolong itu kan harus mewakili siapa yang minta tolong, dia kan harus merepresentasikan masyarakat. Ini tidak ada buktinya, apalagi satu orang yang lari malah minta tolong. Dia yang lari itu mestinya ditangkap, karena dia meninggalkan rakyatnya. Dengan dia lari itu  berarti dia tidak merepresentasikan masyarakatnya, jelaslah.
 
Saya lari dari rumah karena diusir oleh yang punya rumah, lalu saya mengatasnamakan yang punya rumah itu. Ndak ada logika yang bisa menerima, itu logika yang paling sederhana, idiot saja tidak bisa membenarkan itu. Kemudian kalau tujuannya mendamaikan itu, bukan kemudian dia mengirimkan tentaranya, jet-jetnya untuk ngebom. Sekarang sudah hampir lebih dari 500 anak dan perempuan meninggal, karena keinginan Saudi untuk menjadi juru damai ini. Jadi jelas tidak ada yang bisa membenarkan itu.
 
Alasan lainnya adalah untuk mengamankan kota suci Mekah dan Madinah agar pelaksanaan ibadah haji tidak terganggu, sebab jika konflik di Yaman menyebar ke Saudi maka dikhawatirkan prosesi haji akan terganggu. Bagaimana pandangan Anda?
 
Lebih lucu lagi itu. Bayangkan, Saudi negara yang aman, tenteram, kuat, dilindungi oleh Amerika, dilindungi oleh siapapun. Terlalu naif menganggap bahwa Saudi itu akan diganggu oleh sekelompok orang yang katanya pemberontak, yang katanya kecil, yang sarungan, yang ndak punya senjata itu. Makin jauh itu. Itu pun kalau mereka bisa masuk ke Saudi, tapi ini buktinya malah Saudi yang masuk wilayah Yaman.

Asumsi itu terlalu naïf. Jadi tidak ada yang bisa membenarkan alasan itu, kenapa? Sebab Israel lebih memungkinkan (masuk ke Saudi). Atau jangan-jangan ternyata yang berbahaya bagi Saudi itu bukan Israel, tapi Hautsi yang lebih berbahaya? Sama Israel lalu bagaimana? Oh, berarti Isarel itu tidak ada kemungkinan menguasai Saudi? Memangnya Israel bukan musuh?

Jadi dalilnya ini malah menunjukkan bahwa Saudi itu tidak terganggu oleh Israel yang kemungkinan akan menguasai Mekkah atau Madinah atau menghancurkannya. Ternyata Saudi lebih takut kepada Yaman yang lemah, yang miskin, yang tidak punya senjata, tidak punya pesawat tempur, tidak punya apa-apa ini.
 
Lalu kenapa dengan cara membombardir? Mestinya Saudi tidak memancing musuh untuk masuk ke wilayahnya. Dengan agresi begini berarti kan mereka sudah tahu bakal terjadi pertempuran. Kalau keadaan berbalik, musuh makin masuk ke Saudi, berarti yang menginginkan penghancuran Saudi dan Mekah serta Madinah adalah Saudi sendiri.
 
Itu pertama, jadi mencampuri urusan negara lain itu tidak ada yang benar, mau alasan agama, mau alasan etika, logika, tidak ada yang bisa membenarkan. Kedua, kita sebagai warganegara Indonesia, seandainya kita pejabat pun, tetap tidak punya hak untuk mencampuri urusan negara lain. Apalagi kita bukan sebagai apa-apa, bukan sebagai pejabat negara, hanya seorang ulama. Coba tanya orang-orang yang mendatangi kedubes Saudi itu, ulama darimana dan dimana kamu? Kamu keluar dari teritori Indonesia, bukan lagi ulama. Karena kamu sebagai ulama bagi orang-orang yang mempercayaimu, itupun tidak merepresentasi semua umat Islam di Indonesia, tidak semua orang perrcaya pada keulamaan kamu. Karena itu, tadi pertama saya tekankan, jangan mencampuri urusan negara lain, pun kalau ingin menyikapi dalam tata hubungan internasional itu mestinya ya Kementerian Luar Negeri. Jika tidak, bila ada warganegara mencampuri urusan negara lain, ini yang disebut dengan indikasi adanya ideologi transnasional.
 
