Mengapa Orang-orang Rohingya Melarikan Diri dari Myanmar?

Pencabutan kartu identitas penduduk yang dikenal sebagai Kartu Putih bagi orang Rohingya oleh pemerintah Myanmar mungkin menjadi salah satu faktor yang membuat mereka nekat mempertaruhkan nyawa mengarungi laut.

Sekitar 300.000 Kartu Putih, tanda terakhir yang menunjukkan mereka adalah penduduk Myanmar, sudah diminta dikembalikan oleh pihak berwenang dan dinyatakan tidak berlaku sejak 31 Maret lalu.

Dengan kartu itu, kaum Rohingya antara lain boleh memberikan suara dalam pemilihan umum.

Mayoritas etnik Rohingya, yang jumlahnya ditaksir antara 1,3 hingga 1,5 juta jiwa, tinggal di negara bagian Rakhine di dekat perbatasan antara Myanmar dan Bangladesh.

"Mereka sudah dianggap bukan warga negara, sekarang dokumen tidak ada," jelas Utusan Khusus Organisasi Kerja Sama Islam (OKI) untuk Myanmar, Tan Syed Hamid Albar.

"Bila tidak ada dokumen dan tidak ada tempat bagi mereka, bergerak pun tidak boleh, untuk pergi dari satu tempat ke tempat lain tidak boleh, ada undang-undang yang menyekat pergaulan, yang bahkan menyekat cinta, maka akhirnya mereka mencari jalan," tambah mantan menteri luar negeri Malaysia itu.

Perjalanan dua bulan

Mereka menumpang kapal-kapal yang diduga dikendalikan oleh jaringan penyelundup manusia dengan tujuan utama Malaysia.

Pulau Langkawi, Malaysia didarati oleh 1.107 orang, pengungsi Rohingya dan migran Bangladesh, yang kemudian ditempatkan di Pusat Detensi Imigrasi Belantik, Negara Bagian Kedah.

Sekitar 1.800 orang diselamatkan di Aceh melalui tiga gelombang. Ribuan orang lainnya diperkirakan masih berada di laut.

Bila dirunut, dari segi waktu tampaknya ada korelasi antara jatuh tempo Kartu Putih dan tempo perjalanan para pengungsi yang mengaku berangkat kira-kira dua bulan.

Seorang anggota parlemen Myanmar dari etnik Rohingya, Shwe Maung, mengatakan masa berlaku Kartu Putih dinyatakan berakhir setelah muncul protes keras dari kelompok-kelompok nasionalis Buddha Februari lalu, padahal baru saja disahkan rancangan undang-undang yang menyatakan pemilik kartu mempunyai hak pilih.

Kala itu, pemerintah Myanmar mengatakan akan membentuk komisi guna mengkaji persoalan Kartu Putih.

Pencabutan, tuturnya, jelas membuat warga resah.

"Masih tidak jelas jenis kartu apalagi yang akan diberikan, tapi belum ada sampai sekarang."

Menyusul gelombang kerusuhan, termasuk tahun 2012 yang menewaskan setidaknya 200 orang , mereka ditempatkan di kamp-kamp dan tidak diizinkan bekerja di luar lingkungan tempat tinggal. Pemerintah beralasan lokalisasi dilakukan untuk melindungi mereka dari amukan massa.

Tanpa kartu, mereka khawatir akan ditangkap dan dimasukkan ke penjara menjelang pemilihan umum di Myanmar yang dijadwalkan akan digelar bulan Oktober-November, kata seorang pemuka masyarakat Rohingya.

"Bila mereka tetap di Myanmar, mereka akan dimasukkan ke penjara, keselamatan jiwa mereka terancam dan hak pilih mereka sudah sudah dicabut," kata Mohammad Sadek, pengurus Komite Pengungsi Rohingya Arakan (RARC) di Malaysia kepada wartawan BBC Indonesia, Rohmatin Bonasir.

"Oleh sebab itu Rohingya menganggap sekarang waktu yang tepat untuk menyelamatkan diri," kata Sadek.

Rohingya oleh pemerintah Myanmar dianggap sebagai pendatang dari Bangladesh, meskipun mereka secara turun-temurun tinggal di Rakhine.

