Poros Kekuatan Baru: Jokowi, Moeldoko, Gatot dan Sutiyoso

Hari Rabu (8/7/2015) Gatot dan Sutiyoso dilantik oleh Jokowi. Dengan demikian rencana konsolidasi strategis Jokowi tercapai dengan gilang-gemilang. Ia berhasil membuat TNI mendukungnya 100% tanpa keraguan. Deal-deal dengan TNI dengan prinsip give and take berhasil dilakukan oleh Jokowi . Setelah TNI dikuasai Jokowi, maka langkah selanjutnya adalah Reshuffle kabinet yang akan dilakukan setelah lebaran. Dalam reshuffle itu nantinya, Moeldoko akan menjadi Menkopolkam menggantikan Tedjo. Kinerja Tedjo yang suam-suam kuku dan takut kepada Polri, akan digantikan oleh Moeldoko yang cerdas, garang, berani dan berwibawa. Seterusnya Jokowi akan memilih Moeldoko menjadi Cawapresnya pada Pilpres 2019 mendatang. Sedangkan Ahok harus lebih bersabar dulu menjadi salah satu menterinya seperti Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara atau Kepala Bulog seperti yang sering diguyonkannya.
 

Penunjukkan Gatot Nurmantyo atas rekomendasi Moeldoko, membuat posisi TNI semakin solid mendukung Jokowi. Gatot adalah rekan emas Moeldoko di angkatan darat. Dalam beberapa hari ke depan, Kepala Staf Angkatan Darat dan disusul Pangkostrad akan ditunjuk sesuai dengan keinginan dan kesepakatan Moeldoko dan Gatot plus Jokowi dan Sutiyoso. Dengan konsolidasi yang hebat itu, maka praktis Jokowi, Moeldoko, Gatot plus Sutiyoso telah menggenggam TNI di bawah kendali mereka. Dengan kata lain TNI adalah Jokowi dan Jokowi adalah TNI.

Jokowi yang dipandang sebelah mata selama ini karena berasal dari sipil, ternyata mempunyai kalkulasi politik yang amat jenius. Jokowi tahu betul bahwa KMP yang digawangi oleh Aburizal Bakri dan Prabowo mempunyai potensi besar untuk menjatuhkannya. Demikian juga KIH yang digawangi oleh Megawati, Surya Paloh dan Jusuf Kalla akan dengan mudah menggoyang dan mendikte posisi Jokowi. Maka jalan satu-satunya untuk menetralisir mereka adalah membuat poros baru yang lebih superior yakni menggandeng Jenderal-jenderal TNI yang di belakangnya ada ratusan ribu tentara. Jokowi paham betul bahwa jika tentara di sebuah negara mendukung penuh Presiden, maka betapapun nafsu DPR, partai politik, Pengadilan, Kejaksaan, PTUN, Mahkamah Agung, bahkan Kepolisian bersengkokol dan berkoar-koar menjatuhkan seorang Presiden, itu tidak berarti sama sekali jika berhadapan dengan tentara. Itu hanya omong kosong, nyaring bunyinya.

Sejak Jokowi berhasil menjadi RI 1, Jokowi telah belajar sejarah dari negara Thailand yang kerap dilanda kudeta. Ternyata pihak yang mempunyai kekuatan untuk melengserkan Presiden adalah tentara, bukan DPR, MPR, Partai Politik atau Kepolisian. Demikian juga di negara Pakistan, Philipina, Kamboja, Mesir dan negara lainnya. Sehebat apapun anggota DPR, MPR, Pengadilan, Polisi, Partai Politik jika tidak didukung oleh tentara maka sama dengan Singa ompong, tak bergigi dan omong kosong. Di negara –negara yang sering dilanda kudeta, malah anggota-anggota DPR, ketua partai politik, para hakim dan jaksa ditangkapi dan dimasukkan ke dalam penjara. Nyatanya mereka-mereka itu tidak mampu berbuat banyak di hadapan tentara selain hanya meratapi nasibnya. Itulah fakta yang telah dipelajari Jokowi.

Maka tepatlah strategi Jokowi yang merapat dengan TNI. Dengan TNI di belakang Jokowi, maka sekuat apapun DPR yang dikomandoi oleh Fadli Zon, Fakhri Hamzah, Bambang Soesatyo, tidak berarti apa-apa di hadapan tentara. Demikian juga PDIP sebagai pendukung Jokowi yang berkoar-koar ingin menjatuhkan Jokowi, tidak terlalu digubris oleh Jokowi. Alasannya jelas TNI solid di belakangnya. Para politisi yang tidak mempunyai kekuatan militer pasti akan takut bergidik di hadapan TNI Gatot dan BIN-nya Sutiyoso.