Bagaimana bila alasan mereka adalah karena anggapan bahwa apa yang terjadi di Yaman akan diekspor ke Indonesia?
 
Kekhawatiran? PKI juga ekspor, semuanya ekspor. Islam juga ekspor, kalau bukan ekspor masa dari Saudi bisa masuk ke sini? Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Tapi mencampuri urusan negara lain dengan alasan Anda sebagai warga negara Indonesia, apa hak Anda?
 
Jelaslah ini ada upaya untuk menjustifikasinya menjadi sebuah masalah agama, sehingga apa? Sehingga bisa dibenarkan aksi pengeboman itu. Anda mendukung tindakan yang mengakibatkan satu nyawa melayang saja berarti ikut melakukan, apalagi memberikan dukungan dengan mendatanginya dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal. Media itu juga perlu memperhatikan saat membuat judul berita “Ulama Indonesia Mendukung Agresi dan Invasi Saudi ke Yaman.” Kenapa menyebut ulama Indonesia? Padahal faktanya hanya beberapa orang, kemudian dikatakan ulama Indonesia, seolah mewakili semuanya? Ini jelas-jelas manipulasi.
 
Tapi di antara mereka (yang mendatangi Kedubes Saudi) juga kan ada yang memiliki posisi di Ormas Islam?
 
Apapun namanya, tidak bisa Anda mengatakan, hanya karena satu orang, dua orang, tiga orang, lalu menamakannya seolah mewakili semua orang. Kenapa tidak sekalian menyebutnya “Umat Islam Indonesia” saja kalau begitu. Anda katakan beberapa ulama, beberapa orang yang diakui sebagai ulama, memberikan dukungan. Itu masih bisa diterima oleh sebagian orang. Tapi kalau ulama Indonesia mendukung, lha Indonesia ini kan besar, hanya beberapa gelintir orang ya ndak cukup merepresentasi, apalagi bila tidak semua orang menganggap mereka sebagai ulama.
 
Jadi jangan katakan “Ulama Indonesia Mendukung Saudi.” Jelas-jelas itu pembodohan. Tapi kalau “Beberapa Ulama Datang ke Kedutaan Saudi Memberikan Dukungan,” nah, itu boleh lah.
 
Walaupun dengan semua alasan yang telah saya sebutkan tadi?
 
Lho iya, suruh saja bawa semua alasannya itu, bakal ditolak oleh masyarakat. Saya sebagai orang Indonesia mengurusi konflik di negara lain? Orang akan bertanya, lha kamu ini siapa? Merepresentasikan negara juga tidak! Bahkan ternyata negara yang selama ini, awalnya menyatakan mendukung Saudi, sekarang menarik diri. Ini tandanya kita punya masalah sendiri. Negara kita ini punya banyak masalah, tidak sampai perlu ngurusin negara lain, di sini banyak korupsi, banyak penyimpangan, narkoba, segala macam. Mau ngurusin negara lain yang jaraknya ribuan kilo dari kita, memangnya kurang kerjaan? Jangan-jangan ada sesuatu? Maka itu kemungkinannya hanya dua, naif atau tendensius.
 
Apakah yang mereka lakukan itu bukan merupakan tugas dari ulama?
 
Tugas ulama ngurusi atau intervensi urusan negara lain itu tidak ada. Kenapa tidak kasus-kasus sebelumnya juga disikapi? Sekalian saja semua konflik-konflik internasional ditanggapi! Tidak ada! Jadi jelaslah kalau mau menjadi ulama yang baik malah semestinya memberikan dorongan kepada Saudi untuk kembali ke meja perundingan dan itu kalau berkepentingan untuk mendamaikan, tempuhlah jalan damai. Mau damai tapi yang ditempuh bukan jalan damai, ini kan paradoks! Dan tidak perlu diskusi masalah ini, ibaratnya sudah selesai lah kitabnya. Artinya, tidak ada orang waras bakal mendukung tindakan kekerasan.

Kalau justfikasinya membawa ayat untuk menunjukkan bahwa apa yang dilakukan Saudi itu adalah benar dan Saudi juga mengatakan ini adalah permintaan pemerintah Yaman yang sah?
 
