Benarkah SBY lindungi Petral? Inilah Jawabannya

SBY jadi Keynote Speaker. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Pernyataan mantan ketua tim reformasi dan tata kelola migas Faisal Basri dan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said terkait pembubaran anak usaha Pertamina, PT Pertamina Energy Trading Limited (Petral) membangunkan Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Faisal Basri menyinggung soal upaya Menteri BUMN Dahlan Iskan yang mencoba membubarkan Petral pada 2012. Namun gagal lantaran ada kekuatan besar. Dia tidak menyebut siapa kekuatan besar yang dimaksud.

Faisal Basri hanya menyebut kekuatan besar itu adalah bosnya Dahlan Iskan. Faisal juga menceritakan bahwa Dahlan justru tiga kali dipanggil SBY terkait pembubaran Petral.
Menteri ESDM Sudirman Said hanya menambahkan bahwa banyak usulan yang akhirnya mentok di kantor presiden. Namun dia juga tidak menyebut nama SBY sebagai orang yang menggagalkan rencana pembubaran Petral saat itu.

SBY merespon dengan pernyataan keras. "Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu. *SBY," demikian kicau SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (18/5) malam.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius. *SBY*," katanya.

Benarkah apa yang dikatakan SBY bahwa dia tidak melindungi Petral dari upaya pembubaran perusahaan tersebut. Pengakuan Dahlan Iskan yang ditulisnya di pelbagai media pada Mei 2012 bisa membuka jawabannya.

Mulai Dari:

1. Dahlan sebut tiga kali rapat dengan SBY.

Menteri BUMN saat itu, Dahlan Iskan menceritakan bahwa dia dan beberapa menteri dipanggil presiden untuk membicarakan soal Petral.

"Dalam satu bulan terakhir tiga kali Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini dengan beberapa menteri. Termasuk saya," tulis Dahlan.

2. Abaikan kalau ada yang ngaku backing presiden.
Dalam tulisannya, Dahlan Iskan mengaku mendapat instruksi tegas dari presiden saat itu Susilo Bambang Yudhoyono. Poin pentingnya, SBY meminta agar mengabaikan pihak-pihak yang mengaku dapat backing dari SBY.

"Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina. Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian," kata Dahlan.

3. SBY sebut tak boleh beli minyak dari perantara.

Dahlan Iskan mengaku memiliki gambaran yang harus dilakukan Pertamina sebagai perusahaan besar yang bergerak di sektor migas. Dia mendapat gambaran itu dari Presiden SBY.

"sebagai perusahaan raksasa, Pertamina, seperti ditegaskan Presiden SBY setegas-tegasnya, tidak boleh lagi membeli minyak dari perantara. Langkah seperti itu sebenarnya sudah mulai dilakukan oleh Pertamina. Tapi belum semua. Jadinya tenggelam oleh pembelian yang masih dilakukan lewat Petral," ujar Dahlan.

4. Ada politik anti SBY.
Dahlan mengaku banyak motif berada di belakang isu Petral. Setidaknya ada tiga motif yaitu ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar clear and clean dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
Ada juga yang berharap Petral tetap ada karena tanpa Petral mereka tidak bisa lagi 'ngobyek' dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.
"Tentu, seperti juga bensin oplos, ada juga campuran lain: politik! Ada politik anti pemerintah Presiden SBY. Tapi yang keempat ini baiknya diabaikan karena politik adalah satu keniscayaan," ucapnya.

(Source)

Kisah Pertemuan SBY dan Dahlan Iskan Bahas Pembubaran Petral

Dalam sebulan terakhir ini, Menteri BUMN Dahlan Iskan intensif bertemu Presiden SBY membahas soal isu pembubaran Petral dan korupsi di Pertamina yang kembali muncul.

"Presiden SBY mengajak mendiskusikan soal ini (Petral) dengan beberapa menteri. Termasuk saya. Arahan Presiden SBY jelas dan tegas bagi saya: benahi Pertamina." kata Dahlan dikutip dari situs BUMN, Senin (21/5/2012).

Dahlan mengatakan, dalam pertemuan tersebut Presiden SBY meminta Dahlan dan Pertamina mengabaikan pihak-pihak yang mencoba menekan Pertamina dengan mengaku mendapatkan backing dari Presiden SBY.

"Kalau ada yang mengaku-ngaku dapat backing dari Presiden, atau dari Cikeas, atau dari Istana abaikan saja. Bisa saja ada yang mengaku-ngaku mendapat backing dari Presiden SBY. Tapi sebenarnya tidak demikian. Jangankan Presiden SBY, saya pun, di bidang lain, juga mendengar ada orang yang mengatakan mendapat backing dari Menteri BUMN!" tegas Dahlan.

Minggu lalu, SBY juga mengadakan pertemuan menjelang tengah malam dengan Dahlan dan Direktur Utama Pertamina Karen Agustiawan. Beberapa isu soal kebiasaan Pertamina yang masih mengimpor BBM via trader atau pedagang juga disinggung.

"Karen melaporkan sudah siap melakukan pembelian langsung, tanpa perantara lagi. Tentu diperlukan persiapan-persiapan yang matang. Tidak bisa, misalnya seperti yang diinginkan beberapa pihak, besok pagi Petral langsung dibubarkan. Pasokan BBM bisa terganggu. Dan bisa kacau-balau," tutur Dahlan.

Menurut Dahlan, kelihatan banyak motif yang berada di belakang isu Petral ini. Setidaknya ada tiga motif:

1. Ada yang dengan sungguh-sungguh dan ikhlas menginginkan Pertamina benar-benar C&C dan bisa menjadi kebanggaan nasional.
2. Dengan adanya Petral mereka tidak bisa lagi ‘ngobyek’ dengan cara menekan-nekan Pertamina seperti terjadi di masa sebelum Petral.
3. Ada yang berharap kalau Petral dibubarkan jual-beli minyak kembali dilakukan di Jakarta dan mungkin bisa menjadi obyekan baru.

(Source)

SBY geram disebut Menteri ESDM lindungi Petral

SBY hadiri Rapimnas IMDI. ©2015 merdeka.com/muhammad luthfi rahman

Presiden RI ke-6, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sangat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said di media massa. Hal itu terkait pernyataan Sudirman yang menyebut pembubaran Petral di era kepemimpinan SBY kerap berhenti di meja presiden.

