Bahas ISIS, Jokowi Minta Intelijen Indonesia Ditempatkan di Turki

Presiden Joko Widodo meminta izin kepada Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan untuk penempatkan intelijen Indonesia di Turki. Hal tersebut guna mengantisipasi kelompok Islamic State (ISIS) asal Indonesia yang hendak menyeberang ke Suriah melalui negara Turki.
 
"Kita tahu bahwa banyak dari sini yang menuju Suriah itu lewat Turki. Oleh sebab itu, tadi kita juga minta agar ada kerjasama intelijen. Kita minta ada nanti yang kita tempatkan di sana," kata Jokowi, usai mengantar Erdogan ke mobilnya di halaman Istana Merdeka, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Jumat (31/7/2015).

Jokowi menyebut, kerja sama antara intelijen Indonesia dan Turki dinilai mampu menangani ancaman terorisme. Terutama menumpas perkembangan kelompok ISIS di Timur Tengah.

"Agar bisa menukar informasi. Ini betul-betul kita lakukan," imbuh dia.

Sementara itu, Erdogan mengungkapkan segera menutup perbatasan antara Turki dan Suriah demi mengurangi eksodus calon-calon anggota kelompok ISIS.

"Kita harus menutup perbatasan kita. Apabila mereka datang menuju Syiria kita tidak izinkan," ungkap dia.

Terkait penanganan irregular movement of people. Pemerintah Turki sudah mendeportasi 1600 orang ke negara masing-masing, 300 ribu ditangkap dan 16 ribu orang digagalkan masuk ke negeri dua benua tersebut.

"Sebanyak 16 ribu tidak masuk karena ditutup, 1600 dideportasi, yang  1300 orang ditangkap dan kita keluarkan," bebernya

(MetroNews/Shabestan/ABNS)

ISIS, Masalah Bersama Indonesia dan Turki

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) melakukan pertemuan khusus dengan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Isu ISIS menjadi bahan diskusi dari kedua tokoh.

Pertemuan tersebut dilaksanakan di Hotel Ritz Carlton sekitar pukul 10.00 WIB yang kebetulan juga sedang dilaksanakan forum bisnis Indonesia-Turki. Dari pembicaraan tersebut JK mengatakan, salah ISIS merupakan suatu gejala yang dihadapi oleh kedua negara itu.

"Ya saya kira itu (soal ISIS) sudah selalu dibicarakan terus. Karena masing-masing kita menghadapi suatu gejala yang sama, yaitu ISIS," ujar JK kepada wartawan saat ditemui di Grand Ballroom Hotel Ritz Carlton, Jakarta, Sabtu (1/7/2015).

Kemudian hasil lain dari pembicaraan tersebut, Indonesia dan Turki akan bekerjasama dalam memberantas terorisme. JK mengaku bentuk kerjasamanya akan lebih kepada sistemnya dan informasi intelijen.

"Pertama karena kita negara yang beda jaraknya, jadi lebih kepada sistemnya dan informasi intelijen dan juga bagaimana orang Indonesia diawasi disana," sebut JK.

Saat ini Turki sedang berupaya untuk menutup jalan di perbatasan menuju Suriah dalam mengurangi jumlah anggota ISIS yang baru. Menurut JK hal ini tidak memberi dampak khusus bagi Indonesia.

"Ya itu urusan Turki tentunya tetapi impactnya ke Indonesia kan beda, kecil. Beda sekali," katanya.

(MetroNews/Shabestan/ABNS)

Pemimpin Kurdi: Serangan Anti-ISIS Turki Hanya “Show”

Selahattin Demirtas, wakio ketua Partai Demokrat Rakyat Turki (Foto: AFP)

Pemimpin puncak partai Kurdi Turki mengecam sebagai tidak lebih dari sebuah “show” penggerebegan yang dilakuakn polisi anti-teror Turki dan serangan militer Turki terhadap militan Takfiri ISIS di Suriah.

