Kunjungan David Cameron, Perdana Menteri Inggris ke Turki menjadi salah satu berita terhangat di negara ini. Poros utama pembicaraan antara Cameron dan para pejabat Ankara adalah perang melawan terorisme, krisis Suriah, proses hubungan Ankara- London dan krisis Ukraina serta masalah keanggotaan Turki di Uni Eropa.
Namun tampaknya, cara-cara untuk mencegah bergabungnya warga Inggris ke
kelompok teroris Takfiri ISIS dan penyeberangan mereka ke Suriah dan
Irak melalui perbatasan Turki, menjadi tema terpenting pembicaraan
Cameron dengan para pejabat tinggi Ankara termasuk dengan Presiden Recep
Tayyip Erdogan, dan PM Ahmet Davutoglu.
Persoalan tersebut penting mengingat baru-baru ini para pejabat London mengatakan bahwa warga negara Inggris yang bergabung dalam operasi ISIS telah kembali ke negara mereka. Hal ini berarti ISIS menjadi ancaman keamanan terbesar bagi Inggris.
Menurut pernyataan para pejabat London itu, hingga sekarang sekitar 500 warga Inggris bergabung dengan ISIS, di mana setengahnya telah kembali ke negara mereka. Dari perspektif lainnya, kunjungan Cameron ke Turki juga penting mengingat ancaman tersebut tidak terbatas bagi Inggris saja, tetapi juga bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.
Sejumlah negara Eropa yang melindungi kepentingan-kepentingan mereka melalui dukungan kepada kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah saat ini sedang menghadapi ancaman serius mengingat kebijakan tersebut ternyata justru menyebabkan kepentingan-kepentingan mereka terancam. Oleh karena itu, para pejabat Eropa sedang mencari jalan untuk menghadapi teroris ISIS dan menjaga keamanan dengan cara meningkatkan konsultasi-konsultasi mereka termasuk di Turki.
Menurut pandangan negarawan Eropa, keengganan Turki untuk mengontrol ketat lalu-lalang teroris ISIS melalui perbatasan negara itu dengan Irak dan Suriah menunjukkan dukungan nyata pemerintah Ankara kepada kelompok teroris Takfiri tersebut.
Lawatan terbaru Federica Mogherini, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ke Turki dan pembicaraan dengan para pejabat Ankara tentang cara-cara untuk memerangi ISIS, juga dalam rangka mencegah ancaman-ancaman kelompok teroris.
Dalam pernyataannya, Mogherini mencatat bahwa Turki sebagai calon anggota Uni Eropa hanya terlibat sepertiga dari sikap dan kebijakan luar negeri organisasi ini. Sementara sebelumnya, Turki mengadopsi lebih dari delapan puluh persen dari posisi umum dan kebijakan Uni Eropa.
Mungkin salah satu alasan kurangnya kerjasama Turki dengan Uni Eropa di sebabkan tidak adanya keseriusan organisasi tersebut untuk memasukkan negara itu dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa.
Sejak tahun 2005, Turki telah meminta untuk masuk ke Uni Eropa, namun sejak dimulainya perundingan resmi, belum ada keputusan jelas terkait keanggotaan negara itu di Uni Eropa.
Mungkin menurut pandangan pejabat-pejabat Ankara, logis jika Turki mengambil kebijakan luar negerinya secara independen mengingat negara ini belum sepenuhnya menjadi anggota Uni Eropa. Namun masalahnya adalah konsistensi dalam pengambilan keputusan makro di tingkat kebijakan luar negeri Uni Eropa merupakan keharusan bagi negara-negara anggotanya dan bahkan negara-negara yang meminta untuk menjadi anggota organisasi itu. Dengan demikian pengabaian terhadap hal itu bisa melahirkan persoalan bagi Turki.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Ankara, PM Inggris tampaknya berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Turki lebih sejalan dengan kebijakan Uni Eropa di tingkat kebijakan luar negeri khususnya dalam memerangi ISIS. (IRIB Indonesia/RA/NA)
Persoalan tersebut penting mengingat baru-baru ini para pejabat London mengatakan bahwa warga negara Inggris yang bergabung dalam operasi ISIS telah kembali ke negara mereka. Hal ini berarti ISIS menjadi ancaman keamanan terbesar bagi Inggris.
Menurut pernyataan para pejabat London itu, hingga sekarang sekitar 500 warga Inggris bergabung dengan ISIS, di mana setengahnya telah kembali ke negara mereka. Dari perspektif lainnya, kunjungan Cameron ke Turki juga penting mengingat ancaman tersebut tidak terbatas bagi Inggris saja, tetapi juga bagi negara-negara anggota Uni Eropa lainnya.
Sejumlah negara Eropa yang melindungi kepentingan-kepentingan mereka melalui dukungan kepada kelompok-kelompok teroris di Timur Tengah saat ini sedang menghadapi ancaman serius mengingat kebijakan tersebut ternyata justru menyebabkan kepentingan-kepentingan mereka terancam. Oleh karena itu, para pejabat Eropa sedang mencari jalan untuk menghadapi teroris ISIS dan menjaga keamanan dengan cara meningkatkan konsultasi-konsultasi mereka termasuk di Turki.
Menurut pandangan negarawan Eropa, keengganan Turki untuk mengontrol ketat lalu-lalang teroris ISIS melalui perbatasan negara itu dengan Irak dan Suriah menunjukkan dukungan nyata pemerintah Ankara kepada kelompok teroris Takfiri tersebut.
Lawatan terbaru Federica Mogherini, Ketua Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa ke Turki dan pembicaraan dengan para pejabat Ankara tentang cara-cara untuk memerangi ISIS, juga dalam rangka mencegah ancaman-ancaman kelompok teroris.
Dalam pernyataannya, Mogherini mencatat bahwa Turki sebagai calon anggota Uni Eropa hanya terlibat sepertiga dari sikap dan kebijakan luar negeri organisasi ini. Sementara sebelumnya, Turki mengadopsi lebih dari delapan puluh persen dari posisi umum dan kebijakan Uni Eropa.
Mungkin salah satu alasan kurangnya kerjasama Turki dengan Uni Eropa di sebabkan tidak adanya keseriusan organisasi tersebut untuk memasukkan negara itu dalam mekanisme pengambilan keputusan terkait kebijakan-kebijakan pertahanan dan keamanan Uni Eropa.
Sejak tahun 2005, Turki telah meminta untuk masuk ke Uni Eropa, namun sejak dimulainya perundingan resmi, belum ada keputusan jelas terkait keanggotaan negara itu di Uni Eropa.
Mungkin menurut pandangan pejabat-pejabat Ankara, logis jika Turki mengambil kebijakan luar negerinya secara independen mengingat negara ini belum sepenuhnya menjadi anggota Uni Eropa. Namun masalahnya adalah konsistensi dalam pengambilan keputusan makro di tingkat kebijakan luar negeri Uni Eropa merupakan keharusan bagi negara-negara anggotanya dan bahkan negara-negara yang meminta untuk menjadi anggota organisasi itu. Dengan demikian pengabaian terhadap hal itu bisa melahirkan persoalan bagi Turki.
Sementara itu, dalam kunjungannya ke Ankara, PM Inggris tampaknya berusaha menggunakan pengaruhnya untuk mendorong Turki lebih sejalan dengan kebijakan Uni Eropa di tingkat kebijakan luar negeri khususnya dalam memerangi ISIS. (IRIB Indonesia/RA/NA)