"Saya amat terkejut dengan pernyataan Menteri ESDM Sudirman Said yang menyerang dan mendiskreditkan saya, ketika menjadi Presiden dulu. *SBY," demikian kicau SBY dalam akun Twitter @SBYudhoyono, Senin (18/5) malam.

SBY berharap Sudirman Said memberikan klarifikasi atas apa yang dimaksud. Sebab, SBY mengaku saat masih menjadi presiden menginginkan penyimpangan apapun diberantas.

"Saya bahkan membentuk Satgas Pemberantasan Mafia Hukum, yang hakikatnya memberantas kejahatan dan penyimpangan apapun. *SBY*," katanya.

"Tidak ada yang mengusulkan ke saya agar Petral dibubarkan. Saya ulangi, tidak ada. Kalau ada pasti sudah saya tanggapi secara serius. *SBY*," katanya.

Ketua Umum Partai Demokrat ini mengaku tertib dalam manajemen pemerintahan. Isu serius seperti mafia migas, pasti akan diresponsnya. Karenanya, kata SBY, tidak mungkin usul pembubaran Petral di era kepemimpinannya berhenti di mejanya.

"Hari ini saya berbicara dengan mantan Wapres Boediono dan 5 mantan menteri terkait, apakah memang pernah ada usulan pembubaran Petral. *SBY*."

"Semua menjawab tidak pernah ada. Termasuk tidak pernah ada 3 surat yang katanya dilayangkan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan waktu itu. *SBY*," kata SBY.

SBY menilai pemberitaan yang menyebut pembubaran Petral berhenti di mejanya adalah fitnah dan masuk dalam pencemaran nama baik. SBY mengaku masih menunggu klarifikasi dari pihak-pihak yang menyebarkan.

"Mungkin tidak mudah menghadapi yang tengah berkuasa sekarang ini. Tetapi, kebenaran adalah "power" yang masih saya miliki. *SBY*," katanya.

Selama menjabat sebagai presiden, SBY mengaku tidak pernah mengintervensi BUMN manapun. Termasuk urusan tender dan bisnis. SBY juga mengaku berpesan agar semua BUMN berkembang baik, membayar pajak dan deviden, tidak ada korupsi dan tak menjadi sapi perah.

"Sebenarnya saya mendukung upaya pemerintahan Presiden Jokowi untuk lakukan penertiban, karena setiap Presiden hakikatnya juga begitu. *SBY*."

"Tetapi, kenapa harus terus menyalahkan pemimpin dan pemerintahan sebelumnya. Popularitas bisa dibangun tanpa menjelekkan pihak lain. *SBY*."

"Tuduhan dan fitnah yg disampaikan Menteri ESDM & pihak-pihak tertentu sulit saya terima. Rakyat Indonesia, doakan saya kuat menghadapi. *SBY*," tutupnya.

(Source)

Sofyan Djalil Kaget Ada Beras Impor Bercampur Plastik

Pekerja mengangkat beras di gudang Bulog, Jakarta. (Investor Daily)

Menko Perekonomian, Sofyan Djalil, terkejut mendengar kabar adanya beras impor dari Tiongkok bercampur plastik dan kentang.

Dia mengaku sama sekali tidak tahu keberadaan beras 'aneh' itu dan baru mendengar kabar itu dari wartawan.

"Hah? Dari mana? Saya belum mendengar itu," kata Sofyan usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pertemuan dengan 119 direktur utama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di Istana Negara, Jakarta, Senin (18/5).

Dia mengaku akan menanyakan kepada Menteri Perdagangan, Rachmat Gobel, tentang kebenaran berita itu. Di sisi lain, Sofyan juga meminta wartawan mengkonfirmasikan hal serupa kepada menteri terkait.
"Saya tidak tahu. Tanya ke Mendag. Oke ya‎," kata dia.

Novy Lumanauw/FER

(Source)

Jokowi Perlu Belajar dari Chavez dan Maduro

Pesiden Republik Indonesia Joko Widodo pada masa kampanyenya sering menjanjikan tidak akan ada bagi-bagi kursi. Namun, janji tinggal janji. Mulai dari penentuan menteri, Jokowi secara terang-terangan mengakui memang ada ‘bagian’ untuk parpol, yaitu 16 kursi, sementara sisanya, 18 kursi untuk profesional.

Di antara menteri yang merupakan ‘utusan’ parpol adalah Rini Soemarno. Selain orang dekat Ketua Umum PDI-P Megawati, Rini juga bekas Kepala Staf Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla.  Rini didapuk menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di kabinet kerja Jokowi.

Penunjukan Rini jadi menteri BUMN menuai kontroversi. Tak hanya para Jokowi ‘haters’, pendukung presiden pun ikut protes sebab Rini dinilai terlalu karib dengan Mega. Namun Jokowi tak ambil pusing soal kritikan ini. Dia tetap menganggap Rini layak lantaran profesional dan pekerja keras.

Ada pula Amran Sulaiman. Memang banyak rakyat tak mengenalnya. Dia disebut-sebut seorang pengusaha sukses asal Sulawesi Selatan. Amran juga disinyalir orang dekat Rini dan penyumbang dana terbesar pada kampanye Jokowi-JK. Beralasan petani sukses, muda, praktisi, dan seorang wirausaha, Amran ditunjuk jadi menteri pertanian. Di mata Jokowi lelaki ini punya nilai tambah dan diyakini bisa membangun model wirausaha bagi pertanian Indonesia di tengah defisit.

Dan anehnya, dalam upayanya mencapai swasembada pangan, Amran melibatkan TNI. Persis seperti era Soeharto. Kepada wartawan pada Jumat (9/1/2015), Amran menyatakan telah bertemu dengan “stakeholder” seperti BIN dan Panglima TNI untuk melakukan kerjasama mengenai swasembada pangan yang harus tercapai selama lima tahun ke depan. Bahkan, menurut Amran, Panglima menjanjikan bila swasembada tak tercapai, Kasad akan dicopot.

