Norwegia akan Tampung 8.000 Pengungsi Suriah Hingga 2017

Norwegia sepakat untuk menerima 8.000 pengungsi Suriah sampai dengan akhir 2017, berdasarkan kesepakatan yang dicapai oleh seluruh partai politik di negara Skandinavia itu, Rabu.
 
Negeri itu berencana menampung 2.000 pengungsi Suriah untuk tahun ini, naik 500 dibandingkan rencana semula dan disusul oleh masing-masing 3.000 pengungsi pada 2016 dan 2017.

Jumlah tersebut dicocokkan dengan kuota yang ditetapkan oleh badan urusan pengungsi Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNHCR).

Kesepakatan dicapai melalui diskusi alot antara kelompok sayap-kanan yang minoritas yang menentang rencana penerimaan pengungsi lagi, dengan partai tengah dan sayap kiri yang mengehendaki Norwegia menerima 10.000 pengungsi dalam dua tahun.

Berdasarkan kesepakatan, bantuan keuangan akan dibagikan negara-negara setempat untuk mendorong mereka memberi penampungan bagi orang-orang yang melarikan diri dari Suriah yang sudah empat tahun dicabik perang.

Sekitar 5.000 pengungsi lainnya yang telah mendapat izin tinggal di Norwegia saat ini masih bermukim di hunian sementara dan mereka perlu mendapatkan rumah tinggal.

"Ini merupakan langkah peting dan mengarah dengan tepat," Dewan Pengungsi Norwegia,(NRC) suatu badan bantuan menanggapi pengumuman tersebut.

"NRC kini mendesak negara-negara Eropa untuk mengikuti langkah tersebut. Dengan pengecualian, seperti Jerman, negara-negara Eropa masih kecil memberikan sumbangsih pada krisis kemanusiaan terbesar pada masa kini," demikian ditambahkan.

UNHCR menyeru masyakarat internasional untuk memukimkan warga Suriah yang melarikan diri dari perang saudara, yang memicu masalah kemanusiaan terburuk sejak Perang Dunia II.

Hampir empat juta warga Suriah terdaftar di PBB sebagai pelarian ke negara-negara perbatasan sejak konflik pecah pada 2011.

Sumber: Antara

Tiga negara bakal gelar pertemuan, nasib muslim Rohingya belum jelas

Imigran Rohingya di perairan Thailand. ©AFP PHOTO/Christophe Archambault

Malaysia kemarin mengatakan menteri luar negerinya akan bertemu dengan menteri luar negeri Thailand dan Indonesia di Kuala Lumpur Rabu besok. Pertemuan itu guna membahas cara mengatasi perdagangan manusia setelah ribuan pengungsi muslim Rohingya terdampar di Malaysia dalam sepekan terakhir.

Situs Channel News Asia melaporkan, Senin (18/5), tiga negara, termasuk Indonesia saat ini tengah menghadapi gelombang para pengungsi Rohingya yang mencoba menyelamatkan diri dari konflik sektarian di tanah asal mereka, Myanmar.

Sekitar 2.500 pengungsi ROhingya mendarat di Malaysia dan Indonesia dalam sepekan terakhir, sedangkan sekitar 5.000 lagi masih terkatung-katung di laut dengan bahan makanan air yang tidak mencukupi.

"Malaysia akan terus mencari solusi untuk masalah ini. Kami akan bekerja sama dengan negara-negara tetangga," kata pernyataan kementerian luar negeri Malaysia.

Sebagai ketua Asosiasi Negara-Negara Asia Tenggara (ASEAN), Malaysia diharapkan mampu memimpin upaya diplomatik buat menyelesaikan kasus regional ini.

"Jika perlu kita adakan pertemuan darurat ASEAN," kata Menteri Luar Negeri Malaysia Anifah Amin saat bertemu Menteri Luar Negeri Bangladesh Ahad lalu.

"Sebagai ketua ASEAN, Malaysia akan membahas isu ini secara lebih mendalam, dan kami harap Myanmar bisa ikut bergabung mencari solusi sebelum kasus ini dibawa ke level internasional," ujar Anifah.

Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk urusan pengungsi, UNCHCR menyatakan sekitar 25 ribu warga Bangladesh dan Rohingya memadati kapal-kapal selundupan dalam tiga bulan pertama tahun ini. Angka itu dua kali lebih banyak dari periode yang sama pada tahun lalu.

PBB menilai Indonesia dan Malaysia tak boleh mengabaikan kedatangan imigran gelap Rohingya. Upaya kedua negara, bersama Thailand, mengirim kapal-kapal pengungsi asal Myanmar itu ke perairan internasional dikecam.

Komisioner HAM PBB Zeid Raad Al Hussein mengaku terkejut saat mendengar pemerintah Thailand, Malaysia, dan Indonesia tidak akan menampung para pengungsi dalam waktu lama. Dia menyatakan kebijakan tersebut bertentangan dengan kemanusiaan.

(Source)