Sekarang yang melakukan perlawanan adalah tentara Yaman. Apakah satu orang dapat mewakili? Untuk membombardir semua rakyat Yaman? Sudah lah, alasan itu jangan dibawa-bawa lagi. Tidak ada orang membawa itu, pengamat juga tidak ada yang menggunakan argumen-argumen itu.
 
Meski argumen dari al-Quran?

Iya! Tidak ada! Al-Quran digunakan untuk membunuh orang? Saya bisa menyatakan Anda untuk dibunuh dengan ayat, apa semudah itu? Khawarij melakukan itu, Ali bin Abi Thalib dibunuh karena mereka menggunakan ayat. Jadi ini malah mencerminkan ideologi transnasional. Dulu kita bicara tentang ideologi transnasional kelompok-kelompok teroris, lho ternyata cara pandang ini juga mencerminkan ideologi transnasional.
 
Anda warganegara Indonesia bukan warganegara Saudi, Anda tidak tahu persoalan Yaman, tidak mengikuti kronologi sejarah konflik-konfliknya, tiba-tiba Anda memberikan dukungan. Oh, berarti Anda merasa punya bagian dari ini. Lihat tulisannya Said Agil Siradj di Kompas yang cukup menohok mengingatkan kita, “jangan mencampuri yang bukan urusan Anda. kembali ke negara Anda, bangsa Anda, rakyat kita perlu untuk dibenahi.” Nah, begitu seharusnya.

Lha ini yang mereka lakukan, semakin menegaskan mereka sudah kehilangan legitimasinya sebagai ulama.

Walaupun alasannya seperti yang telah saya utarakan tadi, seperti lebih pada ketakutan ideologi Hautsi ditransfer ke Indonesia?

Emangnya Hautsi itu siapa!? Siapa Hautsi itu!? Hautsi itu melakukan apa!? Mana bukti-buktiya Hautsi melakukan sesuatu!? Ada buktinya? Hautsi itu merepresentasikan masyarakat Yaman, Hautsi bukan satu kelompok. Yaman Utara itu semuanya Hautsi, dipikir Hautsi itu satu kelompok kecil begitu!? Hautsi itu seperti NU di Indonesia.
 
Nah ulama-ulama ini perlu baca, perlu wawasan. Siapa Hautsi itu? Bagaimana perkembangannya? Bagaimana Yaman itu? Hautsi kok ditulis dan disebut pemberontak! Lha kalau pemberontak itu merepresentasikan rakyatnya, apa masih mau tetep dicap pemberontak? Lha kita ini juga dulunya pemberontak terhadap penjajah Belanda. Pemberontak, tapi pemberontak yang merepresentasikan keinginan masyarakat. Jadi, apa pemberontak itu? Kalau mengusir koruptor, rezim boneka, ya bagus itu! Saat Reformasi, kita dulu juga memberontak terhadap Soeharto.

Terus disebut apa ketika sejumlah orang yang mengaku ulama mengunjungi salah satu kedubes negara yang berkonflik dan menyatakan dukungannya?

Ya, itu memalukan rakyat Indonesia. Mereka itu melakukan tindakan dengan mengatasnamakan rakyat Indonesia, mengatasnamakan umat Islam Indonesia. Sama sekali tidak dapat dibenarkan.
 
Seharusnya mereka berposisi dimana?
 
Ya namanya ulama mestinya mengayomi, memberikan masukan-masukan untuk damai. Klarifikasi, banyak yang bisa dilakukan, kok malah mendukung salah satu pihak untuk melakukan bombardir. Sedangkan yang paling representatif di Indonesia itu ya NU dan Muhammadiyah. Sedangkan mereka ini mewakili siapa?
 
Di antara mereka ada orang NU dan Muhammadiyah juga kan?
 
Person, tapi bukan lembaga yang melalui Muktamar dan merepresentasikan masyarakat NU. Kalau cuma satu orang, masa bisa disebut mewakili. Mereka ini person-person, tidak punya gaung, tidak punya pengaruh apapun, artinya tidak bisa mengatasnamakan NU atau Muhammadiyah. Saudi juga jangan terlalu bangga dengan dukungan ini, ndak ada apa-apanya bagi rakyat Indonesia.
 