Dalam wawancara dengan AFP, Kamis (30/7/15), Selahattin Demirtas, wakil ketua Partai Rakyat Demokratik (HDP), menuduh pemerintah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menggunakan klaim serangan udara anti-ISIS untuk menutup pemboman terhadap posisi Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

“Serangkaian serangan udara yang diluncurkan oleh Turki terhadap ” terget ISIS” hanya pertunjukan saja dan itu sudah berakhir,” kata Demirtas, menambahkan bahwa tersangka pemboman telah ditahan dalam operasi “show” dan sebagian besar dari mereka dibebaskan. ”

Turki baru-baru ini meluncurkan serangan udara ke basis PKK di Irak utara serta posisi ISIS di Suriah setelah serangan bom mematikan yang menewaskan 32 orang tewas di barat daya kota Suruç, di seberang perbatasan kota Kobani antara Kurdi Suriah.

Pesawat tempur Angkatan Udara Turki dengan rudalnya lepas landas dari Pangkalan Udara Incirlik, di kota Turki selatan Adana, 28 Juli 2015. (Foto: AFP)

Ankara juga meluncurkan operasi penangkapan menyusul pemboman 20 Juli di Suruç, yang diduga dilakukan gerilyawan Takfiri ISIS. Namun, hanya sekitar sepersepuluh dari mereka yang ditahan dalam penggerebekan polisi ISIS terkait pemboman dan sisanyadi bebaskan.

Ankara diyakini sebagai salah satu pendukung utama kelompok teroris melawan Presiden Suriah Bashar al-Assad sejak 2011, dengan laporan yang menunjukkan bahwa pemerintah Turki secara aktif melatih dan mempersenjatai militan yang beroperasi di Suriah, dan juga memfasilitasi perjalanan yang aman teroris asing dari dan ke daerah yang dilanda krisis.

Proses perdamaian Ankara-PKK
Di tempat lain dalam sambutannya, wakil ketua HDP menuduh pemerintahan Turki menyebakan proses perdamaian antara Ankara dan PKK “kedalam krisis yang mendalam” yang menyamakan ISIS dengan militer PKK.

“(proses perdamaian) ini akan diselesaikan,” sebelum serangan udara Turki, kata Demirtas, menambahkan bahwa Erdogan berusaha untuk menyamakan PKK dan ISIS.”

Pejuang Partai Pekerja Kurdistan (PKK).

Komentar itu muncul setelah gencatan senjata yang berlaku sejak 2013, dinyatakan batal oleh PKK baru-baru ini menyusul serangan udara Turki terhadap kelompok itu, namun serangan ini kemungkinan mencapai genjatan senjata dalam waktu dekat.

Kekalahan Pemilu AKP Erdogan
Demirtas juga mencatat bahwa Erdogan sebagai mendalangi krisis dalam upayanya untuk meningkatkan kekuatannya sendiri setelah ia gagal mendapatkan hasil yang diinginkan dalam pemilihan parlemen di negara itu.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan 
Partai Keadilan dan Pembangunan Erdogan (AKP) “menyeret negara ke dalam situasi konflik, ia berusaha membalas dendam atas kehilangan mayoritas pendukungnya dalam pemilihan bulan Juni,” katanya.

Bulan lalu, AKP Erdogan juga gagal mendapatkan mayoritas mutlak di parlemen untuk yang pertama kalinya sejak ia berkuasa pada 2002. []

(MahdiNews/ABNS)

Anak Erdogan Berpose Bersama Militan ISIS

Baru-baru ini, tersebar sebuah foto anak Erdogan, Perdana Menteri Turki, bersama para militan kelompok teroris ISIS.
 
Menurut koran Jomhuri-e Eslami, foto-foto itu diunggah dan disebarluaskan oleh media-media maya Turki kemarin.

Menurut koran tersebut, bukti-bukti ini menunjukkan kebohongan klaim Erdogan bahwa ia sama sekali tidak memiliki hubungan dengan kelompok teroris ISIS.

Dalam pada itu, sumber-sumber media etnis Kurdi Suriah menegaskan kerja sama erat antara Turki dan ISIS untuk melakukan serangan-serangan udara ke beberapa titik di Suriah.

Penyebaran foto anak Erdogan yang bernama Bilal bersama dua orang dari pemimpin ISIS ini telah mendongkrak posisi para penentang politik Erdogan.

(Shabestan/ABNS)

Putri Erdogan Rawat Militan Takfiri ISIS yang Cedera di Rumah Sakit Rahasia

Sumeyye Erdogan, putri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan

Putri Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan telah menjalankan rumah sakit “rahasia” tempat para militan Takfiri ISIS yang terluka mendapat perawatan, seorang perawat mengatakan.

Perawat, yang berbicara dengan syarat anonim, mengungkapkan bahwa rumah sakit militer rahasia, yang dipimpin oleh Sumeyye Erdogan, terletak di kota Sanliurfa tenggara Turki, Global Research, lembaga penelitian dan media independen, melaporkan.

Perawat berusia 34 tahun itu mengungkapkan bahwa rumah sakit melayani perawatan medis untuk militan Takfiri yang terluka yang dibawa dari Suriah.

Perawat lebih lanjut mengatakan dia telah bekerja di rumah sakit selama tujuh minggu, menambahkan, “Hampir setiap hari beberapa truk militer Turki membawa puluhan militan ISIS terluka parah, ke rumah sakit rahasia kami.”
“Kami harus mempersiapkan kamar operasi dan dokter untuk membantu sesuai prosedur,” tambahnya.

“Saya diberi gaji rendah $ 7.500, tetapi mereka tidak mengetahui agama saya. Sebenarnya saya penganut Alawi dan sejak Erdogan menjadi kepala negara, sistemnya mengabaikan minoritas Alawi, “tambah perawat.
Akibat sikap pemerintah Turki pada keyakinannya menjadi alasan ia meninggalkan rumah sakit.

Perawat mengatakan bahwa ia telah melihat putri Erdogan beberapa kali di lokasi rumah sakit sebelum keputusannya untuk meninggalkan pusat pelayanan medis itu.

Perawat itu juga menyesali setelah ia bergabung dengan rumah sakit itu dan mengatakan dia sekarang takut ditangkap oleh polisi dan intelejen Turki.

Putri Erdogan sebelumnya telah mengumumkan rencananya untuk melakukan kunjungan ke kota Mosul di Irak, yang saat ini berada dalam pengepungan kelompok Takfiri ISIS, untuk membantu militan di kota. Irak telah dilanda aksi terorisme oleh kelompok Takfiri sejak pada Juni 2014.

Pemerintah Erdogan telah menjadi salah satu pendukung utama kelompok teroris melawan pemerintah Assad sejak 2011, dengan laporan mengatakan bahwa Ankara aktif melatih dan mempersenjatai militan di Suriah dan memfasilitasi perjalanan yang aman bagi teroris ke negara itu.

Pada tanggal 12 Juni, surat kabar Zaman Turki juga mengungkapkan bahwa Ankara memungkinkan teroris ISIS untuk bebas berjalan di jalan-jalan di daerah perbatasan Akcakale di Sanliurfa.
(MahdiNews/ABNS)

Internasional Kecam Mesir Soal Hukuman Mati Mursi

Publik internasional mengecam Mesir setelah menjatuhkan hukuman mati pada Presiden Muhammad Mursi, Selasa (16/6). Amerika Serikat mengganggap hukuman terhadap Mursi bermotif politik dan bermasalah.
 
Dilansir dari Al Jazeera, Juru Bicara Partai Kebebasan dan Keadilan Nader Oman mengatakan Ikhwanul Muslimin (IM) merupakan organisasi yang telah berlangsung selama lebih dari 80 tahun.

"Memenjarakan para pemimpin kita tidak akan menghentikan perjuangan kami dalam pertempuran," ujar Oman.

Oman terkejut karena tuduhan yang tidak berdasar. Dia juga menyayangkan tidak adanya kesempatan untuk membela diri.