Lalu, Jokowi memilih Mayjen TNI Andika Perkasa sebagai Komandan Paspampres (pasukan pengamanan presiden). Andika diketahui merupakan mantu dari mantan Kepala BIN AM Hendropriyono yang dikenal dekat dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

Yang baru-baru ini terjadi, pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) resmi menunjuk Diaz Hendropriyono sebagai komisaris PT Telekomunikasi Seluler (Telkomsel).  Lalu, Jenderal Luhut Pandjaitan, dilantik sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Luhut akan bertugas membantu Presiden Jokowi untuk merumuskan kebijakan hingga analisis informasi intelijen. Baik Diaz maupun Luhut dikenal sebagai pendukung Jokowi pada masa kampanye presiden.

Jokowi nampaknya harus belajar ‘memegang omongan’ dari mantan Presiden Venezuela almarhum Hugo Chavez. Dia dikenal sebagai pemimpin yang tak bisa didikte apalagi dalam hal bagi-bagi kekuasaan.

Salah satu bukti paling terlihat yakni saat Chavez menunjuk Nicolas Maduro sebagai wakil presiden. Sebelumnya Maduro menjabat sebagai menteri luar negeri.

Rakyat Venezuela tak banyak yang mengenal sosok Maduro apalagi kabinet Chavez pada 2012. Banyak wajah-wajah baru bermunculan dan mereka tak ada satu pun yang sengaja mendekati Chavez demi mendapat jabatan.

Maduro terkenal sebagai pemimpin serikat layanan bus umum. Dia memang mantan sopir berpengalaman. lelaki 51 tahun ini juga pengagum sosok Chavez dan sering mempelajari gerak-gerik sang komandante. Walau demikian dia ogah menjadi tim sukses Chavez di pemilihan umum 2006 sebab merasa belum paham berpolitik.

Terkesan dengan cara Maduro mengelola serikat layanan bus umum, Chavez menunjuknya sebagai menteri luar negeri (menlu). Pria berkumis lebat itu pun kaget dan tak menyangka. Koran the Guardian (2006) melansir Maduro sampai nangis-nangis memohon agar Chavez tak memberikannya jabatan tinggi sebab dia takut mengecewakan rakyat Venezuela.

Namun Chavez meyakinkan Maduro jika dia memang layak di jabatan itu. Menghormati keputusan sang komandan, Maduro pun resmi jadi menlu.

Hari berganti, takdir tak ada yang tahu. Pemilihan umum tiga tahun lalu kembali memenangkan Chavez sebagai presiden padahal kondisinya kritis. Dia menderita kanker dan menjalani perawatan di Kuba. Selama itu pula Maduro tetap melayani komandannya dengan tulus. Dia pun diangkat menjadi wakil presiden. Setelah Chavez mangkat, Maduro ditunjuk menjadi penggantinya.

Namun dia bersikeras mengikuti undang-undang berlaku di Venezuela menyebutkan jika presiden wafat, setelah 30 hari perlu diadakan pemilu ulang. Tak pusing dengan jabatan Maduro menggelar jajak suara pemilihan pemimpin. Tapi rakyat keburu kepincut dengan sosok Maduro hingga akhirnya dia dijagokan untuk menggantikan Chavez.

Keluar sebagai pemenang suara rakyat tak menjadikan Maduro jumawa. Sebaliknya, dia menangis mengingat tugas berat bakal dihadapinya terutama sekali meneruskan cita-cita sang komandan agar tetap menjadikan Venezuela sebagai negara sosialis.

Chavez memang dikenal memilih jajaran kabinetnya dengan sangat hati-hati. Dia sering sekali melakukan perombakan jika dirasa ada menterinya yang tak becus bekerja.

Jokowi memang bukan Chavez dan pendukung mereka juga berbeda. Namun setidaknya Chavez lebih sinkron antara ucapan dengan tindakan hingga tak satu pun mencapnya sebagai pendusta hingga akhir hayat dia.

(Source)

Jokowi, Neolib?

Seorang teman aktifis bertanya kepada saya, benarkah Pemerintah Jokowi mengikuti garis kebijakan Neoliberal. Apalagi team yang ada di staf kepresidenan adalah alumni Harvard yang dikenal sebagai kampus penyokong neoliberal. Lihat, lanjutnya, kenyataan kini, semua barang public dikembalikan kepada mekanisme pasar. Subsidi BBM dihapus. Ini jelas melanggar UU dasar 45. Saya bisa maklum pandangannya karena sebegitulah wawasan yang dia punya, yang umumnya dia dapat dari media massa tanpa dasar pengetahuan yang cukup.

Neoliberalisme yang juga dikenal sebagai paham ekonomi neoliberal mengacu pada filosofi ekonomi-politik yang mengurangi atau menolak campur tangan pemerintah dalam ekonomi domestik. Paham ini memfokuskan pada metode pasar bebas, pembatasan yang sedikit terhadap perilaku bisnis dan hak-hak milik pribadi. Saya katakan bahwa pada saat sekarang pemerintah hanya melaksanakan UU dan aturan yang sudah ada.Tidak mungkin pemerintah bekerja diluar UU. Dan kalau kini terkesan pemerintah melaksanakan kebijakan neoliberal maka begitulah keadaan negeri ini sebenarnya setelah dilakukannya amandemen UUD 45. Tak banyak public yang tahu bahwa pancasila sebagai falsafah Negara tidak lagi ada korelasinya dengan UUD. Semua sudah berubah. Yang tetap hanyalah jargon tentang Ketuhanan, persatuan, kemanusiaa, musyawarah dan keadilan social.