Mau lihat rakyat Indonesia? Lihat sosial media, lihat masyarakat kumpul, bagaimana sih sikap mereka terhadap Saudi, mereka punya masalah dengan rezim Saudi. Suruh selesaikan masalah kezaliman terhadap para TKI asal Indonesia itu, jadi jangan terlalu gembira. Indonesia dengan kesadaran tentang Islam citarasa Indonesia, sudah tidak lagi gampang silau dengan baju-baju gamis dan longdress-longdress.
 
Lalu bagimana umat Islam seharusnya memandang ulama yang keluar dari jalur tugas mereka?
 
Ditinggal, tidak ada pengaruhnya apa-apa. Mereka itu separuhnya dibesarkan oleh media-media tertentu, tetapi tidak di hati masyarakat. Masyarakat ini cerdas, saya ini bergaul, saya tahu, rakyat ini cerdas, lebih cerdas dari mereka. Lho iya! Orang lebih suka mendengarkan motivator daripada ulama atau ustaz, buktinya Mario Teguh lebih populer.
 
Karena itu harus cepat-cepat evaluasi, jangan terus-terusan ikut terlibat dalam konflik, jangan menjadi bagian dari konflik-konflik, jangan ikut mengatakan ini sah ndak sah, siapa kamu? Kamu pemegang KTP Yaman!? Pemegang KTP Saudi!? Tahu deritanya orang-orang Yaman?
 
Jika tidak tau apa-apa, cara yang paling baik itu kalau ndak mendamaikan ya diam. Berdoa, tunjukkan perilaku yang mengayomi. Sebenarnya siapa yang mau mendengarkan mereka di sana? Tidak Yaman! Tidak juga Saudi! Jadi lebih baik hemat sikap, hemat ngomong, fokus pada prioritas. Lha mereka ini gagal paham prioritas, tidak tahu mana prioritas, mana yang perlu diperhatikan, ngomong ke sana kemari seenaknya. Kasihan.
 
Kalau terhadap umat Islam dan masyarakat Indonesia, apa pesan-pesan Anda agar dapat memandang ulama yang di Indonesia dapat dengan mudah disandang oleh siapa saja, tanpa ada komvensi atau ujian khusus?
 
Rakyat Indonesia, umat Islam Indonesia harus memperhatikan substansi, jangan silau dengan tampilan, jangan silau dengan busana, jangan silau dengan retorika. Perhatikan saja substansi keulamaan dan perilaku mereka, dari pernyataannya, dari sikapnya. Bahkan menurut saya, yang perlu memperbaiki sikap itu adalah ulamanya bukan masyarakatnya.
 
Ulama yang berperilaku baik akan diterima oleh masyarakat. Sudah waktunya jangan ngomong saja, tunjukkan dalam bentuk perilaku, dalam bentuk sikap. Itu lebih memberikan pengajaran kepada banyak orang. Orang lebih mengikuti perilaku dan sikap daripada omongan.
 
Tapi pada zaman dulu masyarakat Indonesia kan lebih mendengarkan ulama daripada yang lain, apakah ini berarti telah terjadi pergeseran perlakuan kepada para ulama?
 
Karena pada masa itu posisi ulama benar-benar dijaga. Orang yang menjadi ulama benar-benar ulama yang hidup bersama masyarakat, tahu deritanya, menjadi pengayom, perekat, bukan menjadi pemecah belah. Lihat saja Sunan-Sunan itu, itu kan perilakunya ulama. Lihat kyai-kyai besar sebelumnya, itu sudah cukup kalo tidak harus sampai ke Sunan-Sunan, kyai-kyai tertentu itu sudah bisa memainkan perannya. Tapi ketika mereka masuk dalam politik, ikut dukung sana, dukung sini, maka hilanglah wibawanya. Mereka kehilangan kehormatannya, kehilangan  pesonanya dan tidak ada tempat lagi di hati rakyat.
 
Apa penyebab pergeseran yang terjadi pada ulama hingga seperti saat ini?
 