Sekjen PBB dan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan keprihatinannya atas putusan ini. Erdogan menganggap putusan terhadap Mursi dan pemimpin IM telah melanggar hak asasi mereka.

Putusan hukuman mati juga dianggap Erdogan sebagai tanda proses hukum yang tak adil. Dia meminta masyrakat internasional untuk memkasa Mesir untuk menarik putusan pengadilan tersebut.

PBB menentang hukuman mati dalam segala situasi. Sekjen PBB Ban Ki moon khawatir putusan tersebut dapat berefek negatif pada stabilitas Mesir dalam waktu jangka panjang.

Sebelumnya, pengadilan memvonis Mursi dan 100 terdakwa lainnya hukuman mati Mei lalu. IM memprotes putusan sidang yang dianggap ilegal.

Sumber: Republika

Hasil Awal Pemilihan Parlemen di Turki: Kurdi Menggagalkan Harapan Erdogan

Hasil awal pemilihan parlemen di Turki menunjukkan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan akan kehilangan kemayoritasan mereka di parlemen dan ini merupakan pukulan besar atas harapan-harapan Rajab Tayyip Erdogan, Presiden Turki.

 

KBS melaporkan, hitungan 99% suara rakyat dalam pemilihan parlemen ke-25 menunjukkan bahwa Partai Keadilan dan Pembangunan berhasil meraih 41 persen dari suara.

Menurut perkiraan, partai yang berkuasa di Turki dapat memperoleh 258 kursi yang 18 kursi kurang dari jumlah minimum yang diperlukan untuk mempertahankan kemayoritasan partai ini di parlemen.

Erdogan untuk mencapai harapan-harapannya telah meminta kepada para pemilih untuk memberikan suaranya kepada partainya demi meraih 400 kursi di parlemen supaya mempersiapkan kondisi-kondisi mengubah konstitusi guna meningkatkan kewenangan presiden bagi dirinya.

Begitu pula Partai Keadilan dan Pembangunan memerlukan maksimal 330 kursi dari 550 kursi parlemen guna melaksanakan referendum nasional untuk mengubah konstitusi.

Sementara Partai Demokrat Kurdi memenangkan 12 persen suara yang di atas ambang batas 10 persen untuk masuknya partai ini ke parlemen.

Secara umum, setelah Partai Keadilan dan Pembangunan, Partai Republik sebagai partai oposisi yang paling penting di Turki berada di tempat kedua dengan meraih 25 persen suara dan Partai Nasional terletak di urutan ketiga dengan merebut 16,29 persen suara.

Partai Demokrat Kurdi menempatkan dirinya di posisi keempat.

Dengan kondisi seperti ini, jika Partai Keadilan dan Pembangunan gagal meraih lebih dari 275 kursi di parlemen, maka untuk membentuk pemerintahan diperlukan suatu koalisi.

(Shabestan)

Terbongkar, Skandal Pengiriman Senjata Turki Kepada Teroris di Suriah

Koran Cumriyet terbitan Turki Jumat (29/5) dalam edisi cetaknya memuat foto-foto, sedangkan dalam edisi online selain memuat foto juga memuat video yang menunjukkan suplai senjata Turki yang dimuat di dalam beberapa truk untuk kawanan bersenjata di Suriah.

Disebutkan bahwa dalam pengiriman senjata Turki ke Suriah yang terjadi pada awal awal tahun 2014 itu terdapat peluru-peluru mortir yang disembunyikan di bawah obat-obatan yang termuat dalam truk-truk yang disewa secara resmi untuk kepentingan lembaga kemanusiaan namun dicegat oleh tentara Turki di dekat perbatasan Suriah pada Januari 2014.

Menurut Cumhuriyet, truk-truk itu mengangkut sebanyak 80,000 peluru mortir kaliber kecil dan besar serta ratusan roket yang disebut-sebut buatan Rusia yang telah dibeli oleh negara-negara eks Uni Soviet.