Belakangan sikap Myanmar melunak terhadap krisis pengungsi di Asia Tenggara menyusul berbagai tekanan, termasuk tekanan diplomatik yang dilakukan Indonesia dan Malaysia.

PBB menggolongkan Rohingya sebagai minoritas yang paling tertindas di dunia.

Sumber: detik.com

Konferensi Asia Afrika 2015 Presiden Jokowi Perkuat Kerjasama Dengan Iran

Konferensi Asia Afrika 2015 di Jakarta. Iran dan Indonesia bertekad menjalin kerjasama lebih erat lagi dalam bidang IPTEK, Infrastruktur, budaya dan Gerakan Anti Radikalisme. Tampak Presiden RI Jokowi berjabat erat dengan Presiden Republik Islam Iran Hassan Rouhani.

Presiden Iran Hassan Rouhani menyatakan, harus segera diambil langkah untuk mencegah terorisme dan ekstrimisme di Asia dan Afrika karena akan membawa ketidak-amanan di seluruh dunia.
Dalam pidato yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika Rabu (22/4), Presiden Iran menyatakan kelompok teroris dan ekstrimis terutama di Irak dan Suriah mendapatkan dukungan dari sponsor internasional dan regional.

“Para ekstrimis menikmati dukungan intelejen, logistik dan finasial dari sejumlah pemain regional dan internasional untuk mencapai tujuan mereka yang tidak sah; para sponsor mereka yang tak mempedulikan krisis stabilitas yang berlanjut di wilayah akan membawa ketidakamanan di seluruh dunia termasuk negara mereka.

Dia meminta agar negara-negara mencegah penyebaran terorisme dan ekstrimisme di sejumlah negara di Asia dan Afrika, terutama di Irak dan Suriah.

Rouhani mengatakan para ekstrimis terutama di Irak dan suriah telah mempertontonkan metode yang barbar untuk membunuh perempuan, laki-laki dan anak-anak yang tidak bersalah dan bertujuan untuk menghancurkan infrastuktur di negara ini.

Iran menyatakan ini saat yang tepat untuk meluncurkan Aksi Global Melawan kekerasan dan Ekstrimisme (GAVE), yang memiliki konsep fundamental untuk menghormati hak untuk hidup, kepercayaan, agama dan etnis serta ras.

Rouhani mengatakan aksi global ini juga harus dapat mencegah anak-anak muda untuk bergabung dengan kelompok ekstrimis.
“Kita harus mengidentifikasi alasan anak-anak muda kita tertarik dengan kelompok teroris dan menghentikan rekrutmen mereka. Akar radikalisme dari budaya dan ekonomi serta keinginan untuk melakukan kekerasan harus dapat diidentifikasi,” jelas Rouhani.

Dalam pidato yang disampaikan dalam Konferensi Asia Afrika, Rouhani juga mengajak pemimpin negara untuk jujur dalam mengambil kebijakan untuk menyelesaikan masalah ekonomi, mempromosikan keadilan social dan mencegah penyebaran budaya kerasan.

Presiden Iran Hassan Rouhani menyinggung serangan yang sedang terjadi di Yaman, menekankan pihaknya siap bekerja sama dengan negara-negara tetangga untuk mencapai perdamaian.
Dalam pidatonya pada pertemuan KTT tingkat kepala negara di konferensi Asia-Afrika ke-60 yang berlangsung di Jakarta 22-23 April, Rouhani mengungkapkan dirinya terinspirasi semangat Bandung yang mempromosikan perdamaian sejak dulu.

“Iran siap menguatkan kerja sama dengan negara-negara tetangga termasuk Arab Saudi,” katanya dihadapan 34 kepala negara yang hadir di KTT.

Mengomentari krisis yang sedang terjadi di Yaman, Rouhani menganjurkan negara-negara untuk mengedepankan perdamaian daripada pertikaian sehingga tidak harus mengorbankan rakyat yang tidak berdosa.