Ketidaksiapan untuk menjadi ulama. Karena untuk menjadi ulama itu harus punya kesiapan-kesiapan. Saya dulu pernah belajar dalam ilmu akhlak, nasihatnya adalah “kalau Anda sekiranya tidak cukup kuat untuk menjadi ulama, menanggung beban ini, sebaiknya menjadi orang biasa saja.” Karena bebannya berat, kalau berbuat baik akan mendapatkan pahala berganda karena orang akan mengikutinya, karena perilakunya. Tapi kalau berbuat dosa, dosanya juga berganda, karena akan dianggap oleh orang-orang, bahwa itu adalah kebenaran.
 
Orang akan mengatakan ”dia saja yang ulama, yang mengerti agama begitu, ya bagaimana saya.” Maka itu disebutkan dalam al-Quran kepada istri-istri Nabi juga ada, “wahai istri-istri nabi, kamu tidak seperti wanita-wanita lain.” Posisi kamu lebih terhormat. Artinya apa? Kalau kamu berbuat baik, pasti kamu akan mendapatkan pahala berganda karena orang mengikuti kamu. Tapi kalau kamu berbuat buruk, ya kamu nanti akan juga dinilai karena keburukanmu berdampak pada masyarakat.
 
Nah, kalau ada orang berani menyatakan diri sebagai ulama, berarti dia harus rela untuk dinilai, untuk diawasi, untuk diperhatikan, untuk dikritisi, itu risikonya. Jangan cuma enaknya mau jadi ulama dengan semua penghormatannya tapi tidak mau dikritisi, kecuali Nabi yang memang sudah pasti benar. Lha kalau mereka, kan manusia biasa. Jadi jangan tersingung kalau perilakunya dinilai tidak mencerminkan ulama.
 
Masyarakat saat ini cerdas, sehingga tidak semudah itu Anda menjadi ulama, kemudian orang lain hanya akan langsung mendengar omongan Anda. Tapi masyarakat akan menimbang dulu, logis atau tidak, masuk akal atau tidak, bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan atau tidak, apa-apa yang Anda omongkan.
 
Jelas-jelas mendukung agresi terhadap satu bangsa, itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia, bertentangan dengan Undang-Undang Dasar yang menolak penjajahan. Mau pakai dalil agama, mau pakai penafsiran ayat? Tidak akan pernah bisa ayat itu diputar-putar, tidak bisa! Bahwa Anda menafsirkannya sesuai dengan pandangan Anda, sesuai dengan kontrak-kontrak hubungan perjanjian bisnis dan sebagainya, itu bisa! Tapi ayat itu sendiri, ia akan berada dalam kesuciannya. Tidak akan bisa orang mengotak-atik ayat, tapi hanya bisa menafsirkannya.
 
Di satu sisi sebenarnya mereka menolak atas terbunuhnya warga sipil yang ada di Yaman, mereka juga menginginkan yang disebut pemberontak itu bisa ditumpas karena kekhawatiran ideologi mereka akan diekspor ke Indonesia. Jadi?
 
Yang perlu diperhatikan, yang perlu dikhawatirkan itu adalah ideologi ISIS. Kenapa sih kok muter-muter kesana kemari? Ini cara-cara untuk memanipulasi, untuk mengalihkan dari ancaman ISIS yang menggorok umat Islam, mau Syiah atau Sunni. Sementara Hautsi, tidak punya cita-cita membangun khilafah, tidak punya keinginan untuk pindah ke tempat-tempat lain. Kelompok ini urusannya ya urusan negaranya sendiri. Ini gerakan nasionalis murni, ndak ada hubungannya dengan khilafah, tidak ingin membangun pemerintahan internasional, tidak pernah memperagakan aksi menggorok kepala orang atau membunuh orang atau menghancurkan masjid, tidak  menghancurkan makam. Tidak ada itu!
 
Jadi jelas-jelas ini tendensius, jelas-jelas manipulatif, alhamdulillah banyak orang cerdas. Saya sendiri optimis.
 
Kekhawatiran lain adalah jika Hautsi itu masuk ke Saudi dan mereka ini digambarkan sebagai teroris maka akan masuk ke Mekkah dan Madinah?
 