Kasus ini menjadi skandal politik yang menimbulkan kecurigaan banyak orang mengenai sejauh mana keterlibatan pemerintah Turki dalam masalah ini, terutama setelah di dunia maya tersiar dokumen-dokumen yang menunjukkan bahwa truk-truk itu berada di bawah pengawasan badan intelijen nasional Turki dan membawa senjata dan perlengkapan militer untuk kelompok-kelompok teroris yang memerangi pasukan pemerintah Suriah.

Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyatakan pembongkaran skandal ini tak lepas dari upaya lawan politiknya, Muhammed Fethullah Gülen, untuk menjatuhkan reputasi pemerintah.

Pemerintah Turki melarang publikasi konten-konten seputar skandal itu di media dan jejaring sosial semisal Facebook dan Twitter.  Karena itu, publikasi yang dilakukan Cumhuriyet segera mengundang reaksi dari para pejabat Ankara, sementara Kejaksaan Umum Istanbul menyatakan akan menindak koran ini secara hukum.

Asosiasi wartawan Turkipun tak tinggal diam. Kalangan insan pers membela Cumhuriyet dengan merilis statemen menegaskan bahwa kejaksaan seharusnya mengusut pihak-pihak yang menyuplai senjata kepada para teroris, bukan malah menindak koran Cumhuriyet.

“Faktanya ialah pemerintah Turki mendukung teroris, sedangkan apa yang dilakukan oleh Cumhuriyet dalam membongkar skandal ini adalah tugas kewartawanan,” bunyi statemen itu.

Kepolisian Turki bulan lalu menangkap empat jaksa, satu hakim dan beberapa perwira karena terlibat dalam pengeluaran instruksi pemeriksaan truk-truk bermuatan senjata itu.

Pembongkaran skandal ini menjadi pukulan telak bagi partai yang berkuasa di Turki menjelang pemilu parlemen yang dijadwalkan berlangsung tanggal 7 Juni 2015. Partai-partai oposisi Turki sejak awal sudah gencar menuduh pemerintah Turki memberikan dukungan logistik dan senjata kepada kelompok-kelompok teroris di Suriah.

[Sumber: liputanislam.com]

Asad: Erdogan, Pembunuh Rakyat Suriah

Presiden Suriah Basyar Asad dalam kunjungannya ke sekolah anak-anak para syuhada tentara negara ini menegaskan bahwa Erdogan adalah penyebab tumpahnya darah sejak empat tahun yang lampau.  

Al-Manar melaporkan, Presiden Suriah Basyar Asad kemarin ketika bersama dengan anak-anak para syuhada tentara Suriah memandang bahwa militer Turki yang bertanggung jawab atas pertumpahan darah di negara ini. Asad dalam pertemuan itu juga menekankan bahwa pemerintah dan militer akan bergabung dengan para pemberani yang terkepung di Jisr Al-Syughur dan akan membebaskan mereka.

Basyar Asad di bagian lain dari pidatonya dengan mengisyaratkan pada peristiwa sejarah pendudukan tentara kerajaan Utsmani dan membunuh ribuan rakyat, mengatakan bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 1915 - 1916 yang telah menewaskan ribuan orang dan sekarang ini Erdogan sedang mengikuti dan menerapkan langkah-langkah para pendahulunya.

Perlu dicatat bahwa Presiden Turki termasuk pendukung para teroris negara dan berperan aktif dalam transitnya para teroris ke wilayah Irak dan Suriah. Begitu pula pengiriman senjata dan pelayanan medis untuk para teroris ISIL melalui wilayah Turki. Saat ini pendudukan Jisr Al-Syughur oleh para teroris dengan bantuan logistik Turki adalah salah satu tema yang dibicarakan dalam pidato kemarin Basyar Asad. Ia juga mengatakan bahwa wilayah ini akan segera dibebaskan.

Jisr Al-Syughur adalah wilayah yang didominasi oleh kaum Alawiyah di Provinsi Idlib yang dalam beberapa pekan terakhir dalam penguasaan para teroris.