Dengan melantik Gatot dan Sutiyoso Hari ini (8/7) maka lengkaplah kekuatan dahsyat Jokowi. Jokowi akan melanjutkan keberaniannya dengan amat perkasa berhadapan dengan DPR, KMP pun KIH. Sebelumnya Jokowi sudah berani melawan KIH maupun KMP, pasca konsolidasi dengan Moeldoko. Hanya sesaat setelah ikrar setia Moeldoko kepadanya, Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri dan mengecam Budi Gunawan pasca penangkapan Novel oleh Budi Waseso. Selanjutnya, Jokowi berturut-turut tidak menggubris DPR yang ingin merevisi Undang-undang Pilkada, UU KPK. Pun keinginan DPR mengajukan dana aspirasi ditolak mentah-mentah oleh Jokowi. Demikian juga Jokowi tidak terlalu menggubris permintaan PDIP untuk melakukan reshuffle kabinet lebih cepat. Malahan Jokowi mempertontokan kekompakannya (5/7) dengan Menteri Rini yang dicap PDIP sebagai pengkhianat.

Resminya Gatot sebagai Panglima TNI praktis menjadikan TNI sangat solid di belakang Jokowi. Maka dengan kekuatan baru itu plus Moeldoko dan Sutiyoso serta Luhut Pandjaitan, maka ke depan Jokowi sudah berani melakukan Reshuffle kabinet. Jokowi berani untuk mengatakan tidak kepada Megawati, Jusuf Kalla dan Surya Paloh. Jokowi akan berani untuk tidak mereshuffle Menteri Rini, Andy Widjajanto dan mengganti Luhut Panjaitan sebagaimana diingikan oleh PDIP. Malah sebaliknya Jokowi akan berani mengganti Menteri Tedjo, Yasonna Laoly atau Puan Maharani, puteri Megawati sendiri dan bersiap menantang PDIP bersama KIHnya. Ke depan, Jokowi akan berani membuat kebijakan baru baik disetujui atau tidak disetujui oleh DPR, KIH ataupun KMP. TNI dan BIN akan menjadi benteng sekaligus singa yang meraung-raung untuk menakut-nakuti anggota DPR dan elit-elit partai yang berani menentang Jokowi.

Selamat datang kekuatan poros baru di antara KIH-KMP: Jokowi, Moeldoko, Gatot, Sutiyoso.

Asaaro Lahagu : Googling.by@Amasufi

(Mahdi News/ABNS)

Mimpi Prabowo Indonesia bebas pengkhianat dan akal-akalan

Jokowi bertemu Prabowo. ©2015 merdeka.com/istimewa

Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto nampaknya belajar banyak dari hasil Pilpres 2009 lalu. Ketika kalah dari pasangan SBY-Boediono, Prabowo yang kala itu menjadi cawapres Megawati Soekarnoputri bak hilang ditelan bumi. Prabowo baru menampakkan diri lagi ke publik saat-saat jelang Pilpres 2014.

Namun ketika kembali harus menelan kekalahan di Pilpres 2014, mantan Danjen Kopassus ini tak begitu saja hilang. Prabowo aktif di media sosial, muncul di publik dengan kritik-kritik kerasnya kepada pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

Melalui akun Facebook maupun Twitter, Prabowo kerap menyapa para loyalisnya. Misalnya saja ketika memperingati hari ulang tahun Ikatan Pencak Silat Indonesia (IPSI) yang ke 67. Ketua Umum IPSI Prabowo Subianto menyampaikan pesan bahwa seorang pendekar sejati harus bermanfaat untuk orang banyak termasuk negaranya.

Prabowo juga kerap menuliskan mimpinya sebagai seorang tokoh politik agar Indonesia terbebas dari politik kotor dan pengkhianatan. Berikut pernyataan-pernyataan Prabowo selengkapnya, dihimpun merdeka.com, Jumat (22/5).

Mulai :

1. Bagaimana orang mau membela rakyatnya kalau dia berkhianat? 
Sebagai Ketua Umum IPSI, Prabowo mengingatkan kepada seluruh para pendekar pencak silat tidak sombong diri. Prabowo juga ingin para pendekar yang ada di Indonesia punya sifat pemaaf dan tidak emosional.

"Kemudian semakin berisi semakin menunduk, semakin difitnah semakin memaafkan. Semakin dihujat semakin tenang, bukan semakin marah," kata Prabowo dalam akun Facebooknya dikutip merdeka.com, Selasa (19/5) lalu.

Seorang pendekar sejati, lanjut dia, tak kenal kata dendam dan harus bisa membela diri, keluarga, lingkungan, dan negara. Bukan mengancam, menindas, atau menyakiti hati orang. Seorang pendekar sejati mengobati yang sakit, bukan menimbulkan kesakitan atau penderitaan, kata Prabowo.

"Saat ini saya melihat bangsa Indonesia tengah terbuai sehingga lupa akan nilai-nilai luhur bangsa. Inilah mengapa pencak silat harus digunakan sebagai pendidikan watak anak-anak kita. Kalau nilai ini kuat, korupsi akan berkurang di Republik Indonesia ini. Bagaimana orang mau membela rakyatnya, lingkungannya, daerahnya kalau dia mencuri dari rakyat, berkhianat kepada bangsanya?" tulis Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Prabowo Subianto

2. Dimana-mana saling bohong, menipu dan mengerjai.

Prabowo juga mengomentari soal kondisi politik yang terjadi saat ini. Dia prihatin ketika melihat orang-orang saling bohong, menipu dan mengerjai satu sama lain.

Dia memprediksi, Indonesia akan banyak mendapat ujian hingga tahun-tahun mendatang. Apalagi, tambah dia, sekarang muncul budaya di zaman sehari-hari, di mana orang saling sulit percaya, sulit menerima bahwa yang disampaikan para pemimpin itu benar.

"Banyak saya temukan sekarang di mana-mana berjenjang saling bohong, saling menipu, saling mengerjai satu sama lain. Sekarang pilihannya adalah, kalau semua lingkungan kita berbondong-bondong melakukan kebohongan, korupsi, ketidakjujuran, apakah salah kalau kita ingin berada di jalan lurus, di jalan yang benar? Itu tantangannya," tulis Prabowo.

"Kita adalah pendekar, sejak kecil kita dengan keyakinan, bahwa di ujungnya, yang benar akan diridhoi Allah," lanjut dia.

Prabowo Subianto

3. Prihatin antar pemerintah sendiri buat gaduh.
Koalisi Merah Putih memperingati hari jadi yang pertama tepat pada 20 Mei kemarin. Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto memastikan bahwa KMP akan menjadi mitra yang kritis dalam menyikapi kebijakan pemerintah.

Prabowo mengaku setuju dengan pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa Indonesia tidak akan maju jika kondisi politik dalam negeri terus gaduh. Khususnya di bidang ekonomi yang kini kondisinya terus merosot.

"Presiden Jokowi dalam berbagai kesempatan mengatakan, tidak mungkin ekonomi kita maju kalau politik kita terus gaduh. #1TahunKMP," tulis Prabowo dalam akun Twitter-nya @Prabowo08 dikutip merdeka.com, Kamis (21/5).

Namun demikian, Prabowo merasa prihatin dengan kegaduhan politik yang terjadi justru dilakukan oleh pemerintah sendiri. "Kita prihatin bahwa justru banyak kegaduhan-kegaduhan yang tak perlu ditimbulkan oleh beberapa individu dalam pemerintah sendiri. #1TahunKMP," tulis Prabowo lagi.

Prabowo Subianto

4. Politik tenang kalau tak ada akal-akalan hukum dan demokrasi.

Prabowo Subianto menjamin jika kondisi politik akan terus stabil jika demokrasi dijaga dengan baik. Menurut dia, demokrasi menjadi salah satu komitmen dari KMP.

"Ketenangan politik akan terwujud kalau demokrasi dihormati dan dijalankan. Tak boleh ada akal-akalan terhadap hukum & demokrasi. #1TahunKMP," terang dia.

Meski tak jelas apa maksud komentar Prabowo ini. Namun tak bisa dipungkiri jika komentar ini bersinggungan dengan kisruh dualisme Golkar dan PPP. Di mana saat ini para elite KMP kerap menuding sikap Menkum HAM Yasonna Laoly yang intervensi demokrasi di partai Golkar dan PPP.

"KMP akan selalu akan menjaga & mengutamakan kepentingan bangsa & negara. Mohon doa' dan dukungan sahabat selalu. Terima kasih. #1TahunKMP," imbuhnya.

(Source)

Jokowi Perlu Belajar dari Chavez dan Maduro

Pesiden Republik Indonesia Joko Widodo pada masa kampanyenya sering menjanjikan tidak akan ada bagi-bagi kursi. Namun, janji tinggal janji. Mulai dari penentuan menteri, Jokowi secara terang-terangan mengakui memang ada ‘bagian’ untuk parpol, yaitu 16 kursi, sementara sisanya, 18 kursi untuk profesional.

Di antara menteri yang merupakan ‘utusan’ parpol adalah Rini Soemarno. Selain orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati, Rini juga bekas Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla.  Rini didapuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet kerja Jokowi.

Penunjukan Rini jadi menteri BUMN menuai kontroversi. Tak hanya para Jokowi ‘haters’, pendukung presiden pun ikut protes sebab Rini dinilai terlalu karib dengan Mega. Namun Jokowi tak ambil pusing soal kritikan ini. Dia tetap menganggap Rini layak lantaran profesional dan pekerja keras.

Ada pula Amran Sulaiman. Memang banyak rakyat tak mengenalnya. Dia disebut-sebut seorang pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Amran juga disinyalir orang dekat Rini dan penyumbang dana terbesar pada kampanye Jokowi-JK. Beralasan petani sukses, muda, praktisi, dan seorang wirausaha, Amran ditunjuk jadi menteri pertanian. Di mata Jokowi lelaki ini punya nilai tambah dan diyakini bisa membangun model wirausaha bagi pertanian Indonesia di tengah defisit.

Dan anehnya, dalam upayanya mencapai swasembada pangan, Amran melibatkan TNI. Persis seperti era Soeharto. Kepada wartawan pada Jumat (9/1/2015), Amran menyatakan telah bertemu dengan “stakeholder” seperti BIN dan Panglima TNI untuk melakukan kerjasama mengenai swasembada pangan yang harus tercapai selama lima tahun ke depan. Bahkan, menurut Amran, Panglima menjanjikan bila swasembada tak tercapai, Kasad akan dicopot.

Lalu, Jokowi memilih Mayjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres (pasukan pengamanan presiden). Andika diketahui merupakan mantu dari mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Yang baru-baru ini terjadi, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).  Lalu, Jenderal Luhut Pandjaitan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut akan bertugas membantu Presiden Jokowi untuk merumuskan kebijakan hingga analisis informasi intelijen. Baik Diaz maupun Luhut dikenal sebagai pendukung Jokowi pada masa kampanye presiden.

Jokowi nampaknya harus belajar ‘memegang omongan’ dari mantan Presiden Venezuela almarhum Hugo Chavez. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tak bisa didikte apalagi dalam hal bagi-bagi kekuasaan.

Salah satu bukti paling terlihat yakni saat Chavez menunjuk Nicolas Maduro sebagai wakil presiden. Sebelumnya Maduro menjabat sebagai menteri luar negeri.

Rakyat Venezuela tak banyak yang mengenal sosok Maduro apalagi kabinet Chavez pada 2012. Banyak wajah-wajah baru bermunculan dan mereka tak ada satu pun yang sengaja mendekati Chavez demi mendapat jabatan.

Maduro terkenal sebagai pemimpin serikat layanan bus umum. Dia memang mantan sopir berpengalaman. lelaki 51 tahun ini juga pengagum sosok Chavez dan sering mempelajari gerak-gerik sang komandante. Walau demikian dia ogah menjadi tim sukses Chavez di pemilihan umum 2006 sebab merasa belum paham berpolitik.

Terkesan dengan cara Maduro mengelola serikat layanan bus umum, Chavez menunjuknya sebagai menteri luar negeri (menlu). Pria berkumis lebat itu pun kaget dan tak menyangka. Koran the Guardian (2006) melansir Maduro sampai nangis-nangis memohon agar Chavez tak memberikannya jabatan tinggi sebab dia takut mengecewakan rakyat Venezuela.

Namun Chavez meyakinkan Maduro jika dia memang layak di jabatan itu. Menghormati keputusan sang komandan, Maduro pun resmi jadi menlu.

Hari berganti, takdir tak ada yang tahu. Pemilihan umum tiga tahun lalu kembali memenangkan Chavez sebagai presiden padahal kondisinya kritis. Dia menderita kanker dan menjalani perawatan di Kuba. Selama itu pula Maduro tetap melayani komandannya dengan tulus. Dia pun diangkat menjadi wakil presiden. Setelah Chavez mangkat, Maduro ditunjuk menjadi penggantinya.

Namun dia bersikeras mengikuti undang-undang berlaku di Venezuela menyebutkan jika presiden wafat, setelah 30 hari perlu diadakan pemilu ulang. Tak pusing dengan jabatan Maduro menggelar jajak suara pemilihan pemimpin. Tapi rakyat keburu kepincut dengan sosok Maduro hingga akhirnya dia dijagokan untuk menggantikan Chavez.

Keluar sebagai pemenang suara rakyat tak menjadikan Maduro jumawa. Sebaliknya, dia menangis mengingat tugas berat bakal dihadapinya terutama sekali meneruskan cita-cita sang komandan agar tetap menjadikan Venezuela sebagai negara sosialis.

Chavez memang dikenal memilih jajaran kabinetnya dengan sangat hati-hati. Dia sering sekali melakukan perombakan jika dirasa ada menterinya yang tak becus bekerja.

Jokowi memang bukan Chavez dan pendukung mereka juga berbeda. Namun setidaknya Chavez lebih sinkron antara ucapan dengan tindakan hingga tak satu pun mencapnya sebagai pendusta hingga akhir hayat dia.

(Source)