Tidak! Pemberontak itu bukan teroris, pemberontak itu adalah terhadap rezim yang berkuasa. Hautsi kok disebut teroris? Hautsi itu pemimpin ormas resmi terbesar di Yaman, bernama Ansharallah. Ormas ini resmi, tidak menutup identitas, visinya religius nasionalis, tidak memimpikan khilafah, tidak juga meneriakkan negara monolitik berdasarkan satu sekte, tidak menghancurkan makam-makam, dan situs-situs sejarah. Singkatnya, inilah gerkan reformasi, yang diinginkan rakyat.

Hautsi ini punya partai, punya perwakilan, punya juru bicara. Terbesar di Yaman. Bukan yang pakai tutup-tutup kepala, orang-orangnya bisa ditemui dan hadir dalam pemakaman Raja Abdullah. Pidatonya terang-terangan, tidak ada yang perlu ditutup-tutupi.
 
Makanya perlu disadari bahwa Anda diperhatikan oleh banyak orang dan yang lebih pinter dari Anda banyak, yang bisa baca kitab seperti Anda banyak, yang tahu nahwu-sharaf banyak, yang doktor juga banyak. Jadi please santai saja, jangan kemaruk pada atribut-atribut ulama.
 
Jangan-jangan mereka ini adalah kelompok-kelompok yang mendukung ekstremisme.
 
Atau apakah ini adalah tandingan dari demo oleh Aliansi Anti Perang yang mengecam agresi Saudi beberapa hari lalu?
 
Boleh jadi! Dengan itu mungkin mereka ingin berusaha mempengaruhi opini umat Islam di Indonesia. Dulu, mungkin bisa! Dulu, sebelum orang itu jengah terhadap ISIS dan ekstremisme. Sekarang masyarakat sudah mau muntah terhadap semua jenis ektremisme, maka tidak akan berhasil, sadari itu! Saudi sedang berada dalam blunder, cari dukungan sana-sini! Lho katanya lawannya cuma pemberontak miskin pakai sarung, Saudi kan punya senjata-senjata tempur, mengapa kok sampai perlu dukungan sana-sini? Coba kalau mencari dukungan untuk melawan Israel, itu masih lumayan. Ini kan jelas-jelas ada yang tidak beres!
 
Israel…! Israel…! Pak Saudi! Pak ulama-ulama! Pak kyai-kyai, jangan lupakan Israel…!
 
Rupanya mereka sudah lupa jalan ke Palestina karena sudah terlalu lama dibiarkan.

Pada kenyataannya, sejumlah media menyebutkan Israel kan bergabung dengan koalisi, menurut Anda?
 
Kalau begitu ya sudah jelas. Berarti mereka ini mendukung negara yang didukung oleh Israel, makin jelas itu!
 
Sikap masyarakat saat ini terombang-ambing dalam pusaran pemberitaan dan keputusan sebagian orang yang mengaku ulama. Apa yang seharusnya masyarakat lakukan?
 
Intinya jangan campuri urusan negara lain, minimal kalau ndak mau menolak, ya jangan mendukung!
 
Cara ini lebih baik, kalau mau lebih berhati-hati diam, pasif nunggu proses berikutnya. PBB,  Dewan Keamanan, punya mekanisme untuk mengatasi itu. Anda yang cuma dari pojok-pojok kota ini mau datang memberi dukungan, tidak ada pengaruhnya apa-apa itu!
 
Itu cuma getar-getar kecil ndak ada pengaruhnya. Jadi kalau kita tidak tahu, takut salah menyikapi, jangan ceroboh, diam saja! Yang penting tetap saja gaungkan pesan perdamaian. Itulah cara terbaik memberikan masukan kepada siapapun yang berkonflik, mau ke kelompok yang dianggap pemberontak maupun ke Saudi yang konon merasa ingin menegakkan demokrasi. Meski terus terang saja agak terdengar lucu bila Saudi ingin menegakkan demokrasi.

Masyarakat, kalau mau, mending minimal diam saja lah. Tetaplah mendukung penyelesaian politik, bagaimana semua pihak bisa ikut berunding, begitu semestinya. Bukan malah ikut dukung-mendukung, salah itu! [ABI Press/Shabestan]

Terkait Berita: