Mantan Teroris Ingatkan Pemerintah Tak Lengah Terhadap Gerakan Radikalisme

Mantan teroris anggota kelompok Moro Islamic Liberation Front/MILF Ali Fauzi Manzi mengingatkan agar pemerintah tidak lengah terhadap gerakan radikalisme, terutama Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Sebab gerakan radikal dapat bergerak dengan berbagai cara
"Intinya jangan pernah kendur, apalagi lengah. Mereka bisa 'menusuk' melalui berbagai cara," kata Ali Fauzi di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Menurut dia, salah satu jalan terbaik adalah memperkuat ideologi Pancasila dan memperdalam pengetahuan agama. "Ini sangat penting, karena para pelaku radikalisme, apalagi ISIS, menyerang sasarannya melalui ideologi dan agama," terangnya.

Ia menilai upaya yang dilakukan pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan lembaga-lembaga terkait dalam menanggulangi paham ISIS dengan memperkuat ideologi dan agama di Indonesia sudah tepat.

"Bila ideologi kita, yaitu Pancasila dan pemahaman agama, terutama agama Islam semakin kuat, otomatis propaganda-propaganda radikalisme, terutama ISIS, akan mental dengan sendirinya," imbuhnya.

Adik terpidana mati bom Bali, Amrozy, ini menambahkan, Indonesia dikenal sebagai negara dengan toleransi antarumat beragama yang tinggi. Itu merupakan modal yang kuat untuk mencegah dan menangkal penyebaran propaganda paham radikalisme, terutama yang dilakukan militan ISIS.

"Indonesia dikenal memiliki toleransi antarumat beragama yang tinggi sehingga tidak ada tindakan-tindakan represif yang dilakukan kepada agama tertentu. Itulah yang membuat warga Indonesia justru lebih sedikit yang ikut bergabung dengan ISIS di Suriah dibandingkan dengan negara-negara
Barat," terangnya.

Selain itu, upaya pemerintah Indonesia melalui BNPT juga menjadi faktor penting dalam mencegah eksodus WNI ke Suriah melalui sosialisasi terus menerus tentang bahaya radikalisme dan ISIS bagi kehidupan bangsa Indonesia.

Ia juga mengapresiasi gerak cepat pemerintah Indonesia dalam mengantisipasi WNI yang bepergian ke Turki, terutama yang akan bergabung dengan ISIS.

(MetroNews/Shabestan/ABNS)

4 WNI Lolos dari Hukuman Mati di Malaysia

Ilustrasi hukuman mati. (DailyStar) 

Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemlu), Lalu Muhammad Iqbal mengatakan, empat WNI lolos dari ancaman hukuman mati di Malaysia. Mereka adalah Karni, Sujoko, Sunanto, dan Sudaryono.

Keempatnya bebas setelah Hakim Makamah Tinggi Taiping, Perak, Jumat (15/5), memutuskan membebaskan Karni dan kawan-kawan dari ancaman hukuman mati dalam kasus pembunuhan.
"Saat ini, keempat WNI tersebut dalam proses penyerahan dari polis mahkamah ke polisi penyelidik. Kemudian akan serahkan ke imigrasi," ujar Iqbal di Jakarta, Minggu (17/5).

Sebelumnya, empat warga Lampung itu dituduh melakukan pembunuhan terhadap pencuri yang masuk rumah majikan mereka pada 23 Juni 2010. Hakim memutuskan untuk melepaskan, namun tidak membebaskan mereka (discharged not amounting to acquittal) pada 22 Mei 2013. Keputusan tersebut karena jaksa gagal menghadirkan saksi utama dalam tuduhan pembunuhan pada mereka.

Namun pada Juni 2013, jaksa menuntut ulang atas kesalahan yang sama, dengan alasan telah ditemukan saksi utama sehingga persidangan bisa dilanjutkan. Setelah melalui beberapa proses persidangan dengan didampingi pengacara retainer Gooi & Azura, pada 15 Mei 2013, hakim memutuskan untuk melepaskan dan membebaskan (discharged amounting to acquittal) keempat WNI tersebut.

Alasannya, saksi yang diajukan jaksa kurang kuat untuk mendukung dakwaan. Jaksa, kata Iqbal, kemungkinan akan ajukan banding lagi atas putusan terakhir hakim terhadap empat WNI tersebut. Namun, pemerintah Indonesia tetap berusaha memulangkan keempatnya ke Tanah Air.

"Satgas sedang berupaya agar mereka diserahkan langsung ke KBRI, untuk selanjutnya dipulangkan," pungkas Iqbal.

(Source)

Masalah Jarak, Indonesia Pikirkan Mekanisme Bantu Yaman

Wakil presiden RI Jusuf Kalla (Humas UMY) 

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) membenarkan bahwa Indonesia tengah mempertimbangkan memberikan bantuan kemanusiaan ke Yaman. Hal itu dikatakannya usai bertemu KUAI (Kuasa Usaha Ad Interim) Kedutaan Besar Yaman untuk Indonesia Ahmed Sayyad di Kantor Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).

"Yaman menyampaikan keadaan negerinya yang memprihatinkan karena itu tentu juga mengharapkan apabila memungkinkan tentu masyarakat Indonesia dan pemerintah membantu," kata JK.
Hanya saja, lanjut JK, masalah jarak antara Indonesia dan Yaman membuat pemerintah berpikir perihal mekanisme pemberian bantuan tersebut.

"Tentu jadi pertimbangan kita (memberi bantuan), walaupun kita tahu Indonesia terlalu jauh dari Yaman. Membawa bantuan ke sana tidak mudah. Tentu bisa dari jalan lain lagi," ujarnya.

Namun, JK tetap menyatakan pemerintah tentu akan memberikan bantuan kemanusiaan.
Seperti diketahui, Sayyad memang menemui JK guna meminta bantuan kemanusiaan untuk warga Yaman akibat perang antara koalisi Arab Saudi dan Kelompok Houthi.

"Kami berdiskusi tentang kemungkinan atau rencana memberikan bantuan kemanusiaan melalui Palang Merah Indonesia (PMI)," kata Sayyad usai bertemu JK di Istana Wapres, Jakarta, Selasa (19/5).
Menurut Sayyad, masyarakat di Yaman saat ini sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan, seperti obat-obatan. Oleh karena itu, membutuhkan uluran tangan dari Indonesia.

Deputi Setwapres bidang politik, Dewi Fortuna Anwar membenarkan bahwa kedatangan Sayyed untuk meminta bantuan kemanusian.

Menurut Dewi, permintaan tersebut ditanggapi positif oleh JK. Dengan memprioritaskan dialog untuk menyelesaikan konflik antarnegara-negara Islam.

"Pak JK katakan disamping mengadakan peringatan KAA (Konfrensi Asia Afrika), ada pertemuan delegasi anggota Organisasi Kerjasama Islam (OKI), presiden sudah sampaikan prioritaskan dialog dan bantuan kemanusian," ujar Dewi.

Selain itu, Dewi menyampaikan bahwa JK menegaskan Indonesia tidak akan terlibat dalam konflik antarnegara Islam dan mengedepankan penyelesaian dengan rasa persaudaraan.
Namun, JK tidak secara rinci menyebutkan bentuk bantuan yang akan diberikan Indonesia bagi masyarakat di Yaman.

Terkait bantuan, sejauh ini, Indonesia melalui Tim Percepatan Evakuasi WNI telah membantu mengevakuasi 200 warga negara asing (WNA) keluar dari Yaman. Mereka, di antaranya berasal dari India, Pakistan, Yaman, Burkina Faso, Inggris, Amerika Serikat, Malaysia, Thailand, dan Afrika Selatan.

Kemudian, Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mencatat setidaknya ada 10 negara sahabat telah secara resmi meminta bantuan Indonesia untuk mengevakuasi warganya yang ada di berbagai wilayah di Yaman.
Situasi di Yaman sendiri belakangan kembali mencekam setelah gencatan senjata antara Arab Saudi dan Kelompok Houthi berakhir pada Minggu (17/5).

Sebagaimana diberitakan Reuters, Koalisi Arab Saudi kembali menyerang Kelompok Houthi di Aden, Yaman, sepanjang 16-17 Mei malam waktu setempat.

(Source)

TKI Wanipah terancam hukuman mati, Indonesia diminta lobi China

Forum Solidaritas Pekerja Indonesia Luar Negeri (FSPILN) mendesak Pemerintah Indonesia untuk melobi pemerintah China terkait ancaman hukuman mati TKI asal Indramayu, Wanipah.

"Kita desak Pemerintah RI lobi pemerintah China untuk selamatkan Wanipah," tegas Ketua Umum FSPILN, Iskandar Zulkarnaen dalam keterangan di Jakarta, Minggu (17/5).

Menurut Iskandar, sejauh ini FSPILN masih mendalami kasus tersebut. FSPILN, lanjutnya, akan mendampingi Keluarga Wanipah menemui Komisi IX DPR, Kemlu, dan Kemenkopolhukam untuk meminta bantuan penyelamatan Wanipah dari hukuman mati.

"Kalau Presiden Filipina Benigno Aquino saja menghubungi Jokowi di menit-menit terakhir eksekusi mati Mary Jane, masa kita tidak bisa. Jangan sampai saat hari eksekusi Wanipah, Presiden Jokowi baru melobi," tegasnya.

Wanipah, TKI asal Indramayu, Jawa Barat, kini tengah menanti hukuman mati di China. Dia dituduh membawa narkoba jenis heroin seberat 99,72 gram. Meski begitu, hingga kini pihak keluarga belum mendapatkan salinan putusan pengadilan setempat. Mereka hanya mendapat informasi tersebut dari media.

Kasus itu bermula saat Wanipah hendak pulang ke Indonesia pada Desember 2010. Dia ditangkap karena dituduh kedapatan membawa heroin seberat 99,72 gram. Dia pun kemudian divonis hukuman mati oleh pengadilan setempat. Hukuman itu dengan masa penundaan 2 tahun sejak 2012.

Menurut pengakuan keluarga, Wanipah dititipkan barang oleh seseorang di Bandara Xiaoshan, Hangzhou, China. Orang tersebut mengatakan barang itu akan diambil seseorang di Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta.

Iskandar menduga Wanipah merupakan korban trafficking. Hal ini dibuktikan dengan adanya pemalsuan dokumen milik Wanipah. "Bisa jadi (dia korban) trafficking. Minimal dari data umur. Pemalsuan itu dari awal," ujarnya.

Dalam kartu keluarga, ucap Iskandar, tertulis bahwa Wanipah binti Jaya lahir pada 17 April 1987. Namun dalam paspornya, data itu berbeda. Wanipah dalam paspor disebutkan lahir pada 1 Mei 1978. "Paspor itu dikeluarkan pada 2004. Usianya dituakan," katanya.

Iskandar menuturkan Wanipah pernah bekerja di sejumlah negara, yaitu Bahrain, Singapura, dan terakhir ke Hong Kong. Namun ia mengaku heran ketika Kemlu menyebut ada WNI yang ditangkap di China dengan identitas Wanipah.

Sementara Rusmini, sepupu Wanipah berharap Presiden Jokowi bisa selamatkan Wanipah dari ancaman hukuman mati di China. "Saya berharap sekali pak Jokowi bisa bantu selesaikan adik saya, Wanipah," ucap Rusmini.

Menurut Rusmini, pihak keluarga tidak ada yang tahu kabar Wanipah. Penuturan Rusmini, sekitar tahun 2011, dirinya mengetahui kabar bahwa Wanipah terkena hukuman mati melalui Lurah, Tohirin. Saat itu, tuturnya, Tohirin memanggil keluarga Wanipah ke rumahnya. Tohirin sebagaimana penuturan Rusmini, menyampaikan bahwa ada surat untuk keluarga Wanipah. Surat tersebut dari Kemenlu RI Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler.

"Setelah membaca isi surat itu, keluarga trauma, nangis. Ya Allah, anak saya ngapain di sana, bagaimana kabarnya," ucap Nusriah, ibunda Wanipah.

Pengakuan Nusriah, anaknya berkirim surat untuk keluarga kira-kira 7 kali. Isi surat itu, ucap Nusriah, Wanipah mengabarkan bahwa kondisinya sehat, tambah gemuk meski di penjara. "Wanipah selalu mendoakan agar emak dan bapak selalu sehat," tutur Nusriah.

Keluarga berharap agar Wanipah segera kembali ke Tanah Air, dan tidak usah bekerja kembali ke luar negeri. "Saya berharap pak Jokowi bisa membebaskan anak kami. Seenggak-enggaknya hukumannya lebih ringan supaya Wanipah bisa kembali ke Indonesia dan bertemu dengan keluarga," ucap Nusriah.

(Source)

KBRI di Yaman Kena Rudal Koalisi, 2 Staff Terluka

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi mengatakan 17 orang warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari staf KBRI Sana'a, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta dan WNI yang sedang mengungsi. Tidak ada korban jiwa, namun ada dua staf KBRI dan satu WNI yang terluka ringan.

Menurut Kantor Berita ABNA, Serangan bom yang terjadi di Sana'a, Yaman mengakibatkan terlukanya beberapa staf diplomat Indonesia dan rusaknya gedung Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan bom itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi mengatakan 17 orang warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari staf KBRI Sana'a, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta dan WNI yang sedang mengungsi. Tidak ada korban jiwa, namun ada dua staf KBRI dan satu WNI yang terluka ringan.

"Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan kepada KBRI dan tim evakuasi di Sanaa untuk segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana," ujar Menlu dalam jumpa pers di Balai Sidang Jakarta, Senin (20/4/2015).

Pemerintah Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan. Indonesia juga meminta agar jeda kemanusian segera diterapkan sehingga warga negara sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman serta bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Yaman.

Pemerintah juga menegaskan, pengeboman tersebut hanyalah bukti penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan hanya mengakibatkan korban dari warga sipil yang tak bersalah. Indonesia menekankan kembali bahwa penyelesaian secara damai melalui diplomasi dan perundingan merupakan satu-satunya jalan terbaik.

Indonesia meminta agar semua pihak yang bertikai menghormati aturan dan hukum internasional khususnya terkait perlindungan warga sipil termasuk berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan hal perdamaian tersebut. Bom yang menghantam KBRI Sana'a tersebut sebenarnya ditujukan untuk depot amunisi yang berada di kawasan itu. Akibat serangan tersebut, jalan di sekitar KBRI rusak parah dan banyak korban jiwa dari warga sipil setempat yang berada di dekat lokasi itu.

Arab Saudi sejak bulan lalu melancarkan serangan udara bersama negara Liga Arab untuk melumpuhkan pemberontak Houthi yang menguasai Sanaa sejak September tahun lalu. [Source]

Menlu Retno Panggil Dubes Saudi Soal Serangan KBRI di Yaman

KBRI di Yaman Terkena bom – Foto: Kemenlu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memanggil Duta Besar (Dubes) Arab Saudi untuk Indonesia Mustafa Ibrahim Al Mubarak dalam sela-sela pertemuan Konferensi Asia Afrika ke-60. Pemanggilan ini ditujukan untuk meminta penjelasan mengenai serangan yang mengenai KBRI di Sanaa, Yaman pada 20 April 2015.

“Saya meminta penjelasan mengenai apa yang terjadi pada tanggal 20 April kemarin, jadi apa yang terjadi kemarin saya minta penjelasan dari beliau,” kata Retno di Gedung Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Selasa 21 April 2015.

Retno menyayangkan terjadinya insiden tersebut. Sebab, jauh hari sebelum peristiwa yang menyebabkan bangunan KBRI rusak parah itu, Pemerintah sudah meminta agar militer Arab Saudi menjauhi serangan dari tempat milik Indonesia serta warga negara Indonesia.

“Pada tanggal 26 Maret, pemerintah Indonesia sudah memberikan informasi mengenai longitude dan latitude dari perwakilan kita di sana, baik KBRI maupun wisma Indonesia, kita sudah berikan koordinatnya dengan harapan bahwa karena ini adalah misi diplomatik, maka harus dilindungi,” jelas Retno.

KBRI di Sanaa Yaman terkena ledakan bom pada 20 April 2015 pukul 10.45 waktu setempat. Serangan tersebut mengakibatkan 2 staf diplomat dan seorang WNI terluka. Pengeboman ini juga merusak Gedung KBRI Sanaa dan seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut.

Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi sempat mengatakan, kantor KBRI di Sanaa, Yaman bukan target utama. KBRI terkena imbas serangan markas militer.(Liputan6.com)

Ini Dia Reaksi Jokowi Setelah Tahu KBRI di Yaman Hancur Terkena Serangan Bom

Dua orang staf dan seorang WNI terluka saat KBRI Sanaa, Yaman, terkena bom dalam serangan udara. Presiden Joko Widodo prihatin karena salah satu aset milik Indonesia itu rusak parah.

"Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menyatakan keprihatinannya atas kejadian tersebut. Kedutaaan besar Republik Indonesia seharusnya bukan menjadi sasaran serangan dalam konflik bersenjata tersebut," ujar Jokowi dalam siaran pers yang dikeluarkan Kementerian Sekretariat Negara, Senin (20/4/2015).

Jokowi secara khusus juga prihatin dengan adanya korban dalam serangan udara tersebut. Jokowi minta agar para korban segera ditangani dengan baik.

Jokowi juga memberi perintah kepada Menteri Luar Negeri Retno Marsudi untuk terus memberi laporan terkini situasi di sana. Dan yang paling utama adalah memastikan seluruh warga Indonesia di negara tersebut harus segera dipastikan keselamatannya.

Ada 17 WNI di KBRI Sanaa, Yaman, saat bom menghancurkan gedung tersebut. Ke-17 WNI tersebut selamat, dan akan dievakuasi ke Kota Hudaidah. Beruntung tidak ada korban jiwa.

"Alhamdulillah tidak terdapat korban jiwa," kata Retno dalam kesempatan terpisah. (detik.com)

Pemerintah Indonesia Kecam Keras Serangan Bom Saudi ke KBRI Yaman

Suasana bagian dalam KBRI yang hancur akibat serangan bom. Sanaa, Yaman, 20 April 2015. – Foto: Aji Surya/Kemenlu

Serangan bom yang terjadi di Sana’a, Yaman mengakibatkan terlukanya beberapa staf diplomat Indonesia dan rusaknya gedung Kedutaan Besar Indonesia (KBRI) serta seluruh kendaraan milik KBRI yang berada di area tersebut. Pemerintah Indonesia mengecam keras serangan bom itu.

Menteri Luar Negeri Indonesia Retno L. P. Marsudi mengatakan 17 orang warga negara Indonesia (WNI) yang terdiri dari staf KBRI Sana’a, anggota tim evakuasi WNI dari Jakarta dan WNI yang sedang mengungsi. Tidak ada korban jiwa, namun ada dua staf KBRI dan satu WNI yang terluka ringan.
“Kemlu mengecam keras serangan bom yang terjadi di Yaman pada 20 April 2015 pukul 10.45 waktu setempat,” tulis keterangan pers Kemlu  Jakarta, Senin 20 April 2015.

Menlu dalam jumpa pers di Balai Sidang Jakarta, Senin 20 April 2015, mengatakan Kementerian Luar Negeri telah menginstruksikan kepada KBRI dan tim evakuasi di Sanaa untuk segera mengambil langkah yang diperlukan untuk mengamankan keselamatan warga negara Indonesia yang berada di sana.
Pemerintah Indonesia mendesak agar semua pihak segera menghentikan aksi kekerasan. Indonesia juga meminta agar jeda kemanusian segera diterapkan sehingga warga negara sipil termasuk warga negara asing dapat segera keluar dari Yaman serta bantuan kemanusiaan dapat masuk ke Yaman.

Pemerintah juga menegaskan, pengeboman tersebut hanyalah bukti penyelesaian masalah dengan tindak kekerasan hanya mengakibatkan korban dari warga sipil yang tak bersalah. Indonesia menekankan kembali bahwa penyelesaian secara damai melalui diplomasi dan perundingan merupakan satu-satunya jalan terbaik.
Indonesia meminta agar semua pihak yang bertikai menghormati aturan dan hukum internasional khususnya terkait perlindungan warga sipil termasuk berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan hal perdamaian tersebut.

Bom yang menghantam KBRI Sana’a tersebut sebenarnya ditujukan untuk depot amunisi yang berada di kawasan itu. Akibat serangan tersebut, jalan di sekitar KBRI rusak parah dan banyak korban jiwa dari warga sipil setempat yang berada di dekat lokasi itu.

Arab Saudi sejak bulan lalu melancarkan serangan udara bersama negara Liga Arab untuk melumpuhkan milisi Houthi yang menguasai Sanaa sejak September tahun lalu. (Merdeka.com)

Tanpa pemberitahuan, satu lagi TKI dieksekusi Saudi

Ilustrasi Hukuman Mati. ©2015 Merdeka.com

Merdeka.com - Setelah kemarin tenaga kerja Indonesia (TKI) Siti Zaenab dieksekusi di Arab Saudi, kini satu lagi TKI dieksekusi pemerintah Negeri Petro Dollar tersebut. Karni binti Medi Tarsim telah dieksekusi hari ini (16/4).

"Karni sudah dieksekusi jam 10 di penjara Yanbu," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan bantuan Hukum Indonesia (PWNI dan BHI), Lalu Muhammad Iqbal, kepada merdeka.com melalui pesan singkat sore ini, Kamis (16/4).

Karni binti Medi Tarsim melakukan perbuatan keji pada September 2013 silam. Dia diputuskan bersalah lantaran tega menggorok leher anak majikannya yang berusia empat tahun saat tengah terlelap tidur.

Upaya Pemerintah Indonesia untuk meminta pengampunan keluarga korban telah sia-sia. Dalam jumpa pers yang diberikan juru bicara Kementerian Luar Negeri Arrmanatha Nasir siang tadi, Pemerintah Indonesia telah habis-habisan melindungi para warganya di luar negeri.

"Komitmen Indonesia kepada seluruh WNI di luar negeri sangat tinggi. Untuk Satinah dan Siti Zaenab, bahkan sampai lebih dari 100 langkah dilakukan Pemerintah Indonesia," katanya di Kementerian Luar Negeri.

Menurut Tata, panggilan akrabnya, kasus Karni mendapat sorotan besar dari media Saudi.

"Karena banyak yang menaruh minat pada kasus ini, maka Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan yang lebih tinggi lagi. Namun, kita tetap berusaha semampu kita melindungi dia, meminta permohonan maaf dari keluarganya," ujarnya.

Tata juga mengungkapkan, Pemerintah Indonesia melakukan upaya hukum yang sesuai dengan hukum yang berlaku di Arab Saudi.

"Kami menghormati hukum yang berlaku di sana, maka kami membaca aturan hukum mereka dan melakukan upaya perlindungan sesuai dengan hukum yang berlaku," tegasnya.

(Source)

Pemerintah Akan Terbitkan Perppu Terkait Pengikut ISIS

Pemerintah tengah mengkaji formulasi produk hukum untuk mengatur sanksi pidana bagi para pengikut kelompok radikal, Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS). Pemerintah berencana menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) yang bisa lebih cepat diterapkan.

“Ya nanti akan ada aturan itu untuk dibuat. Ya bisa saja nanti, undang-undang kan lama. Ya mungkin perppu,” kata Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhi Purdijatno, di Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Menurut Tedjo, akan ada beberapa pasal dari undang-undang yang sudah dimasukkan ke dalam perppu itu. Namun, dia tidak menjelaskan lebih lanjut hal-hal apa saja yang akan diatur.

Sementara itu, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly mengungkapkan, pemerintah memang tengah mengkaji sejumlah opsi untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran paham radikal oleh ISIS. Namun, ada sejumlah opsi yang tidak bisa dilakukan, seperti pencabutan hak warga negara ataupun pencabutan paspor. Pasalnya, Indonesia tidak bisa menerima seseorang yang tak berkewarganegaraan.

“Di dalam UU Kewarganegaraan tidak bisa stateless. Ini kita masih bahas bagaimana. Tidak mungkin kita cabut paspor karena undang-undang kita tidak mengenal stateless,” kata Yasonna.

Berdasarkan data pemerintah, saat ini ada 514 WNI yang menjadi pengikut ISIS. Beberapa di antaranya diketahui melalui tampilan video propaganda yang dikeluarkan oleh ISIS.

Selain itu, otoritas Turki juga sudah menahan 16 WNI di Gaziantep yang menjadi pintu penyeberangan para pengikut ISIS ke Suriah. Mereka menolak untuk kembali ke Tanah Air karena sudah menjual harta bendanya.

Menurut Yasonna, opsi yang bisa dilakukan pemerintah saat ini adalah melakukan cegah tangkal. Namun, pengaturan secara rinci masih dibahas di tingkat Kementerian Politik, Hukum, dan Keamanan.

“Masalah Terorisme dan Radikalisme (Takfiri) sudah terlalu parah dimana tidak bisa diatasi hanya melalui solusi militer semata. Masalah ini harus terlebih dahulu ditangani pada tingkat intelektual, ilmiah dan budaya. Islam, bangsa dan masyarakat sedang terancam oleh pemikiran Ekstremisme dan Radikalisme (Takfiri). Kita harus mengatasi akar masalah, bukan menangani dampaknya.”.

Sumber:  http://nasional.kompas.com/read/2015/03/19/08375991/Pemerintah.Akan.Terbitkan.Perppu.Terkait.Pengikut.ISIS

Menkumham Siap Cabut Kewarganegaraan Warga yang Perang di Timur tengah

Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly, mengatakan akan mencabut hak kewarganegaraan warga Indonesia, jika mereka terbukti berperang bersama kelompok militan di Timur Tengah.

Namun, dia menyebut, tidak bisa begitu mencabut kewarganegaraan seseorang tanpa disertai bukti yang kuat.

Demikian ungkap Yasonna, ketika ditemui media usai menghadiri ulang tahun emas Partai Golkar di Gedung Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, semalam.

Dia pun menggelar rapat dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Tedjo Edhy Purdijatno, untuk membahas mengenai isu tersebut. Dia menyebut, akan ada rapat lanjutan dengan instansi lain yang terkait.

“Kami akan melanjutkan dengan rapat bersama Kepala BIN, Jaksa Agung, dan beberapa Kementerian terkait hal ini,” kata dia.

Dia menambahkan, sudah meminta kepada Kapolri Jenderal Sutarman, mengenai data keterlibatan WNI dalam perang Timur Tengah.

“Kalau memang secara jelas terbukti berperang di negara lain, maka sudah cukup bagi kami untuk mencabut hak kewarganegaraanya. Tetapi, kami perlu menilai masing-masing individu dan harus disertai bukti keterlibatannya,” tambah Yasonna.

Sementara itu, agar tidak ada lagi kecolongan WNI yang berangkat ke daerah Timur Tengah untuk berperang bersama kelompok Islamic State of Iraq and al Sham (ISIS), dia meminta kepada pihak imigrasi untuk menyeleksi ketat individu yang akan berangkat ke area itu.

“Saya telah meminta kepada mereka untuk bertanya secara detail warga kita yang jelas-jelas ingin ke sana, tujuannya ke mana selama di sana, lihat apa pekerjaannya, dan latar belakangnya,” kata Yasonna.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Sutarman, pada awal Agustus lalu memastikan ada sekitar 56 WNI yang bergabung ke dalam ISIS. Bahkan, berdasarkan penyelidikan Polri, tiga orang di antaranya telah tewas.

Sutarman juga menyebut sudah mengidentifikasi WNI yang bisa sukses menjejakkan kaki di sana. “Mereka kan berangkat ke Suriah melalui negara kedua atau ketiga,” ujarnya.

300 WNI Terlibat ISIS di Suriah

Dialog program nasional pencegahan terorisme Badan Nasional Penanggulangan Terorisme di kampus UIN maulana Malik Ibrahim (Foto: M Nasrul Hamzah/MT)

Wawan Purwanto, tim ahli dari Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), menyatakan, hingga tahun ini ada 300 Warga Negara Indonesia (WNI) bergabung dengan kelompok Islamic State of Iraq and Syiria (ISIS).

Jumlah itu, kata Wawan kemungkinan bisa bertambah, seiring maraknya pengiriman WNI ke Syiria. Kasus terakhir terjadi di daerah Lamongan.
“Yang terdata, 300 warga Indonesia sudah bergabung dengan ISIS,” kata Wawan, saat sosialiasi di UIN Maliki Malang, Rabu (19/11) sore.

Mereka yang berangkat ke Suriah, oleh ISIS diberi modal 1.500 USD, untuk akomodasi dan transportasi. Sasarannya remaja berusia antara 17-25 tahun, selanjutnya mereka dididik secara kilat di Suriah.

Sebelum sampai Suriah, rekrutan dari Jawa Timur mengalami prosesi cuci otak di kawasan Bangil. Setelah doktrin mereka ternoda oleh pendirian negara Islam, para relawan ini diterbangkan ke Suriah melalui Kuala Lumpur dan Singapura.

“Ini yang sangat berbahaya dan butuh ditanggulangi secara dini dengan sosialisasi, utamanya pada mahasiswa,” tuturnya.

Fenomen keterlibatan mahasiswa dan alumni perguruan tinggi dalam jaringan kelompok terorisme ini menunjukkan bahwa pengkajian ilmu agama masih kurang mendalam dan belum menjadi imun untuk penyebaran ideologi kelompok radikalis.

Dalam beberapa hal, faham radikal mendapat simpati dari masyarakat melalui pendiskriditan terhadap pemerintah dalam mengelola pemerintahan yang dikemas dalam nuansa keagamaan, dan hasilnya beberapa aliran keras dan radikal masih berkembang di Tanah Air. (mnh)

Sumber : http://malangtimes.com/berita/19112014/16660/300-wni-terlibat-isis-di-suriah.html

Asal Usul ISIS Masuk Indonesia

Ada 3 Kelompok Aliran ISIS di Indonesia.

Pemerintah terang-terangan melarang aliran Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) masuk ke Indonesia. Hal tersebut lantaran kelompok ini dianggap dapat mencederai semangat Pancasila. Indonesia Police Watch (IPW) mengatakan bahwa setidaknya ada tiga kelompok ISIS di Indonesia.

"ISIS yang bergerak di Indonesia ada tiga. Kelompok pertama, masuk ke masjid-masjid melakukan sosialisasi, bahkan sampai ke anak-anak di Tempat Pendidikan Alquran (TPA)," kata Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta S Pane, dalam pesan elektroniknya kepada Metrotvnews.com, Kamis (7/8/2014).

Kelompok kedua, sambungnya, membangun jaringan ke kelompok atau komunitas anak-anak muda untuk kemudian merekrutnya. "Kelompok ketiga, berusaha masuk dan menguasai bisnis limbah industri di kawasan-kawasan industri, dan berusaha menancapkan pengaruh di lokasi-lokasi hiburan serta kawasan bisnis lainnya," imbuhnya.

Dengan banyaknya organisasi masyarakat keagamaan yang bersikap radikal di Indonesia, ISIS akan mendapat tempat tersendiri di kalangan tersebut. "Apalagi dengan beredarnya video di media sosial bahwa ada orang Indonesia yang menjadi tokoh di ISIS dan mengajak anak-anak muda bergabung, hal ini makin menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang sangat strategis bagi kalangan Islam garis keras internasional," bebernya.

Selain itu, lanjutnya, posisi Indonesia tak bisa diabaikan oleh jaringan teroris internasional, setelah begitu banyak aksi-aksi teror yang memakan korban di Indonesia. Artinya, jaringan teroris internasional dan kalangan ISIS menilai banyak anak-anak muda Indonesia yang berpotensi direkrut dan dikader untuk membuat kekacauan, baik di negara lain maupun di Indonesia sendiri.

"Situasi ini tentu membuat Polri harus segera bekerja keras, untuk melakukan deteksi dan antisipasi dini. Sehingga bisa diketahui sudah sejauh mana kekuatan ISIS bercokol di Indonesia. Siapa-siapa saja tokoh garis keras yang sudah bergabung atau menjadi kader," tutupnya. http://news.metrotvnews.com/

Warga Indonesia Muncul dalam Video yang Dirilis ISIS.

Sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis ISIS meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.

Milisi ISIS asal Indonesia dalam video yang dirilis kelompok itu (ABC).

Sekelompok warga Indonesia muncul dalam sebuah video yang dirilis Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) meminta kaum Muslimin di Indonesia untuk bergabung dengan kelompok mereka.
Video berdurasi delapan menit di-posting oleh ISIS dengan judul "Ayo Bergabung". Video itu menyerukan kewajiban bagi kaum Muslimin untuk bergabung dan menyatakan dukungan bagi kelompok tersebut.
Dalam video itu, seorang sosok yang disebutkan bernama Abu Muhammad al-Indonesi tampil berapi-api meminta dukungan warga Indonesia lainnya bagi perjuangan ISIS.

"Mari berusaha sekuat-kuatnya, baik secara fisik maupun materi, untuk hijrah ke Negara Islam (ISIS) ini," demikian antara lain dikatakan Abu Muhammad. "Ini merupakan kewajiban yang diperintahkan oleh Allah".
Abu Muhammad mempertanyakan kaum Muslimin yang hidup di negara-negara Barat, dan mendorong mereka untuk menumbuhkan motivasi melakukan jihad. "Apakah istrimu telah menjadi alasan yang menghalangimu melakukan jihad?" katanya berargumen. "Apakah rumahmu, usaha, dan kekayaanmu lebih kamu cintai dibandingkan cinta kepada Allah, Rasul, dan jihad?"
Ini merupakan video terbaru setelah sebelumnya dua warga Australia juga tampil dalam video serupa yang dirilis ISIS bulan lalu.

Profesor Greg Barton, pakar keamanan dan ahli Indonesia dari Monash University, mengatakan, kelompok ISIS melihat potensi kuatnya dukungan dari warga Indonesia. "ISIS menyasar langsung warga Indonesia dalam video ini sebab mereka memiliki potensi pendukung," jelasnya. "Jumlah warga Indonesia yang telah bergabung sangat besar, dan ISIS melihat potensinya lebih banyak lagi."

Pekan lalu, Abu Bakar Baasyir telah menyatakan dukungannya bagi kelompok ISIS ini.

Pemerintah Indonesia saat ini menerapkan program deradikalisasi di penjara-penjara yang menampung para pelaku serangan teroris, termasuk para terpidana bom Bali.

Namun, Prof Barton mengatakan, program deradikalisasi itu masih dalam tahap percontohan. "Tak ada program yang sistematis dan pedoman jelas mengenai apa yang harus dilakukan (terkait deradikalisasi ini)," katanya.

Kelompok garis keras beraliran Sunni mendeklarasikan ISIS awal bulan ini setelah berhasil merebut sejumlah wilayah di Irak dan Suriah. ISIS menyatakan Abu Bakr al-Baghdadi sebagai pemimpinnya.
Video-video perekrutan yang dirilis ISIS sebelumnya juga menampilkan warga asal Jerman, Kanada, dan Cile.

Menurut Prof Barton, kini Pemerintah Australia perlu serius membantu Indonesia menangani hal ini. "Saatnya tepat bagi Australia untuk bekerja sama dengan Indonesia, berdasarkan pengalaman Australia sendiri, dalam meredam arus orang yang pergi bergabung ke wilayah konflik di Timur Tengah," katanya.(Sumber: ABC Australia)

Baca disini lebih jelasnya:

1. Fakta PKS Bukti Membahayakan Bangsa Terutama Bagi Umat Islam

2. VOA Islam penyebar fitnah telah ditutup dan Ternyata ISIS Ciptaan Amerika

3. Penolakan Atas ISIS di Indonesia

4. BERITA ISIS TAKFIRI DARI BERBAGAI BELAHAN DUNIA Bagian 1

5. ISIS Bukan Syiah atau Sunni

6. Isil ditolak oleh semua orang Arab dan Muslim, pemenang Nobel mengatakan

7. Syok dan teror: Negara Islam menawarkan eksekusi massal di Irak (Gambar grafis)

8. Tentara, Sipil Tewas sebagai Tentara Penangkapan Top Nusra Anggota Memicu Bentrokan di Arsal

9. ISIS militan mengumumkan pernikahannya dengan ketakutan berusia 7 tahun di menduduki kota di Suriah

10. Peshmerga pertempuran "Daash" South Erbil

11. Syiah Irak menghadapi "genosida" di daerah-daerah yang dikuasai ISIS

12. Kegagalan mengandung ISIS lebih lanjut dapat memperburuk kondisi di Irak

13. Suku Sunni mendesak untuk melawan ISIS

14. ISIS mengatakan Kurdi di Mosul meninggalkan atau yang lain

15. Militan ISIS mendorong ke daerah Kurdi dikuasai

16. Presiden: Krisis Regional terpancar dari pendudukan Israel dan kejahatan terhadap Palestina

17. 4 teroris ditangkap di Karbala

18. Video: Mantan pemain sepak bola Arsenal bergabung dengan kelompok teroris, Isil

19. Saad Maan: 176 Isil teroris tewas dekat Baghdad

20. Otoritas Keagamaan panggilan masyarakat internasional untuk bekerja sama dengan Irak melawan Isil

21. Habib Husein al-Jufri Ditembak Wahabi Setelah Sholat Jum’at

22. Teroris ISIS ada di kubu Prahara di Indonesia dan Sekitarnya

23. KESADISAN ISIS

Bukti diatas merupakan perlawanan terhadap ISIS Takfiri.

Asal Usul ISIL

ISIL (Islamic State in Iraq and the Levant), adalah nama lain dari ISIS (Islamic State of Iraq and Syiria/Sham) yang juga seringkali disebut sebagai NIIS (Negara Islam Iraq dan Suriah) atau DAISH (Daulah Islam Iraq & Sham), merupakan sebuah organisasi yang bertujuan mendirikan negara Islam di wilayah Timur Tengah terutama di Suriah dan Iraq.

ISIL/ISIS ini merupakan organisasi terlarang karena dengan terang-terangan melawan dan berusaha merebut wilayah kekuasaan negara yang sah, baik di Suriah maupun Iraq.

Di Indonesia sendiri, kelompok ini secara resmi dilarang dikembangkan.

Dalam konferensi pers kemarin di Jakarta, Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, menyampaikan sikap resminya menolak kehadiran ISIS di Indonesia. Ia menjelaskan bahwa ideologi ISIS/ISIL tidak sesuai dengan ideologi Pancasila dan Kebhinnekaan.

“Ini bukan soal agama tapi ideologi,” tambahnya dalam kesempatan itu.

Organisasi yang menggunakan “label” Islam ini sejatinya jauh dari nilai-nilai keislaman yang mengajarkan cinta kasih dan perdamaian. Sebab, dalam aksinya, mereka tak segan membunuh siapa saja yang tak mau dipaksa masuk Islam, serta dengan mudah merusak berbagai tempat ibadah agama-agama lain, bahkan agama Islam sendiri yang memiliki pemahaman berbeda denganya. Padahal, nilai-nilai keislaman senantiasa mengajarkan toleransi dan tidak memaksa siapa saja untuk memilih agama, termasuk memilih Islam.

Sementara dalam konferensi pers “Tolak ISIS” di Jakarta, Senin (4/8/2014) lalu, Jalaluddin Rakhmat memperkenalkan awal mula munculnya ISIS/ISIL.

Pria yang akrab dipanggil Kang Jalal dan merupakan anggota DPR terpilih dari PDIP ini menjelaskan bahwa ideologi ISIS/ISIL terbentuk dari paham “salafi jihadi.”

Menurutnya salafi ada beberapa macam dan tidak semua salafi tergolong ke dalam kelompok jihadi.

Salafi jihadi sendiri kata Kang Jalal, adalah paham yang dikembangkan melalui pemikiran Ibn. Abdul Wahhab yang lahir sekitar 300 tahun lalu dan menghidupkan kembali pemikiran Ibnu Taimiyah yang cenderung menolak “sufisme dan mistisme” dalam agama, cenderung memahami riwayat secara tekstual saja. Inilah yang menyebabkan mereka mudah menyalahkan dan mengkafirkan orang lain, serta selalu menganggap musyrik orang yang melakukan ziarah kubur, bahkan puncaknya hingga saat ini mereka tak segan menghancurkan makam-makam dan peninggalan para leluhur.

Pada awal salafi jihadi dikembangkan oleh Ibn. Abdul Wahhab, tindakan tak manusiawi juga pernah dilakukan pada masa itu.

“Mereka bergabung dengan kerajaan Saudi dan menyembelih 10.000-an orang yang berziarah ke makam Imam Ali bin Abi Thalib,” cerita Kang Jalal.

Dari rentetan sejarah pemberontakan yang dilakukan salafi jihadi, tampak bahwa sebelum terbentuk ISIS/ISIL, sudah ada beberapa gerakan yang mengawalinya yaitu, Al-Qaeda dan Jabhat Al-Nusrat.

Di akhir paparannya Kang Jalal menyebut adanya kelompok lain yang juga memiliki idiologi salafi jihadi namun tak sepenuhnya sepaham dengan ISIS/ISIL. Kelompok itu tak lain adalah Hizbut Tahrir. Keduanya sama-sama mengusung isyu penegakan khilafah, menghendaki penerapan syariat Islam, dan terkadang mudah mengkafirkan orang lain, namun cara penerapannya cenderung berbeda, lebih soft, tidak dengan cara ekstrem seperti ISIS/ISIL.

MUI Pusat Bahas Bahaya Gerakan Radikal ISIS.

Islamic State of Iraq and Syam (ISIS), akhir-akhir ini makin ramai diperbincangkan. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat pun tak mau ketinggalan. Kamis (7/8/2014), melalui Forum Ukhuwah Islamiyah, lembaga ini mengadakan konferensi pers untuk menyatakan sikapnya terkait keberadaan ISIS.

MUI Pusat menyebut, ISIS adalah gerakan radikal yang mengatasnamakan Islam di Irak dan Syiria, namun tidak menunjukkan watak Islam sesungguhnya yang rahmatan lil’alamin (rahmat bagi alam semesta). Sebaliknya, ISIS justru menggunakan pendekatan pemaksaan kehendak, kekerasan, pembunuhan terhadap orang-orang tidak berdosa, serta penghancuran tempat-tempat bersejarah yang dianggap suci oleh umat Islam. 

Lebih dari itu, mereka ingin meruntuhkan negara dan bangsa yang sudah berdiri sebagai hasil perjuangan umat Islam pada jaman dahulu melawan penjajahan.

 

Selain itu, seluruh ormas Islam yang tergabung dalam Forum Ukhuwah Islamiyah MUI ini menyatakan dengan tegas penolakannya atas keberadaan gerakan ISIS di Indonesia yang dinilai sangat potensial memecah belah persatuan umat Islam dan menggoyahkan NKRI.

Berbeda dengan beberapa MUI daerah yang mengeluarkan fatwa tentang ISIS, MUI Pusat tidak mengeluarkan fatwa khusus, melainkan hanya sekadar pernyataan sikap. 

“MUI Pusat tidak perlu mengeluarkan fatwa karena sudah terlalu jelas,” ungkap Din Syamsudin selaku ketua MUI saat memimpin konferensi pers. 

Maksud “terlalu jelas” di sini adalah kelompok ISIS itu telah banyak menyimpang, menjadikan MUI tidak perlu lagi mengeluarkan fatwa soal penyimpangan itu.

Persamaan ISIS dan Zionis.

Keberadaan ISIS memang perlu diwaspadai, namun lebih maraknya isyu ISIS tidak seharusnya mendominasi isyu lain yang lebih penting seperti derita Palestina akibat ulah biadab rezim Zionis Israel. Artinya, protes atas pembantaian Zionis Israel terhadap rakyat Palestina yang tak kalah penting dengan isu ISIS saat ini, hendaknya terus disuarakan.

Ada yang menarik jika kita perhatikan bahwa, antara Zionis Israel dengan ISIS punya kesamaan. Di satu sisi, keduanya sama-sama hadir sebagai “penjajah” di tanah bangsa lain. Jika Zionis Israel mencaplok tanah Palestina, maka ISIS tengah menjajah tanah Suriah, Irak dan sekitarnya. Mereka sama-sama kelompok yang datang dari luar, dari berbagai negara yang kemudian berkumpul untuk mendirikan negara barunya sendiri di tanah negara yang mereka datangi. Kesamaan lainnya adalah dalam melancarkan aksinya, mereka sama-sama menggunakan kekerasan, pengrusakan, bahkan pembunuhan.

Di tengah banyaknya umat Islam mengecam kebrutalan Zionis Israel, tak pernah terdengar kabar, gerombolan bersenjata ISIS siap berjihad melawan Zionis. Padahal ISIS selama ini justru menjadi sebab terbunuhnya umat Islam di Suriah dan Irak. 

Sebab itulah akhir-akhir ini mayoritas umat Islam mengecam Zionis Israel sekaligus ISIS yang mengaku dirinya Islam. 

Demikian juga halnya yang terjadi di Indonesia, ISIS justru ditolak dan menuai kecaman sebagaimana penolakan dan kecaman terhadap Zionis Israel.

Tokoh Agama dan Aliran Kepercayaan Tolak ISIS Demi keutuhan NKRI.

Islamic State of Iraq and Sham, atau yang biasa dikenal dengan sebutan ISIS ini mulai menjadi bahan pemberitaan di berbagai media nasional di Indonesia. Hal itu disebabkan atas munculnya sebagian masyarakat Indonesia yang mulai terang-terangan mendukung kelompok yang tak segan mengkafirkan bahkan menghilangkan nyawa setiap orang yang berbeda denganya ini. Meskipun saat ini ISIS baru melancarkan aksi terornya di Timur Tengah, namun di beberapa wilayah Indonesia sudah mulai muncul deklarasi-deklarasi dukungan terhadap kelompok ini.

Lebih memprihatinkan lagi, kelompok ini mengatasnamakan “Islam” dalam melancarkan aksinya, dan mereka anggap “Jihad”  sebagai dasar memperluas kekuasaan.  Ini yang membuat mayoritas umat Islam geram dan marah atas kehadiran kelompok pengusung khilafah dan penegakan hukum syariat Islam versi mereka sendiri ini. Sedangkan di Indonesia, kelompok ini terkenal sebagai kelompok yang anti pluralisme, menolak demokrasi dan Pancasila. Itu yang kemudian membuat para tokoh agama, pejabat dan masyarakat luas menyatakan penolakan dan kecamannya terhadap kelompok yang satu ini.

Hal itu pula yang mendorong para tokoh agama dan aliran kepercayaan di Indonesia mengadakan konferensi pers Senin  (4/8) siang, untuk menyatakan sikap penolakannya terhadap ideologi ISIS dan sejenisnya.
Konferensi pers yang  digelar di bilangan Jakarta Pusat ini dihadiri oleh berbagai tokoh lintas agama dan aliran kepercayaan.

Jalaluddin Rakhmat, anggota DPR terpilih dari partai PDIP, menjadi salah satu pembicara dalam acara itu. Mendapat kesempatan pertama untuk memberikan sambutan, Jalaluddin menegaskan bahwa saat ini kelompok ISIS sudah berada di tengah-tengah masyarakat Indonesia.

“Moderator yang seharusnya menjadi pembawa acara di sini tidak bisa hadir karena mendapat teror berkali-kali,” ungkap Jalaluddin, menegaskan ancaman ISIS yang sudah dekat.

Sementara itu, Pendeta Palty Panjaitan, seorang tokoh Kristiani juga menyatakan dengan tegas atas hadirnya ISIS maupun pendukungnya di Indonesia. Pendeta Palty yang juga merupakan Presidium Sobat KBB (Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan) ini mengajak masyarakat secara bersama-sama  berbuat yang terbaik demi mempertahankan keutuhan NKRI.

“Walau berbeda-beda, kita tetap satu,” ungkapnya. “Apapun agamanya, Tuhan tidak mengajarkan membunuh, tapi justru mengajarkan kasih sayang,” pungkasnya.

Sementara Pendeta Phil Erari, Ketua Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) juga menyatakan sikap penolakan yang sama terhadap ISIS.

“Silahkan pergi dari Indonesia kalau menolak Pancasila,” ungkap Erari. “kami menolak dengan tegas setiap organisasi apapun di Indonesia, dari Aceh hingga Papua yang menolak Pancasila,” tambahnya.
“Kalau di Papua saja, orang yang mengibarkan bendera Bintang Kejora bisa ditembak, kenapa bendera ISIS bebas?” tanya Erari.

Acara yang dimulai pukul 14.00 hingga 16.00 WIB ini ditutup dengan penandatanganan pernyataan sikap bersama penolakan terhadap ISIS.

Adapun salah satu poin penting dari pernyataan sikap itu berisi desakan terhadap aparat pemerintah untuk bersikap tegas terhadap kehadiran dan penyebaran gerakan ISIS di Indonesia.

NU dan Muhammadiyah Tolak Tegas Seruan ISIS.

Awal Ramadhan, Minggu (29/6/2014) lalu, juru bicara resmi ISIS Abu Muhammad al-Adnani telah merilis audio di youtube, meminta seluruh kaum Muslimin berbaiat setia kepada amir mereka, Abu Bakar Al Baghdadi sebagai khalifah Daulah Islam.

Menyusul kemudian Jumat (4/7/2014), amir militan Islamic State of Irak and Syam (ISIS) itu sendiri yang untuk pertama kalinya muncul setelah sekian lama menutup diri dari publikasi media, menyerukan hal yang sama.

Dalam kemunculan pertamanya pada Khutbah Jumat di Masjid Jami’ Mosul, Abu Bakar Al Baghdadi meminta semua Muslim untuk tunduk dan mematuhinya, serta meminta mereka untuk berjihad bersamanya melawan apa yang dia sebut sebagai musuh Allah.

Permintaan Abu Bakar Al Baghdadi yang mengangkat dirinya sebagai Khalifah dengan menjadikan sejumlah wilayah Irak dan Suriah yang dikuasainya sebagai negara Islam, dan perintah pertamanya agar semua Muslim di dunia mematuhinya, tak pelak memantik berbagai reaksi dari para tokoh Islam di berbagai negara.
Bagaimana halnya dengan sikap para tokoh Muslim di Indonesia?
Di antaranya, terutama sikap resmi NU dan Muhammadiyah sebagai representasi Muslim di negeri kita?

Untuk mengetahuinya, ABI Press pun menghubungi pihak PBNU dan Muhammadiyah terkait sikap resmi lembaga masing-masing atas seruan “Khalifah” Daulah Islam tersebut.

Sekjen PP Muhammadiyah, Dr. Abdul Mu’thi ketika kami minta tanggapan dan sikap resmi Muhammadiyah menyatakan bahwa Muhammadiyah menolak dan tak akan mematuhi Amir IS, Abu Bakar Al-Baghdadi.
“Muhammadiyah memandang apa yang dilakukan ISIS justru bisa menyulut terjadinya kekerasan dan konflik yg meluas. Di tengah realitas politik umat Islam dan negara-negara Muslim, yang diperlukan adalah kerjasama antar bangsa dan antar negara, bukan hegemoni dan utopia politik ala ISIS. Muhammadiyah menyatakan tidak menyetujui dan tidak akan mengikuti ajakan ISIS,” ujar Sekjen PP Muhammadiyah ini, menegaskan sikap resmi lembaganya.

Dari organisasi Islam terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama (NU), Khatib Aam PBNU, KH. Malik Madani juga menyatakan penolakannya atas didirikannya kekhalifahan oleh ISIS secara sepihak ini. KH. Malik Madani juga menyatakan NU menolak mematuhi seruan Abu Bakar Al-Baghdadi.

“Pegangan NU dalam menanggapi perang antar sesama Muslim adalah mengupayakan ishlah, sesuai dengan perintah Allah Swt dalam Q.S. Al-Hujurat; aslihuu baynahuma… (berdamailah antara kamu semua). NU tidak mencita-citakan sebuah khilafah dan menganggap ide itu sebagai sebuah utopia, setelah umat Islam tersebar di berbagai penjuru dunia di bawah naungan negara-negara bangsa,” ujar KH. Malik Madani.
Tak hanya di Indonesia, tokoh garis keras Al-Qaeda Jordan, Issam Barqawi, yang dikenal dengan sebutan Abu Mohammed al-Maqdissi juga menolak langkah ISIS mendirikan kekhalifahan Islam (Islamic State) secara sepihak itu.

Manipulasi Sentimen Agama dalam Konflik Timur Tengah.

Gejolak berkepanjangan di Timur Tengah tak hanya menyeret sentimen kebangsaan tapi juga sentimen agama. Di media sosial seiring pemberitaan media massa mainstream, penyematan simbol-simbol agama dalam konflik seakan sudah menjadi hal yang lumrah. Tapi benarkah konflik di Timur Tengah itu benar-benar didasari oleh faktor atau persoalan keagamaan dari pihak-pihak yang berseteru di sana?

Andar Nubowo, pengamat muda Muhammadiyah selaku Direktur Eksekutif IndoStrategi menerangkan bahwa, kelompok-kelompok bersenjata yang sedang bertikai di Timur Tengah terkadang sengaja memakai sentimen agama sekadar untuk memobilisasi atau mengambil simpati dari umat Islam agar mendukung kepentingan politik dan militer mereka.

Padahal sebenarnya apa yang terjadi di Timur Tengah kata Andar, sama sekali tidak merepresentasikan kepentingan satu kelompok mazhab tertentu, baik Sunni maupun Syiah. Sehingga tidak pada tempatnya mengatakan, sebagaimana diksi yang sering dipakai media, bahwa salah satu kelompok jihadis di sana merupakan representasi Sunni, bahkan dianggap mewakili kepentingan Islam secara keseluruhan.

Padahal faktanya, mereka tak lebih dari sekelompok teroris bersenjata yang mengaku-ngaku Islam demi menggiring opini publik seolah apa yang mereka lakukan di tingkat lokal, dalam teritorial terbatas itu, sudah mendapat dukungan umat Islam di seluruh dunia. Dan karenanya kelompok bersenjata ini berharap aksi teror mereka dianggap cara yang tepat dan layak diikuti gerakan Islam lain secara global. Atau dengan kata lain, mereka sengaja ingin memprovokasi gerakan-gerakan Islam serupa untuk melakukan hal yang sama dan mengglobalisasi aksi-aksi teror skala lokal yang selama ini mereka pertontonkan pada awalnya di Suriah dan belakangan mulai menjalar ke Irak, menjadi aksi teror yang merata ke seluruh dunia atas nama penegakan kekhalifahan atau daulah Islam universal.

Upaya internasionalisasi konflik dengan membawa-bawa isu perseteruan Sunni-Syiah semacam itulah yang menurut Andar sangat berbahaya bila dibawa atau diimpor ke Indonesia.

“Jangan sampai konflik yang terjadi di luar sana dipaksa masuk ke Indonesia dengan menggunakan isu-isu sentimen mazhab semacam itu. Saya rasa itu sangat berbahaya!” tegas Andar.

Sementara Rumadi, peneliti senior The Wahid Institute dan dosen FSH UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, menjelaskan bahwa penyematan istilah Sunni dan Syiah pada konflik-konflik yang terjadi di Timur Tengah sangat berbahaya, sebab dapat memicu konflik di tempat lain.
“Saya sarankan media tidak menggunakan diksi itu,” pesannya.

Ketika ABI Press bertanya apakah ISIS atau Boko Haram merepresentasikan Sunni, Rumadi menjawab bahwa bisa saja, ISIS atau Boko Haram berasal dari kalangan Sunni. Tapi jelas mereka tidak bisa mengklaim mewakili gerakan politik atau militer Sunni. Karena teologi Sunni tidak bisa dan tidak pernah menghalalkan kekerasan dan pemberontakan.

Karena itu Rumadi berharap masyarakat Indonesia lebih cerdas dalam mengolah dan memilih informasi tentang apa yang sebenarnya terjadi di Timur Tengah agar tidak mudah terprovokasi.

Adapun Kyai Masdar Farid Mas’udi, Rais Syuriah PBNU, menanggapi penggunaan simbol-simbol agama dalam konflik di Timur Tengah menyatakan bahwa tidak ada kelompok tertentu yang berhak menjadi wakil tunggal dari agama yang dianutnya. Semua orang berhak berbicara atas nama keyakinannya. Tapi mengklaim bahwa orang yang seagama dengan mereka harus berada di bawah kendalinya, itu tidak bisa dibenarkan.
Terkait klaim sejumlah kelompok yang bertikai di Timur Tengah, yang mengaku sebagai “wakil resmi” Sunni, Masdar menerangkan bahwa, setiap orang berhak untuk mengklaim dirinya mewakili Sunni. Tapi pada saatnya kebenaran klaim tersebut akan terlihat dari bagaimana mereka berperilaku dalam kehidupan sehari-hari, apakah mereka benar-benar pantas merepresentasikan Sunni ataukah tidak.

“Merepresentasikan ajaran luhur itu akan terlihat dalam perilaku. Misalnya bagaimana cara-cara mereka bersikap terhadap orang lain. Bagaimana cara mereka dalam memperlakukan orang lain,” terang Masdar.

Polisi diminta tidak sembarangan bakar bendera ISIS.

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas menyerukan supaya pihak Polri tidak gegabah memerintahkan pembakaran bendera tauhid berlatar hitam bertuliskan 'Laa Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah' yang menjadi simbol ISIS. Alasan dia adalah kalam illahi tercantum dalam bendera itu bukan cuma milik ISIS, tapi punya seluruh umat Islam.

"Jika hal itu dilakukan, tidak bisa dibayangkan terjadinya konflik horizontal, karena kalimat tauhid 'Laa Ilaha illallah Muhammadur Rasulullah' bukan milik kaum ISIS melainkan milik umat Islam," kata Irfan, melalui keterangan persnya, Sabtu (9/8/2014).

Irfan khawatir jika perintah pembakaran bendera itu muncul, lantas memicu kaum non Muslim ikut melakukan itu maka bisa memantik konflik baru.

"Bagaimana jika dengan alasan membakar bendera ISIS yang jahat itu, non Muslim ikut membakar dan umat Islam balik membakar lambang agama lain, atau membakar gereja. Apakah aparat keamanan akan dapat mengendalikannya?" sambung Irfan.

Dia juga meminta umat muslim di nusantara selalu waspada lantaran khawatir ideologi ISIS menyusup dan bertalian dengan gerakan Syiah, Khawarij, dan paham takfiri (mengkafirkan pihak berseberangan) di Indonesia.

"Pemerintah Indonesia, organisasi, dan gerakan Islam perlu mewaspadai gerakan Daulah Al-Baghdadi yang menjadi proxy force (agen antara) gerakan takfiri, Khawarij, dan Syiah di Indonesia," kata Irfan.

"Majelis Mujahidin menyerukan kepada kaum Mukmin hendaknya menghadapi orang kafir yang memerangi Islam secara massif dan berkelanjutan, dengan berpedoman Al-Qur'an dan tuntunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa sallam dengan benar," ujar Irfan.

Tak lupa, Irfan juga mengingatkan supaya kaum Muslim di nusantara tidak salah langkah dalam mengambil sikap. Irfan menilai pernyataan sikap Koalisi Anti ISIS justru bisa membahayakan. Dia meminta umat muslim di Indonesia jangan abai dengan bahaya paham Syiah. Sebab menurut analisis dia, ISIS justru menyerap paham-paham Kaum Khawarij, merupakan sempalan Kaum Syiah Alawiyin.

"Sikap koalisi anti ISIS (KOIIN) dari berbagai ormas keagamaan, bisa menjadi bumerang. Membentuk koalisi anti ISIS tapi bekerjasama dengan sekte Syiah yang kejahatannya terhadap Islam jauh lebih dahsyat sangat berbahaya," kata Irfan.

Irfan mengatakan, banyak kaum muslim belum tahu kelicikan ISIS di Suriah. Menurut penuturan beberapa anggota Majelis Mujahidin ikut berperang di Suriah, ISIS malah berbalik menyerang Tentara Pembebasan Suriah dan laskar mujahid di negeri itu. Padahal awalnya mereka bertempur bersama melawan rezim Presiden Basyar Al-Assad disokong Rusia dan Iran.

Menurut Irfan, situasi di Irak dan Suriah pasca deklarasi ISIS justru memburuk. Bahkan menurut dia, tidak satupun ulama Ahlu Sunnah dan faksi mujahidin Suriah mau bergabung dengan Khilafah Al-Baghdadi. Sebab, lanjut dia, mereka merasa dikelabui karena pendirian negara Islam tidak melalui musyawarah di antara mereka, tapi hanya klaim dari kelompok ISIS. Alhasil, saat ini pejuang Suriah harus menghadapi dua musuh, yakni Assad dan ISIS.

TNI hingga menteri terus tabuh genderang perang lawan ISIS.

Pemerintah Indonesia tengah waspada dengan gerakan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Apalagi ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi anggota ISIS.

Selain itu, kelompok ISIS ini juga mulai bergerak mencari pengikut. Beberapa masyarakat Indonesia sudah dibaiat untuk menjadi anggota ISIS.

Tak ingin kecolongan, pemerintah tak henti-hentinya menyerukan agar masyarakat waspada terhadap kelompok ISIS ini. Pemerintah menyebut ISIS adalah kelompok teroris.

Berikut ini cara pemerintah melawan kelompok ISIS:

1. TNI hingga menteri terus tabuh genderang perang lawan ISIS.

Panglima TNI Jenderal Moeldoko dalam acara Obrolan Penting Sabtu Ini (OPSI) di rumah Iwan Fals memaparkan tentang keberadaan Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS). Menurutnya ISIS sama sekali tidak boleh berkembang lantaran berbeda ideologi dengan ideologi Indonesia yaitu Pancasila.

"Kami sudah memonitor dan mengikuti gerakan ISIS dari luar maupun dari dalam, kalau mereka macam-macam ya kami sikat," ujar Moeldoko di kediaman musisi Iwan Fals, Leuwinanggung, Depok, Sabtu (9/8) kemarin.

Moeldoko juga mengatakan bahwa TNI akan melakukan pembinaan kepada masyarakat untuk melakukan tindakan preventif. Hal ini menurutnya sebagai langkah guna mencegah adanya perpecahan dalam negeri.

"TNI harus melakukan pembinaan karena banyak masyarakat yang terjerumus. TNI juga akan melakukan penjelasan ke pesantren-pesantren untuk melakukan tindakan preventif supaya tidak ada tindakan represif," kata Moeldoko.

2.

ISIS tak bisa dilawan dengan fisik.

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhammad Nuh mengatakan ideologi yang dibawa Islamic State of Iraq and Syria (ISIS) tidak bisa dilawan dengan fisik. Cara melawan ISIS yaitu dengan menumbuhkan kecintaan terhadap bangsa melalui Pancasila.

"ISIS itu persoalan ideologi, tidak bisa dilawan dengan fisik, tetapi harus dengan ideologi," kata M. Nuh di Kompleks Istana Kepresidenan Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, seperti dilansir dari Antara, Sabtu (9/8/2014).

Menurut Nuh, Pemerintah telah memperkuat pemahaman terhadap Pancasila dalam kurikulum, antara lain dengan memasukkan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dengan metode yang tidak berdasarkan hafalan. Mendikbud berharap, dengan upaya tersebut juga dapat menanamkan kecintaan anak-anak kepada bangsa dan negara.

3.

Ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila.

 

 

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin menegaskan fenomena ISIS harus dihadapi secara serius. Sebab masalah ISIS harus diselesaikan secara mendasar dan masalahnya pun kian kompleks karena sudah menyentuh sendi-sendi negara dan agama.

"Perlu kebersamaan semua pihak untuk mengatasi persoalan itu. Oleh karena itu, ormas Islam perlu memiliki pemahaman yang cukup sehingga tidak mudah terprovokasi dengan ideologi ISIS," tegas Lukman Hakim Saifuddin kepada pers di Kementerian Agama, Sabtu (9/8).

Lukman menegaskan kembali pernyataannya bahwa ideologi ISIS bertentangan dengan Pancasila. Adanya pernyataan ISIS, yang menyebut Pancasila adalah "thoghut" atau berhala, yang harus diperangi, menurut Lukman, sudah kelewat batas apalagi ISIS juga merupakan organisasi pergerakan yang berpaham radikal.

4.

ISIS mengobral surga.

 

 

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) Ansyaad Mbai mengatakan kelompok berpaham radikalisme seperti ISIS terlalu murah menjual dan menjanjikan surga kepada pengikutnya dengan cara melakukan kekerasan dan teror. Dia mengatakan bahwa kelompok radikal itu mengklaim agamanya paling benar.

Mereka juga merasa paling punya otoritas untuk memaksa dan menghakimi orang lain, bahkan sesama umat Islam yang bertentangan dengan paham mereka. "Mereka menganggap lembaga demokratis dan pemilu sebagai perwujudan dari kekafiran. Untuk itu, jihad harus digelorakan untuk melawannya," kata Ansyaad di Kementerian Agama, Sabtu (9/8).

Bahkan, kata dia, diperbolehkan melakukan teror, melakukan bom bunuh diri, membunuh birokrat pemerintahan, dan membantai masyarakat yang mendukungnya. Kelompok itu, kata Ansyaad, menganggap merekalah yang paling punya hidayah, sementara ulama-ulama pendahulunya, termasuk golongan jahiliyah. "Mereka yakin dengan melakukan segala kengerian itu mereka akan masuk surga, pola pikir itu yang mereka gunakan. Orang-orang ini menjual surga terlalu murah," kata Ansyaad.

5.

Polri butuh payung hukum.

 

 

Polri belum bisa bergerak cepat menangani gerakan kelompok Negara Islam di Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Karena itu, Polri membutuhkan payung hukum untuk memberantas kelompok ISIS ini.

"Enggak perlu UU Subversi, hanya perlu payung hukum terkait perlindungan sebagai landasan hukum bertindak karena berbagai hal kami tahu bagaimana mereka merencanakan, melakukan tapi sebelum ada fakta atau bukti, polisi tidak bisa berbuat apa-apa," kata Kepala Badan Intelkam Polri Brigjen Suparmi Suprapto di Kementerian Agama, Jakarta, Sabtu (9/8).

Jika payung hukum tersebut telah ada, menurut Suparmi bukan hanya berguna untuk menekan kaderisasi gerakan radikal, melainkan juga mengantisipasi potensi kericuhan. "Ini seolah-olah pemerintah kalah dengan pressure seperti itu. Itu banyak dirasakan perusahaan Korea, Jepang yang protes ke Kapolri karena mereka mendapat pressure dari buruh tapi tidak bisa berbuat apa-apa," sambung dia.