Kunjungan PM Inggris ke Turki dan Perang Melawan ISIS

Kunjungan David Cameron, Perdana Menteri Inggris ke Turki menjadi salah satu berita terhangat di negara ini. Poros utama pembicaraan antara Cameron dan para pejabat Ankara adalah perang melawan terorisme, krisis Suriah, proses hubungan Ankara- London dan krisis Ukraina serta masalah keanggotaan Turki di Uni Eropa.

Namun tampaknya, cara-cara untuk mencegah bergabungnya warga Inggris ke kelompok teroris Takfiri ISIS dan penyeberangan mereka ke Suriah dan Irak melalui perbatasan Turki, menjadi tema terpenting pembicaraan Cameron dengan para pejabat tinggi Ankara termasuk dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, dan PM Ahmet Davutoglu.

Persoalan tersebut penting mengingat baru-baru ini para pejabat London mengatakan bahwa warga negara Inggris yang bergabung dalam operasi ISIS telah kembali ke negara mereka. Hal ini berarti ISIS menjadi ancaman keamanan terbesar bagi Inggris.

Menurut pernyataan para pejabat London itu, hingga sekarang sekitar 500 warga Inggris bergabung dengan ISIS, di mana setengahnya telah kembali ke negara mereka. Dari perspektif lainnya, kunjungan Cameron ke Turki juga penting mengingat ancaman tersebut tidak terbatas bagi Inggris saja, tetapi juga bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.

Sejumlah negara Eropa yang melindungi kepentingan-kepentingan mereka melalui dukungan kepada kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah saat ini sedang menghadapi ancaman serius mengingat kebijakan tersebut ternyata justru menyebabkan kepentingan-kepentingan mereka terancam. Oleh karena itu, para pejabat Eropa sedang mencari jalan untuk menghadapi teroris ISIS dan menjaga keamanan dengan cara meningkatkan konsultasi-konsultasi mereka termasuk di Turki.

Menurut pandangan negarawan Eropa, keengganan Turki untuk mengontrol ketat lalu-lalang teroris ISIS melalui perbatasan negara itu dengan Irak dan Suriah menunjukkan dukungan nyata pemerintah Ankara kepada kelompok teroris Takfiri tersebut.

Lawatan terbaru Federica Mogherini, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ke Turki dan pembicaraan dengan para pejabat Ankara tentang cara-cara untuk memerangi ISIS, juga dalam rangka mencegah ancaman-ancaman kelompok teroris.

Dalam pernyataannya, Mogherini mencatat bahwa Turki sebagai calon anggota Uni Eropa hanya terlibat sepertiga dari sikap dan kebijakan luar negeri organisasi ini. Sementara sebelumnya, Turki mengadopsi lebih dari delapan puluh persen dari posisi umum dan kebijakan Uni Eropa.

Mungkin salah satu alasan kurangnya kerjasama Turki dengan Uni Eropa di sebabkan tidak adanya keseriusan organisasi tersebut untuk memasukkan negara itu dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa.

Sejak tahun 2005, Turki telah meminta untuk masuk ke Uni Eropa, namun sejak dimulainya perundingan resmi, belum ada keputusan jelas terkait keanggotaan negara itu di Uni Eropa.

Mungkin menurut pandangan pejabat-pejabat Ankara, logis jika Turki mengambil kebijakan luar negerinya secara independen mengingat negara ini belum sepenuhnya menjadi anggota Uni Eropa. Namun masalahnya adalah konsistensi dalam pengambilan keputusan makro di tingkat kebijakan luar negeri Uni Eropa merupakan keharusan bagi negara-negara anggotanya dan bahkan negara-negara yang meminta untuk menjadi anggota organisasi itu. Dengan demikian pengabaian terhadap hal itu bisa melahirkan persoalan bagi Turki.

Sementara itu, dalam kunjungannya ke Ankara, PM Inggris tampaknya berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Turki lebih sejalan dengan kebijakan Uni Eropa di tingkat kebijakan luar negeri khususnya dalam memerangi ISIS. (IRIB Indonesia/RA/NA)