Pada tahun 2002, OECD berkantor di DPR sebagai mentor melakukan amandemen UUD 45. Semua partai yang kini berkuasa adalah mereka yang merubah UUD 45. Dari 194 ayat, 3 Pasal Aturan Tambahan, 2 Aturan Peralihan yang terdapat dalam UUD 2002 hanya 25 ayat yang terdapat dalam UUD 45 dipertahankan. Jadi ini bukan amendment tapi merubah UUD 45. Bagaimana struktur Indonesia setelah perubahan UUD 45 ini ?
(1) kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan langsung oleh rakyat;
(2) MPR hanyalah sekedar majelis pertemuan bersama (joint session assembly) yang tidak punya kewenangan mengubah dan menetapkan UUD karena bukan merupakan lembaga tertinggi pelaksana kedaulatan rakyat;
(3) menggunakan sistem presidensial, dan
(4) memisahkan perekonomian nasional dengan kesejahteraan sosial sehingga mengakibatkan sistem perekonomian Negara tidak lagi dilandasi oleh asas pemerataan dan kekeluargaan untuk menciptakan keadilan sosial, tetapi telah berubah menjadi sistem ekonomi individualistis dan bebas seperti pemikiran ekonomi kapitalistis.

Di Era SBY kebijakan pemerintah terfocus kepada bagaimana mendatangkan pajak bagi negara untuk kepentingan APBN. Karena itu pemerintah membuka kanal seluas mungkin bagi modal untuk berkembang walau karena itu meminggirkan para petani, nelayan, dan usaha kecil.

Pada tahun 2002, Asian Development Bank memberikan pinjaman lunak kepada Pemerintah Indonesia untuk mendukung Program Financial Governance and Social Security Reform ( FGSSR) senilai USD 250 juta. Saya ingat ketika bantuan itu diberikan, salah satu teman aktifis berkata bahwa ada dua agenda besar dari program ini, yaitu mereformasi koperasi dan jaminan social dalam Blue Print Economic reform. ST-MPR 2002, secara konstitusional, bangun usaha koperasi tidak lagi dianggap perlu atau wajib dikembangkan di Indonesia. Sehingga secara konstitusi Koperasi sebagai alat perjuangan rakyat dalam bidang ekonomi tidak lagi mendapat tempat istimewa dihadapan Negara. Kemudian diperkuat lagi dalam amandemen UUD 45 Pasal 33 dengan menambah ayat 4. Ayat ini seakan mengingkari secara halus ayat 1,2, dan 3-nya dimana perekonomian disusun secara prinsip demokrasi.

Jadi tidak ada lagi perlakuan istimewa kepada satu pelaku ekonomi. Siapa saja dapat mengusahakan perekonomian secara bebas alias liberalisasi perekonomian. Hal ini tertuang dalam ayat selanjutnya yaitu ayat 5 dimana ketentuan lebih lanjut diatur UU. UU yang mana? lihat saja UU penanaman modal dan UU PMA yang kental sekali nuansa liberalnya. Dampak dari amandemen itu adalah ekonomi tumbuh dengan pesat namun melahirkan gap kaya dan miskin yang sangat lebar, dan MNC AS semakin tak tergoyahkan dari keberadaannya menguasai SDA Indonesia. Jadi memang by design negara ini digadaikan kepada pemodal,terjajah secara sistematis, terjebak secara anggaran yang harus berhutang.

Dengan keadaan tersebut diatas, Jokowi sadar bahwa siapapun yang akan jadi Presiden maka dia harus menghadapi masalah yang disebut dengan jebakan APBN. Mengapa saya katakan jebakan APBN? Karena APBN kita tersandera oleh dua hal yaitu pertama , kewajiban membayar cicilan hutang dan bunga. Sebagian besar pinjaman berupa obligasi ( BOND) yang tidak bisa di reschedule pelunasannya atau di moratorium. Karena meminjam kepada pasar uang sama dengan shark loan. Kedua, anggaran belanja pegawai dan belanja rutin yang semakin membesar karena dampak dari adanya pemekaran wilayah dan beban subsidi yang terus membesar.

Sementara dari sisi penerimaan, sesuai UU negara tidak lagi secara langsung berperan menguasai resource SDA tapi digantikan dengan mekanisme perpajakan dan bagi hasil. Karena memang konsep APBN setelah reformasi menempatkan negara hanya sebagai service provider yang berhak atas fee dari kegiatan modal. Akibatnya penerimaan negara sangat tergantung dari kegiatan produksi dunia usaha khususnya yang mengelola SDA. Kegiatan produksi ini tentu berhubungan dengan ekonomi global. Maklum sebagian besar produksi SDA di export. Apabila ekonomi global suram maka ekonomi kita semakin suram karena terpaksa hutang harus ditambah untuk menutupi sisi penerimaan yang tekor. Namun bila ekonomi global cerah maka penerimaan pajak meningkat, ekonomi makin tumbuh dan hutang harus terus ditambah untuk memacu pertumbuhan. Karena penerimaan pajak baru didapat akhir tahun dan awal tahun harus hutang dulu agar bisa bayar biaya pembangunan.

Apakah jokowi tunduk dengan jebakan APBN sehingga patuh dengan konsep neoliberal ? Ketika Jokowi mengajukan RAPBN-P 2105, saya lega sekali. Bahwa Jokowi keluar dari jebakan APBN dengan memotong anggaran belanja rutin. Caranya menggeser anggaran subsidi dari pos belanja rutin ke Pos Fiskal sehingga pemerintah punya kekuatan besar sebagai penggerak sector real. Sebelumnya by design karena jebakan APBN , pemerintah tidak punya pilihan lain harus ikut neoliberal karena ruang fiscal sangat kecil.
Tapi kini pemerintah leading dalam memacu pertumbuhan ekonomi. Dengan dana fiscal diatas Rp.300 Triliun maka pemerintah bisa mengintervensi sector produksi khususnya petani agar terjadi swasembada pangan,menggerakan ekonomi desa melalui dana desa agar desa menjadi basis ekonomi rakyat yang kokoh, membangun insfrastruktur eonomi seperti jalan,pelabuhan, bandara, agar logistic system efisien sehingga bisa menekan harga produksi, merevitalisasi Industri hulu dan memperluas industry pengolahan makanan seperti gula, garam.

Meningkatkan modal BUMN agar mampu bersaing dengan asing. Kebijakan memotong belanja rutin memang tidak popular karena membuat orang yang berada di comfort zone merasa terganggu dan mereka tentu marah dengan segala alasan.Itu biasa saja di alam demokrasi. Tiga tahun apabila program Jokowi selesai maka dipastikan ada lebih 100 UU pro neoliberalisme akan di removed dan kita akan kembali kepada Pancasila dan UUD 45 secara murni, itulah alasannya mengapa TNI terlibat langsung dengan program Jokowi.