Suparmi mengatakan seharusnya orang-orang yang mengajak buruh berdemo atau menghasut masyarakat bergabung dengan ISIS dapat diproses. Karena tidak ada payung hukum, Polri tidak bisa berbuat apa-apa.

"Payung hukum paling tidak yang mengajak bisa ditindak secara hukum," tutupnya.

Donatur teroris Aceh yang ditangkap di Bekasi anggota ISIS.

Pria berinisial A yang ditangkap aparat Densus 88 Anti Teror Mabes Polri di Jatiasih, Kota Bekasi diketahui pernah berbaiat kepada Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS).

"A, mengikrarkan diri (baiat) sebagai anggota ISIS," kata Kapolsek Jatiasih, Kompol Imelda Sitohang di lokasi penggerebekan, Minggu (10/8) dini hari.

Dia mengatakan, A merupakan donatur teroris di Aceh. A ditangkap saat berkunjung ke temannya yang merupakan penjual kebab di sebuah ruko, Jalan Wibawa Mukti, Kelurahan Jatiluhur, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi pada Sabtu malam pukul 22.45 WIB.

"Sejauh ini yang kami ketahui, baru A yang terlibat. Soal temannya yang penjual kebab, kami belum tahu," kata Imelda.

Hingga berita diturunkan, petugas masih melakukan penggeledahan di ruko penjual Baghdad Kebab 99.

Majelis Mujahidin sebut ISIS rekayasa Syiah buat memecah Islam.

Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8), mengurai analisanya ihwal sumber gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) kini telah berubah menjadi Daulah Khilafah Al-Baghdadi. Menurut dia, Kaum Syiah adalah aktor di belakang munculnya gerakan ISIS.

Irfan mengakui, propaganda ISIS berhasil memukau dan menipu kaum Muslim dengan manipulasi konsep khilafah dan slogan-slogan menawan lainnya, seperti anti thaghut, syahid di jalan Allah S.W.T., dan lain-lain. Bahkan lebih dahsyat lagi, ISIS mengusung doktrin takfir, yakni mudah mengkafirkan seseorang atau pihak tertentu jika berlawanan dengan mereka. Dia curiga lantaran doktrin takfir lekat dengan penganut Khawarij, sempalan dari kaum Syiah Alawiyin, justru dipakai oleh ISIS dan berakhir dengan sebuah kesimpulan.

"Inilah rekayasa Syiah untuk merusak citra Islam dan mengadu domba sesama Muslim," kata Irfan.

Irfan memaparkan pengalaman beberapa anggota Majelis Mujahidin saat ikut berperang bersama Tentara Pembebasan Suriah, melawan rezim Presiden Basyar Al-Assad dan ISIS. Dia mengatakan, para anggota ISIS justru menebar teror dan melakukan kekejaman tak kalah hebat dari Assad.

Irfan mencontohkan, antara lain saat anggota ISIS memberondong ribuan kaum Muslimin sedang berunjuk rasa menentang deklarasi Daulah Khilafah Al-Baghdadi di Kota Raqah, dan pembunuhan ratusan kaum perempuan di Irak. Dia melanjutkan, ISIS juga memaksa jamaah Salat Jumat berbaiat di sejumlah daerah dikuasai mereka. Akibatnya, masyarakat takut mendatangi masjid buat menunaikan Salat Jumat. Apalagi, tindakan anggota ISIS dengan menyembelih manusia lantaran dianggap kafir karena menolak mengakui dan tunduk pada gerakan itu.

"Sekalipun orang itu kafir, tidak pernah dibenarkan oleh syariat Islam," lanjut Irfan.

Namun menurut Irfan, ISIS justru melindungi para petani ganja, penjual kokain, narkoba, asalkan mau berbaiat. Dia mengatakan, orientasi jihad global saat ini dikendalikan oleh pemikiran takfiri. Dia melanjutkan, penyusupan doktrin takfir ternyata jauh lebih berbahaya dari perang mendera kehidupan kaum Muslimin di Suriah.

"Karena orang yang sudah terprovokasi dengan ideologi Kaum Khawarij itu bisa menjadi mesin perang yang efektif untuk menghancurkan persaudaraan Islam," lanjut Irfan.

Majelis Mujahidin tolak ISIS karena dinilai sesat.

Fenomena mencuatnya gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) menuai gelombang penolakan di dalam negeri. Bahkan, organisasi massa Islam, Majelis Mujahidin, kerap menggaungkan ide-ide soal penegakan syariah juga menolak penyebaran paham dan gerakan ISIS di Nusantara lantaran dianggap sesat.

Pernyataan itu disampaikan oleh Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8). Dia menyatakan, gerakan ISIS dengan cepat mengkafirkan, memusuhi, dan pihak-pihak tidak mengakui mereka, bahkan dengan sesama muslim, bukanlah paham diajarkan Islam.

"Sikap ini sesat. Karena menolak berbaiat dan belum tegaknya syariat Islam bukan syarat keimanan. Selain itu bertentangan pula dengan fakta sejarah yang syar'i," kata Irfan.

Irfan menyebut ISIS sengaja berlindung di balik doktrin agama menggunakan landasan Alquran, yakni Surat Al An'am ayat 57, buat mengkafirkan orang-orang atau pihak tidak mengakuinya atau menolak pendirian negara Islam versi mereka.

Bunyi terjemahan ayat itu adalah, 'Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.'

Irfan menjelaskan, ISIS juga memutarbalikkan beberapa fakta sejarah demi mulusnya gerakan mereka. Dia memaparkan suatu peristiwa, yakni saat salah satu sahabat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar As-Sidiq, dibaiat menjadi khalifah pertama oleh kaum muslimin. Saat itu ada seorang sahabat dan tokoh dari Kaum Anshar, Sa'ad bin Ubaidah, hingga wafatnya menolak membaiat Abu Bakar.

Tetapi, Abu Bakar tidak sekalipun mengkafirkan, memusuhi, atau memerangi Sa'ad. Bahkan, Sa'ad hidup dengan tenang.

"Artinya, orang Islam yang tidak mau berbaiat kepada khalifah yang tidak mereka setujui bukan dosa," lanjut Irfan.

Majelis Mujahidin juga mempertanyakan dasar pimpinan ISIS, Abu Bakar Al-Baghdadi mengkafirkan, memurtadkan, bahkan membunuh serta memerangi pihak menolak membaiatnya.

"Jika kelompok Al Baghdadi mengkafirkan kaum muslimin hanya karena tidak berbaiat kepadanya, lalu pantaskah mereka disebut muslim? Sementara mereka menyembelih kaum muslim yang dikafirkan secara sepihak," ujar Irfan.

Majelis Mujahidin sebut paham ISIS bisa picu perang saudara.

Salah satu organisasi massa Islam, Majelis Mujahidin, mengambil sikap menolak penyebaran paham dan gerakan Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) di Indonesia. Menurut Ketua Lajnah Tanfidziyah Majelis Mujahidin, Irfan S Awwas, melalui keterangan persnya hari ini, Sabtu (9/8), ideologi diusung ISIS justru memecah belah umat dan dikhawatirkan bakal memicu perang saudara.

Irfan mengatakan, ISIS justru menebar dusta dengan kedok mendirikan negara Islam. Sebab, lanjut dia, hanya segelintir orang mengakui (baiat) gerakan mereka sementara sebagian besar umat muslim tidak sepakat.

"Hal ini berpotensi memicu perang saudara diantara kaum muslimin yang setuju dan yang menentang. Mengangkat khalifah wajib berdasarkan musyawarah kaum muslimin secara keseluruhan, bila tidak maka yang bersangkutan halal dibunuh," kata Irfan.

Kemudian, Irfan menduga ideologi diusung ISIS menggunakan doktrin takfir (mengkafirkan pihak berseberangan) adalah titisan dari Kaum Khawarij. Padahal, lanjut dia, Kaum Khawarij merupakan sempalan dari rahim Syiah, khususnya Syiah Alawiyyin. Bahkan, pimpinan rezim berkuasa di Suriah saat ini, Basyar Al-Assad, merupakan penganut Syiah Alawiyyin.

Irfan menjelaskan, Kaum Syiah Alawiyyin merupakan cikal bakal Kaum Khawarij awalnya pendukung setia Amirul Mukminin sekaligus sahabat Nabi Muhammad S.A.W., Ali bin Abi Thalib R.A. Tetapi, ketika terjadi perselisihan antara Ali bin Abi Thalib dengan Gubernur Syam (saat ini Suriah) saat itu, Muawiyah, mereka bersepakat menunjuk dua hakim. Ali menunjuk Abu Musa Al Asy'ari, sedangkan Mu'awiyah menunjuk Amru bin Ash buat menyelesaikan permasalahan. Dalam sejara Islam, kejadian itu dikenal dengan Peristiwa Tahkim.

Saat itu Ali menunjuk Abu Musa itulah, kelompok Syiah Alawiyyin justru berbalik memusuhi dan mengkafirkan Ali dan Muawiyah. Sebab, keduanya dianggap lebih percaya kepada manusia ketimbang panduan hukum Allah. Mereka berpegang pada Alquran, yakni Surat Al An'am ayat 57. Bunyi terjemahan ayat itu adalah, 'Sesungguhnya aku berada di atas hujjah yang nyata (Al Quran) dari Tuhanku, sedang kamu mendustakannya. Tidak ada padaku apa (azab) yang kamu minta supaya disegerakan kedatangannya. Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia Pemberi keputusan yang paling baik.'.

Disarikan dari berbagai Sumber.