Iran yang ditetapkan oleh OKI sebagai poros teknologi negara-negara Islam bertekad akan berkerjasama dengan semua negara-negara di dunia dalam mewujudkan perdamaian dan keadilan.
Di saat negeri-negeri muslim lain mengalami keterbelakangan, bergolak dan mengalami krisis identitas tetapi Iran justru menunjukkan harga diri sebagai negeri muslim yg maju, mandiri, gandrung akan pengetahuan dan teknologi dan senantiasa dalam naungan Ilahi, sesungguhnya pertolongan hanya dari Allah dan kemenangan sudah semakin dekat…

Masalah Jarak, Indonesia Pikirkan Mekanisme Bantu Yaman

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY) 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membenarkan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan ke Yaman. Hal itu dikatakannya usai bertemu KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim) Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia Ahmed Sayyad di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).

"Yaman menyampaikan keadaan negerinya yang memprihatinkan karena itu tentu juga mengharapkan apabila memungkinkan tentu masyarakat Indonesia dan pemerintah membantu," kata JK.
Hanya saja, lanjut JK, masalah jarak antara Indonesia dan Yaman membuat pemerintah berpikir perihal mekanisme pemberian bantuan tersebut.

"Tentu jadi pertimbangan kita (memberi bantuan), walaupun kita tahu Indonesia terlalu jauh dari Yaman. Membawa bantuan ke sana tidak mudah. Tentu bisa dari jalan lain lagi," ujarnya.

Namun, JK tetap menyatakan pemerintah tentu akan memberikan bantuan kemanusiaan.
Seperti diketahui, Sayyad memang menemui JK guna meminta bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman akibat perang antara koalisi Arab Saudi dan Kelompok Houthi.

"Kami berdiskusi tentang kemungkinan atau rencana memberikan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia (PMI)," kata Sayyad usai bertemu JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Sayyad, masyarakat di Yaman saat ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan. Oleh karena itu, membutuhkan uluran tangan dari Indonesia.

Deputi Setwapres bidang politik, Dewi Fortuna Anwar membenarkan bahwa kedatangan Sayyed untuk meminta bantuan kemanusian.

Menurut Dewi, permintaan tersebut ditanggapi positif oleh JK. Dengan memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan konflik antarnegara-negara Islam.

"Pak JK katakan disamping mengadakan peringatan KAA (Konfrensi Asia Afrika), ada pertemuan delegasi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), presiden sudah sampaikan prioritaskan dialog dan bantuan kemanusian," ujar Dewi.

Selain itu, Dewi menyampaikan bahwa JK menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam konflik antarnegara Islam dan mengedepankan penyelesaian dengan rasa persaudaraan.
Namun, JK tidak secara rinci menyebutkan bentuk bantuan yang akan diberikan Indonesia bagi masyarakat di Yaman.

Terkait bantuan, sejauh ini, Indonesia melalui Tim Percepatan Evakuasi WNI telah membantu mengevakuasi 200 warga negara asing (WNA) keluar dari Yaman. Mereka, di antaranya berasal dari India, Pakistan, Yaman, Burkina Faso, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat setidaknya ada 10 negara sahabat telah secara resmi meminta bantuan Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di berbagai wilayah di Yaman.
Situasi di Yaman sendiri belakangan kembali mencekam setelah gencatan senjata antara Arab Saudi dan Kelompok Houthi berakhir pada Minggu (17/5).

Sebagaimana diberitakan Reuters, Koalisi Arab Saudi kembali menyerang Kelompok Houthi di Aden, Yaman, sepanjang 16-17 Mei malam waktu setempat.

(Source)

Pemerintah dan DPR Tolak Syiah Dianggap Sesat Adalah Kedustaan Para Nashibi (Wahabi)

Ketua DPR: Aliran Syiah Tidak Sesat
Senin, 27 Agustus 2012 | 14:40

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie

Ketua DPR RI Marzuki Alie menegaskan, aliran syiah di Indonesia bukan aliran sesat. Majelis Ulama Indonesia (MUI) sudah mengeluarkan fatwa bahwa aliran ini  tidak sesat.

Hal itu dikatakan Marzuki Alie  di Jakarta, Senin (27/8), menjawab pers terkait kerusuhan di Sampang, Madura, Jawa Timur.

Menurut Marzuki, kalau MUI sudah mengeluarkan fatwa itu tidak sesat,  maka persoalan sekarang adalah kenapa masih muncul konflik?  Itu pasti sosialisasi keputusan MUI yang masih kurang.