(Source)

Jutaan Data Pelanggan Telkomsel & Indosat Disadap NSA Bagian Kedua

Big Brother Indonesia? Provider Mulai Intai Pelanggan!

Operator & Provider Besar Indonesia Diduga Mengintai Para Pelanggannya! Apakah “Big Brother” Sudah Merambah Indonesia?

Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 menyatakan, “bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.” (Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo, Gatot S Dewa Broto)

Studi yang dilakukan Citizen Lab dari akhir 2012 hingga awal tahun 2013 menunjukkan, bahwa ada dua ISP besar di Indonesia yang diduga sedang memata-matai penggunanya.

Hal ini ditulis dalam studi terbaru Citizen Lab dari University Toronto (13/3), Kanada, yang mencatat ada setidaknya 25 negara yang menggunakan software mata-mata untuk menguntit para pengguna.

Parahnya, ternyata Indonesia juga termasuk salah satu di antara ke 25 negara tersebut!

Dalam laporan berjudul You Only Click Twice: FinFisher’s Global Proliferation, tercatat 25 negara yang memakai perangkat lunak atau software mata-mata tersebut adalah:

Australia, Bahrain, Bangladesh, Belanda, Brunei, Estonia, Ethiopia, India, Jepang, Jerman, Kanada, Latvia, Malaysia, Meksiko, Mongolia, Republik Ceko, Qatar, Serbia, Singapura, Turkmenistan, Uni Emirat Arab, Inggris, Amerika Serikat, Vietnam dan Indonesia.

Semua negara ini menggunakan software yang sama untuk memata-matai penggunanya, yaitu FinFisher.

Software ini sendiri sebenarnya adalah piranti lunak yang dikembangkan oleh Gamma International dari Jerman dan dijual terbatas untuk kalangan aparat penegak hukum.

Dalam praktik sehari-hari, sebenarnya FinFisher sendiri memang lebih banyak digunakan untuk penegakan hukum sehingga aksesnya sangat dibatasi. Namun begitu, tercatat ada dua ISP besar Indonesia yang juga menggunakan FinFisher, yaitu Biznet, Matrixnet Global (Mango-Net) dan Telkom.

Hal ini terlihat dari kumpulan alamat IP yang ditengarai menggunakan software ini. Mereka adalah:

118.97.xxx.xxx : PT Telkom (Indonesia)
118.97.xxx.xxx : PT Telkom (Indonesia)
103.28.xxx.xxx : PT Matrixnet Global /Manggo-net (Indonesia)
112.78.143.34 : Biznet ISP (Indonesia)
112.78.143.26 : Biznet ISP (Indonesia)

Sementara itu, ketika dimintai keterangan seputar hal ini, pihak Biznet yang diwakili Adi Kusma, CEO Biznet, masih enggan untuk memberikan keterangannya melalui sambungan telepon maupun pesan singkat.

Telkom dan Biznet jadi buah bibir di Twitter

Meski belum bisa diketahui kebenarannya, laporan mengenai Telkom dan Biznet yang memata-matai para pengguna layanannya tersebut ternyata menjadi perhatian tersendiri di masyarakat. Hal ini setidaknya nampak dari lalu lintas Twitter Indonesia.

Menurut pantauan, ketika dicari berbagai “kicauan” dengan kata kunci Telkom dan Biznet secara bersamaan, ternyata muncul berbagai berita seputar isu kegiatan mata-mata ini.

Banyak dari tweeps yang melakukan tweet ulang berita terkait dan ada juga yang berkomentar terkait berita tersebut.

Seperti yang ditulis oleh @MasO*** (nama sengaja disamarkan), mengatakan bahwa para pengguna internet sebaiknya berhati-hati dengan hal ini. Senada dengan pernyataan tersebut, @ivanazi*** juga menyatakan kekhawatirannya.

Meski begitu, ada pula yang pro dengan apa yang dilakukan oleh Telkom maupun Biznet. “Kalau untuk kebaikan ya gpp lah,” tulis @JustT***.

Berita seputar kegiatan mata-mata ini sendiri pertama kali diketahui setelah munculnya laporan dari Citizen Lab. Organisasi yang berada di Toronto, Kanada, ini mencatat setidaknya ada dua ISP Indonesia dan 24 negara lainnya di dunia sedang menggunakan software FinFisher.

Software ini sendiri merupakan perangkat lunak khusus untuk memata-matai kegiatan di dunia maya. Karena besarnya dampak yang dihasilkan, FinFisher sendiri saat ini dibatasi penggunaannya hanya untuk penegakan hukum.

Apakah FinFisher itu?

Nama FinFisher mendadak mencuat setelah Citizen Lab mengumumkan kalau perangkat lunak ini ‘disalahgunakan’ di 25 negara berbeda. Sebenarnya apa itu FinFisher?

Tidak banyak informasi yang bisa didapat dari situs resmi FinFisher, finfisher.com. Mungkin karena software ini hanya ditujukan untuk mereka yang berkepentingan saja, maka informasi seputar seluk beluknya pun ditutup rapat.

Untungnya, sebuah media asing pernah mengulas habis-habisan seputar software satu ini. Mulai dari latar belakang penciptaannya sampai seberapa hebat perangkat lunak ini.

Seperti yang dilansir oleh New York Times (30/8/2012), keberadaan FinFisher yang dikenal juga dengan FinSpy pertama kali diketahui dari jebolan insinyur Google, Morgan Marquis-Boire yang bekerja sama dengan Bill Marczak. Bersama-sama, pada pertengahan 2012 kemarin, mereka berhasil menemukan gerak-gerik sebuah program yang mampu melacak situasi dunia maya bahkan hingga ke lima benua berbeda sekaligus.

Temuan ini ternyata merupakan software FinFisher. Sebuah perangkat lunak yang dijual secara terbatas oleh Gamma International dan berharge sekitar 287,000 euros, atau US $353,000.

Kabarnya perangkat lunak FinFisher ini mampu mengambil apapun yang diinginkan pengguna. Mulai dari mengambil screenshot layar komputer sasaran, merekam perbincangan Skype, menghidupkan kamera dan mikrofon, hingga merekam segala input data, termasuk ketikan keyboard, yang dilakukan sasaran.

Dengan begitu, seluruh aktivitas dunia maya siapapun juga bisa diketahui secara detail jika menggunakan program ini. Hal tersebut tentunya berbahaya jika yang dijadikan sasaran adalah komputer milik institusi negara yang menyimpan dokumen-dokumen penting.

Oleh karenanya, penjualan FinFisher sendiri sudah dibatasi sehingga tidak bisa digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Anehnya, sebuah temuan dari Citizen Lab menyatakan bahwa, ternyata program ini juga dipakai oleh Biznet dan Telkom!

Padahal, sudah jelas-jelas Biznet maupun Telkom bukanlah badan negara yang memiliki kepentingan untuk menggunakan software tersebut. Sehingga, jika memang benar-benar menggunakan software ini, apa tujuan dari Telkom maupun Biznet? 

(Sumber: FinFisher.com, GammaGroup.com, NYTimes.com)

Dua Kali “Kepergok”, Biznet Bantah Mereka Gunakan FinFisher

Dugaan bahwa Telkom dan Biznet memata-matai aktivitas pelanggannya dengan menggunakan software yang disebut FinFisher (berdasarkan laporan dari Citizen Lab) dalam laporannya tertanggal 13 Maret kemarin tersebut, pihak Citizen Lab mengatakan bahwa beberapa negara yang memanfaatkan ‘jasa layanan’ FinFisher atau software mata-mata besutan dari Gamma Group adalah untuk mempermudah dalam hal memata-matai aktivitas siapa saja.

Dalam laporan Citizen Lab, ternyata ada tiga perusahaan di Indonesia yang menggunakan FinFisher, yaitu:

PT Telkom,
PT Matrixnet Global dan
Biznet ISP.

Tentu saja dengan merebaknya berita ini, banyak orang khususnya di Twitter mulai membicarakannya. Namun, ketika dikonfirmasi ulang pihak Biznet membantah menggunakan FinSpy atau FinFisher ini untuk memata-matai pelanggan mereka.

“Kita gak pasang system gitu (FinFisher). Koq FinFisher, pasang sistem seperti Nawala saja, kita juga tidak pernah,” ungkap pihak CEO Biznet, Adi Kusma (18/03/13).

Biznet juga menjelaskan bahwa mereka tidak tahu menahu soal data yang dikeluarkan oleh Citizen Lab tersebut. Untuk itu, Biznet akan meneliti lebih lanjut seputar hal ini dan melacak pengguna IP mereka tersebut.

Entah benar atau tidak apa yang mereka konfirmasikan, pada bulan Agustus 2012 lalu, Citizen Lab juga telah merilis satu daftar berisi beberapa perusahaan pengguna layanan FinFisher ini dari pelbagai negara yang salah satunya ternyata adalah Biznet ISP.

Tampak pada kedua tabel: Pada tabel diatas, data dari Citizenlab.org menunjukkan penggunaan perangkat lunak FinFisher oleh Biznet ISP sejak 29 Agustus 2012. Dan pada tabel bawah data yang juga bersumber dari Citizenlab.org pada tanggal 13 Maret 2013, penggunaan aplikasi FinFisher juga dipakai oleh Telkom, Matrixnet Global dan Biznet ISP. Ketiganya dari ISP di Indonesia.

Menjadi suatu hal yang aneh. Di satu sisi Biznet mengatakan bahwa mereka tidak pernah menggunakan layanan tersebut, di sisi lain, Citizel Lab justru ‘memergoki’ sebanyak dua kali bahwa ISP satu ini dari pertengahan 2012 dan awal 2013 menggunakan FinFisher.

Setelah Biznet, Telkom juga bantah gunakan FinFisher

Setelah pihak Biznet mengatakan bahwa mereka tidak pernah memakai apa itu yang dinamakan FinFisher, kini Telkom juga membantah memakai software mata-mata tersebut.

PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) membantah memasang software pada server yang digunakan untuk mengawasi trafik dan konten yang diakses para penggunanya.

Melalui Direktur Utamanya Arief Yahya, Telkom menjelaskan kepada wartawan sekaligus Menteri BUMN Dahlan Iskan bahwa tudingan penggunaan FInFisher oleh Telkom tersebut tidak benar. Dalam hal ini, Dahlan Iskan ingin mengetahui duduk permasalahannya dan di depan para wartawan, dia menghubungi Arief melalui telepon.

“Tudingan yang menyebutkan bahwa Telkom memasang alat pengintai pada server sama sekali tidak benar. 

Kami memastikan Telkom tidak mempunyai aplikasi untuk memata-matai pelanggan,” kata Arief Yahya melalui pengeras suara ponsel Dahlan Iskan, seperti dikutip Antara (19/03/13) di Jakarta.

Arief juga mengatakan bahwa dalam artikel yang dimuat oleh Citizen Lab, University Toronto tersebut terkesan menyudutkan Telkom karena di dalamnya mencantumkan alamat internet protokol (IP) milik Telkom.

Arief Yahya mengakui ada artikel yang menyebutkan alamat IP Telkom, tapi untuk mengidentifikasi lebih lanjut siapa pihak yang berada di jaringan tersebut dibutuhkan izin dari Kementerian Kominfo.

Menurutnya, permintaan untuk memblokir IP yang disinyalir digunakan untuk mematai-matai pengguna tersebut harus berdasarkan izin dari Kementerian Kominfo.

“Memblokir suatu jaringan harus melalui prosedur dan izin dari Indonesia Security Incident Response Team of Internet Infrastructure (ID-SIRTII),” kata Arief.

Ia menambahkan, selagi tidak ada izin dari Menkominfo dan ID-SIRTII maka penelusuran pengguna alamat IP tersebut tidak bisa dibuka.

Pihak Biznet juga membantah bahwa mereka menggunakan software mata-mata itu di dalam servernya (18/03/13). Sampai saat ini, Biznet masih menyelidiki siapa yang menanam software tersebut.

Jika Terbukti Intai Pengguna, Telkom & Biznet Terancam 15 Tahun Penjara

Ternyata kasus soal Telkom dan Biznet yang diduga kuat oleh Citizen Lab dari Universitas Toronto, Kanada, dengan cara menggunakan software mata-mata di servernya untuk mengawasi trafik dan konten penggunanya di Indonesia ini, turut menyita perhatian Kementerian Kominfo.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Gatot S Dewa Broto menilai informasi yang telah beredar luas ini sebaiknya diverifikasi terlebih dahulu untuk membuktikan kebenarannya.

“Namun jika verifikasi tersebut benar, apa yang dilakukan oleh Telkom dan Biznet itu salah, karena melanggar Pasal 40 UU Telekomunikasi,” paparnya di Jakarta, Senin (18/3/013).

Pasal 40 UU No.36 Tahun 1999 menyatakan:

“Bahwa setiap orang dilarang melakukan penyadapan atas informasi yang disalurkan melalui jaringan telekomunikasi dalam bentuk apapun. Bagi yang melanggar ketentuan tersebut diancam pidana penjara maksimal 15 tahun penjara.”

“Jika benar terbukti, tentu pemerintah akan mengambil tindakan tegas, karena selain melanggar UU Telekomunikasi, juga melanggar privasi seseorang tanpa alasan jelas,” ujar Gatot lebih lanjut.

Meski demikian, Kementerian Kominfo tetap mengusung asas praduga tak bersalah hingga ada pembuktian yang sahih atas kabar yang beredar ini. “Kami yakin Telkom dan Biznet tidak berani melanggar UU tersebut,” tegas Gatot coba meyakinkan.

Kabar tak sedap yang menerpa dua penyedia jasa internet besar di Indonesia itu bermula dari laporan terbaru yang dirilis oleh Citizen Lab, University Toronto dalam materi berjudul “You Only Click Twice: FinFisher’s Global Proliferation” seperti dikutip dalam situs Citizenlab.org.

Dalam laporannya ditemukan server komando dan kontrol untuk backdoors FinSpy di server kedua PJI. FinSpy merupakan bagian dari solusi pemantauan jarak jauh Gamma International FinFisher yang diduga sejauh ini telah digunakan oleh 25 negara.

Perlu diketahui, FinFisher adalah perangkat lunak yang bisa diremote untuk mengawasi aktivitas pengguna dikembangkan oleh Gamma International GmbH. Produk FinFisher dijual secara eksklusif untuk menegakkan aturan terutama terkait dengan penyadapan.

Walaupun dilindungi oleh hukum, tetapi dalam praktiknya, software banyak digunakan untuk memata-matai para aktivis yang beroposisi dengan pemerintah.

Baik Telkom maupun Biznet saat dikonfirmasi oleh wartawan detikINET melalui Direktur Network Telkom, Rizkan Chandra dan President Director Biznet Network, Adi Kusma telah menyampaikan bantahannya.

Menurut Rizkan, tidak ada kebijakan dari Telkom untuk memata-matai penggunanya seperti itu. Sementara Adi Kusma mengaku akan menelusuri kasus ini lebih dalam lagi. “Nanti kita cek IP siapa itu,” tandasnya.

Sekadar gambaran, FinFisher merupakan software mata-mata yang mampu meremote aktivitas pengguna internet yang ISP-nya telah disusupi.

Aplikasi FinFisher ini menangkap semua informasi dari komputer yang terinfeksi, tak hanya jejaring sosial, tapi juga seperti password, panggilan Skype bahkan mengirimkan informasi ke server perintah & kontrol FinFisher.

Hal ini mirip proyek Big Brother ala elite-elite Illuminati di negara-negara maju yang sering menyalahgunakan kewenangan akses untuk menangkap pihak yang membongkar bukti, rencana dan tujuan-tujuan busuk mereka dan yang juga bertentangan dengan informasi dari mereka.

Lalu bagaimana dengan para penyedia jasa provider ISP dan para jasa operator selular di Indonesia? Jika mereka membantah tak memata-matai, lalu tabel dan bukti yang dikeluarkan oleh Citizen Lab itu apa? Sebuah lelucon April Mob?

Dengan alasan ini-itu, lalu apakah mereka juga ikut menjadi budak para elite dunia? Apakah mereka kaki tangan Big Brother? Yang jelas apapun yang anda lakukan bahkan saat membacca artikel ini melalui PC, laptop, komputer tablet dan gadget hingga ponsel di genggaman tangan anda yang biasa anda bawa kemanapun anda pergi.

Seperti dikutip dari Bloomberg 2012, Smartphone Android adalah perangkat termudah untuk dijangkiti spyware bawaan atau varian lain dari FinSpy atau FinFisher. Memang ada kemungkinan perangkat seperti iPhone atau BlackBerry juga mampu terjangkiti, namun kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan Android.

Robert Maxwell, seorang teknisi IT dari tim Office of Information Technology Security, menjelaskan, “Android sangat mudah untuk dijebol oleh spyware dan malware bawaan FinFisher, karena sistem yang diberlakukan Google untuk Android adalah bebas. Jadi siapa saja dapat mengunduh dan menginstal software dari manapun sumbernya.”

Sebuah riset kecil yang dilakukan oleh tim CrackBerry pada bulan Agustus 2012 lalu juga sependapat dengan apa yang dikatakan Maxwell. Namun, dalam penelitian tersebut, BlackBerry mempunyai sisi sekuritas yang lebih aman dibandingkan dengan perangkat lain sejenisnya.

“Walaupun ada kemungkinan bisa, namun berdasarkan sifat dari spyware yang akan bergerak secara underground dan beroperasi tanpa sepengetahuan pemilik perangkat, hal tersebut nampaknya sulit untuk dapat dengan mudah menginjeksi BlackBerry.

Sistem sekuritas di BlackBerry telah dirancang untuk mengintegrasikan persetujuan sang pemilik dengan perangkat sebelum mengeksekusi sebuah penginstalan apapun itu, jelas pihak CrackBerry. Namun apapun jenis perangkat yang anda pakai untuk mengakses internet, mereka para “kaki tangan elite dunia” tetap dapat berkata kepadamu, “I knew who you are, and where you are, because I’m watching you, always.”

“FinFisher spyware found running on computers all over the world”. (Citizenlab)

(sources: Alvin Nouval/NVL/Dwi Andi Susanto/DAS/Merdeka.com/Achmad Rouzni Noor/detikinet/detik/techinasia.com/nytimes/citizenlab/finfisher goes mobile)

_________________________

Indonesia dikatakan pula menjadi sasaran intel Australia sejak pengeboman di Bali tahun 2002 lalu yang memakan korban tewas sebanyak 202 jiwa, termasuk 88 warga Australia. 

Lihat video: CIA dalang dibalik Bom Bali, Bom Hotel Marriott dan Lainnya.

Menkominfo Tifatul Sembiring

Sebelumnya, President Director & CEO Indosat Alexander Rusli dalam keterangan tertulis pernah menyatakan bahwa Indosat telah mematuhi ketentuan lawful interception dan menyatakan tidak terlibat kerjasama dengan pihak asing untuk melakukan penyadapan.

Pada kesempatan lain, Menkominfo Tifatul Sembiring menampik dugaan adanya keterlibatan operator telekomunikasi Indonesia dalam tindak penyadapan yang dilakukan pihak asing.

Ia menyebut aksi penyadapan oleh intelijen asing mungkin dilakukan tanpa diketahui operator komunikasi.

Masalahnya, apakah seorang menteri tak pernah mengecek semua provider di Indonesia? Sungguh aneh! (baca: Big Brother Indonesia? Provider Mulai Intai Pelanggan!)

NSA Punya program mata-mata untuk sadap iPhone, Huawei dan untuk sadap koneksi Wireless

Kabar terbaru mengenai isu penyadapan ini kembali terkuak. Badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA) ternyata memiliki sebuah software untuk menyadap salah satu perangkat paling populer di Amerika, iPhone.

Informasi ini terungkap dari dokumen yang dibocorkan ke publik. Di situ disebutkan bahwa NSA memiliki sebuah program yang dijuluki dengan nama Dropout Jeep.

Dokumen yang diterbitkan oleh situs berita Jerman Spiegel Online itu menyebutkan bahwa Dropout Jeep memungkinkan NSA untuk menyadap informasi yang ada di perangkat iPhone.

Aplikasi spyware “Dropout Jeep” memungkinkan NSA untuk menyadap informasi yang ada di perangkat iPhone

Peneliti keamanan Jacob Appelbaum mengungkap dokumen tersebut pada acara Chaos Communication Congress ke-30 di Hamburg, Jerman.

Dengan Dropout Jeep, Apple bisa menyadap informasi daftar kontak, membaca pesan teks, mengetahui lokasi iPhone tersebut berada, mendengarkan voicemail bahkan mengaktifkan kamera iPhone dan mikrofon!

Dropout Jeep saat ini terbatas hanya bisa diinstal melalui “metode akses jarak dekat”. Ke depannya NSA sedang mengembangkan cara agar dapat menginstal program itu secara jarak jauh (remote).

Selain berbicara tentang Dropout Jeep, Appelbaum juga menyebutkan bocoran dokumen lain tentang program mata-mata (spyware) milik NSA yang lainnya. Dari hasil pencarian melalui search engine, data lain hanya didapat untuk gadget merk Huawei dan perangkat berkoneksi nirkabel atau wireless.

Selain dokumen rahasia tentang keberadaan aplikasi mirip spyware bernama  Dropout Jeep untuk menyadap Apple, admin juga menemukan dokumen rahasia tentang penyadapan untuk merk gadget lainnya bernama Halluxwater untuk menyadap merk Huawei, dan juga dokumen penyadapan untuk jenis kategori koneksi lainnya yaitu Nightstand untuk menyadap pengguna nirkabel atau wirelees.

Keterangan ketiga gambar atas: dokumen rahasia NSA ‘Dropout Jeep’ untuk menyadap Apple (kiri) , ‘Halluxwater’ untuk menyadap merk Huawei (tengah) dan ‘Nightstand’ untuk menyadap pengguna nirkabel atau wirelees (klik pada gambar untuk memperbesar).

Admin meyakini masih ada dokumen-dokumen rahasia sejenis untuk penyadapan merk gadget lainnya, dan juga jenis koneksi lainnya. Namun sengat sulit untuk mendapatkannya karena sepertinya memang disembunyikan dari publik. Tapi yang jelas semua gadgat  buatan AS, seperti juga Blackberry pastinya sudah disadap!

Kembali kepada Appelbaum yang juga menyatakan bahwa setiap percobaan yang dilakukan untuk menguji spyware Dropout Jeep pada perangkat iOS memiliki tingkat kesuksesan 100 persen.

Terungkapnya informasi ini menimbulkan spekulasi bahwa Apple diduga ikut terlibat membantu NSA dalam aksi penyadapan terhadap produknya, meski sampai saat ini belum ada bukti kuat yang menunjukkan hal itu.

Setiap percobaan yang dilakukan untuk menguji spyware “Dropout Jeep” pada perangkat iOS memiliki tingkat kesuksesan 100 persen menimbulkan spekulasi bahwa Apple diduga ikut terlibat membantu NSA dalam aksi penyadapan terhadap produknya.

Billy Lau, salah seorang peneliti keamanan di Georgia Tech mengatakan, meski Apple telah meningkatkan sistem keamanannya sejak 2008, tetap saja tidak kebal.

“Evasion jailbreak iOS 7 menyiratkan bahwa bagian dari OS (sistem operasi) itu telah dieksploitasi dan memiliki beberapa implikasi keamanan yang mendalam,” katanya kepada ABC News.

Di lain sisi, pengacara yang menangani masalah privasi di Internet Bradley Shear mengatakan, spyware NSA mungkin berada di luar kendali Apple serta di luar kendali perusahaan lain seperti Google dan Microsoft. “Saya pikir tidak ada perusahaan teknologi yang sadar (terkait penyadapan NSA -pen),” katanya lagi.

Fasilitas WiFi Bandara Jadi Alat Spionase NSA

Salah satu modus terbaru badan intelijen Amerika Serikat, National Security Agency (NSA), dalam melakukan tindak pencurian data privasi pengguna perangkat komputasi juga kembali terungkap.

Bersambung .....