“Itu tugas Kementerian Agama dan MUI,” katanya. Kalau pun sosialisasi sudah dilakukan dan masih juga konflik terulang, kata dia, maka pasti ada yang salah di tahapan sosialisasinya.

Marzuki juga meminta aparat kepolisian untuk mengusut tuntas kasus tersebut, jangan ada diskriminasi dan sebagainya.  “Kita memahami jumlah personel polisi sangat terbatas.  Karena itu, untuk tahun depan akan ditambah 20.000 personel baru Polri. Tetapi kita harap polisi bekerja keras menuntaskan kasus ini,” katanya.


PKS Bentuk TPF
Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) akan membentuk Tim Pencari Fakta (TPF) untuk mencari tahu akar persoalan munculnya konflik tersebut. Apalagi ini adalah konflik kedua, yang dulu sudah diselesaikan. Hal itu dikatakan mantan.

Ketua MPR RI Hidayat Nurwahid dalam jumla pers di DPR RI, Jakarta, Senin siang. FPKS, kata dia,  sangat menyesal munculnya kasus ini untuk kedua kali.

“Kami sangat prihatin dan berbelasungkawa dengan tragedi Sampang ini. Ini sangat disesalkan karena terjadi untuk kedua kalinya. Kami mengecam munculnya konflik antar warga,” katanya.

Hidayat juga meminta tokoh-tokoh masyarakat, ormas keagamaan, dan partai politik untuk mengajak masyarakat menghindari konflik. Dia juga meminta kepolisian  untuk mengusut tuntas kasus ini dengan adil dan tidak mencari kambing hitam. [L-8]

Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, Marzuki Alie

Selasa, 28 Agustus 2012 , 07:50:00

Pemerintah Tolak Syiah Dianggap Sesat

 

JAKARTA - Pihak-pihak yang menganggap umat Syiah sesat harus mengoreksi pendapatnya. Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan bahwa Syiah adalah bagian dari umat Islam. Kendati belum menjadi keputusan final, tapi angin segar pengakuan Syiah itu sudah diisyaratkan oleh Menteri Agama Suryadharma Ali (SDA). 

 

Ditemui usai memimpin halalbihalal di kantornya kemarin, SDA mengatakan bahwa pihaknya sudah menjalankan penelitian dan kajian tentang keberadaan umat muslim Syiah di Indonesia. Menteri yang juga ketua umum DPP PPP itu mengatakan, Kemenag tidak rela jika konflik bernuansa agama terus terjadi. Sebab, konflik tersebut melibatkan umat Syiah dan Sunni yang sejatinya sama-sama umat Islam. “Saya berharap semua pihak bisa menyejukkan suasana di Sampang. Jangan sampai konflik meluas,” tegasnya.

SDA menegaskan jika kajian soal posisi Syiah ini menghadirkan pendapat dari banyak pihak. “Mulai ahli-ahli agama, sejarah, dan pihak-pihak lainnya yang ingin menyelesaikan masalah ini kami libatkan,” kata dia. SDA juga mengatakan, hasil diskusi atau kajian dari tim ini nantinya akan dijadikan bagi pemerintah untuk mendefinisikan dan memposisikan Syiah.

Kajian dari jajaran Kemenag tetang Syiah ini penting dan mendesak segera keluar. Mengingat potensi letupan-letupan konflik bernuansa agama antara muslim syiah dengan muslim anti-syiah bisa terus terjadi.

Meskipun belum menjadi ketetapan, namun posisi pemerintah dalam menyikapi kebedaraan muslim Syiah di Indonesia akan merujuk pada kebijakan Organisasi Konferensi Islam (OKI). Dalam KTT Luar Biasa OKI di Arab Saudi beberapa waktu lalu, sudah menunjukkan kabar baik soal penghentian perseteruan antara kaum sunni dan kaum syiah.

Dalam sejumlah laporan disebutkan bahwa pada suatu momen di KTT Luar Biasa OKI ini, Raja Arab Saudi King Abdullah memberi penghormatan yang luar biasa kepada Presiden Mahmoud Ahmadinejad. Saat itu, selain berjabat tangan, King Abdullah meminta Ahmadinejad duduk di kursi tepat di samping kirinya.

Sejumlah pihak melihat sambutan raja Arab kepada presiden Iran itu fenomena luar biasa. Dengan sambutan itu, diharapkan perseteruan antara kaum syiah dan sunni sudah bisa diakhiri. Seperti diketahui, kaum sunni selama ini mendominasi di negara-negara Teluk seperti Arab Saudi. Sedangkan kaum syiah mendominasi Iran.

Pendapat senada diungkapkan Wakil Direktur Eksekutif Human Rights Working Group Choirul Anam. Choirul mengungkapkan bahwa sejatinya OKI sudah menganggap Syiah dan Sunni sama. Buktinya, dalam kajian komisi bidang hak asasi manusia yang berada di bawah OKI menyebutkan bahwa Syiah harus mendapat tempat di negara-negara Sunni. Di OKI bahkan kaum Syiah sudah dianggap setara dengan umat Sunni lainnya. “Tidak ada alasan untuk menyebut Syiah sesat,” tegasnya.

Choirul mendesak agar Kemenag menerbitkan selebaran resmi yang berisi pengakuan tentang keislaman Syiah. Selebaran itu, kata dia, dibagikan ke daerah-daerah hingga tingkatan institusi kementerian terkecil. Tujuannya, tidak ada lagi pemuka agama setempat yang menggerakkan warga untuk mengintimidasi kaum Syiah yang jelas-jelas bagian dari umat Islam. “Selama ini, amunisi pemimpin agama setempat menggerakkan warga adalah karena Syiah dianggap sesat, padahal tidak,” katanya.

Di bagian lain, Badan Intelijen Negara (BIN) mengaku kecolongan dengan kejadian tersebut. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Marciano Norman mengakui adanya kekurangan untuk melakukan langkah-langkah antisipasi terjadinya bentrok.

“Kita harus mengakui kalau hal itu terjadi, (maka) intelijennya harus diperbaiki,” kata Marciano seusai mengikuti rapat terbatas membahas insiden Sampang di Kantor Presiden, kemarin (27/8). Menurutnya, selain solusi untuk menyelesaikan bentrok, evaluasi terhadap intelijen juga harus dilakukan.
“Harusnya, intelijen yang baik mempunyai kemampuan mendeteksi secara dini hal-hal yang akan timbul,” sambung mantan Pangdam Jaya itu.

Rapat khusus membahas soal insiden di Sampang itu dipimpin langsung Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Selain Wapres Boediono dan kepala BIN, rapat antara lain juga diikuti oleh Mendagri Gamawan Fauzi, Menag Suryadharma Ali, Menkum HAM Amir Syamsuddin, Jaksa Agung Basrief Arief, Kapolri Timur Pradopo, dan Panglima TNI Agus Suhartono.

SBY mengatakan, ada yang belum optimal dalam penanganan masalah di Sampang. Pasalnya, kejadian tersebut pernah terjadi bulan Desember 2011 lalu. Dia menyebut kerja intelijen lokal, baik kepolisian maupun intelijen komando territorial TNI. Begitu juga dengan peran pemerintah daerah. “Mestinya kalau intelijen itu bekerja dengan benar dan baik, akan lebih bisa diantisipasi. Dideteksi keganjilan yang ada diwilayah itu,” urainya.

Menurut presiden, persoalan tersebut kompleks, tidak hanya berkaitan dengan keyakinan. Namun juga berkaitan dengan konflik internal keluarga. “Akhirnya saling bertautan dan karena masing masing punya pengikut, terjadilah insiden atau aksi kekerasan yang sangat kita sesalkan itu,” kata SBY.

Solusinya, lanjut dia, perlu keterpaduan antara pemerintah pusat dan daerah. Selain itu, SBY juga meminta penegak hukum bertindak secara tegas dan adil. “Saya berharap para pemimpin dan pemuka agama tokoh masyarakat bersama-sama dengan pemerintah, utamanya pemda untuk kembali menenangkan umat mereka semua,” katanya.

Sementara itu Kapolri Timur Pradopo mengatakan, pihaknya telah menangkap tujuh orang yang ditetapkan sebagai tersangka. “(Perannya) ada pelaksana, ada penggerak,” katanya. Dia menegaskan, masih ada tiga orang yang menjadi target karena dinilai bertanggung jawab dalam insiden bentrok itu.

Mantan Kapolda Metro Jaya itu enggan menanggapi jika disebut kecolongan atas bentrokan itu. “Sekarang tentunya kita melihat ke depan, langkah-langkah penegakan hukum yang kita lakukan,” elaknya.
Di Gedung Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Jalan H.R Rasuna Said, Menkumham Amir Syamsuddin berharap agar masalah Sampang tidak terlalu dibawa ke arah agama. Seolah-olah apa yang terjadi adalah pertikaian antara Sunni melawan Syiah. “Ada latar belakang masalah keluarga,” ucapnya.

Nah, latar belakang masalah pribadi itulah yang diharapkan bisa segera dipecahkan permasalahannya. Apalagi, tragedi yang terjadi pada Minggu (26/8) kemarin disebutnya sebagai peristiwa ulangan setahun lalu. Sehingga, kecil kemungkinan apa yang terjadi murni berlatar penistaan agama.

Itulah kenapa, dia menyebut bakal ada penegakan hukum yang tegas dalam menyelesaikan konflik antar warga itu. Termasuk mengevaluasi kenapa pertikaian itu kembali terjadi. “Berbagai pihak harus bersinergi mencari solusi, dan pencegahannya,” kata Amir.

Khusus untuk evaluasi pelaksana penegakan hukum di Sampang, Amir menegaskan bakal diambil alih oleh pemerintah kalau penegak hukum daerah enggan menangani kasus itu. Dia menyebut secara hukum acara bisa saja hal itu dilakukan meski belum ada keputusan apapun karena butuh berbagai pertimbangan.

Baginya, penegakan hukum itu penting supaya peristiwa serupa tidak terulang. Menteri yang juga advokat itu khawatir kalau konflik seperti itu bakal meningkat menjadi lebih parah dan makin berlarut. “Perintah Presiden jelas, penegak hukum dalam hal ini Kapolri, Jaksa Agung, dan hakim untuk turun tangan,” tegasnya.

Sementara ini, Amir belum memberi kepastian apakah ditemukan pelanggaran hak asasi manusia dalam kasus itu. Semua itu baru bisa dijawabnya kalau evaluasi sudah dilakukan secara menyeluruh. Oleh sebab, dia langsung terbang menuju Sampang bersama Kemendagri untuk melakukan evaluasi bersama yang lain.

Iran Kecam Kekejaman Israel terhadap Rakyat Palestina

Seorang pemuda Palestina melakukan perlawanan dengan menggunakan batu menghadapi barisan tentara Israel. (ilustrasi).

17 Juli 2014.

REPUBLIKA.CO.ID, TEHERAN -- Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Marziyeh Afkham, mengutuk keras kekejaman brutal rezim Zionis Israel terhadap warga sipil Palestina di Jalur Gaza, dan Tepi Barat, yang telah merenggut jiwa puluhan orang tak berdaya di sana.

Afkham juga meminta masyarakat internasional, khususnya Organisasi Kerja sama Islam (OKI) untuk mengutuk tindak pidana berulangkali yang dilakukan rezim di wilayah-wilayah pendudukan.

Afkham menyerukan OKI untuk mengadopsi langkah-langkah efektif yang bertujuan untuk menghentikan segera kekejian Israel.

Dia mengatakan bahwa pembatasan-pembatasan yang ditetapkan oleh Zionis rasis dalam menghalangi jalan bagi masuknya rakyat Palestina ke Masjidil Suci Al Quds pada Jumat pertama bulan puasa Ramadan, setelah pembunuhan Zionis atas eorang remaja Palestina di kota yang diduduki Al-Quds, adalah kedua tanda kelemahan rezim Zionis yang sedang sangat terintimidasi.

"Tak diragukan lagi, bangsa Palestina berani menghadapi agresi dan kejahatan perang rezim Zionis sepanjang sejarah pendudukan yang hari demi hari makin meningkat lebih besar daya tahan mereka," katanya.

"Beralih ke strategi perlawanan mereka, Palestina tidak hanya akan membuat rencana kompromi menghadapi kekalahan, tetapi akan berhasil mewujudkan hak-hak mutlak mereka dan menstabilkan mereka," katanya menambahkan.